Bisnis.com, JAKARTA — Stok beras nasional yang diklaim aman hingga tahun depan belum mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Di tengah cadangan beras pemerintah yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga beras medium dan premium justru terus merangkak naik selama lima bulan berturut-turut dan tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi tersebut menghadirkan paradoks baru dalam tata kelola pangan nasional. Pemerintah menegaskan pasokan beras dalam kondisi melimpah berkat tingginya produksi selama panen raya serta agresifnya penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Namun, mekanisme pasar menunjukkan sinyal berbeda ketika harga di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran terus bergerak naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Pada periode yang sama, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau naik 0,46%.

Kedua harga tersebut berada di atas HET beras zona I yang masing-masing dipatok Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya kenaikan harga, melainkan tren kenaikan yang berlangsung tanpa jeda sejak awal tahun.

"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," ujarnya.

Menurut dia, fenomena tersebut menjadi anomali karena terjadi pada saat produksi beras sedang melimpah selama panen raya Februari hingga Mei 2026. Dalam kondisi normal, peningkatan pasokan seharusnya mampu menekan harga atau setidaknya membuat inflasi pangan lebih terkendali.

Sebaliknya, beras justru terus menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut. Meskipun bukan kontributor terbesar, keberadaan beras sebagai komoditas pokok membuat dampaknya terhadap daya beli masyarakat tetap signifikan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Khudori menilai kenaikan harga beras tidak dapat dilepaskan dari lonjakan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah saat ini semakin sulit ditemukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gabah nasional mencapai Rp6.951 per kilogram pada 7 Juni 2026 dan meningkat menjadi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026. Di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga bahkan telah berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Kenaikan harga gabah tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi beras. Persoalannya, HET beras yang berlaku saat ini disusun dengan asumsi harga gabah berada pada level HPP Rp6.500 per kilogram.

Akibatnya, sebagian produsen menghadapi tekanan margin ketika harus menjual beras sesuai ketentuan HET sementara harga bahan baku terus meningkat. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah semakin terbatasnya ketersediaan beras premium di jaringan ritel modern.

Peningkatan harga gabah juga dipicu oleh ketatnya persaingan memperoleh bahan baku. Produksi gabah memang mulai menurun setelah puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton gabah kering giling (GKG).

BPS memperkirakan produksi GKG pada Juni 2026 hanya sekitar 4,05 juta ton, turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton. Meskipun produksi diproyeksikan kembali meningkat pada Juli, volumenya tetap jauh di bawah puncak panen raya.

Pada saat yang sama, Bulog masih aktif menyerap gabah dan beras untuk mengejar target serapan 4 juta ton. Hingga saat ini realisasi serapan telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras. Persaingan juga semakin ketat karena kapasitas penggilingan padi nasional jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi gabah yang tersedia.

Selain faktor gabah, Khudori menilai berkurangnya penetrasi beras SPHP turut membuat kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga menjadi lebih terbatas.

Dari Maret hingga 20 Juni 2026, penjualan beras SPHP tercatat hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Volume tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terhadap pembentukan harga pasar dinilai tidak terlalu besar.

Padahal, Bulog saat ini mengelola stok beras sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Khudori, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran cadangan beras pemerintah agar tidak terjadi ironi ketika stok melimpah tetapi harga tetap naik.

"Dengan stok beras di gudang BULOG sebesar 5,2 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut dia, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga beras dibandingkan faktor global.

Afaqa menilai tingginya harga gabah, program penyerapan pemerintah, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi menjadi faktor utama yang membentuk harga beras di pasar domestik.

"Faktor-faktor domestik seperti harga gabah, kebijakan penyerapan beras pemerintah, biaya produksi, dan distribusi tampaknya berperan besar dalam pembentukan harga beras di pasar domestik," katanya.

Dia mengakui produksi beras April–Juni 2026 diperkirakan turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko terhadap ketersediaan beras nasional dinilai masih terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras yang besar sebagai bantalan pasokan.

Untuk semester II/2026, Afaqa memperkirakan harga beras masih akan bertahan pada level tinggi atau mengalami kenaikan moderat. Berakhirnya musim panen raya dan tingginya harga gabah menjadi faktor utama yang menjaga harga tetap tinggi.

Meski demikian, risiko lonjakan harga yang lebih besar masih dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan distribusi cadangan beras pemerintah, program SPHP, dan operasi pasar secara efektif.

Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi pasokan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan memperkuat cadangan beras sejak dini.

Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini berada pada kisaran 5,2 juta hingga 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi tersebut diyakini cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga akhir tahun bahkan memasuki 2027.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup," kata Amran.

Pemerintah juga memperkirakan stok akhir tahun beras nasional mencapai 16,24 juta ton. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar lima bulan pada 2027 sebelum memasuki musim panen raya berikutnya.

Namun, perkembangan harga beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan stok yang melimpah belum otomatis diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen. Tantangan pemerintah kini bukan lagi sekadar memastikan beras tersedia, melainkan memastikan cadangan yang besar tersebut benar-benar mampu meredam tekanan harga di pasar.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberi sinyal produksi beras global akan menyusut pada musim 2026 dan 2027 seiring munculnya ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memengaruhi sejumlah negara produsen utama dunia.

Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, FAO memproyeksikan produksi beras dunia turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton dari rekor tertinggi musin 2025/2026 yang mencapai sekitar 561,4 juta ton.

"Prospek produksi musim 2026/2027 teredam oleh ketidakpastian cuaca yang terkait dengan kemunculan fenomena El Nino serta kendala profitabilitas sektor" tulis FAO dalam laporannya.

Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu menjelaskan penurunan produksi dipicu kombinasi cuaca yang tidak menentu akibat El Nino serta tekanan terhadap keuntungan petani karena harga di tingkat produsen melemah sementara biaya produksi terus meningkat.

FAO memperkirakan hampir seluruh kawasan dunia akan memanen lebih sedikit beras dibanding musim sebelumnya. Hanya Afrika yang diproyeksikan mampu meningkatkan produksi pada musim 2026/2027.

Di Asia, yang menjadi sentra produksi beras global, hasil panen diperkirakan tetap melimpah meski turun dibanding musim sebelumnya. Produksi kawasan tersebut diproyeksikan mendekati 496 juta ton atau masih menjadi level tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Menurut FAO, sejumlah negara Asia telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap produksi pangan. Pemerintah Filipina, Sri Lanka, Malaysia, dan Thailand disebut memperluas berbagai program bantuan pupuk, subsidi, hingga dukungan sarana produksi bagi petani.

Selain itu, kondisi cadangan air di sejumlah negara Asia dinilai masih cukup baik setelah beberapa musim hujan yang melimpah.

"Kekhawatiran terkait cuaca di kawasan ini sedikit mereda berkat level air waduk yang umumnya masih nyaman akibat musim hujan yang melimpah dalam beberapa tahun terakhir," tulis FAO.

Menurut FAO, kondisi tersebut dapat membantu tanaman padi bertahan apabila El Nino memicu curah hujan yang rendah atau distribusi hujan yang tidak merata selama periode kritis musim tanam di belahan bumi utara.

Meski demikian, sejumlah negara produsen utama diperkirakan tetap mengalami penurunan produksi. India, yang merupakan produsen beras terbesar dunia, diproyeksikan hanya menghasilkan 146,5 juta ton beras pada musim 2026/2027, turun 3,6 persen dibanding musim sebelumnya yang mencapai 151,9 juta ton.

Produksi beras Thailand juga diperkirakan turun cukup dalam, yakni sebesar 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton dari 23,3 juta ton pada musim sebelumnya.

Brasil diperkirakan mencatat penurunan paling tajam di antara negara produsen besar lainnya. Produksi beras negara tersebut diproyeksikan merosot 12,9 persen menjadi 7,6 juta ton dari sebelumnya 8,7 juta ton.

Sejumlah negara diperkirakan masih mampu mencatat pertumbuhan produksi meski terbatas. China diproyeksikan meningkatkan produksi 0,3 persen menjadi 143,6 juta ton, sementara Indonesia diperkirakan naik tipis 0,2 persen menjadi 38,6 juta ton dari sebelumnya 38,5 juta ton.

FAO menyebut Indonesia, Korea Selatan, Pakistan, dan Filipina berpotensi mempertahankan bahkan meningkatkan produksi karena harga gabah yang relatif menarik sehingga mendorong petani tetap menanam padi.

Peningkatan di negara-negara tersebut diperkirakan dapat membantu menutupi sebagian penurunan produksi yang terjadi di India, Kamboja, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

Meski produksi diproyeksikan turun, FAO menilai pasokan beras dunia masih memiliki bantalan yang cukup kuat. Hal itu karena stok besar yang terbentuk selama dua musim terakhir masih tersedia di pasar global.

"Pasokan besar yang terbawa ke musim 2026/2027 diperkirakan akan menjadi penyangga pasokan yang kuat," tulis FAO.

Namun demikian, konsumsi beras dunia diperkirakan tetap tinggi dan mencapai hampir 558,1 juta ton, melampaui jumlah produksi yang diperkirakan hanya 552,4 juta ton. Kondisi itu membuka peluang terjadinya penurunan cadangan beras global pada musim mendatang.

FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir musim 2026/2027 turun 2,7 persen menjadi 213,8 juta ton. Kendati demikian, jumlah tersebut masih menjadi level tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Di sisi perdagangan, FAO memproyeksikan volume perdagangan beras internasional turun 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton sepanjang 2026.

"Permintaan impor yang lebih rendah diperkirakan akan membuat perdagangan internasional tetap lesu pada 2026 meskipun pasokan ekspor tersedia dalam jumlah besar," tulis FAO.

Menurut lembaga tersebut, sejumlah negara importir diperkirakan mengurangi pembelian karena masih memiliki stok yang besar hasil panen melimpah atau impor dalam jumlah besar pada musim-musim sebelumnya.

Sementara itu, harga beras dunia mulai pulih setelah sempat menyentuh level terendah dalam delapan setengah tahun pada November 2025. Pemulihan harga ditopang berkurangnya tekanan panen serta permintaan yang tetap kuat untuk varietas beras aromatik dan Japonica.

FAO mencatat indeks harga beras dunia pada Mei 2026 berada di level 104,8 poin atau naik 6,6 persen dibanding Oktober 2025. Namun, angka tersebut masih 1,4 persen lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan harga juga dipicu meningkatnya biaya panen, penggilingan, pengemasan, dan transportasi di sejumlah negara eksportir setelah lonjakan harga minyak mentah dunia pada akhir Februari lalu. Meski begitu, pasokan ekspor yang masih melimpah dari negara-negara produsen utama dinilai membatasi kenaikan harga beras global lebih lanjut.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Besarnya cadangan beras pemerintah tidak serta-merta menjamin harga beras akan turun pada semester II/2026. Sejumlah faktor domestik, terutama tingginya harga gabah dan mulai menurunnya produksi setelah panen raya, justru diperkirakan akan menjaga harga beras tetap berada pada level tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya menilai dinamika harga beras saat ini lebih banyak dipengaruhi kondisi di dalam negeri dibandingkan perkembangan pasar global.

