JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang membantah narasi terkait tudingan adanya aliran keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden.

Nanik menegaskan, pernyataan yang tersebar luas tersebut tidak pernah diucapkan maupun diterbitkan oleh Kepala BGN ataupun saluran komunikasi resmi lembaga.

Oleh karena itu, informasi tersebut dikategorikan sebagai hoaks yang tidak memiliki dasar fakta.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Menurut Nanik, penyebaran informasi yang menyesatkan semacam itu berpotensi menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat, sekaligus memicu kegaduhan dan disinformasi di ruang publik.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi dengan selalu mengacu pada sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," ujar Nanik dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).

Nanik mengatakan pencatutan nama pejabat publik kerap dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang bersifat provokatif dan menggiring opini publik.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar dan selalu melakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya kepada pihak lain.

"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," ujar Nanik.

Nanik menekankan, setiap informasi maupun pernyataan resmi lembaga hanya disampaikan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan, seperti siaran pers, laman resmi, dan akun media sosial terverifikasi.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menjadikan informasi yang beredar di luar kanal resmi sebagai sumber rujukan yang valid.

Selain itu, BGN mengajak masyarakat untuk turut menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab dengan mengedepankan informasi berbasis fakta.

Publik juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menyesatkan, bersifat manipulatif, maupun mengandung unsur fitnah yang dapat memecah belah dan menimbulkan keresahan.

"Kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia digital serta mengedepankan verifikasi informasi. BGN akan terus fokus menjalankan tugas dan program pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat yang diberikan pemerintah," tegas Nanik.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah pimpinan Nanik S. Deyang akan melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai wacana tersebut. Menurutnya, keputusan moratorium pembangunan dapur MBG baru merupakan kewenangan penuh BGN.

"Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail mengenai itu, bagaimana persisnya BGN akan menerapkan efisiensi dan moratorium," beber Emil dikutip Rabu (10/6/2026).

Untuk saat ini, Emil menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh terkait mutu, kualitas, dan higienitas dapur-dapur yang memproduksi serta menyalurkan porsi MBG kepada masyarakat penerima manfaat.

"Kami sekali lagi saat ini diminta fokus pada permasalahan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). SLHS kewenangannya di Dinas Kesehatan, sementara IPAL pada Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Selain itu, Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut mengungkapkan pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Nanik S. Deyang agar setiap SPPG di Jawa Timur dapat memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Satu lagi pekerjaan yang diberikan adalah memastikan setiap SPPG memenuhi 300 porsi untuk 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ini yang dipesankan oleh Bu Nanik kepada kami," ujarnya.

Emil juga menyebut pemerintah daerah perlu memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal melalui program MBG dengan mendorong pembelian bahan pangan langsung dari peternak atau koperasi.

Ia mencontohkan komoditas telur yang sempat mengalami penurunan harga, sehingga pemerintah dan BGN sepakat mendorong pembelian melalui asosiasi atau koperasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.

Di tingkat peternak, harga telur saat ini berkisar Rp20.000–Rp20.500 per kilogram, sementara di tingkat konsumen dapat mencapai Rp27.500–Rp30.000 per kilogram. Adapun di tingkat SPPG, harga pembelian berada di kisaran Rp25.000 per kilogram.

"Satu lagi adalah bagaimana memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi setempat, seperti pembelian ke asosiasi atau koperasi peternak ayam petelur supaya harga Rp24.000 bisa dicapai dan pembelian tiga kali seminggu bisa direalisasikan," jelasnya.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, terdapat sekitar 4.400 SPPG di Jawa Timur, dengan sekitar 4.000 unit telah beroperasi dan 400 lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Ada 4.400-an SPPG di Jawa Timur, tapi yang beroperasi 4.000-an. Ada yang persiapan 400-an," ungkapnya.

Selain itu, sekitar 300 SPPG dilaporkan sempat disuspensi oleh BGN karena belum memenuhi persyaratan, meski data tersebut disebut masih bersifat dinamis.

"Kalau berdasarkan data terakhir beberapa minggu yang lalu itu 300 SPPG yang katanya di-suspend menurut pihak BGN, tapi angka ini sangat dinamis," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan kantin sekolah dan fasilitas dapur yang sudah tersedia sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Nanik, skema tersebut muncul sebagai solusi untuk daerah-daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.

“Misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok. Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur,” ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Dalam kondisi seperti itu, kata dia, kantin sekolah yang telah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.

“Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” katanya.

Nanik menjelaskan pendekatan serupa juga dapat diterapkan di daerah kepulauan lainnya yang memiliki jumlah siswa terbatas.

Dia mencontohkan pengalamannya saat mengunjungi sebuah pulau di Raja Ampat yang hanya memiliki sekitar 115 murid.

Di wilayah tersebut, menurut dia, sudah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembangunan fasilitas baru.

“Di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini,” ujarnya.

Karena itu, BGN membuka peluang penggunaan berbagai fasilitas yang telah tersedia di lapangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, baik kantin sekolah maupun dapur yang dibangun oleh perusahaan atau lembaga lain.

“Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T,” kata Nanik.

