Zulhas: Pemerintahan Prabowo Berupaya Keras Wujudkan Kesejahteraan Petani, Peternak, dan Nelayan
Pemerintahan Prabowo berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak melalui kebijakan strategis, termasuk pembangunan Kampung Nelayan dan reformasi distribusi pupuk.
(Bisnis.Com) 11/05/26 10:35 217485
Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan kaum petani dan nelayan lewat berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah ditempuh.
Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan upaya para nelayan dalam mewujudkan kemakmuran seringkali terhalang oleh praktik-praktik yang dijalankan tengkulak yang sangat merugikan. Ia bahkan mengklaim mayoritas nelayan di wilayah pesisir tanah air sudah tercengkeram oleh jeratan para rentenir.
"Nelayan itu rajin sekali dapat ikan, begitu dia ke darat ikannya ditawar oleh tengkulak. Dia tidak bisa menolak karena kalau ditolak ikannya busuk. Nelayan tambah banyak hasilnya tambah miskin. Oleh karena itu, boleh dicek hampir semua nelayan terjerat kepada rentenir," ungkap Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW-DPD PAN di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.
Oleh sebab itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera membangun Kampung Nelayan, yang dilengkapi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai upaya jangka panjang dalam menyejahterakan kaum nelayan.
Menurutnya, berbagai kemudahan yang akan disediakan bagi nelayan tersebut adalah upaya Presiden Prabowo dalam memangkas akses distribusi terhadap hasil laut yang diperoleh serta kehadiran tempat penyimpanan hasil tangkapan yang selama ini menjadi persoalan nelayan karena himpitan ekonomi.
"Kalau nelayan datang ditawar harga murah, dia bisa bertahan. Ikannya bisa dikasih es, bisa ditaruh di cold storage. Kalau enggak laku juga, kita punya Koperasi Desa Merah Putih yang akan menampung hasil nelayan kita dengan harga yang sudah ditentukan," bebernya.
Selanjutnya, Zulhas juga memaparkan keberhasilan pihaknya dalam memangkas berbagai aturan dan regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk bagi kaum tani. Ia mengklaim dalam waktu singkat berhasil memangkas hingga sebanyak 145 aturan yang mengatur mengenai pendistribusian pupuk.
"Saya rapat tiga kali. Saya pangkas 145 aturan, tinggal tiga aturan, sodorkan Bapak Presiden, dua hari keluar Perpres," tegasnya.
Berkat kebijakan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa alokasi pupuk berhasil meroket, dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton. Selain itu, ia mengklaim produksi beras juga melonjak, dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton.
Zulhas juga memaparkan bahwa pemerintah pada 2024 lalu melakukan impor terhadap beras sebanyak 4,5 juta ton. Namun, produksi beras nasional pada 2025 berhasil mencapai surplus hingga 4,2 juta ton banyaknya sehingga Presiden Prabowo menyatakan swasembada beras dapat tercapai.
"Ini prestasi yang luar biasa. Artinya, kalau kita impor 4,5 juta [ton beras], kita kasih kaya Thailand sama Vietnam. Kalau kita tidak impor, kita kasih kaya petani-petani kita. Pangan bukan sekadar pangan. Keberpihakan, swasembada pangan, itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan, menyangkut 30% hampir rakyat Indonesia yang paling susah hidupnya yang ada di desa-desa. Itulah petani, itulah nelayan, itulah peternak," bebernya.
Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti kebijakan penyematan harga terhadap gabah petani. Ia menyatakan bahwa ambang batas atau syarat kadar air yang terkandung dalam gabah telah dihapuskan pemerintah sebagai upaya untuk menyetop penuh praktik-praktik nakal oleh tengkulak yang memanfaatkan ketidaktahuan petani terkait kandungan kadar air yang terdapat dalam gabah.
"Harga gabah itu Rp6 ribu, tapi ada syarat. Rp6 ribu syarat keringnya, kadar airnya 14 sampai 18%. Petani kita mana bisa mengukur. Begitu dia panen kadar air 14% mana ukurannya, enggak tahu. Di situlah dimanfaatkan tengkulak. Harga Rp6 ribu, petani terima Rp4 ribu, Rp4.500 Rp5 ribu. Bertahun-tahun petani rugi, tapi tidak punya daya tawar, petani rajin tapi rugi, akhirnya sawahnya dijual," ungkapnya.
Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil dirinya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hanya berselang satu pekan usai menjabat sebagai Menko Bidang Pangan. Kebijakan menghapus syarat kadar air gabah tersebut, lanjut dia, adalah satu dari sekian bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum tani nasional.
"Satu minggu saya jadi Menko Pangan dengan Menteri Pertanian juga yang luar biasa, kami rapat. Kita pangkas, syarat 14% kadar air kita hapus, any quality. Berapapun asal petani petik padi harus dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang," ujarnya.
Zulhas menjelaskan buah dari bermacam-macam kebijakan yang telah dirumuskan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara nyata berimplikasi pada kenaikan nilai tukar petani secara nasional, dari 116 menjadi 125 pada 2025.
"Itulah bela rakyat bantu rakyat, terukur. Nilai tukar petani tahun 2025 dari 116, langsung naik 125," tambahnya.
Zulhas memastikan pemerintah akan meneruskan reformasi secara masif di sektor pangan dan kelautan demi memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan dan pesisir, khususnya para petani, nelayan, dan peternak.
"Tahun ini mohon doanya, kita akan menyelesaikan soal nelayan, ini tidak mudah. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus sudah selesai mengenai nelayan. Tidak mudah, tapi banyak jalan untuk kebaikan. Kalau jahat saja ada jalannya, apalagi kebaikan. Kebaikan lebih banyak jalannya, lebih mudah," pungkasnya.
#prabowo-pemerintahan #kesejahteraan-petani #kesejahteraan-nelayan #kebijakan-pangan #koperasi-nelayan #distribusi-pupuk #surplus-beras #swasembada-beras #harga-gabah #reformasi-pangan #nilai-tukar-pet