Meski harga beras internasional mulai menunjukkan tren penguatan, pengaruhnya terhadap pasar domestik dinilai relatif terbatas.

Menurut dia, harga gabah kering panen (GKP) di berbagai sentra produksi saat ini telah bergerak di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya permintaan gabah dari penggilingan maupun program penyerapan pemerintah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Faktor domestik tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kenaikan harga beras dibandingkan faktor global, meskipun keduanya tetap berperan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Kenaikan harga gabah tersebut berdampak langsung pada biaya produksi penggilingan. Selain menghadapi harga bahan baku yang lebih mahal, pelaku usaha juga harus menanggung peningkatan biaya pengemasan, transportasi, dan distribusi.

Di sisi lain, ruang penyesuaian harga jual masih dibatasi oleh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini membuat margin usaha penggilingan, khususnya skala kecil dan menengah, semakin tertekan.

Afaqa menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga beras domestik saat ini tidak semata-mata dipengaruhi perkembangan pasar global.

Faktor-faktor seperti harga gabah, kebijakan penyerapan pemerintah, dan biaya distribusi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk harga di tingkat konsumen.

Tekanan terhadap harga beras muncul ketika produksi nasional mulai melandai setelah periode panen raya berakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada April–Juni 2026 turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat berkurangnya luas panen.

Meski demikian, risiko terhadap ketersediaan pasokan dinilai masih relatif terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras dalam jumlah besar.

Stok tersebut dapat menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan pasokan dalam jangka pendek sekaligus menjaga stabilitas pasar.

“Yang perlu dilakukan adalah terus memantau perkembangan produksi, distribusi, dan harga gabah agar potensi tekanan di pasar dapat diantisipasi lebih awal,” katanya.

Memasuki semester II/2026, pasar beras juga akan menghadapi pola musiman berupa musim gadu yang umumnya menghasilkan surplus produksi lebih rendah dibandingkan masa panen raya.

Pada saat yang sama, harga gabah yang sudah berada di level tinggi berpotensi mempertahankan harga beras di tingkat konsumen.

Dari sisi global, harga beras dan biaya produksi internasional memang mulai meningkat. Namun, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan tidak sebesar faktor domestik karena ketergantungan impor beras saat ini relatif rendah.

Menurut Afaqa, faktor penahan utama gejolak harga berasal dari besarnya CBP yang saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Cadangan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun operasi pasar apabila diperlukan.

“Karena itu, skenario yang paling mungkin adalah harga beras cenderung bertahan pada level yang relatif tinggi atau mengalami kenaikan secara moderat, tidak dalam bentuk lonjakan yang sangat signifikan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, arah harga beras pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan lebih ditentukan oleh perkembangan produksi domestik, harga gabah di tingkat petani, serta efektivitas distribusi cadangan beras pemerintah dibandingkan faktor eksternal.

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan pemerintah menjamin harga gabah petani tidak akan turun di bawah Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema penyerapan melalui koperasi untuk menjaga harga di tingkat petani.

"Kalau harga gabah di bawah Rp6.500, nanti yang beli koperasi. Jadi tidak mungkin harga gabah di bawah Rp6.500," kata Zulhas saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Aceh Besar, Sabtu (13/6).

Ia menjelaskan ketika koperasi yang dibentuk pemerintah telah berjalan optimal, petani dapat menjual gabahnya kepada koperasi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau koperasi sudah jadi, setor ke koperasi dibayar Rp6.500. Kalau di luar lebih mahal, silakan jual ke luar," ujarnya.

Dia yang jugaKetua Umum PAN itu menegaskan pemerintah memberi jaminan terhadap harga gabah petani. Atas dasar itu, kata Zulhas, para petani tidak perlu khawatir harga hasil panennya jatuh di bawah harga pembelian yang telah ditetapkan.

"Jadi pemerintah menggaransi, menjamin akan hal itu," janjinya.

Zulhas mengaku secara rutin turun ke berbagai daerah untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk berkeliling Indonesia guna mengawasi sejumlah program pangan strategis.

"Saya memang setiap minggu, tiga hari, diperintah Bapak Presiden untuk keliling Indonesia memastikan gabah tidak boleh di bawah Rp6.500," ujarnya.

Selain memastikan harga gabah, Zulhas juga memantau distribusi pupuk subsidi agar tidak mengalami keterlambatan menjelang musim tanam.

Menurut dia, kondisi stok pupuk nasional saat ini dalam keadaan aman. Bahkan, produksi pupuk disebut melebihi kebutuhan sehingga pemerintah memiliki cadangan yang besar.

"Pupuk aman. Bahkan sekarang produksinya lebih. Stok kita ada lebih dari satu juta ton secara nasional," katanya.

Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton.

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sedangkan sekitar 295 ribu hingga 300 ribu ton dialokasikan untuk sektor perikanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk global.

Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan harga gabah untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah telah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. “Pupuk kita aman dan harga pupuk tetap terjangkau untuk petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2025 pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah jenis pupuk bersubsidi sekitar 20% guna memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga stabilitas harga pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, kini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi pangan.

Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah dilaporkan mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema baru itu, besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dengan harga yang dibayarkan petani.

Zulkifli menegaskan perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebaliknya, kebijakan itu diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan.

Pemerintah berharap kombinasi antara ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang tetap terjangkau, dan jaminan harga gabah yang lebih baik dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai keuntungan yang dirasakan petani di tengah tren kenaikan harga gabah saat ini tidak serta-merta turut dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di rantai pasok beras. Harga jual di hilir yang masih dibatasi pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) justru memberi tekanan pada industri penggilingan.

