Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membeberkan bahwa akan ada sejumlah ahli gizi yang mengisi posisi Dewan Pengarah di BGN.

Hal itu disampaikan Nanik usai resmi dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/5/2026).

Menurut Nanik, di Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BGN, terdapat posisi Dewan Pengarah.

"Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi," kata Nanik.

Nanik pun mengatakan bahwa setelah dilantik, terdapat sejumlah langkah yang akan diambil di BGN. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya.

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," katanya.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak kan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh setelah resmi memimpin lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama yang akan dilakukan adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga mencari sumber pendanaan non-APBN untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah,” ujarnya.

Nanik mengatakan kepemimpinannya di BGN akan didukung oleh Wakil Kepala BGN Arumsari yang akan mengawasi aspek keuangan dan tata kelola anggaran, serta Sakti Wahyu Trenggono yang akan membantu pengembangan layanan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Moratorium Dapur dan Penataan Sebaran SPPG

Langkah pertama yang akan dilakukan BGN adalah menerapkan moratorium pembukaan dapur baru dan menghentikan sementara pendaftaran titik layanan baru.

Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.

“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” katanya.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.

“Kita mau tata. Misalnya Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur butuh berapa. Karena memang dari data Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa,” ujarnya.

Setelah proses pemetaan kebutuhan selesai, BGN baru akan memutuskan apakah perlu membuka kembali pendaftaran dapur baru.

Sasaran MBG Akan Difokuskan

Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.

Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.

“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.

Fokus pada Kualitas, Bukan Kuantitas

Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan MBG. Nanik menegaskan bahwa pada 2026 BGN tidak akan berfokus pada penambahan jumlah dapur maupun penerima manfaat, melainkan memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden, di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas,” katanya.

BGN akan melakukan audit terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis yang berlaku. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kapasitas dan kemampuan masing-masing dapur.

Kurangi Ketergantungan APBN untuk Wilayah 3T

Sementara itu, untuk memperluas layanan di wilayah 3T, Nanik menyiapkan pendekatan baru dengan mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pembangunan dapur MBG di daerah terpencil dapat didorong melalui kolaborasi dengan sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah internasional, maupun kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat.

“Kami akan coba kerjasamakan atau bisa dibiayai dengan CSR BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau,” ujarnya.

Nanik mengungkapkan sejumlah investor bahkan telah lebih dulu membangun fasilitas pendukung program gizi di wilayah 3T. Karena itu, BGN akan melakukan penataan dan koordinasi agar seluruh inisiatif tersebut dapat berjalan selaras dengan program pemerintah

Menurutnya, berbagai langkah efisiensi dan penataan tersebut mulai dibahas secara intensif oleh jajaran pimpinan BGN dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan hal-hal yang kami sampaikan,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang di Istana Negara pada Senin (8/5/2026). Usai dilantik, Nanik membeberkan sejumlah langkah yang akan diambil terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk evaluasi sekolah penerima manfaat.

Nanik mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan oleh BGN adalah fokus pada efisiensi anggaran. Tujuannya agar tidak membebani anggaran negara saat ini. Dengan catatan, BGN tidak mengubah target dari pemberian gizi kepada penerima manfaat.

"Efisiensi dilakukan melalui moratorium, bukan hanya titik baru, tapi dapur-dapur baru," katanya di Istana Negara usai dilantik pada Senin (8/6/2026).

Saat ini, jumlah dapur operasional berdasarkan virtual account di BGN mencapai 27.877.

"Kami hentikan dulu ke situ, kami akan tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," kata Nanik.

Dia menambahkan bahwa BGN pun tidak akan membuka pendaftaran dapur baru. Kemudian, BGN akan menata ketersediaan dapur, sebab, berdasarkan evaluasinya, dapur MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat. Sebab, terdapat evaluasi bahwa ada sekolah dengan keuangan memadai namun tetap menerima MBG.

"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh, rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Selain itu, BGN akan melakukan kontrol kualitas. Ke depan, BGN tidak lagi mengejar kuantitas penyaluran MBG.