Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah siap menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Pernyataan ini mengacu pada hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan pengawasan di lapangan akan dilakukan secara berkala melalui uji petik sepanjang tahun. Jika ditemukan pelanggaran, Komdigi akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dalam PM Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Edwin menambahkan bahwa seluruh gerai operator seluler juga telah siap melayani registrasi biometrik pada tahap awal implementasi pada Januari 2026. Selain itu, operator juga menyediakan layanan registrasi biometrik melalui aplikasi dan situs web yang dapat diakses pelanggan di seluruh Indonesia.

Pada fase awal, registrasi di gerai operator wajib menggunakan biometrik, sedangkan melalui aplikasi dan situs web pelanggan masih dapat memilih antara biometrik atau registrasi menggunakan NIK dan nomor KK.

“Target sampai akhir tahun 2026 seluruh wilayah Indonesia telah menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru, dan tidak ada lagi registrasi kartu baru dengan menggunakan NIK dan Nomor KK,” kata Edwin.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan Komdigi telah menyiapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan implementasi, baik dari sisi regulasi maupun teknis.

Sementara itu, operator seluler telah menyiapkan infrastruktur pendukung registrasi biometrik, termasuk kesiapan seluruh gerai yang telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal.

Dari sisi perlindungan data pribadi, operator seluler disebut telah menerapkan standar ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi pelanggan dan ISO 30107-3 untuk sistem liveness detection pada teknologi pengenalan wajah (face recognition). Apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, sanksi akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Pada sisi Dukcapil, Ditjen Dukcapil Kemendagri siap mendukung suksesnya registrasi biometrik dengan menyiapkan dukungan sistem validasi yang aman [melalui jaringan end to end] antara Dukcapil dengan semua Opsel dan keduanya telah menerapkan ISO 27001,” kata Edwin.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan usaha. Jika dahulu aktivitas bisnis identik dengan toko fisik, kios pasar, atau gerai di pusat perdagangan, kini semakin banyak pelaku usaha yang beroperasi melalui platform digital dan marketplace.

Perubahan tersebut semakin terasa setelah pandemi Covid-19. Produk dipasarkan secara daring, transaksi dilakukan melalui aplikasi, dan konsumen dapat membeli barang dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke lokasi penjual.

Masyarakat di Aceh, misalnya, dapat dengan mudah berbelanja produk dari Jakarta, Makassar, hingga Papua hanya melalui ponsel.

Transformasi ini membuka peluang ekonomi yang semakin luas. Batas geografis menjadi tidak lagi menjadi hambatan, sementara akses pasar semakin terbuka bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan modal yang relatif lebih terjangkau, masyarakat kini dapat memulai bisnis dan menjangkau konsumen di berbagai wilayah Indonesia.

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah aktivitas usaha yang berlangsung di ruang digital sudah tergambar secara utuh dalam statistik resmi negara?

Pertanyaan itu menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas usaha online yang memanfaatkan marketplace akan menjadi bagian dari cakupan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat mengetahui jumlah usaha yang beroperasi, sektor-sektor yang berkembang, karakteristik pelaku usaha, hingga berbagai tantangan yang mereka hadapi," tulis BPS dalam keterangan resminya.

Selain itu, BPS menyebut, sensus juga menjadi sarana untuk melihat perubahan struktur ekonomi dibandingkan satu dekade sebelumnya. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

BPS menilai, marketplace menjadi salah satu fokus pendataan karena saat ini sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di platform digital.

"Jika statistik hanya mencatat usaha yang terlihat secara fisik, sementara transaksi dan kegiatan ekonomi terus tumbuh di ruang digital, maka gambaran kondisi ekonomi nasional berisiko menjadi tidak utuh," tulis BPS.

BPS menegaskan, pendataan usaha online bukan bertujuan mengukur tingkat kekayaan atau menentukan siapa pelaku usaha yang paling sukses. BPS juga menegaskan fokus utama sensus adalah memahami aktivitas ekonomi yang berlangsung di masyarakat.

Informasi yang dikumpulkan antara lain mencakup sektor usaha yang dijalankan, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Data tersebut diperlukan untuk menghasilkan statistik ekonomi yang lebih lengkap dan berkualitas.