Pengamat pertanian Khudori memaparkan bahwa dengan harga gabah kering panen (GKP) di level Rp6.500 per kilogram, margin keuntungan petani berdasarkan struktur biaya produksi 2024 sudah mencapai sekitar 34%.

Namun, harga gabah di lapangan saat ini bahkan sudah jauh melampaui harga acuan pemerintah.

“Harga di Lampung hari-hari ini Rp7.600, di Jawa ada yang Rp8.300. Jadi petani senang banget, untung banget,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, lonjakan harga gabah dinilai memunculkan tekanan besar bagi penggilingan padi dan produsen beras. Menurutnya, pelaku usaha sulit menjual beras sesuai HET tanpa mengalami kerugian.

“Kalau harga gabah sangat tinggi, tidak mungkin mereka menjual sesuai HET kalau tidak merugi,” katanya.

Khudori menilai pihak yang paling tertekan saat ini adalah penggilingan padi yang juga berperan sebagai produsen dan pedagang beras, sedangkan distributor dan ritel modern relatif masih mampu mempertahankan margin usaha.

Dia menjelaskan produsen beras saat ini berada dalam posisi tertekan karena biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga bahan baku gabah, kemasan, logistik, hingga biaya operasional lainnya.

Khudori menyebut harga kemasan beras bahkan naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.

“Kalau harga bahan bakunya naik dan naiknya tidak ketulungan, ya pasti harga berasnya tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Khudori menilai produksi beras nasional memang mulai menurun setelah mencapai puncak panen raya pada Maret 2026.

Produksi April lebih rendah dibanding Maret dan Mei kembali turun. Namun, secara total pasokan masih surplus terhadap kebutuhan konsumsi nasional.

Meski begitu, dia mengingatkan risiko tekanan produksi pada semester II/2026 akibat potensi musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dari normal berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dia menyebutkan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus sehingga berpotensi menekan produksi beras pada periode Juli hingga September.

Khudori juga menyoroti risiko El Nino meskipun sebagian besar model iklim global saat ini masih memproyeksikan intensitas lemah hingga moderat.

Di tengah risiko harga dan iklim, Khudori menilai pemerintah perlu lebih serius menjaga stabilitas harga beras melalui intervensi pasar menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini disebut mencapai sekitar 5,2 juta hingga 5,3 juta ton.

Menurutnya, tingginya stok beras Bulog tidak otomatis menurunkan harga apabila distribusi ke pasar tetap terbatas.

“Pasar itu sebetulnya lapar beras, tetapi operasi pasarnya tidak nendang,” katanya.

Khudori mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu fokus menyerap gabah dan mengejar rekor stok tanpa diimbangi strategi distribusi yang kuat di hilir.

Dia mengingatkan beras merupakan komoditas yang tidak tahan lama sehingga penyimpanan dalam jumlah besar berisiko memicu penurunan mutu dan pembengkakan biaya perawatan.

“Stok itu kalau makin besar risikonya makin besar,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan pemerintah tidak bisa hanya berfokus di hulu melalui penyerapan gabah, tetapi juga harus memperkuat distribusi dan operasi pasar agar harga tetap terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah di sejumlah daerah mulai menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Namun, pemerintah masih mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Di tengah berakhirnya panen raya, lonjakan harga ini memunculkan pertanyaan baru apakah petani benar-benar menikmati kenaikan harga, atau pasar beras nasional mulai memasuki fase tekanan pasokan.

Kenaikan harga gabah mulai terlihat seiring menurunnya volume panen di berbagai sentra produksi. Pemerintah menilai kondisi tersebut sebagai siklus normal setelah puncak panen raya Februari hingga April mulai berlalu.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengungkapkan bahkan rata-rata harga gabah di sejumlah daerah kini telah mencapai Rp7.200 hingga Rp7.300 per kilogram.

“Kondisi ini karena masa panen sudah berlalu sehingga sudah mulai sedikit yang dipanen dan harganya melambung tinggi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, sejumlah daerah kini mulai memasuki musim tanam baru sehingga volume gabah yang beredar di pasar semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat harga gabah bergerak jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyebut harga gabah di beberapa daerah telah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, namun di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000,” katanya.

Firman mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar jika lonjakan harga gabah terus berlanjut.

Menurut dia, kenaikan harga gabah berpotensi mendorong kenaikan harga beras karena swasta akan mengikuti pergerakan harga pasar.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik. Maka harga tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Meski harga pasar sudah melampaui HPP, Bulog memastikan tetap menyerap gabah petani sesuai harga pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ahmad Rizal mengatakan Bulog akan fokus membeli gabah yang tidak terserap pedagang atau penggilingan swasta.

“Yang tidak dibeli oleh pihak pedagang manapun, itu kami yang akan beli,” katanya.

Kenaikan Harga Tak Dinikmati Petani

Namun di lapangan, petani dan penggilingan dinilai cenderung memilih pasar komersial karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding HPP pemerintah.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengatakan tidak semua petani benar-benar menikmati lonjakan harga gabah saat ini.

Menurut dia, sebagian besar petani sebenarnya telah menjual hasil panen beberapa pekan lalu ketika harga belum setinggi sekarang. Petani yang masih memiliki stok gabah umumnya hanya sebagian kecil atau mereka yang memiliki fasilitas penyimpanan memadai.

