PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman, atau sesuai dengan ketentuan. Stok ini sebagai upaya Pupuk Indonesia dalam mendukung produktivitas pertanian dan program swasembada pangan nasional.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyampaikan apresiasinya kepada Pupuk Indonesia, karena mampu menjalankan amanah menyalurkan pupuk bersubsidi hingga petani dengan baik. Ia menambahkan, titik kritis pada faktor produksi pertanian salah satunya ada pada distribusi pupuk bersubsidi.

"Kita jaga kinerja Pupuk Indonesia. Kami selalu memonitor pendistribusian pupuk bersubsidi hingga di tangan petani. Monitoring ini bertujuan meminimalisasi kendala di lapangan, sehingga produktivitas pertanian dapat dijaga. Dengan pembenahan-pembenahan yang telah dilakukan, Insya Allah di tahun 2026 ini kita bisa melanjutkan swasembada," ujar Andi.

Sementara Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, mengatakan saat ini Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk subsidi dan nonsubsidi sebesar 1,2 juta ton. Adapun, rinciannya pupuk subsidi sebanyak 876.989 ton dan nonsubsidi 342.665 ton. Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan penebusan pupuk bersubsidi nasional selama sekitar 20 hari ke depan, sehingga berada pada level yang aman untuk memenuhi kebutuhan petani, termasuk di Provinsi Gorontalo.

"Kami pastikan pupuk bersubsidi tersedia dan dapat diakses petani sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta seluruh mitra penyalur agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran," ujar Robby dalam kegiatan PILAR TANI dengan agenda Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Pemupukan Berimbang di Gorontalo, Senin (22/6).

Stok per tanggal 20 Juni 2026 ini terdiri dari pupuk Urea 561.588 ton, NPK Phonska 236.654 ton, NPK Kakao 11.632 ton, SP-36 17.573 ton, ZA 2.871 ton, dan pupuk organik 46.673 ton. Ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga melakukan monitoring harian terhadap ketersediaan stok hingga tingkat Penerima Pada Titik Serah (PPTS). Pengawasan ini untuk memastikan pupuk selalu tersedia saat dibutuhkan petani.

"Selain menjamin ketersediaan pupuk, Pupuk Indonesia terus mendukung implementasi tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih sederhana, efektif, dan responsif sesuai regulasi terbaru pemerintah. Harapannya layanan kepada petani semakin cepat serta ketepatan sasaran pupuk bersubsidi semakin meningkat," ujar Robby.

Kemudahan akses dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang cukup mendukung tingginya serapan pupuk oleh petani di seluruh Indonesia. Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai 4.611.695 ton atau 46,84 persen dari alokasi nasional sebesar 9.845.686 ton.

Khusus serapan di Gorontalo, pada periode yang sama mencapai 42.398 ton. Jumlah ini setara dengan 21 persen dibandingkan dengan alokasi 2026 sebesar 206.284 ton.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Pupuk Indonesia juga mengajak petani untuk menerapkan pemupukan berimbang sesuai dosis anjuran guna. Dorongan ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

"Melalui sinergitas, Pupuk Indonesia optimistis ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Gorontalo dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional," tutup Robby.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tibanya kapal Motor Vessel (MV) Medi di Pelabuhan Brisbane, Queensland, Australia pada Senin(22/6/2026) waktu setempat menandai sampainya pupuk urea asal Indonesia. Pengiriman 47.250 ton urea tersebut menandai implementasi kerjasama ekspor pupuk Indonesia-Australia melalui skema Government to Government untuk memperkuat ketahanan pangan kawasan Indo-Pasifik.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Australia dan Vanuatu Siswo Pramono menyatakan, keberhasilan pengiriman pupuk urea ke Australia menjadi langkah penting dalam memperkuat kontribusi Indonesia terhadap ketahanan pangan kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang mempengaruhi rantai pasok pupuk global, Indonesia berhasil menunjukan posisi strategisnya sebagai pemasok pupuk yang andal di kawasan.

“Kerja sama ini menjadi simbol eratnya kemitraan ketahanan pangan Indonesia dan Australia. Ketika rantai pasok global menghadapi tantangan, Indonesia dengan kapasitas produksi urea yang besar dapat membantu memenuhi kebutuhan Australia yang mencapai 3,7 juta ton per tahun,” kata dia lewat keterangan tertulis, Selasa(23/6/2026).

