Strategi Nanik Pimpin BGN: Moratorium Dapur Baru hingga Fokuskan MBG untuk Kelompok Rentan
Nanik S. Deyang, Kepala BGN, fokus pada efisiensi anggaran, moratorium dapur baru, dan refocusing MBG untuk kelompok rentan, serta kurangi ketergantungan APBN.
(Bisnis.Com) 09/06/26 05:00 244109
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh setelah resmi memimpin lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga mencari sumber pendanaan non-APBN untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.
Nanik mengatakan kepemimpinannya di BGN akan didukung oleh Wakil Kepala BGN Arumsari yang akan mengawasi aspek keuangan dan tata kelola anggaran, serta Sakti Wahyu Trenggono yang akan membantu pengembangan layanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Moratorium Dapur dan Penataan Sebaran SPPG
Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menerapkan moratorium pembukaan dapur baru dan menghentikan sementara pendaftaran titik layanan baru.
Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.
“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” katanya.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.
“Kita mau tata. Misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur butuh berapa. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.
Setelah proses pemetaan kebutuhan selesai, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru.
Sasaran MBG Akan Difokuskan
Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.
Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.
“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.
Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas
Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan MBG. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak akan berfokus pada penambahan jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” katanya.
BGN akan melakukan audit terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kapasitas dan kemampuan masing-masing dapur.
Kurangi Ketergantungan APBN untuk Wilayah 3T
Sementara itu, untuk memperluas layanan di wilayah 3T, Nanik menyiapkan pendekatan baru dengan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, pembangunan dapur MBG di daerah terpencil dapat didorong melalui kolaborasi dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.
“Kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau,” ujarnya.
Nanik mengungkapkan sejumlah investor bahkan telah lebih dulu membangun fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan melakukan penataan dan koordinasi agar seluruh inisiatif tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah
Menurutnya, berbagai langkah efisiensi dan penataan tersebut mulai dibahas secara intensif oleh jajaran pimpinan BGN dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan hal-hal yang kami sampaikan,” tandas Nanik.
#moratorium-dapur #fokus-mbg #kelompok-rentan #strategi-bgn #nanik-s-deyang #efisiensi-anggaran #penataan-dapur #sumber-pendanaan-non-apbn #wilayah-3t #evaluasi-dapur #penerima-manfaat-mbg #kualitas-l