“Yang menikmati kenaikan ini secara maksimal biasanya pengepul, penggilingan besar, atau sebagian kecil petani yang memiliki fasilitas penyimpanan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Kusnan menilai kenaikan harga gabah saat ini lebih banyak dinikmati rantai perdagangan dibanding mayoritas petani kecil.

Di sisi lain, biaya produksi petani juga terus meningkat. Kenaikan harga pestisida, pupuk nonsubsidi, ongkos tenaga kerja, hingga sewa alat mesin pertanian membuat keuntungan petani tidak naik sebesar kenaikan harga gabah di pasar.

“Jadi, kenaikan harga gabah saat ini sebenarnya lebih banyak terserap untuk menutup tingginya biaya modal kerja,” katanya.

Situasi tersebut membuat kenaikan harga gabah belum tentu identik dengan membaiknya kesejahteraan petani.

Petani juga menghadapi tantangan memasuki musim tanam kedua ketika kebutuhan air mulai menjadi perhatian. Produksi ke depan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kelancaran irigasi.

Untuk itu, Kementerian Pertanian menegaskan terus memantau perkembangan harga gabah dan beras di lapangan melalui koordinasi lintas pihak.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau distribusi gabah, irigasi, pupuk subsidi, dan harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah saat ini mempertahankan HPP gabah Rp6.500 per kilogram sebagai batas minimal pembelian untuk melindungi petani, sementara harga eceran tertinggi beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram.

Sudaryono mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama menjaga stabilitas harga beras, yakni penegakan hukum Satgas Pangan terhadap penjualan di atas HET, distribusi beras SPHP Bulog, dan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, di tengah kenaikan harga gabah setelah panen raya, tantangan pemerintah kini bukan lagi menjaga harga agar tidak jatuh di tingkat petani, melainkan memastikan lonjakan harga tidak berujung pada tekanan baru di pasar beras dan inflasi pangan nasional.

Kondisi ini juga memperlihatkan pasar gabah nasional mulai memasuki fase baru setelah panen raya mereda. Pasokan yang menurun mulai mengerek harga di tingkat hulu, sementara pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga beras bagi konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai berakhirnya musim panen di berbagai sentra produksi yang memicu berkurangnya pasokan di pasar telah mengerek naik harga gabah hingga menembus Rp7.300 per kilogram (kg).

Hal ini dikemukakan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Selasa (19/5/2026). Dia menyebutkan harga rata-rata gabah di sejumlah daerah saat ini telah mencapai Rp7.200 hingga Rp7.300 per kg.

“Kondisi ini karena masa panen sudah berlalu sehingga sudah mulai sedikit yang dipanen dan harganya melambung tinggi,” kata Rizal.

Menurutnya, tren kenaikan harga gabah mulai terlihat seiring dengan berakhirnya musim panen awal tahun pada Mei hingga Juni 2026. Di sejumlah daerah, petani bahkan mulai memasuki musim tanam baru sehingga volume gabah di pasar makin terbatas.

“Dilaporkan Mei dan Juni ini memang akhir-akhir masa panen. Di beberapa daerah sudah mulai musim tanam makanya di pasaran harganya agak tinggi,” ujarnya.

Meski harga pasar sudah melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog mengatakan akan tetap melakukan penyerapan gabah petani sesuai ketetapan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Rizal mengatakan Bulog akan fokus menyerap gabah yang tidak terserap pedagang maupun pelaku usaha lainnya di lapangan.

“Namun kami tetap membeli sesuai harga HPP Rp6.500. Yang tidak dibeli oleh pihak pedagang manapun, itu kami yang akan beli,” katanya.

Bulog juga mencatat tren serapan gabah petani meningkat signifikan sepanjang tahun ini. Pada Januari 2026, rata-rata serapan gabah kering panen (GKP) masih berada di level 6.067 ton. Angka tersebut meningkat menjadi 37.364 ton pada Mei 2026.

Adapun puncak serapan terjadi pada April 2026 dengan volume mencapai 66.649 ton GKP. Sementara itu, target serapan gabah Bulog sepanjang Mei 2026 dipatok sebesar 8.000 ton GKP.

Kenaikan harga gabah sebelumnya menjadi sorotan Komisi IV DPR RI setelah harga di sejumlah sentra produksi dilaporkan sudah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kg.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah hingga penegakan hukum untuk mengatasi kenaikan harga beras yang tidak wajar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga gabah di sejumlah sentra produksi dinilai mulai menimbulkan dilema baru bagi pemerintah. Di satu sisi menguntungkan petani, tetapi di sisi lain berpotensi mendorong lonjakan harga beras di tingkat konsumen.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengungkapkan harga gabah di lapangan kini sudah melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dia menyebut harga gabah di sejumlah daerah bahkan sudah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, tapi di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000. Di Pati, Jawa Timur, sudah Rp8.000,” kata Firman dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar apabila lonjakan harga gabah terus terjadi.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik, maka harga [beras] tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Firman menilai kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama biaya distribusi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi.

Dia mengatakan harga solar nonsubsidi saat ini telah mencapai Rp30.000 per liter sehingga pedagang harus menghitung ulang ongkos distribusi dan harga jual beras.

“Akhirnya pedagang mengkalkulasi ulang harga jual beras termasuk biaya transportasi. Yang menjadi beban akhirnya masyarakat,” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah terus memantau kondisi serapan gabah dan harga beras di berbagai daerah melalui koordinasi lintas pihak.

Kementerian Pertanian melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau persoalan di lapangan, mulai dari serapan gabah, irigasi rusak, pupuk subsidi, hingga harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” kata Sudaryono.