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, keberhasilan pengiriman tersebut mencerminkan kinerja positif yang terus dilakukan Pupuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri pupuk nasional. Menurut dia, kemampuan Indonesia menjaga kontinuitas produksi dan pasokan pupuk di tengah dinamika global telah memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis bagi negara-negara yang membutuhkan sumber pasokan yang stabil dan tepercaya.

“Hari ini Indonesia menunjukan bahwa kita adalah reliable supplier yang bisa menjadi sumber pasokan pupuk bagi negara mitra. Kita datang ketika mereka membutuhkan dan kita memberikan kepastian ketika dunia penuh ketidakpastian,”ujar Rahmad.

Sebagai produsen pupuk dengan kapasitas mencapai 14,8 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus mendukung kebutuhan pasar regional. Pada 2026, produksi urea Pupuk Indonesia ditargetkan mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan sekitar 6,3 juta ton, sehingga terdapat ruang yang memadai untuk melakukan ekspor tanpa mengganggu pasokan bagi petani Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman lantaran telah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat menghadiri acara di Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVII 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6/2026).

"Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang sudah memangkas 145 regulasi syarat distribusi pupuk," ujar Gibran.

Dia menambahkan, pemangkasan ratusan regulasi ini telah memudahkan masyarakat khususnya petani agar bisa memenuhi kebutuhan pupuk.

Selain pemangkasan regulasi, Gibran juga mengungkap pemerintah telah melakukan revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik pupuk di Palembang, Gresik, Karawang hingga Papua.

"Pabrik yang sudah tua dan kurang efisien direvitalisasi; ada di Palembang, Karawang, Gresik, Bontang, Lhokseumawe, dan Papua," imbuhnya.

Adapun, Gibran mengemukakan soal pentingnya kemandirian pangan sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, saat ini Indonesia tengah menghadapi kondisi global yang tidak menentu.

"Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, terutama soal tata kelola," pungkasnya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap menjadi prioritas utama pemerintah meski Indonesia mulai meningkatkan ekspor pupuk urea ke sejumlah negara, termasuk Australia dan India.

Sudaryono mengatakan keputusan ekspor dilakukan setelah pemerintah menghitung adanya surplus produksi pupuk yang tidak terserap kebutuhan domestik.

Karena itu, ekspor hanya dilakukan terhadap alokasi pupuk yang dinilai berlebih setelah kebutuhan petani dalam negeri terpenuhi.

"Pemerintah dalam hal ini BUMN Pupuk (Indonesia) dan Kementerian Pertanian memastikan bahwa pupuk untuk kebutuhan domestik itu yang diutamakan. Kami melihat ada selisih antara produksi dengan kebutuhan dalam negeri, itu yang kemudian bisa diekspor," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara yang membutuhkan pasokan pupuk dari Indonesia.

Selain Australia dan India, beberapa negara lain seperti Brasil dan Filipina juga telah menyampaikan minat untuk membeli pupuk urea produksi Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kebutuhan pupuk dalam negeri dipastikan aman terlebih dahulu sebelum pemerintah membuka keran ekspor.

"Sesuai perintah Presiden (Prabowo), domestik dipenuhi dulu, dipastikan dulu. Kalau sudah penuh dan ada alokasi yang cukup, maka Indonesia harus hadir membantu negara-negara sahabat yang membutuhkan," ujarnya.

Ia menyebut Australia menjadi negara yang telah menerima pengiriman pupuk urea dari Indonesia. Sementara India masih dalam tahap pembahasan lanjutan menyesuaikan kebutuhan musim tanam di negara tersebut.

"Yang saat ini sudah konfirmasi adalah Australia yang sudah kita kirim, dan juga India yang sekarang menunggu penyelesaian kesepakatan karena mengikuti musim tanam masing-masing negara," katanya.

Sudaryono menambahkan Indonesia berada dalam posisi yang relatif aman di tengah gejolak pasar global karena mampu memenuhi kebutuhan pupuk utama secara mandiri, khususnya pupuk urea yang menjadi komponen terbesar dalam kebutuhan pertanian nasional.

"Kebutuhan pupuk yang menjadi kebutuhan dasar petani kita alhamdulillah tidak perlu membeli dari negara lain," ujarnya.

Kendati, ia mengakui Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku tertentu untuk memproduksi pupuk majemuk atau NPK.