Statistik yang akurat menjadi fondasi penting dalam perumusan berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.

"Ibarat seorang dokter yang membutuhkan diagnosis yang tepat sebelum memberikan resep, pemerintah juga memerlukan data yang lengkap agar kebijakan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha," tulis BPS.

Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menyasar usaha yang berada di kawasan industri, pusat perdagangan, atau pasar tradisional. Pendataan juga diarahkan untuk menangkap berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru yang tumbuh seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, pencakupan usaha online dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya untuk memastikan statistik nasional mampu mengikuti dinamika perekonomian yang terus berkembang. Dengan begitu, potret ekonomi Indonesia yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan relevan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

BPS juga memastikan seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

JAKARTA - Di era investasi digital , menjaga keamanan data pribadi sama pentingnya dengan mengelola portofolio investasi. Salah satu ancaman siber yang perlu diwaspadai adalah sniffing. Sniffing merupakan tindakan penyadapan data yang dikirim melalui jaringan internet. Melalui metode ini, pelaku dapat mencuri informasi penting seperti username, password, kode OTP, dan data pribadi lainnya untuk mengakses akun korban.

Ancaman ini perlu menjadi perhatian para investor, terutama ketika mengakses aplikasi investasi. MotionTrade mengajak seluruh investor untuk selalu waspada terhadap berbagai ancaman siber yang dapat mengganggu keamanan akun dan data pribadi. Berikut adalah beberapa tips yang bisa digunakan untuk melindungi diri dari ancaman sniffing yaitu:

1. Jangan Sembarang Mengunduh atau Mengklik Tautan

Hindari mengklik tautan atau mengunduh file yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, dan e-mail dari sumber yang tidak dikenal. Jika ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan, lakukan verifikasi terlebih dahulu ke nomor call center atau email yang resmi.

Pengguna MotionTrade dapat mengunjungi website www.mncsekuritas.id , media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 untuk memastikan informasi yang diterima benar dan valid.

2. Unduh Aplikasi dari Sumber Resmi

Selalu gunakan aplikasi resmi yang diunduh dari App Store maupun Play Store. Pastikan alamat situs yang dikunjungi menggunakan protokol keamanan HTTPS. Aplikasi trading investasi keluaran MNC Sekuritas dapat diunduh dengan nama MotionTrade di App Store dan Play Store, atau melalui situs www.mncsekuritas.id pada bagian Download Area.

3. Aktifkan Notifikasi Transaksi

Notifikasi akan membantu Anda memantau setiap aktivitas pada rekening atau akun investasi secara real-time sehingga aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui.

4. Perbarui Aplikasi Secara Berkala

Pastikan aplikasi investasi dan perangkat lunak keamanan selalu menggunakan versi terbaru untuk mendapatkan pembaruan fitur dan perlindungan terhadap celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

5. Jangan Gunakan Wi-Fi Publik untuk Bertransaksi Keuangan

Jaringan Wi-Fi publik di tempat umum seperti kafe, bandara, atau pusat perbelanjaan sering kali memiliki tingkat keamanan yang rendah. Sebaiknya gunakan jaringan pribadi atau paket data seluler saat melakukan login maupun transaksi investasi.

Pastikan Anda mengikuti tips sederhana di atas agar investasi aman, hati tenang! Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah saat ini tengah menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun mengingatkan masyarakat agar mewaspadai adanya penipuan bansos.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan ikhtiar pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan.

Di samping itu, Fifi mengingatkan agar masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial seiring digitalisasi yang dilakukan.

Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode one-time password (OTP), maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

"Ada tantangan penipuan bansos. Ada yang kirim pesan tautan bahkan menelepon minta klik. Saya minta semua hati-hati. Saya titipkan jangan mudah percaya yang kirim link," ujar Fifi dalam sambutannya agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).

Selain itu, terdapat pula modus penipuan dengan memberikan informasi layanan agar bansos cepat cair.

"Jangan mudah percaya kalau ada yang minta uang dengan alasan agar bantuan cepat cair," ujarnya.

Dia mendorong agar apabila masyarakat ragu, lebih baik menanyakan ke petugas resmi atau perangkat desa yang memang sudah ditugaskan terkait urusan bansos.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kini tengah menggenjot penerapan Perlinsos Digital, sistem Perlinsos yang terintegrasi, dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai melalui Portal Perlinsos. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika mengatakan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi.