Dia menjelaskan sebagian temuan harga beras tinggi di pasar ternyata berasal dari kategori beras khusus yang tidak masuk dalam ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Menurutnya, beras premium dengan tambahan vitamin, mineral, atau kandungan khusus memang dapat dijual di atas HET beras medium maupun premium reguler.

“Kadang ada beras kemasan khusus yang ada kandungan tertentu sehingga harganya tidak dibatasi oleh HET,” ujarnya.

Pemerintah saat ini menetapkan HET beras medium sebesar Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram. Sudaryono menegaskan HPP gabah sebesar Rp6.500 merupakan batas minimal pembelian di tingkat petani untuk menjaga kesejahteraan produsen.

Namun, pemerintah juga tetap menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen melalui pengaturan HET beras.

“Kalau harga gabah tinggi itu bagus untuk petani, tapi kalau terlalu tinggi juga ada indikasi harga beras akan ikut tinggi,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras nasional.

Pertama melalui penegakan hukum oleh Satgas Pangan terhadap dugaan penjualan beras di atas HET. Kedua melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog dengan harga Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen.

Ketiga melalui penyaluran bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Nanti dicek dulu apakah itu beras khusus, medium, atau premium. Kalau memang ada pelanggaran, kami siap investigasi,” ujar Sudaryono.

Cirebon (ANTARA) - Kepul uap dari segalengko berpadu apik dengan tajamnya aroma bawang goreng. Kelezatan nasi berselimut bumbu kacang dengan irisan tahu-tempe inilah yang menjadi salah satu sumber energi warga di Cirebon, Jawa Barat, untuk memulai pagi.

Nasi dalam segalengko tak hadir begitu saja. Setiap bulirnya lahir dari peluh petani yang rela tersengat terik mentari saban hari demi merawat padi.

“Beras tentunya datang dari hasil kerja keras petani,” kata penjual segalengko bernama Wawan (51) kepada ANTARA, Kamis (14/5).

Sejak 2001, ia berjualan hidangan khas Cirebon itu dan menjaga konsistensi rasa. Kuncinya bukan pada gurihnya bumbu kacang. Sebaliknya, kualitas beras justru menjadi penentu.

Ia memakai beras premium untuk menjaga tekstur hidangan ini tetap pulen. Saat nasi matang sempurna, maka segalengko terasa lebih nikmat.

Saat panen padi melimpah, ia mengaku lebih gampang mendapatkan beras berkualitas.

Kemudahan tersebut bukan tanpa alasan. Jauh melampaui urusan sepiring segalengko, produksi beras di Cirebon selalu surplus dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dinas Pertanian (Distan) Cirebon mencatat produksi beras sepanjang 2025 mencapai 296.416 ton dengan angka surplus 67.106 ton.

Ketangguhan pangan tersebut terus terjaga. Pada periode Januari hingga April 2026, produksi Gabah Kering Giling (GKG) tercatat 139.811 ton atau setara 89.633 ton beras.

Kepala Distan Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya menyebutkan capaian ini memastikan pasokan beras, tetap tersedia untuk mengenyangkan perut masyarakat.

Bergeliat

Aktivitas panen padi masih berlangsung pada Mei 2026, misalnya di Desa Winong, Cirebon. Kala ANTARA menyambangi wilayah tersebut, terdengar bunyi mesin perontok yang memecah lengang di tengah lahan terbuka.

Seorang petani berkaus ungu duduk di tepi pematang sambil memandangi sawah yang baru selesai dipanen. Wajahnya kusam karena sering terpapar matahari dan debu.

Namanya Rojai (51), Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Makmur, yang sedang mengikuti proses panen padi di Desa Winong.

Gapoktan yang dipimpinnya menaungi enam poktan dengan total lahan sekitar 125,5 hektare. Sebanyak 208 petani menggantungkan hidup dari sawah tersebut.

Panen kali ini menjadi penutup musim tanam pertama. Setelah gabah diangkut, petani akan kembali membajak lahan untuk menyambut musim berikutnya.

Pada awal tahun ini tanaman padi sempat terserang hama tikus. Namun hasil panen masih cukup baik, rata-rata mencapai 6-7 ton per hektare.

Meski demikian, diakui Rojai, ada hal lain yang lebih menentukan ketenangan petani saat panen tiba yakni harga gabah.

Hampir 40 tahun ia hidup sebagai petani. Dulu, panen raya sering menjadi masa yang membuat petani cemas. Saat gabah melimpah, harga di tingkat petani bisa turun karena permainan tengkulak.

Sekarang keadaan berubah. Harga gabah di lapangan berada di kisaran Rp7.400 per kilogram. Angka itu muncul setelah pemerintah menetapkan nilai pembelian sebesar Rp6.500 per kilogram.

Rojai mengatakan Bulog telah menerapkan kebijakan ini. Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut membuat tengkulak atau bandar beras ikut bersaing mendapatkan hasil panen petani.

Rojai tersenyum kecil ketika menceritakan perubahan itu. Sebab, Bulog kini berperan seperti “wasit” di tengah permainan harga gabah.

“Kalau mereka menawarkan di bawah harga Bulog, mereka tidak dapat barang,” katanya.

Berkat hal tersebut pula, lahan-lahan yang sebelumnya tidak digarap pun mulai kembali diolah menjadi sawah produktif.

Adapun biaya pengelolaan sawah secara konvensional bisa mencapai sekitar Rp10 juta per hektare, termasuk untuk pupuk hingga sewa lahan.

Ia tidak hanya mengandalkan padi untuk menyambung hidup. Rojai pun menanam jagung dan cabai, lalu memelihara sapi serta domba.