Menurutnya, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada merupakan bagian dari strategi efisiensi yang sedang disiapkan BGN di bawah kepemimpinannya. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya mengurangi ketergantungan program terhadap pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan bahwa pengelola atau pemilik dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus memiliki afiliasi dengan sekolah.

Pernyataan itu disampaikan Nanik untuk meluruskan anggapan yang berkembang mengenai syarat kepemilikan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut harus terhubung dengan institusi pendidikan.

“Saya akan luruskan ya, mungkin sebetulnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Yayasan itu boleh saja, tidak harus berafiliasi dengan sekolah,” ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Menurut Nanik, sejak awal pembentukan BGN, Presiden Prabowo Subianto memang mendorong keterlibatan yayasan-yayasan yang memiliki rekam jejak di bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Namun, keterlibatan yayasan tersebut tidak dibatasi hanya pada yayasan yang mengelola atau memiliki sekolah.

“Tapi memang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan, dan juga agama-agama apa saja,” katanya.

Ia menegaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) program tidak mengatur kewajiban bahwa pengelola dapur harus memiliki hubungan langsung dengan sekolah atau lembaga pendidikan tertentu.

“Kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah, tidak ada,” ujar Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan bahwa akan ada sejumlah ahli gizi yang mengisi posisi Dewan Pengarah di BGN.

Hal itu disampaikan Nanik usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/5/2026).

Menurut Nanik, di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BGN, terdapat posisi Dewan Pengarah.

"Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi," kata Nanik.

Nanik pun mengatakan bahwa setelah dilantik, terdapat sejumlah langkah yang akan diambil di BGN. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya.

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak kan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh setelah resmi memimpin lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga mencari sumber pendanaan non-APBN untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.

Nanik mengatakan kepemimpinannya di BGN akan didukung oleh Wakil Kepala BGN Arumsari yang akan mengawasi aspek keuangan dan tata kelola anggaran, serta Sakti Wahyu Trenggono yang akan membantu pengembangan layanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Moratorium Dapur dan Penataan Sebaran SPPG

Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menerapkan moratorium pembukaan dapur baru dan menghentikan sementara pendaftaran titik layanan baru.

Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.

“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” katanya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.

“Kita mau tata. Misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur butuh berapa. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.

Setelah proses pemetaan kebutuhan selesai, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru.

Sasaran MBG Akan Difokuskan

Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.

Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.

Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan MBG. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak akan berfokus pada penambahan jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” katanya.

BGN akan melakukan audit terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kapasitas dan kemampuan masing-masing dapur.

Kurangi Ketergantungan APBN untuk Wilayah 3T

Sementara itu, untuk memperluas layanan di wilayah 3T, Nanik menyiapkan pendekatan baru dengan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembangunan dapur MBG di daerah terpencil dapat didorong melalui kolaborasi dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

“Kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau,” ujarnya.

Nanik mengungkapkan sejumlah investor bahkan telah lebih dulu membangun fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan melakukan penataan dan koordinasi agar seluruh inisiatif tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah

Menurutnya, berbagai langkah efisiensi dan penataan tersebut mulai dibahas secara intensif oleh jajaran pimpinan BGN dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan hal-hal yang kami sampaikan,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, membantah kabar yang menyebut tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh menghentikan operasional karena dana program belum dicairkan.

Menurut Nanik, informasi tersebut tidak sepenuhnya benar karena pencairan dana untuk operasional SPPG telah dilakukan secara bertahap sejak pekan lalu dan terus berlanjut hingga Senin (8/6/2026).

“Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari... semua sudah dicairkan dari mulai Jumat,” ujar Nanik setelah menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa dana operasional untuk ribuan dapur MBG yang telah terdaftar dalam sistem telah disalurkan sehingga kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan.

“Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” katanya.

Meski demikian, Nanik mengakui terdapat sejumlah proses pencairan yang dilakukan secara bertahap sehingga tidak seluruh dana masuk pada waktu yang bersamaan. Namun, menurut dia, hal tersebut hanya berkaitan dengan mekanisme administrasi dan tidak mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam pendanaan program.

“Memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan,” ujarnya.

Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima BGN pada hari yang sama, masih terdapat sejumlah pencairan dana yang terus diproses untuk mendukung operasional layanan MBG di berbagai daerah.

“Tadi kalau enggak salah kami dapat laporan, dicairkan hari ini,” kata Nanik.

Karena itu, ia menegaskan tidak terdapat masalah serius terkait pendanaan program maupun operasional dapur MBG di Aceh. Menurutnya, isu yang beredar lebih disebabkan oleh kendala teknis dalam proses pencairan.

“Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Istana Negara pada Senin (8/5/2026). Usai dilantik, Nanik membeberkan sejumlah langkah yang akan diambil terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk evaluasi sekolah penerima manfaat.

Nanik mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," kata Nanik.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak akan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh, rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudarti Deyang, tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp6,3 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Januari 2025.

Sebagian besar kekayaan Nanik berasal dari aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp5,4 miliar. Selain itu, ia juga memiliki surat berharga senilai Rp196,2 juta. Sementara itu, koleksi kendaraan yang tersimpan di garasinya ditaksir bernilai Rp705 juta.

