Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq merespons dugaan yang menyebut melonjaknya harga Minyakita di pasaran akibat digunakan oleh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.

Hanif mengatakan penggunaan Minyakita oleh dapur SPPG tidak tepat karena program minyak goreng rakyat ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng.

Harga eceran tertinggi Minyakita pun telah diatur pemerintah yakni Rp15.700 per liter agar mudah dijangkau masyarakat. Namun dia menyebut belum mendapat detail informasi terkait dugaan tersebut.

“Saya belum mendapat detailnya. Tapi tentu ini menjadi bahan kita karena memang [peruntukan] Minyakita itu untuk yang di luar itu [SPPG],” kata Hanif di sela Rakernas APEKSI ke-18 di Medan, Rabu (1/7/2026).

Dikatakan Hanif pihaknya akan mencermati detail dugaan tersebut terlebih dahulu mengingat penyelesaiannya nanti melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) tengah diperbaiki oleh kepala BGN yang baru. Kemenko Pangan disebutnya akan mengikuti sembari tetap menjadikan dugaan tersebut sebagai perhatian.

“Jadi saya kira kami mengikuti terlebih dahulu sambil melihat langsung juga. Tapi ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.

Adapun harga Minyakita di tingkat pedagang non mitra Bulog di sejumlah wilayah di Sumut melonjak hingga tembus Rp22.000 per liter sejak awal Mei 2026. Padahal, HET ke konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional ialah Rp15.700 per liter.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) Kantor Wilayah I sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapat laporan dugaan Minyakita yang dijadikan sebagai minyak curah dan dikemas ke dalam jeriken untuk kebutuhan tertentu.

Menurut informasi yang beredar, lanjutnya, pengemasan tersebut dikaitkan dengan operasional dapur SPPG yang menggunakan Minyakita sebagai salah satu bahan bakunya.

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MBG tidak diperbolehkan menggunakan produk Minyakita. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengganggu ketersediaan barang di pasar umum serta menciptakan distorsi distribusi,” ujar Ridho Pamungkas, Ketua KPPU Kanwil I, Rabu (13/5/2026).

Sementara itu, Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut menegaskan bahwa distribusi Minyakita kepada pedagang mitra tetap berjalan tanpa hambatan sesuai ketentuan. Penjualan Minyakita di atas HET disebutnya dilakukan oleh pedagang yang belum menjadi mitra Bulog.

“Itu pasti bukan dari mitra resmi Bulog karena kalau ambil langsung dari Bulog pedagang pengecer wajib menjual ke konsumen sesuai HET. Pedagang pengecer mitra Bulog semuanya terdata dalam SIMIRAH,” kata Budi Cahyanto, Kepala Bulog Kanwil Sumut, Kamis (14/5/2026).

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

Presiden mengatakan dirinya menyaksikan langsung keterlibatan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi jagung.

"Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung," ujar Prabowo.

Selain mendukung produksi pangan, Prabowo menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan hasil panen oleh Polri turut memperkuat sistem logistik pangan nasional.

"Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik," katanya.

Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pembangunan lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun Polri memiliki kualitas yang sangat baik.

"Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik," ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengklaim kualitas dapur MBG milik Polri mendapat pengakuan dari berbagai pihak, termasuk lembaga internasional yang melakukan peninjauan ke Indonesia.

"Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri," kata Prabowo.

Selain mendukung ketahanan pangan dan program MBG, Kepala Negara menyebut Polri juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

"Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara," tandas Prabowo.

Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Selain mendukung pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program tersebut juga diharapkan berkontribusi menurunkan angka stunting, anemia, dan kekurangan gizi.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

Selain menjadi pemasok kebutuhan MBG, KDMP juga diproyeksikan menjalankan fungsi sebagai penyalur komoditas strategis, seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker gabah dan jagung ketika harga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), serta didukung fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan.

Hingga Jumat (26/6/2026), pemerintah mencatat seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.701 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.756 telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah memperkirakan belanja bahan pangan untuk program MBG mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Belanja tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan serta menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru.

DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui efisiensi itu, anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp40 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (dampak penghematannya)," ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, Jumat (26/6).

BGN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp270 triliun untuk program MBG di 2027, naik Rp2 triliun dari 2026 yang sebesar Rp268 triliun.