“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Dia mengatakan penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Kini, pemerintah pun melakukan perluasan uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota mulai dari Medan, Padang, hingga Surabaya.

Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menargetkan penerapan Perlinsos Digital secara utuh pada kuartal IV/2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi masih menjadi perhatian berbagai pihak. Data sensitif seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), SIM, nomor telepon, hingga informasi rekening perbankan kerap menjadi sasaran penyalahgunaan yang dapat merugikan pemiliknya.

Mulai dari penipuan, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akses layanan keuangan menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Karena itu, kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi langkah penting yang harus dilakukan setiap individu.

Sejumlah praktisi keamanan informasi mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan dokumen pribadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital yang tidak jelas keamanannya. Dokumen seperti KTP, KK, dan SIM sebaiknya hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan resmi dan tepercaya.

Selain itu, masyarakat juga disarankan menutupi sebagian informasi penting saat mengirimkan salinan dokumen, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah pada akun digital yang dimiliki.

Kesadaran menjaga data pribadi juga dinilai menjadi bagian dari upaya membangun keamanan digital yang lebih baik. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa kembali setiap tautan, formulir, maupun permintaan data yang diterima secara daring.

Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau permintaan data yang mencurigakan, masyarakat diimbau tidak memberikan informasi apa pun dan segera melakukan verifikasi kepada pihak terkait melalui kanal resmi.

Mendukung hal itu, Direktur Utama PNM, Kindaris mengungkapkan, perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui kesadaran dan kedisiplinan setiap individu.

Data pribadi, jelas dia, merupakan aset yang sangat berharga. Menjaga kerahasiaannya bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai risiko penyalahgunaan.

‘’Di era digital saat ini, kehati-hatian dalam membagikan informasi menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tepercaya,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (10/6/2026).

Melalui peningkatan literasi digital dan kepedulian terhadap keamanan data, masyarakat diharapkan semakin mampu melindungi identitas serta hak-hak pribadinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi masih menjadi perhatian berbagai pihak.

Data sensitif seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), SIM, nomor telepon, hingga informasi rekening perbankan kerap menjadi sasaran penyalahgunaan yang dapat merugikan pemiliknya. Mulai dari penipuan, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akses layanan keuangan menjadi risiko yang perlu diwaspadai.

Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap individu.

Sejumlah praktisi keamanan informasi mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan dokumen pribadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital yang tidak jelas keamanannya. Dokumen seperti KTP, KK, dan SIM sebaiknya hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan resmi dan terpercaya.

Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk menutupi sebagian informasi penting saat mengirimkan salinan dokumen, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah pada akun digital yang dimiliki.

Kesadaran menjaga data pribadi juga dinilai menjadi bagian dari upaya membangun keamanan digital yang lebih baik. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa kembali setiap tautan, formulir, maupun permintaan data yang diterima secara daring.

Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau permintaan data yang mencurigakan, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan informasi apa pun dan segera melakukan verifikasi kepada pihak terkait melalui kanal resmi.

Mendukung hal tersebut, Direktur Utama PNM, Kindaris, mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui kesadaran dan kedisiplinan setiap individu.

“Data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Menjaga kerahasiaannya bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai risiko penyalahgunaan. Di era digital saat ini, kehati-hatian dalam membagikan informasi menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya,” ujarnya.

Melalui peningkatan literasi digital dan kepedulian terhadap keamanan data, masyarakat diharapkan semakin mampu melindungi identitas serta hak-hak pribadinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman kejahatan siber terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat. Modus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) kini menjadi salah satu ancaman terbesar karena memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses ke akun dan data pribadi.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7 persen total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan 64,3 persen pada 2025. Modus yang digunakan mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi.

Di Indonesia, ancaman siber juga menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025 atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020-2024.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

Merespons kondisi tersebut, Indodax memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pola kejahatan siber saat ini telah berubah. Pelaku tidak lagi hanya berupaya membobol sistem teknologi, tetapi lebih sering memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap akun maupun informasi pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujar William dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

William menjelaskan, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan," kata William.