Penghasilan dari aktivitas itu bisa membiayai enam anaknya yang masih sekolah dan mondok di pesantren, sekitar Rp4,5 juta per bulan.

Rojai tidak ingin anak-anaknya menjauh dari pertanian. Ia justru merancang jalan agar mereka kelak bisa menjadi sarjana di bidang pertanian dan peternakan.

Keberpihakan

Petani dan pelaku usaha perberasan di Cirebon, sudah merasakan dampak langsung dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta penguatan serapan gabah.

Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Cirebon Jumair mengatakan kebijakan HPP Rp6.500 per kilogram pada 2025 memberi perubahan besar bagi petani. Sebelumnya harga gabah hanya Rp4.500-Rp5.500 per kilogram.

Saat diberlakukan, banyak petani di Kabupaten Cirebon berlomba menjual gabah ke Bulog.

Namun, ditegaskannya harga tinggi tidak selalu menguntungkan, jika hasil panen turun tajam akibat serangan hama atau gangguan produksi.

“Petani lebih baik harga Rp6.500 tetapi produksi 6 sampai 7 ton per hektare, daripada harga Rp7.000 tetapi hasil panennya hanya 3 ton per hektare,” ujarnya.

Dalam rantai perberasan nasional, Jumair menilai Bulog memegang peran penting sebagai pengendali stok pangan pemerintah.

Stok beras milik swasta memang besar, namun pergerakannya sangat dinamis sehingga sulit dipantau secara pasti. Berbeda dengan Bulog yang memiliki stok riil dan bisa langsung diawasi keberadaannya.

Menurutnya, program optimalisasi serapan gabah pemerintah membuat Bulog memperluas kapasitas penyimpanan sekaligus meningkatkan aktivitas usaha pengusaha penggilingan padi.

​Kebijakan ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha yang sebagian besar juga merupakan petani di daerahnya.

Ubah persepsi

Kenaikan harga gabah dan penyerapan hasil panen oleh Bulog, perlahan mengubah cara pandang petani di Kabupaten Kuningan terhadap padi.

Hal itu diceritakan oleh Muhammad Ishaq Juarsa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Cilimus yang membina Desa Bojong, Kuningan.

Sebelumnya banyak petani di wilayahnya, memilih menanam ubi jalar dua kali dalam setahun dengan produktivitas mencapai 22-24 ton per hektare.

Sedangkan padi, hanya ditanam sekali dalam setahun dengan tingkat produktivitas berkisar 6,1-6,2 ton GKG per hektare.

Meski demikian, komoditas ubi jalar memiliki persoalan klasik yakni harga yang sangat fluktuatif. Ketika harga bagus, petani bisa untung besar. Sebaliknya, saat nilai jual jatuh, kerugian ikut menghantam.

Oleh karenanya, saat terjadi kenaikan harga gabah sebagian besar petani mulai melirik padi sebagai komoditas menjanjikan.

“Sekarang ada yang mulai dua kali tanam padi dan sekali ubi jalar,” kata.

Namun, sebagian petani masih bergantung kepada tengkulak karena hubungan sosial dan utang-piutang yang sudah berlangsung lama.

Di salah satu desa di Kuningan, bahkan masih ada anggapan “pamali” menjual padi langsung di sawah sehingga gabah harus dibawa pulang dan dikeringkan lebih dulu sebelum dijual.

Kini kepercayaan petani mulai tumbuh setelah merasakan harga membaik, pembayaran cepat, dan timbangan lebih adil saat menjual gabah ke Bulog.

Momentum tersebut disambut baik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan, yang menargetkan surplus padi pada 2026 meningkat menjadi 125.000 ton, naik dibandingkan capaian sebelumnya sekitar 120.000 ton.

Kepala Diskatan Kuningan Wahyu Hidayah menyebutkan sekitar 78 persen luas baku sawah di daerah itu telah dipanen hingga akhir Maret 2026. Dari total 26.016 hektare sawah, sekitar 20.310 hektare sudah dipanen.

Kini, petani tengah sumringah menikmati tingginya harga gabah saat panen padi melimpah.

Ketua Gapoktan Bina Karya Desa Cikaso Kuningan Safarudin mengatakan petani sebenarnya mampu hidup layak, apalagi kalau menanam padi, bawang merah serta cabai. Pendapatannya sekitar Rp30-Rp40 juta per tahun.

Ia berharap pola serapan seperti yang dilakukan oleh Bulog, bisa diperluas ke komoditas pertanian lain.

“Saya bisa menyekolahkan anak hingga sarjana. Intinya panen diserap dan harga stabil,” katanya.

Tertinggi

Saat masa panen, truk pengangkut selalu hilir mudik di kompleks pergudangan Bulog, membawa hasil panen petani dari Cirebon, Majalengka serta Kuningan (Cimajakuning).

Lonjakan penyerapan itu membuat stok beras di Perum Bulog Cabang Cirebon menembus 216.800 ton, tertinggi sepanjang sejarah kantor cabang tersebut berdiri.

Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon Imam Mahdi mengatakan perusahaannya telah menyerap gabah kering panen (GKP) sebanyak 184.600 ton per 12 Mei 2026. Padahal target penyerapan tahun ini dipatok 197.000 ton.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 Bulog Cirebon hanya menargetkan penyerapan 145.000 ton GKP.

Menurutnya, stok tersebut diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari enam bulan, bahkan bisa mencapai satu tahun jika penyaluran berada di kisaran 3.000 ton per bulan.

Tingginya penyerapan membuat Bulog harus bergerak cepat mencari tambahan ruang penyimpanan. Pihaknya memiliki 10 kompleks pergudangan dengan kapasitas sekitar 128.700 ton.