Namun, Zainul menyebut anggaran MBG 2027 diprediksi akan jauh berkurang dengan penghematan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang. Ia meyakini efisiensi yang dilakukan bakal cukup signifikan.

"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX pun memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk merampungkan perhitungan efisiensi tersebut. Pekan depan, DPR akan kembali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ucap Zainul.

Zainul juga merinci empat langkah efisiensi pertama yang dipaparkan BGN. Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas yaitu MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran MBG direncanakan berjalan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, saat hari libur nasional ataupun selama masa libur sekolah MBG juga tidak akan diberikan.

Ketiga, mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX setuju agar insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG untuk dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif ataupun anggaran yang diterima akan berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan DPR menilai skema efisiensi yang dipaparkan jajaran pimpinan BGN yang baru mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Zainul, BGN telah berkomitmen melakukan penghitungan ulang anggaran dengan target penghematan sedikitnya Rp40 triliun. Upaya serupa juga tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX DPR memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi efisiensi tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.

Empat langkah efisiensi yang disepakati diawali dengan evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah berikutnya ialah mengurangi frekuensi pemberian paket makanan. Apabila selama ini MBG disalurkan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, distribusi makanan juga tidak dilakukan pada hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Melalui skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran yang diterima setiap SPPG akan berbeda sesuai hasil penilaian.

Sebelumnya, BGN mengusulkan pagu anggaran program MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun setelah perhitungan efisiensi dirampungkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Program pangan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program intervensi dinilai berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri beras fortifikasi di Indonesia.

Selain memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi, kebijakan tersebut juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha penggilingan padi.

Penasihat Millers for Nutrition (M4N) Budianto Wijaya mengatakan prospek pengembangan beras fortifikasi tidak lagi hanya bergantung pada pasar ritel modern, tetapi juga pada integrasi produk tersebut ke dalam berbagai program pemerintah yang menyasar kelompok rentan.

Menurutnya, saluran distribusi melalui program bantuan pangan dan perbaikan gizi memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan pasar komersial konvensional.

“Peluang bisnisnya di situ saat ini untuk beras fortifikasi,” ujarnya dalam forum Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Budianto menjelaskan selama ini beras fortifikasi lebih banyak dipasarkan sebagai produk khusus yang menyasar konsumen menengah ke atas. Produk tersebut umumnya tersedia di supermarket dan jaringan ritel modern dengan pangsa pasar yang masih relatif terbatas.

Padahal, manfaat kesehatan yang lebih luas dinilai dapat tercapai apabila produk tersebut menjadi bagian dari berbagai program intervensi pemerintah.

Menurutnya, bantuan pangan, program kesehatan ibu dan anak, hingga Program MBG dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas konsumsi beras fortifikasi secara nasional.

“Terkait MBG, kami sudah membicarakan agar program beras fortifikasi bisa masuk. Selama ini garam dan minyak goreng yang digunakan dalam program MBG sudah terfortifikasi,” katanya.

Di sisi lain, pengembangan industri beras fortifikasi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satu yang paling menonjol adalah karakteristik industri penggilingan padi nasional yang sangat tersebar dan beragam.

Budianto menilai fragmentasi industri tersebut membuat penerapan standar mutu dan pengawasan kualitas menjadi lebih kompleks dibandingkan komoditas pangan olahan lainnya.

“Penggilingan padi di Indonesia sangat terfragmentasi sehingga penyelarasan regulasi dan standar mutu menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.

Meski demikian, dia menilai beras fortifikasi memiliki prospek bisnis yang menarik karena menawarkan nilai tambah dibandingkan beras konvensional.

Tambahan kandungan mikronutrien seperti zat besi, zinc, asam folat, dan vitamin lainnya memungkinkan produsen memperoleh margin yang lebih baik sekaligus berkontribusi terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat.

“Karena ada nilai tambahnya dari produknya, jadi bukan jualan rasa, tapi punya produk yang lebih sehat,” katanya.

Namun, Budianto mengingatkan agar pengembangan industri tersebut tetap memperhatikan aspek keterjangkauan harga, mengingat beras khusus tidak diatur dalam batasan harga.

Menurutnya, harga yang terlalu tinggi justru dapat menghambat perluasan konsumsi, terutama di kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama program peningkatan gizi.