Berdasarkan data LHKPN, Nanik memiliki tiga mobil yang terdiri dari kendaraan keluarga, SUV, hingga sedan premium. Kendaraan dengan nilai tertinggi adalah BMW 520i CKD A/T tahun 2024 yang ditaksir senilai Rp460 juta.

Selain BMW Seri 5 tersebut, Nanik juga tercatat memiliki Toyota Fortuner 2.7 Lux A/T tahun 2013 senilai Rp180 juta serta Toyota Avanza 1.3 G tahun 2007 dengan nilai sekitar Rp65 juta.

Laporan kekayaan tersebut disampaikan saat Nanik masih bertugas di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebelum dipercaya memimpin BGN.

Nanik ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Pemerintah menilai Nanik memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat terhadap operasional BGN karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, salah satu alasan utama penunjukan Nanik adalah karena ia telah terlibat langsung dalam berbagai kegiatan dan program BGN sehingga dinilai memahami proses kerja lembaga tersebut.

Selain itu, Nanik juga dikenal memiliki karakter tegas dan disiplin dalam menjalankan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk memastikan pelaksanaan prosedur operasional serta menjaga kualitas makanan bagi para penerima manfaat.

Berikut isi garasi Kepala BGN Nanik Sudarti Deyang berdasarkan data LHKPN:

• BMW 520i CKD A/T tahun 2024: Rp460 juta

• Toyota Fortuner 2.7 Lux A/T tahun 2013: Rp180 juta

• Toyota Avanza 1.3 G tahun 2007: Rp65 juta

Total nilai kendaraan: Rp705 juta.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang merubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) begitu resmi ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang kini menjadi tersangka korupsi.

Nanik menegaskan lembaganya kini lebih berfokus pada efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas program dibanding sekadar mengejar target angka penerima manfaat.

Ia mengatakan konsolidasi internal menjadi agenda pertama yang dilakukan setelah dirinya bersama jajaran pimpinan baru mulai bekerja. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan anggaran lebih efektif di tengah penyesuaian pagu yang dilakukan pemerintah.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Berikut empat kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik setelah resmi memimpin BGN:

Kebijakan pertama adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

BGN kini memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," ujarnya.

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

"Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu," imbuhnya.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Selain itu, BGN tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain yang sudah tersedia akan dioptimalkan untuk mendukung program MBG.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya," terangnya.

Kebijakan terakhir adalah memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

BGN bahkan mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara. Hal mulai menunjukkan hasil dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok bumil, busui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.

"Nah, itulah kira-kira ya, pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus dan targetnya tercapai," kata Nanik.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menjadwalkan pelantikan resmi Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada pekan depan meskipun secara administratif dan hukum yang bersangkutan telah sah menjabat berdasarkan keputusan presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penundaan pelantikan dilakukan agar Nanik dapat lebih fokus melakukan pembenahan internal di BGN pada masa awal kepemimpinannya.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan, karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski belum dilantik secara seremonial, Prasetyo menegaskan Nanik bersama dua wakil kepala yang baru telah resmi menjadi pimpinan BGN sejak keputusan presiden ditetapkan

"Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan," katanya.

Prasetyo menjelaskan penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN didasarkan pada pengalaman dan rekam jejaknya selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, posisi tersebut membuat Nanik telah memahami berbagai program, mekanisme kerja, dan tantangan yang dihadapi lembaga tersebut.

"Beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Selain pengalaman, pemerintah juga menilai Nanik memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dalam mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola lembaga.

Prasetyo mengatakan hasil evaluasi dan monitoring menunjukkan Nanik konsisten mendorong kedisiplinan dalam pelaksanaan program, pengelolaan organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat program gizi nasional.

"Dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup kalau boleh dibilang sangat strict, sangat tegas terhadap kedisiplinan di dalam menjalankan SOP-SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan kepada seluruh penerima manfaat," katanya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah meminta Nanik bersama dua wakil kepala yang baru untuk segera melakukan pembenahan dan perbaikan di tubuh BGN, termasuk memperkuat tata kelola dan kualitas pelaksanaan program-program gizi nasional.

"Jadi itu beberapa dasar pertimbangan untuk kita minta ke beliau yang kemudian dibantu oleh dua wakil yang baru untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan," tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen akan segera berkoordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membahas rencana kerja ke depan.

"Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning (perencanaan) dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” kata Dasco, dikutip dari Antara, Selasa (2/6/2026).

Dasco mengapresiasi pergantian Kepala dan Wakil Kepala BGN yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat serta masukan dari DPR.

"Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan masukan dari DPR," ujarnya.

Dia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap jajaran pimpinan BGN dapat mendorong lembaga tersebut terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini; dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat segera direalisasikan," ucapnya.

Selain itu, Dasco menilai pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan yang tepat. Menurut dia, Nanik telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat Wakil Kepala BGN.

"Kita lihat selama ini Bu Nanik adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," kata Dasco.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian pimpinan BGN setelah melalui proses monitoring dan evaluasi selama hampir satu setengah tahun.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Pemerintah berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pelaksanaan program-program peningkatan gizi nasional yang menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia.