Usai Pemadaman Bergilir, Bahlil Tahan Ekspor Batu Bara agar PLN Aman
Langkah itu diambil sebagai tindaklanjut pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa yang disebabkan adanya gangguan pasokan energi.
(Kompas.com) 25/06/26 13:50 259504
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pihaknya sempat menahan ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasokan pembangkit PT PLN (Persero).
Langkah itu diambil sebagai tindaklanjut akibat pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa yang disebabkan adanya gangguan pasokan energi primer.
Bahlil mengatakan, keputusan menahan eskpor batu bara ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga suplai batu bara ke PLN agar tak terjadi lagi pemadaman bergilir.
"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton (MT) per tahun. Namun volume batu bara yang sudah dikontrak PLN baru mencapai 134 juta MT.
Seiring dengan upaya pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan pembangkit, kini pasokan batu bara PLN meningkat menjadi sekitar 141 juta MT.
Pemenuhan itu didukung pula dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan wajib pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 180 juta-190 juta MT.
"Kita punya aturan DMO oleh undang-undang, dari RKAB yang dikeluarkan penugasannya kepada perusahaan-perusahaan itu 180-190 juta MT, yang sudah diverifikasi dan menyatakan kesediaannya Itu 160 juta -170 juta ton MT. Lalu sudah dikontrak oleh PLN itu 134 juta MT, dan tiga hari lalu sudah mencapai 141 juta MT," papar Bahlil.
Lebih lanjut, untuk mitigasi ke depan, pemerintah membentu tim khusus pengadaan energi primer. Tim ini terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Ditjen Mineral dan Baru Bara (Minerba) Kementerian ESDM, PLN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Nah mulai ke depan, kita membentuk tim pengadaan energi primer, jadi pengadaannya (batu bara) harus transparan, dan saya minta para penegak hukum awasi. Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#pln #batu-bara #pemadaman-listrik #ekspor-batu-bara #bahlil #pemadaman-listrik-bergilir-di-jawa