Dia menilai bertambahnya jumlah produsen beras fortifikasi dapat menjadi faktor positif karena akan menciptakan persaingan yang sehat dan membantu menjaga harga tetap kompetitif.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Pelaku industri berharap dukungan regulasi, perluasan penggunaan beras fortifikasi dalam program pemerintah, serta meningkatnya partisipasi produsen dapat mempercepat pertumbuhan industri tersebut.

Selain menciptakan peluang bisnis baru bagi sektor penggilingan padi, langkah tersebut juga dinilai dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan mikronutrien dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Beras fortifikasi mulai didorong masuk ke pasar komersial yang lebih luas. Pelaku ritel dan industri menilai produk beras yang diperkaya vitamin dan mineral tersebut telah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk berkembang di pasar nasional.

Dalam forum Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in the Commercial Market, Rabu (24/6/2026), berbagai pemangku kepentingan membahas strategi untuk meningkatkan keterjangkauan dan distribusi beras fortifikasi bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Dasep Suryanto mengatakan, sektor ritel siap mendukung pengembangan pasar beras fortifikasi. Namun, masih terdapat tantangan berupa perbedaan harga yang cukup lebar dibandingkan beras reguler.

“Kami di lini hilir melihat adanya kebingungan pasar karena belum tersedianya referensi harga yang jelas. Di sisi lain, kita ingin menghadirkan produk bergizi yang tetap terjangkau bagi konsumen,” kata Dasep, Rabu (24/6/2026).

Saat ini harga beras fortifikasi di jaringan ritel modern masih sekitar 20 hingga 30 persen lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Menurut Dasep, kondisi tersebut perlu diatasi melalui efisiensi distribusi dan edukasi konsumen yang lebih masif.

APRINDO menilai ada tiga faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan pasar beras fortifikasi, yakni kepastian regulasi, distribusi yang lebih efisien dari penggilingan ke peritel, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat produk tersebut.

Selain itu, kemasan berukuran kecil seperti 1 kilogram dan 2,5 kilogram dinilai dapat membantu meningkatkan akses masyarakat sekaligus menekan hambatan pembelian di tingkat konsumen.

Dari sisi industri, Komisaris PT Pangan Nabati Umbi Nusantara Mirza Muttaqien menilai sektor beras fortifikasi telah memasuki fase industrialisasi yang lebih matang. Menurut dia, biaya tambahan untuk memperkaya beras dengan mikronutrien relatif kecil dibandingkan manfaat yang dihasilkan.

“Pada prinsipnya, berapa pun harga beras yang beredar di pasar, terdapat ruang bagi peningkatan nilai tambah sekitar Rp1.000 per kilogram,” ujar Mirza.

Saat ini kapasitas produksi beras fortifikasi perusahaan tersebut mencapai sekitar 1.000 ton per bulan. Namun, utilisasi pabrik dinilai masih dapat ditingkatkan agar biaya produksi semakin efisien dan harga jual menjadi lebih kompetitif.

Mirza mengatakan, Indonesia juga telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat melalui penerbitan SNI 9314 Tahun 2024 dan SNI 9372 Tahun 2025 yang mengatur standar beras fortifikasi.

“Regulasi sudah tersedia dan sistem di tingkat negara telah siap. Tantangannya sekarang adalah melakukan scale up agar industri ini dapat tumbuh lebih cepat,” kata Mirza.

Sementara itu, pelaku industri beras fortifikasi Diyan Anggraini menilai pengembangan jaringan penggilingan di berbagai daerah menjadi langkah penting untuk memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya logistik.

“Kami membentuk jaringan penggilingan dan mendorong produksi di berbagai daerah. Dengan begitu rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya logistik dapat ditekan,” ujar Diyan.

Menurut Diyan, keberhasilan pengembangan pasar beras fortifikasi akan sangat ditentukan oleh keterjangkauan harga dan kemudahan akses masyarakat terhadap produk tersebut. Karena itu, seluruh pelaku usaha didorong menjaga harga tetap terjangkau agar manfaat gizi dari beras fortifikasi dapat dirasakan lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya untuk membongkar keseluruhan kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) gugur setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan justice collaborator (JC).

Sony mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku lantaran merasa dirinya disudutkan dalam praktik rasuah tersebut. Padahal, Sony mengklaim berada dalam tekanan saat melakukan perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan program MBG.

