Akses KPR Warga Terkendala Skor SLIK OJK Rendah, Apa Solusinya?
Skor SLIK OJK rendah menghambat akses KPR warga. Solusi diperlukan untuk memperbaiki sistem dan kebijakan agar lebih ramah perumahan.
(Bisnis.Com) 09/12/25 22:58 67024
Bisnis.com, JAKARTA — Penilaian kelayakan kredit yang dikelola oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala utama dalam penyaluran kredit di sektor perumahan, terutama rumah subsidi pada tahun depan.
Ketua Umum Persatuan perusahaan Real Estate Indonesia atau REI Joko menilai penyebab kurang bergairahnya transaksi perumahan masih berkutat kepada persoalan SLIK OJK.
Banyak calon nasabah yang kelayakan kreditnya rendah, terlihat dari SLIK akibat tagihan paylater dan dari marketplace yang nilainya kecil.
"Tahun depan kami melihat masih kendala yang sama terkait dengan SLIK. Kita harus memperbaiki dan mendorong agar persoalan SLIK itu bisa teratasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).
Terkait dengan persoalan SLIK OJK, dia menyebut ada sekitar 6.260 calon konsumen yang terkendala dari laporan 29 DPD REI.
“Ada beberapa kebijakan yang belum friendly terhadap perumahan dan itu harus kita dorong untuk diperbaiki," imbuhnya.
Senada Ketua Himpunan Perumahan Rakyat atau Himpera Ari Tri Priyono mengatakan isu SLIK yang bermasalah tersebut merupakan hal yang serius lantaran menyebabkan meningkatnya jumlah calon pembeli rumah yang gagal mengakses KPR.
Catatan bermasalah ini bukan karena kredit besar, melainkan keterlambatan pembayaran paylater bernilai kecil.
“Ada yang hanya tunggakan Rp50.000 atau Rp100.000. Akhirnya mereka tidak bisa masuk FLPP, padahal mampu dan layak,” katanya.
Padahal, lanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian backlog hingga 10 juta unit, dan mayoritas penerima FLPP berasal dari kelompok ini. Menurutnya jika masalah terkait dengan SLIK ini tidak dibenahi, seluruh stimulus di sisi suplai berisiko tidak efektif karena dari sisi konsumen tidak bisa mengakses pembiayaan.
Pelaku industri mengaku telah mengajukan masukan kepada Kementerian terkait dan OJK, tetapi hingga kini belum ada solusi.
Kendala Tumpang Tindih Perizinan
Di sisi lain, REI juga mengeklaim sekitar 314 proyek milik anggotanya terpaksa mandek lantaran persoalan tumpang tindih perizinan yang belum kunjung rampung.
Terkait hal ini, Joko Suranto berharap dukungan dari pemerintah terutama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelesaikan hambatan di 314 proyek milik anggota REI dengan nilai investasi mencapai Rp34,7 triliun.
Ganjalan utamanya, sebut dia, adalah tumpang tindih perizinan di 9 kementerian/lembaga, ratusan perumahan milik anggota REI masih terhambat perizinan.
"Ini belum sempat ditangani. Semoga nantinya permasalahan yang menghambat investasi ini, mandek, bisa segera terbuka dan kita mengharapkan support agar Pak Menteri bisa membantu meneruskan ini dengan baik," katanya.
Adapun berdasarkan pemaparan dari Rapat Kerja Nasional atau Rakernas REI 2025, tercatat anggota REI yang sudah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 401, di mana 49 sudah akad dengan nilai sekitar Rp249 miliar.
Dari total nilai penyerapan yang sudah berproses di bank penyalur sebesar Rp1,82 triliun, menurut data Kemenko Perekonomian sekitar 53% adalah anggota REI.
Sementara serapan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan per November 2025 kontribusi anggota REI sudah 42%, tetapi di Sikumbang total masih ada 21.000 unit yang sedang berproses, di mana 15.000 unit merupakan unit rumah milik anggota REI.
"Artinya, hingga akhir tahun ini serapan FLPP anggota REI akan mencapai 46% secara nasional. Kami juga berkontribusi pada realisasi rumah komersial secara nasional sebesar 58%," paparnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta asosiasi tersebut untuk memberikan kritik dan masukan apa saja program kementerian yang belum belum optimal dan perlu diperbaiki.
"Kritik saja saya, apa yang kurang dari saya dan kementerian di bidang pembiayaan misalnya, atau di pertanahan, di KUR atau yang lain," ujarnya.
Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama ekosistem perumahan serta mitra kerja termasuk kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.
Adapun 11 hal tersebut antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2027, Pelonggaran Giro Wajib Minimum Bank Indonesia dan FLPP.
Selain itu juga ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP dengan akad Massal Terbesar 26.000 dengan target bulan Desember sebanyak 50.000 unit lagi.
Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF, serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6% melalui Pemilihan Toko Terbuka.
Menurutnya sebanyak 11 hal yang telah dilaksanakan ini bukan hanya kerja dari Kementerian PKP. Bahkan ada kewenangan dari pihak lain seperti Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu, peran bank swasta seperti BCA, dukungan CSR dari swasta.
Hal ini, tegasnya, menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih kompak dan ekosistem perumahan berjalan dengan baik dan ada kepastian di sektor perumahan.
"Pengembang kan pengusaha pasti juga senang apabila kebijakannya jelas, tegas dan cepat. Mari kita Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat," ujarnya.
#kpr #slik-ojk #kredit-perumahan #rumah-subsidi #kelayakan-kredit #paylater #marketplace #backlog-perumahan #tumpang-tindih-perizinan #investasi-perumahan #flpp #kredit-usaha-rakyat #rei #perumahan-rak