Perusahaannya pun menyewa gudang milik pemerintah daerah dan swasta. Sampai sekarang sudah ada 35 kompleks gudang tambahan yang disiapkan, dan jumlahnya masih bertambah untuk memenuhi kebutuhan kapasitas 250.000 ton.

Di balik tingginya penyerapan tersebut, ada pola kerja yang diubah Bulog tahun ini. Penjemputan gabah dilakukan lebih mudah dengan melibatkan PPL, Babinsa, serta mitra pengadaan pangan.

Petani dapat melaporkan jadwal panen dan tonase gabah melalui sistem daring yang disiapkan Bulog, sehingga proses penjemputan lebih cepat dan terorganisasi.

Mekaniame penyerapan tahun ini dibuat lebih terbuka. Semua varietas diterima selama kualitasnya sesuai ketentuan. Artinya petani bisa menanam berbagai jenis padi.

Di sisi lain, tingginya penyerapan turut menghidupkan kembali penggilingan padi kecil di wilayah Cimajakuning. Jumlahnya naik dari 70 mitra menjadi 107 mitra tahun ini.

“Mayoritas mitra tersebut merupakan penggilingan kecil dan menengah yang kembali aktif serta militan, setelah program penyerapan gabah berjalan masif,” katanya.

Bulog Cirebon mempercepat penyaluran beras setelah harga beras medium sempat naik hingga Rp14.400 per kilogram pada awal Mei 2026, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

Untuk menekan harga, Bulog menggencarkan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) dari gudang hingga pedesaan. Beras dijual Rp11.600 per kilogram kepada masyarakat dan sekitar Rp11.200 per kilogram untuk pedagang pasar.

Pedagang pasar diberi jatah hingga empat ton dalam setiap distribusi. Kebijakan itu dilakukan agar GPM tidak dianggap bersaing dengan perdagangan di pasar tradisional. Sementara untuk distribusi keliling, Bulog menyiapkan satu truk berisi 10 ton beras pada setiap kegiatan.

Hingga kini, penyaluran beras SPHP di wilayah kerja Bulog Cirebon telah mencapai 10.900 ton. Selain itu, Bulog menyalurkan bantuan pangan sebanyak 16.300 ton pada periode Maret-April 2026.

Stok beras yang melimpah di Cirebon bahkan dikirim ke luar pulau. Sebanyak 2.000 ton beras diberangkatkan ke Dumai, Riau, melalui Pelabuhan Cirebon. Aktivitas ini sekaligus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi pelabuhan.

Memasuki usia ke-59 tahun, Bulog menegaskan penyerapan dan penyaluran kini berjalan beriringan. Gudang terus terisi hasil panen petani, sementara distribusi diperluas agar harga tetap terkendali serta pasokan pangan masyarakat aman.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kebijakan perberasan pada semester II/2026 akan difokuskan pada upaya menjaga keseimbangan antara harga gabah di tingkat petani dan harga beras di sisi konsumen, seiring mulai menurunnya produksi usai masa panen raya pada April—Juni.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, penurunan produksi pada April hingga Juni merupakan siklus normal setelah tingginya panen pada Februari dan Maret.

Menurutnya, kondisi tersebut belum mengganggu ketersediaan pasokan nasional karena stok beras masih mencukupi.

“Penurunan tersebut lebih mencerminkan pola musiman produksi dan masih dapat ditopang oleh stok yang tersedia, termasuk cadangan beras pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan neraca pangan hingga akhir tahun masih menunjukkan posisi aman. Selama distribusi dan program stabilisasi berjalan efektif, pasokan beras nasional diperkirakan tetap terjaga.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan tanam, perluasan areal tanam, distribusi benih dan pupuk, serta mekanisasi pertanian guna menjaga kesinambungan produksi pada musim berikutnya.

Ketut menuturkan, stok beras nasional saat ini cukup kuat untuk menopang stabilitas harga hingga semester II/2026. Per April 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 5 juta ton.

“Stok yang tersedia dapat menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga di pasar hingga semester II,” katanya.

Menurut dia, pemerintah masih memiliki ruang intervensi melalui penyaluran cadangan beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga bantuan pangan jika diperlukan.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan langkah antisipatif apabila harga gabah terus meningkat. Opsi kebijakan yang disiapkan mencakup optimalisasi penyaluran CBP untuk meredam kenaikan harga beras, penguatan pengadaan gabah dan beras oleh Bulog secara terukur, serta peningkatan pengawasan distribusi.

Selain itu, distribusi beras ke wilayah yang mengalami tekanan harga akan dipercepat, disertai penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Terkait operasi pasar, Ketut menyebut, kebijakan tersebut berpotensi diperluas apabila terjadi lonjakan harga pangan yang tidak terkendali atau terdapat daerah dengan tekanan pasokan dan inflasi pangan tinggi.

Namun, intervensi akan dilakukan secara selektif mengingat kondisi stok nasional masih relatif aman. Pemerintah akan memprioritaskan wilayah dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) maupun daerah dengan tekanan inflasi lebih besar.

Menurut dia, menjaga keseimbangan harga petani dan konsumen menjadi fokus utama agar produksi tetap bergairah tanpa membebani daya beli masyarakat.

Langkah yang ditempuh yakni mempertahankan harga gabah melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani memperoleh margin yang layak, disertai operasi pasar terukur ketika harga beras di tingkat konsumen melonjak terlalu tinggi.

Selain itu, efisiensi rantai distribusi dan penggilingan juga akan diperkuat agar kenaikan harga di tingkat petani tidak berlipat saat sampai ke tangan konsumen.