"Kalau untuk NPK memang kita masih membutuhkan potasium dan fosfat yang diimpor. Tetapi komponen terbesar yang dibutuhkan petani adalah pupuk urea," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia akan mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai total mencapai sekitar Rp7 triliun melalui skema kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G).

Pengiriman perdana dilakukan dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Mei lalu sebanyak 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar.

Amran mengatakan volume ekspor ke Australia ditargetkan meningkat secara bertahap dari 250 ribu ton hingga mencapai 500 ribu ton. Selain Australia, pemerintah juga tengah menjajaki pasar ekspor ke India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh yang disebut membutuhkan tambahan pasokan pupuk.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan ekspor dilakukan di tengah kondisi pasokan pupuk domestik yang dinilai mencukupi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga melakukan berbagai pembenahan tata kelola pupuk, mulai dari peningkatan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton, penyederhanaan distribusi, hingga revitalisasi industri pupuk nasional.

Petani di Provinsi Aceh senang lantaran distribusi pupuk bersubsidi lancar dan berpengaruh pada produktivitas pertanian di wilayah mereka. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas  saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Sabtu (13/6).

"Alhamdulillah petaninya senang, pupuk lancar, produksi kita naik," kata Zulhas dalam keterangan tertulis.Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian Aceh saat ini tidak terlepas dari langkah cepat dalam melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Berkat upaya tersebut, lahan pertanian kini kembali produktif dan mampu menghasilkan panen yang baik.Setelah rehabilitasi menurutnya ketersediaan pupuk yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pangan di Aceh. Karena itu, Presiden memberikan arahan khusus agar distribusi pupuk di lapangan tidak mengalami keterlambatan.

Ia juga mengajak para petani untuk memanfaatkan hasil perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah. Berbagai penyederhanaan kebijakan telah diterapkan sehingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan cepat."Pergunakan momentum ini sebaik-baiknya untuk membuat petani kita lebih sejahtera," ujar Zuhas.Ia mengatakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan tersebut dimungkinkan karena meningkatnya efisiensi kinerja Pupuk Indonesia, yang bahkan tetap mampu melakukan pembangunan pabrik-pabrik baru tanpa menambah anggaran subsidi."Penurunan HET ini karena ada perubahan skema subsidi dari cost plus menjadi mark to market. Ini berkat dukungan dari Pupuk Indonesia," katanya.Dengan distribusi pupuk yang semakin lancar, harga yang lebih terjangkau, serta dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian, diharapkan produktivitas pertanian nasional terus meningkat dan kesejahteraan petani semakin terwujud.

Sementara itu Direktur Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Ninis K Adriani menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah dalam menyalurkan pupuk bersubsidi lebih efisien. Hingga 11 Juni 2026, secara nasional Pupuk Indonesia telah menyalurkan 4.374.633 ton atau 44,4 persen dari total alokasi 2026. Rinciannya 1.984.755 ton Urea, 2.213.848 ton NPK, 35.637 ton NPK Kakao, 3.757 ton SP-36, 5.744 ton ZA dan 130.892 ton Organik.Khusus di Aceh Besar, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 9.361 ton atau 42% dari total alokasi 2026, yaitu 22.472 ton. Adapun rincian penyalurannya Urea 4.518 ton, NPK 4.772 ton, dan Organik 71 ton.Untuk mendukung penyerapan lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebesar 831.297 ton juta ton per 12 Juni 2026. Terdiri dari Urea 526.726 ton, NPK 231.452 ton, NPK Kakao 10.309 ton, SP-36 17.762 ton, ZA 3.096 ton dan Organik 41.953 ton Adapun stok pupuk subsidi di Aceh Besar saat ini sebanyak 9.361 ton, terdiri dari Urea 157 ton, NPK 609 ton, dan Organik 10 ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga di tengah kekhawatiran gangguan rantai pasok global akibat dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku dan distribusi pupuk dunia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan stok pupuk nasional saat ini mencapai sekitar 1,19 juta ton yang terdiri atas 825.000 ton pupuk bersubsidi dan 367.000 ton pupuk non-subsidi.

Menurutnya, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan petani di berbagai daerah sekaligus mendukung target produksi pangan nasional.

“Tahun ini insyaallah pupuk kita aman. Kita siapkan 9,8 juta ton, sebanyak 9,5 juta ton untuk tanaman padi dan sisanya untuk ikan,” ujar Zulkifli dalam forum Rembuk Tani, dikutip Jumat (5/3/2026).