Untuk mengurangi risiko menjadi korban phishing, masyarakat diimbau membiasakan tiga langkah sederhana. Pertama, selalu memeriksa alamat domain situs yang dikunjungi dan memastikan berasal dari kanal resmi. Kedua, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang muncul di hasil pencarian tanpa melakukan verifikasi. Ketiga, memanfaatkan kanal bantuan resmi yang tersedia di aplikasi maupun situs resmi saat membutuhkan informasi terkait akun.

Adpaun terkait perlindungan konsumen, William menyatakan Indodax memperkuat layanan bantuan resmi yang tersedia selama 24 jam melalui email, live chat help center, call center, dan media sosial resmi perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna memperoleh akses terhadap informasi yang valid dan terpercaya.

Menurut William, peningkatan kewaspadaan dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi langkah penting untuk melindungi aset serta data pribadi di tengah ancaman siber yang terus berkembang.

"Dengan semakin kompleksnya modus kejahatan digital, masyarakat perlu menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari," ujar William.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber di Indonesia semakin serius seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber, mulai dari pencurian data pribadi hingga penyebaran informasi palsu.

Dalam keterangan pers melalui siaran video pada Selasa (2/6/2026), Dudung mengatakan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi bersama.

Menurutnya, serangan siber saat ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga telah meluas ke lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga aspek keamanan nasional.

“Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital,” kata Dudung.

Dudung mengungkapkan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar tujuh kali lipat atau meningkat 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020–2024.

Peningkatan ancaman tersebut, lanjutnya, masih berlanjut pada tahun ini. Dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, tercatat 1,52 miliar serangan siber terjadi.

Melihat tren tersebut, Dudung menilai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Pasalnya, ruang digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujarnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun berbagai modus penipuan digital.

“Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

Dudung juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif.

“Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari tokoh perempuan adat Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan pengambilan data pribadi Mama Sinta.

"Benar, Polda Metro Jaya sudah menerima laporan pada Jumat, 29 Mei 2026, sekitar pukul 18.22 WIB. Di mana Mama Sinta melaporkan adanya dugaan penipuan ataupun pengambilan data pribadi," ujar Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, terdapat dua orang yang dilaporkan oleh Mama Sinta, yakni JTW dan DDL. Kedua inisial tersebut merujuk pada Ketua LBH Merauke Johnny Teddy Wakum (JTW) dan sutradara film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono (DDL).

"Nah ini juga masih didalami. Ada dua orang yang dilaporkan dalam hal ini, JTW serta saudara DDL," imbuhnya.

Budi menjelaskan, kasus tersebut masih berada pada tahap pendalaman. Selanjutnya, kepolisian akan memanggil pelapor, saksi, serta mengumpulkan barang bukti terkait laporan yang diajukan Mama Sinta.

Di sisi lain, Budi menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri maupun kepolisian daerah terkait apabila diketahui lokasi kejadian perkara berada di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Jika itu terjadi di luar locus delicti wilayah Polda Metro Jaya, tentu Polda Metro akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Mabes Polri, ataupun wilayah hukum polda tempat terjadinya peristiwa pidana tersebut," katanya.

Sebagai informasi, laporan Mama Sinta terdaftar dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026. Mama Sinta mengaku kecewa karena film Pesta Babi yang memuat dirinya disebut tidak pernah memperoleh izin darinya.

“Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka. Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta," ujar Mama Sinta di Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026).

Sementara itu, merespons laporan tersebut, Tim Kolaborasi Pesta Babi menyatakan menghormati sikap Mama Sinta dan meminta publik untuk tidak menyudutkan maupun menghakiminya.

"Kami tim kolaborasi film Pesta Babi menghormati apa pun sikap Mama Yasinta saat ini dan meminta publik untuk tidak menyudutkan atau menghakimi beliau, sembari kami masih berusaha memahami apa yang terjadi dengan perubahan pilihan sikap ini," tulis tim tersebut dalam unggahan akun @idbaruid pada Minggu (30/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bali Media Telekomunikasi mengumumkan rencana pengambilalihan seluruh saham perseroan oleh pihak tertentu.

