DPR Minta PLN Benahi Distribusi Batu Bara Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
Hal itu sebagai tindaklanjut dari kondisi pemadaman bergilir yang terjadi berbagai wilayah di Pulau Jawa selama beberapa hari terakhirnya.
(Kompas.com) 22/06/26 19:17 256611
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik, meminta PT PLN (Persero) membenahi manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Hal itu sebagai tindaklanjut dari kondisi pemadaman bergilir yang terjadi berbagai wilayah di Pulau Jawa selama beberapa hari terakhirnya.
Menurut Jamaludin, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional. Maka aspek operasional kelistrikan menjadi bagian PLN sebagai operator sistem.
"ESDM telah memastikan pasokan batu bara tersedia dan memberikan penugasan yang bahkan melebihi kebutuhan PLN. Karena itu, secara teknis PLN harus bergerak lebih cepat menyelesaikan persoalannya sendiri, mulai dari manajemen kontrak, distribusi, logistik, hingga pengelolaan operasional pembangkit," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Ia menuturkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 berada pada kisaran 154 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan nasional melalui skema domestic market obligation (DMO) sebesar 180-190 juta ton, atau jauh di atas kebutuhan PLN.
Dengan besaran jumlah tersebut, yang sudah dikontrakkan saat ini baru sekitar 134 juta ton.
"Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan," ucap anggota dari Fraksi Partai Golkar itu.
Menurutnya, kendala yang dihadapi saat ini lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, termasuk kebutuhan batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses blending di sejumlah pembangkit PLN.
Dalam hal ini, Jamaludin menilai langkah Kementerian ESDM telah tepat dengan memastikan sejumlah pemasok batu bara berkalori menengah segera mengirimkan pasokannya ke lokasi pembangkit, khususnya di wilayah Jawa.
Selain itu, dia juga menyoroti adanya dua unit pembangkit besar yang sedang menjalani pemeliharaan (maintenance) sehingga mengurangi daya mampu sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.
Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diatasi melalui percepatan penyelesaian pemeliharaan dan penguatan manajemen operasional agar keandalan sistem tetap terjaga.
Maka dari itu, Jamaludin meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kontrak, rantai pasok, distribusi, dan logistik internal perusahaan.
Pasokan yang telah dijamin pemerintah harus dapat diterjemahkan menjadi ketersediaan batu bara yang siap digunakan di setiap pembangkit sehingga tidak menimbulkan gangguan layanan listrik kepada masyarakat.
"Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik," tutup Jamaludin.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#pln #pemadaman-listrik-bergilir #dpr #batu-bara #pemadaman-listrik-bergilir-di-jawa