Dia menjelaskan alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 mencapai 9,84 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 9,55 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sedangkan 295.000 ton dialokasikan untuk sektor perikanan.

Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah melampaui 4 juta ton atau mendekati setengah dari total alokasi yang disiapkan pemerintah tahun ini.

Zulkifli menegaskan pemerintah terus memantau distribusi pupuk hingga tingkat petani guna memastikan tidak terjadi hambatan pasokan maupun keterlambatan penyaluran di lapangan.

“Saya diperintahkan oleh Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani,” katanya.

Menurut dia, upaya menjaga ketersediaan pupuk merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan produktivitas sektor pertanian sekaligus mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.

Selain memastikan kecukupan stok, pemerintah juga mengklaim telah melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan memangkas sejumlah prosedur dan regulasi yang selama ini dinilai menghambat distribusi.

Langkah tersebut dilakukan agar akses petani terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah sekaligus memastikan penyaluran berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemerintah berharap ketersediaan pupuk yang terjaga dan distribusi yang lebih efisien dapat mendukung peningkatan produksi pangan nasional, terutama di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengoperasikan Command Center sebagai pusat kendali distribusi pupuk nasional untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pupuk petani. Sistem ini memantau alur distribusi secara real time sejak produksi di pabrik hingga pupuk diterima petani di lapangan. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan, Command Center memperkuat digitalisasi distribusi agar penyaluran pupuk lebih cepat dan tepat sasaran.

“Distribusi pupuk bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Melalui Command Center, Pupuk Indonesia membangun sistem distribusi yang terintegrasi, dari produksi, pemantauan stok, hingga pengawasan penyaluran, agar pupuk diterima petani lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Yehezkiel dalam acara PI Insight di Command Center Pupuk Indonesia, Graha Phonska, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati mengatakan Command Center mengintegrasikan berbagai sistem digital distribusi dalam satu dashboard monitoring. Integrasi ini mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang menetapkan Pupuk Indonesia sebagai penanggung jawab utama penyaluran pupuk hingga tingkat Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS). “Melalui transformasi digital ini, Pupuk Indonesia membangun rantai pasok pupuk yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif dengan menghubungkan proses distribusi dari hulu hingga hilir,” kata Veronika.

Dalam operasionalnya, Command Center dilengkapi fitur pemantauan di setiap tahapan distribusi. Pada tahap produksi, sistem mampu memantau tingkat produktivitas seluruh pabrik Pupuk Indonesia Grup. Pada tahap distribusi, pelacakan kapal dan truk berbasis GPS memungkinkan perusahaan memantau pergerakan logistik sekaligus mendeteksi potensi hambatan maupun penyimpangan selama proses pengangkutan.

Veronika menjelaskan, sistem Distribution Planning and Control System (DPCS) digunakan untuk memantau kondisi stok pupuk di berbagai wilayah melalui indikator warna sebagai early warning system guna mendeteksi potensi kekurangan pasokan lebih dini. “Ketika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami dapat segera melakukan penyesuaian pasokan pupuk agar distribusi tetap berjalan lancar dan kebutuhan petani selalu terpenuhi,” kata Veronika.

Dengan pemantauan terintegrasi dari produksi hingga distribusi, Pupuk Indonesia menjaga ketersediaan stok pupuk nasional tetap aman. Hingga 19 Mei 2026, stok pupuk nasional tercatat mencapai 1,17 juta ton.

Senior Vice President Digitalisasi dan Data Science Pupuk Indonesia Yetty Endarwati mengatakan, aplikasi iPubers menjadi tahap akhir penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Melalui aplikasi tersebut, petani cukup membawa KTP untuk menebus pupuk di PPTS sehingga proses distribusi menjadi lebih tertib dan tepat sasaran.

Menurut Yetty, iPubers terintegrasi langsung dengan Command Center dan menjadi sumber data utama pemantauan penyaluran pupuk subsidi secara real-time dengan rata-rata 2,5 juta transaksi penebusan setiap bulan. Data yang tercatat mencakup identitas penerima, jumlah pupuk, waktu transaksi, hingga lokasi penebusan sehingga distribusi lebih tertelusur dan akuntabel. “Aplikasi iPubers bukan sekadar tools penebusan, tetapi instrumen penting bagi Pupuk Indonesia untuk menjaga ekosistem distribusi pupuk subsidi secara end-to-end agar lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Yetty.

