DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui efisiensi itu, anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp40 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (dampak penghematannya)," ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, Jumat (26/6).

BGN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp270 triliun untuk program MBG di 2027, naik Rp2 triliun dari 2026 yang sebesar Rp268 triliun.

Namun, Zainul menyebut anggaran MBG 2027 diprediksi akan jauh berkurang dengan penghematan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang. Ia meyakini efisiensi yang dilakukan bakal cukup signifikan.

"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX pun memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk merampungkan perhitungan efisiensi tersebut. Pekan depan, DPR akan kembali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ucap Zainul.

Zainul juga merinci empat langkah efisiensi pertama yang dipaparkan BGN. Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas yaitu MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran MBG direncanakan berjalan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, saat hari libur nasional ataupun selama masa libur sekolah MBG juga tidak akan diberikan.

Ketiga, mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX setuju agar insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG untuk dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif ataupun anggaran yang diterima akan berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan DPR menilai skema efisiensi yang dipaparkan jajaran pimpinan BGN yang baru mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Zainul, BGN telah berkomitmen melakukan penghitungan ulang anggaran dengan target penghematan sedikitnya Rp40 triliun. Upaya serupa juga tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX DPR memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi efisiensi tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.

Empat langkah efisiensi yang disepakati diawali dengan evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah berikutnya ialah mengurangi frekuensi pemberian paket makanan. Apabila selama ini MBG disalurkan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, distribusi makanan juga tidak dilakukan pada hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Melalui skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran yang diterima setiap SPPG akan berbeda sesuai hasil penilaian.

Sebelumnya, BGN mengusulkan pagu anggaran program MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun setelah perhitungan efisiensi dirampungkan.