Usut punya usut, Kejagung menyatakan Sony merupakan pelaku utama dalam kasus program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, dia merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Terlebih, Sony juga dinilai tidak mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut. Dua alasan itu menjadi dasar Korps Adhyaksa menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Selasa (24/6/2026).

Kelanjutan Kesaksian Sony

Namun demikian, Syarief menyatakan keterangan-keterangan Sony Sonjaya dalam kasus ini tidak serta-merta dikesampingkan. Pasalnya, kesaksian Sony tetap menjadi bahan yang akan didalami dalam proses penyidikan.

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, kepada penyidik, itu sangat kami hargai. Semua informasi sangat kami hargai dan itu bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini," tutur Syarief.

Kejagung juga merespons kekhawatiran bahwa Sony akan enggan membongkar keseluruhan kasus setelah permohonan JC ditolak. Dalam hal ini, penyidik menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak akan memengaruhi proses penyidikan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan Sony Sonjaya. Alat bukti juga dapat diperoleh dari pihak lain.

Misalnya, melalui barang bukti elektronik, dokumen, keterangan ahli, hingga kesaksian pihak lain untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," pungkasnya.

Respons Kubu Sony

Di sisi lain, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengaku kecewa karena permohonan justice collaborator kliennya ditolak Kejagung. Menurutnya, Sony memiliki andil besar dalam mengungkap perkara ini, khususnya terkait pengaturan SPPG.

Lebih jauh, Sony Sonjaya disebut telah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, Krisna menyayangkan sikap Kejagung yang menolak pengajuan JC kliennya.

"Tapi amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Terlepas dari itu, Krisna menyatakan pihaknya tetap menghormati keputusan penyidik Kejaksaan Agung.

Adapun, Krisna mengatakan harapan terakhir untuk membongkar kasus ini adalah menunggu dikabulkannya permohonan JC kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain terkait JC, Krisna menyatakan Sony perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK karena telah menyatakan kesediaannya membongkar kasus MBG, baik dalam proses penyidikan maupun saat persidangan nanti. Oleh karena itu, keselamatan Sony harus dijamin.

"Iya, siang ini. Cuma poinnya gini, karena demikian kan kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Sony Sonjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," imbuhnya.

Dia berharap LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami meminta dan mendorong LPSK untuk objektif dalam menilai kasus ini, segera memberikan JC kepada Pak Sony sebagaimana diamanatkan undang-undang supaya Pak Sony mempunyai perlindungan dan ketenangan untuk mengungkap peran-peran besar pejabat yang terlibat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan pasien Tuberkulosis (TBC/TB) masuk menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya adalah penambahan asupan gizi mampu membantu memperkuat maupun mempercepat pemulihan.

Dia lebih dulu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil dan jurnal-jurnal internasional, serta pengobatan di India dan Cina, pasien TBC melakukan pengobatan selama 6 bulan sampai 12 bulan yang mengakibatkan daya tahan fisiknya melemah.

Terlebih, katanya, setiap tahunnya 126 ribu orang meninggal karena TBC. Upaya untuk memulihkan kondisi tersebut adalah pemenuhan asupan gizi.

Dia menyampaikan, telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang membahas peningkatan penerima MBG.

"Saya bilang, 'Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar sama seperti polusi udara itu faktor risiko yang di luar wewenang saya, ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu bagus'," katanya di DPR, Selasa (23/6/2026).

Kemudian dia mengusulkan agar terdapat empat penerima manfaat, salah satunya adalah pasien dengan riwayat penyakit TBC.

"Nah saya bilang ada empat sebenarnya yang dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. Satu adalah ibu hamil, dua adalah ibu menyusui, tiga adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian empat adalah orang yang terkena TBC," sambungnya.

Menurutnya, ketika pasien TBC dipenuhi kebutuhan gizinya, maka masalah kesehatan di Indonesia menurun drastis.

Dia menjelaskan alasan baru diusulkan saya ini meski MBG telah berjalan sekitar satu tahun. Menurutnya, tidak semua program berjalan sempurna di mana untuk sementara penerima manfaat adalah ibu hamil, murid sekolah, hingga anak-anak yang masuk kategori stunting.

Dia menjelaskan, belum ada target realisasi pasien TBC mendapatkan MBG dan masih sebatas diskusi bersama BGN.

"Ah belum, belum ini karena kita baru diskusi dengan Ibu ya, dengan Ibu (Nanik)," tandasnya.