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan pengawasan distribusi pupuk subsidi juga dilakukan melalui monitoring langsung di lapangan yang melibatkan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dinas terkait. “Pengawasan distribusi tidak hanya dilakukan melalui sistem digital, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi dan monitoring langsung di lapangan agar penyaluran pupuk subsidi tetap berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” kata Anggy.

Anggy menambahkan integrasi pengawasan digital dan monitoring lapangan membantu distribusi pupuk subsidi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan petani. Realisasi penebusan pupuk subsidi hingga 19 Mei 2026 mencapai 3,7 juta ton atau sekitar 34 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah Australia memberikan respons positif atas keputusan Indonesia membuka ekspor pupuk urea ke Negeri Kanguru. Bahkan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese disebut langsung menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan apresiasi tersebut.

“Perdana Menteri Australia menelepon Bapak Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih karena Indonesia menyetujui ekspor pupuk ke Australia,” ujar Amran melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Pengiriman tahap awal itu mencakup 47.250 ton pupuk urea. Volume tersebut menjadi bagian dari kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam mendukung ketahanan pangan kawasan Asia-Pasifik.

Menurut Amran, langkah ekspor ini menandai semakin besarnya pengaruh Indonesia dalam rantai pasok pangan dunia, terutama untuk komoditas pupuk. Dia menilai komunikasi langsung antara pemimpin Australia dan Indonesia mencerminkan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan kawasan.

Pemerintah menargetkan total ekspor ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahap awal kerja sama. Jumlah itu bahkan direncanakan meningkat dua kali lipat menjadi 500.000 ton dengan estimasi nilai transaksi sekitar Rp7 triliun.

"Ini mencetak sejarah, karena kita akan mengekspor pupuk ke beberapa negara termasuk Australia. Rencana kita mengekspor ke Australia sesuai pembicaraan Perdana Menteri Australia dan Bapak Presiden yaitu 250.000 ton, tapi akan ditingkatkan menjadi 500.000 ton, nilainya kurang lebih Rp7 triliun,” kata Mentan Amran.

Di sisi lain, Amran memastikan ekspor tidak akan mengganggu distribusi pupuk bagi petani dalam negeri. Dia menegaskan kebijakan ekspor dilakukan karena produksi nasional tengah mengalami surplus.

Saat ini kapasitas produksi urea nasional dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar luar negeri. Pada 2026, produksi urea Indonesia diproyeksikan mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, masih terdapat kelebihan pasokan sekitar 1,5 juta ton yang dapat dialokasikan untuk ekspor.

“Pemerintah memandang pengiriman pupuk ke Australia bukan semata aktivitas bisnis, melainkan juga bagian dari penguatan diplomasi pangan Indonesia di tengah ketidakpastian global,” tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton guna mengawal musim tanam,

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, mengatakan ketersediaan stok ini menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung,” ujarnya dikutip Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, kata dia, Petrokimia Gresik memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga dua belas bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

"Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi dan operasional perusahaan agar produksi pupuk tetap berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan musim tanam nasional," tandas Daconi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026 Petrokimia Gresik memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan musim tanam. Terdiri atas Urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

"Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal," ujarnya.

Dia menjelaskan pula, pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Perubahan tersebut diantaranya penyederhanaan regulasi, dari 145 aturan dipangkas menjadi satu peraturan induk, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, kemudian disempurnakan dengan Perpres 113/2025. Melengkapi peraturan induk tersebut, terbit juga Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagian peraturan pelaksanaannya.

Penyederhanaan ini mendukung kelancaran distribusi pupuk ke seluruh Indonesia, sehingga berjalan semakin efektif dan tepat waktu. Selain itu mampu mendukung tingginya penyerapan pupuk bersubsidi pada awal tahun.

Bahkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional per 10 Mei 2026 mencapai 3,46 juta ton atau 35 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9,85 juta ton. Realisasi tersebut juga tercatat lebih tinggi 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Diajuga memastikan, PI Group berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) disiplin menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. Hal ini, tambahnya, menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia mengimbau, penebusan harus dilakukan di PPTS atau kios resmi sehingga petani mendapatkan produk asli. Saat ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan produk palsu, umumnya dengan iming-iming harga lebih murah. Petani harus berhati-hati agar tidak tertipu dan tetap mendapatkan hasil optimal dalam budidayanya.