Langkah korporasi tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Direksi Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Dalam pengumuman yang diterbitkan pada 30 Mei 2026, manajemen PT Bali Media Telekomunikasi menyatakan bahwa proses pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Perseroan dengan ini mengumumkan adanya rencana pengambilalihan seluruh saham dalam Perseroan [Rencana Pengambilalihan]," bunyi pengumuman yang dikutip, Sabtu (30/5/2026).

Pengumuman ini pun menjadi bagian dari tahapan awal pelaksanaan aksi korporasi yang berpotensi mengubah struktur kepemilikan perusahaan.

Meski demikian, perseroan belum mengungkapkan identitas calon pengendali baru maupun nilai transaksi yang terkait dengan rencana pengambilalihan tersebut.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya, PT Bali Media Telekomunikasi memberikan kesempatan kepada para kreditur untuk menyampaikan keberatan atas rencana tersebut.

Kreditur yang merasa berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal pengumuman. Keberatan tersebut dapat disampaikan langsung kepada Perseroan di kantor yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, saat ini PT Bali Media Telekomunikasi memiliki kepemilikan di PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebesar 24,57% (setara dengan 4.471.264.558 lembar saham).

Bisnis.com, JAKARTA — Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, nilai pengorbanan dalam Iduladha relevan dengan upaya perlindungan data pribadi dan keamanan digital masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai membedakan antara menjadi korban kejahatan siber dan melakukan “pengorbanan” secara sadar demi menjaga keamanan digital.

“Menjadi korban berarti kehilangan data atau uang tanpa sadar dan tanpa izin. Sementara itu, berkurban dalam konteks keamanan siber berarti secara sadar mengorbankan sedikit kenyamanan demi keamanan yang lebih besar,” ujarnya dalam pesan singkat, dikutip Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia mencontohkan, penggunaan autentikasi dua faktor, pergantian kata sandi secara berkala, hingga kebiasaan memverifikasi pesan yang mengatasnamakan lembaga resmi, merupakan bentuk pengorbanan kecil yang dapat melindungi aset digital masyarakat.

Kendati demikian, tidak dipungkiri bahwa kesadaran keamanan digital di Indonesia masih relatif rendah. Banyak masyarakat masih mudah tergiur tautan mencurigakan, hadiah palsu, maupun aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap data pribadi pengguna.

Di sisi lain, ancaman kejahatan siber juga terus berkembang. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, berbagai kasus kebocoran data dilaporkan terjadi di sektor e-commerce, layanan publik, hingga lembaga keuangan.

Pratama menyebut, ratusan juta data penduduk Indonesia sempat dilaporkan diperjualbelikan di dark web. Belum lagi, pola penipuan digital kini berkembang dari phishing konvensional menjadi deepfake berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin sulit dibedakan dari komunikasi asli.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lanjutnya, juga mencatat sekitar 5,2 miliar anomali trafik siber hingga akhir 2025 dengan sektor keuangan menjadi salah satu sektor paling rentan terhadap serangan digital.

Dari fenomena ini, Pratama meminta agar peningkatan literasi keamanan siber harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dia mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN untuk memperluas edukasi keamanan digital dengan bahasa yang sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Analogi kurban bisa menjadi pintu masuk yang efektif untuk menjelaskan bahwa setiap pengorbanan kecil dalam menjaga keamanan digital merupakan langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga dari kejahatan siber,” katanya.

Selain edukasi publik, dia juga menilai pemerintah perlu mempercepat implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi dan penyelesaian aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Tanpa pengorbanan struktural dan anggaran dari negara, masyarakat hanya akan terus menjadi korban, bukan pihak yang berkurban secara sadar,” tegasnya.

Momentum Hari Raya Iduladha 1447 H dinilai dapat menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran keamanan siber. Khsuusnya di tengah maraknya kebocoran data dan kejahatan digital di Indonesia.

Chairman Communication Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, mendesak pemerintah segera merealisasikan pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi. Selain itu juga mempercepat regulasi turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP.

Pratama menilai masyarakat Indonesia selama ini lebih banyak menjadi korban kejahatan digital dibanding memiliki kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri di ruang siber. “Menjadi korban berarti kehilangan data atau uang tanpa sadar dan tanpa izin. Seseorang yang data pribadinya bocor karena kelalaian penyedia layanan adalah korban,” kata Pratama dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (27/5).

Ia mengatakan, semangat Iduladha mengajarkan nilai pengorbanan yang dilakukan secara sadar dan ikhlas. Konsep tersebut, menurut dia, relevan diterapkan dalam kehidupan digital masyarakat saat ini.

“Berkurban dalam konteks keamanan siber berarti secara sadar mengorbankan sedikit kenyamanan demi keamanan yang lebih besar,” ujarnya.

Ia menyatakan, memasang autentikasi dua faktor memang merepotkan. Selain itu, mengganti password secara berkala memang tidak praktis. Namun kedua cara itu menurutnya merupakan pengorbanan kecil untuk melindungi aset digital.

Pratama menyoroti berbagai insiden kebocoran data yang terjadi di Indonesia sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026. Mulai dari dugaan penjualan data 240 juta penduduk Indonesia di dark web hingga kebocoran data pada platform e-commerce, lembaga keuangan, dan layanan publik.

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN juga mencatat 5,2 miliar anomali trafik hingga akhir 2025, dengan sektor keuangan menjadi yang paling rentan. Di sisi lain, modus penipuan digital terus berevolusi, dari phishing klasik hingga deepfake berbasis kecerdasan buatan yang hampir tidak bisa dibedakan dari komunikasi asli.

Ia juga mengungkapkan, ancaman kejahatan siber semakin kompleks dengan munculnya modus baru berbasis kecerdasan buatan AI. Deepfake dan phishing kini kian sulit dibedakan dari komunikasi asli.

Menurutnya, lemahnya kesadaran digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kejahatan siber di Indonesia. Banyak masyarakat masih mudah tergiur tautan mencurigakan, hadiah palsu, hingga aplikasi yang meminta akses berlebihan terhadap data pribadi.

“Dalam dunia digital, rakyat sering menjadi pihak yang tidak pernah diajak berunding ketika data mereka diperdagangkan atau identitas mereka dipalsukan,” katanya.

Karena itu, Pratama meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan BSSN untuk memperkuat edukasi keamanan siber yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Literasi keamanan siber harus membumi, bukan sekadar seminar dan buku saku yang tidak pernah dibaca.

“Masyarakat perlu diedukasi dengan bahasa yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari,” kata Pratama.

Selain edukasi, ia juga menilai negara harus menunjukkan keberpihakan nyata dalam perlindungan data masyarakat. Hal ini melalui langkah konkret di tingkat regulasi dan kelembagaan.

“Pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi yang diamanatkan UU PDP harus segera direalisasikan. Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU PDP harus segera diterbitkan. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sudah masuk Prolegnas juga harus dipercepat pembahasannya,” ujarnya.

Ia menilai tanpa penguatan regulasi dan dukungan anggaran yang memadai, masyarakat akan terus berada dalam posisi rentan terhadap kejahatan digital. “Masyarakat hanya akan terus menjadi korban, bukan pihak yang berkurban secara sadar,” kata Pratama.

Lembaga PDP Belum Terealisasi

Menteri Komdigi Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan, pemerintah masih membahas wacana pembentukan Badan PDP. Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementerian PANRB untuk mempercepat pembentukan lembaga itu.

Badan itu dibutuhkan terlebih saat ini Indonesia dan Amerika Serikat sudah menandatangani kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Perjanjian bilateral itu akan berlaku efektif setelah diratifikasi DPR.

Meutya menjelaskan, ada dua poin utama yang ia tegaskan dalam pelaksanaan ART tersebut. Sektor digital menjadi salah satu bagian dalam dokumen tersebut, yakni pada Pasal 3.2 Bagian Digital Trade.

Dalam klausul itu, Indonesia diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia atau ke Amerika Serikat yang berlaku secara setara. Meutya mengatakan, lingkup Pasal 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas sektor digital atau digital trade.

“Jadi dalam rangka trade, bukan berarti ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat, itu sama sekali tidak betul,” kata Meutya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Senin (18/5).

Meutya menyatakan, Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke AS. Hal ini dengan mengakui negara tersebut sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia.

“Dalam Artikel (Pasal) 3.2 di situ ditulis persis bahwa ini tetap mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU PDP,” ujarnya.