Bisnis.com, PADANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini mulai menjangkau berbagai daerah di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Di Sumatra Barat, dukungan terhadap program nasional tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk sektor perbankan yang berperan dalam memperkuat rantai pasok pangan melalui akses pembiayaan, seperti yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang menjadi salah satu bank yang menyatakan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Analis Retail Productive & Business Program, Kantor Wilayah 02, Rita Fatmala Sari mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga UMKM pemasok kebutuhan makanan.

Dia menyampaikan di balik setiap porsi makanan yang tersaji untuk para penerima manfaat, terdapat rantai ekonomi yang bergerak. Petani menyiapkan hasil panen, peternak menyediakan sumber protein, nelayan memasok hasil tangkapan, sementara pelaku UMKM mengolah dan mendistribusikan bahan pangan.

“Jadi dari seluruh mata rantai tersebut membutuhkan dukungan permodalan agar mampu memenuhi kebutuhan program yang terus berkembang, dan dari sisi ini BNI hadir untuk berperan,” katanya kepada Bisnis di Padang, Senin (22/6/2026).

Rita mengatakan BNI telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjadi bagian dari ekosistem program MBG ini.

Menurutnya, pembiayaan KUR dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan nilai pinjaman mencapai Rp500 juta. Skema tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di berbagai daerah.

“Persyaratan penerimaan KUR kami sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nilai pembiayaan dapat mencapai Rp500 juta dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan usaha maupun operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program,” ujarnya.

Komitmen BNI tidak berhenti pada pembiayaan semata, sebagai bagian dari dukungan terhadap ekosistem program, BNI juga telah menyiapkan layanan perbankan yang dapat mendukung pengelolaan keuangan secara lebih efektif dan transparan. Salah satunya melalui layanan cash management menggunakan BNIDirect yang dapat terintegrasi dengan sistem keuangan unit layanan Badan Gizi Nasional (BGN) di berbagai daerah.

Selain itu, BNI juga menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan lainnya, seperti tabungan, aplikasi digital wondr by BNI, hingga fasilitas kredit konsumer bagi pegawai unit layanan BGN yang menyalurkan penghasilannya melalui BNI.

Bagi unit layanan yang dikelola oleh pihak swasta, BNI saat ini juga tengah menyiapkan skema kredit khusus yang ditujukan untuk mendukung pembangunan fasilitas dan percepatan implementasi MBG. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memperkuat kesiapan infrastruktur pendukung program.

Tidak hanya itu, lanjut Rita, peluang pembiayaan juga dibuka bagi supplier bahan makanan yang menjadi mitra unit layanan BGN. Mulai dari pemasok sayuran, bahan pokok, produk peternakan, hingga hasil perikanan dapat memperoleh akses pembiayaan guna meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Di sisi lain, BNI juga melihat program ini sebagai kesempatan untuk memperluas inklusi keuangan. Produk tabungan misalnya, dapat dimanfaatkan oleh para siswa penerima manfaat program, termasuk ibu hamil dan balita yang terdaftar di posyandu setempat. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Sementara itu, kinerja penyaluran KUR BNI di Sumatra Barat menunjukkan tren yang positif. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp93 miliar kepada 346 debitur. Sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit tersebut, disusul sektor pertanian yang terus menunjukkan potensi pertumbuhan.

Rita menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu fokus utama penyaluran KUR BNI. Berbagai program pendukung seperti Kartu Tani, digitalisasi pertanian, hingga pemanfaatan Agen46 yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Melalui dukungan pembiayaan yang menyasar berbagai sektor produktif, BNI berharap program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah.

"Ketika kebutuhan pangan meningkat dan dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, maka manfaat program akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat," sebutnya.

Di Sumatra Barat, sinergi antara pemerintah, BGN, pelaku usaha, dan sektor perbankan menjadi fondasi penting dalam menyukseskan program tersebut. Dari sawah dan ladang, dari tambak hingga lautan, hingga akhirnya tersaji di meja makan penerima manfaat, setiap proses menunjukkan bagaimana sebuah program sosial dapat sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Rita menyampaikan bahwa dengan dukungan pembiayaan yang tepat, harapan menghadirkan generasi yang lebih sehat sekaligus ekonomi lokal yang lebih kuat menjadi semakin nyata.