“Petrokimia Gresik berkomitmen menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan pupuk nasional di tengah tantangan global. Kami ingin memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi sehingga produktivitas pertanian nasional dapat terus terjaga,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guna mengawal musim tanam, Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton. Ketersediaan stok ini menjadi salah satu indikator kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung.

Berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun, Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujar Daconi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Petrokimia Gresik memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga 12 bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

"Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi dan operasional perusahaan agar produksi pupuk tetap berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan musim tanam nasional," tandas Daconi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026, Petrokimia Gresik memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan musim tanam. Terdiri atas urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

"Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal," ujar Daconi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan kaum petani dan nelayan lewat berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah ditempuh.

Zulhas sapaan akrabnya menjelaskan upaya para nelayan dalam mewujudkan kemakmuran seringkali terhalang oleh praktik-praktik yang dijalankan tengkulak yang sangat merugikan. Ia bahkan mengklaim mayoritas nelayan di wilayah pesisir tanah air sudah tercengkeram oleh jeratan para rentenir.

"Nelayan itu rajin sekali dapat ikan, begitu dia ke darat ikannya ditawar oleh tengkulak. Dia tidak bisa menolak karena kalau ditolak ikannya busuk. Nelayan tambah banyak hasilnya tambah miskin. Oleh karena itu, boleh dicek hampir semua nelayan terjerat kepada rentenir," ungkap Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW-DPD PAN di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (10/5/2026) malam.

Oleh sebab itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera membangun Kampung Nelayan, yang dilengkapi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai upaya jangka panjang dalam menyejahterakan kaum nelayan.

Menurutnya, berbagai kemudahan yang akan disediakan bagi nelayan tersebut adalah upaya Presiden Prabowo dalam memangkas akses distribusi terhadap hasil laut yang diperoleh serta kehadiran tempat penyimpanan hasil tangkapan yang selama ini menjadi persoalan nelayan karena himpitan ekonomi.

"Kalau nelayan datang ditawar harga murah, dia bisa bertahan. Ikannya bisa dikasih es, bisa ditaruh di cold storage. Kalau enggak laku juga, kita punya Koperasi Desa Merah Putih yang akan menampung hasil nelayan kita dengan harga yang sudah ditentukan," bebernya.

Selanjutnya, Zulhas juga memaparkan keberhasilan pihaknya dalam memangkas berbagai aturan dan regulasi yang dianggap menghambat distribusi pupuk bagi kaum tani. Ia mengklaim dalam waktu singkat berhasil memangkas hingga sebanyak 145 aturan yang mengatur mengenai pendistribusian pupuk.

"Saya rapat tiga kali. Saya pangkas 145 aturan, tinggal tiga aturan, sodorkan Bapak Presiden, dua hari keluar Perpres," tegasnya.

Berkat kebijakan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa alokasi pupuk berhasil meroket, dari enam juta ton menjadi 9,5 juta ton. Selain itu, ia mengklaim produksi beras juga melonjak, dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton.

Zulhas juga memaparkan bahwa pemerintah pada 2024 lalu melakukan impor terhadap beras sebanyak 4,5 juta ton. Namun, produksi beras nasional pada 2025 berhasil mencapai surplus hingga 4,2 juta ton banyaknya sehingga Presiden Prabowo menyatakan swasembada beras dapat tercapai.

"Ini prestasi yang luar biasa. Artinya, kalau kita impor 4,5 juta [ton beras], kita kasih kaya Thailand sama Vietnam. Kalau kita tidak impor, kita kasih kaya petani-petani kita. Pangan bukan sekadar pangan. Keberpihakan, swasembada pangan, itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan, menyangkut 30% hampir rakyat Indonesia yang paling susah hidupnya yang ada di desa-desa. Itulah petani, itulah nelayan, itulah peternak," bebernya.

Tak hanya itu, Zulhas juga menyoroti kebijakan penyematan harga terhadap gabah petani. Ia menyatakan bahwa ambang batas atau syarat kadar air yang terkandung dalam gabah telah dihapuskan pemerintah sebagai upaya untuk menyetop penuh praktik-praktik nakal oleh tengkulak yang memanfaatkan ketidaktahuan petani terkait kandungan kadar air yang terdapat dalam gabah.

"Harga gabah itu Rp6 ribu, tapi ada syarat. Rp6 ribu syarat keringnya, kadar airnya 14 sampai 18%. Petani kita mana bisa mengukur. Begitu dia panen kadar air 14% mana ukurannya, enggak tahu. Di situlah dimanfaatkan tengkulak. Harga Rp6 ribu, petani terima Rp4 ribu, Rp4.500 Rp5 ribu. Bertahun-tahun petani rugi, tapi tidak punya daya tawar, petani rajin tapi rugi, akhirnya sawahnya dijual," ungkapnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut diambil dirinya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hanya berselang satu pekan usai menjabat sebagai Menko Bidang Pangan. Kebijakan menghapus syarat kadar air gabah tersebut, lanjut dia, adalah satu dari sekian bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum tani nasional.

"Satu minggu saya jadi Menko Pangan dengan Menteri Pertanian juga yang luar biasa, kami rapat. Kita pangkas, syarat 14% kadar air kita hapus, any quality. Berapapun asal petani petik padi harus dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang," ujarnya.

Zulhas menjelaskan buah dari bermacam-macam kebijakan yang telah dirumuskan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut secara nyata berimplikasi pada kenaikan nilai tukar petani secara nasional, dari 116 menjadi 125 pada 2025.

"Itulah bela rakyat bantu rakyat, terukur. Nilai tukar petani tahun 2025 dari 116, langsung naik 125," tambahnya.

Zulhas memastikan pemerintah akan meneruskan reformasi secara masif di sektor pangan dan kelautan demi memperkuat kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan dan pesisir, khususnya para petani, nelayan, dan peternak.

"Tahun ini mohon doanya, kita akan menyelesaikan soal nelayan, ini tidak mudah. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus sudah selesai mengenai nelayan. Tidak mudah, tapi banyak jalan untuk kebaikan. Kalau jahat saja ada jalannya, apalagi kebaikan. Kebaikan lebih banyak jalannya, lebih mudah," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menyoroti praktik korupsi di sektor pertanian yang telah menyeret puluhan pihak ke proses hukum. Ia menegaskan, penindakan menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola sektor pangan.

Amran menyampaikan, langkah hukum tersebut berjalan beriringan dengan upaya pemerintah memperbaiki sistem pertanian, mulai dari distribusi pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan produksi nasional. Pemerintah juga membuka ruang pengawasan publik, termasuk melibatkan mahasiswa.

“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, ada sudah 76 tersangka,” kata Mentan di Jakarta, Rabu (6/5/2026) lalu.

Ia menjelaskan, penindakan terus berjalan seiring masuknya laporan dari berbagai pihak. Kementerian Pertanian menindaklanjuti setiap temuan di lapangan, termasuk yang disampaikan mahasiswa dalam forum diskusi.

Sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa berdiskusi dengan Amran terkait persoalan sektor pangan. Dalam forum tersebut, berbagai keluhan disampaikan, mulai dari distribusi pupuk hingga praktik ilegal komoditas.

“Dicabut tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh,” ujarnya.

Amran mencontohkan laporan mahasiswa terkait kelangkaan pupuk di Nusa Tenggara Barat yang langsung ditindak dengan pencabutan izin distributor. Ia juga menyebut adanya laporan peredaran bawang ilegal di Sumatera Utara yang segera ditindak aparat.

Menurut dia, pembiaran terhadap pelanggaran berpotensi memperluas praktik kejahatan di sektor pertanian. Karena itu, tindakan cepat menjadi kunci dalam menjaga sistem distribusi tetap sehat.

“Kalau kita melakukan satu kali pembiaran, sama dengan beternak kejahatan di Republik ini,” ujarnya.

Amran menilai peran mahasiswa sebagai pengkritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan. Kementan membuka akses pelaporan bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan di lapangan.

Ia menyebut laporan terkait pupuk langka dan komoditas ilegal menjadi contoh konkret keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan kebijakan.

“Laporkan, ada tadi pupuk langka. Kemudian ada ilegal dari Sumatera Utara, itu BEM yang melaporkan,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus menjalankan kebijakan untuk menjaga kinerja sektor pertanian. Amran menyinggung penurunan harga pupuk serta peningkatan kapasitas produksi dan stok pangan nasional.

Ia menyebut stok beras nasional berada pada posisi kuat dan menjadi indikator penguatan sektor pertanian dalam beberapa waktu terakhir.

“Gudang kita sudah penuh, stok beras kita tertinggi selama merdeka, sekitar 5 juta ton hingga 5,2 juta ton,” kata Amran.