Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank menilai program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang diluncurkan Bank Indonesia berpotensi memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus meningkatkan pembiayaan ke sektor riil.

Direktur Utama KB Bank Kurnady mengatakan program tersebut dapat membantu meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi.

“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi,” ujar Kurnady kepada Bisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung kejelasan kelayakan kredit dan kepastian arus kas proyek, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan perumahan.

Kendati demikian, dia menilai keberhasilan program PINISI tetap akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pipeline proyek, serta dukungan mitigasi risiko dari pemerintah dan regulator.

Di tengah dinamika global yang masih dibayangi suku bunga tinggi dan potensi capital outflow, KB Bank mengaku masih memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kredit secara selektif dan prudent.

Kurnady menjelaskan perseroan akan tetap fokus pada sektor-sektor dengan fundamental kuat dan arus kas yang sehat, didukung disiplin underwriting serta manajemen risiko yang konsisten.

“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip risk-adjusted growth yang menjadi dasar strategi pembiayaan kami,” katanya.

Lebih lanjut, KB Bank memandang optimalisasi intermediasi melalui PINISI membutuhkan sinergi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan industri perbankan.

Perseroan menilai penguatan kesiapan proyek, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta skema mitigasi risiko menjadi dukungan konkret yang diperlukan agar pembiayaan ke sektor riil dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan regulator juga dinilai penting guna memberikan kepastian dalam pelaksanaan berbagai inisiatif baru, sehingga perbankan memiliki kejelasan dalam menyalurkan kredit ke sektor yang sejalan dengan prioritas pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Penilaian kelayakan kredit yang dikelola oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala utama dalam penyaluran kredit di sektor perumahan, terutama rumah subsidi pada tahun depan.

Ketua Umum Persatuan perusahaan Real Estate Indonesia atau REI Joko menilai penyebab kurang bergairahnya transaksi perumahan masih berkutat kepada persoalan SLIK OJK.

Banyak calon nasabah yang kelayakan kreditnya rendah, terlihat dari SLIK akibat tagihan paylater dan dari marketplace yang nilainya kecil.

"Tahun depan kami melihat masih kendala yang sama terkait dengan SLIK. Kita harus memperbaiki dan mendorong agar persoalan SLIK itu bisa teratasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Terkait dengan persoalan SLIK OJK, dia menyebut ada sekitar 6.260 calon konsumen yang terkendala dari laporan 29 DPD REI.

“Ada beberapa kebijakan yang belum friendly terhadap perumahan dan itu harus kita dorong untuk diperbaiki," imbuhnya.

Senada Ketua Himpunan Perumahan Rakyat atau Himpera Ari Tri Priyono mengatakan isu SLIK yang bermasalah tersebut merupakan hal yang serius lantaran menyebabkan meningkatnya jumlah calon pembeli rumah yang gagal mengakses KPR.

Catatan bermasalah ini bukan karena kredit besar, melainkan keterlambatan pembayaran paylater bernilai kecil.

“Ada yang hanya tunggakan Rp50.000 atau Rp100.000. Akhirnya mereka tidak bisa masuk FLPP, padahal mampu dan layak,” katanya.

Padahal, lanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian backlog hingga 10 juta unit, dan mayoritas penerima FLPP berasal dari kelompok ini. Menurutnya jika masalah terkait dengan SLIK ini tidak dibenahi, seluruh stimulus di sisi suplai berisiko tidak efektif karena dari sisi konsumen tidak bisa mengakses pembiayaan.

Pelaku industri mengaku telah mengajukan masukan kepada Kementerian terkait dan OJK, tetapi hingga kini belum ada solusi.

Kendala Tumpang Tindih Perizinan

Di sisi lain, REI juga mengeklaim sekitar 314 proyek milik anggotanya terpaksa mandek lantaran persoalan tumpang tindih perizinan yang belum kunjung rampung.

Terkait hal ini, Joko Suranto berharap dukungan dari pemerintah terutama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelesaikan hambatan di 314 proyek milik anggota REI dengan nilai investasi mencapai Rp34,7 triliun.

Ganjalan utamanya, sebut dia, adalah tumpang tindih perizinan di 9 kementerian/lembaga, ratusan perumahan milik anggota REI masih terhambat perizinan.

"Ini belum sempat ditangani. Semoga nantinya permasalahan yang menghambat investasi ini, mandek, bisa segera terbuka dan kita mengharapkan support agar Pak Menteri bisa membantu meneruskan ini dengan baik," katanya.

Adapun berdasarkan pemaparan dari Rapat Kerja Nasional atau Rakernas REI 2025, tercatat anggota REI yang sudah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 401, di mana 49 sudah akad dengan nilai sekitar Rp249 miliar.

Dari total nilai penyerapan yang sudah berproses di bank penyalur sebesar Rp1,82 triliun, menurut data Kemenko Perekonomian sekitar 53% adalah anggota REI.

Sementara serapan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan per November 2025 kontribusi anggota REI sudah 42%, tetapi di Sikumbang total masih ada 21.000 unit yang sedang berproses, di mana 15.000 unit merupakan unit rumah milik anggota REI.

"Artinya, hingga akhir tahun ini serapan FLPP anggota REI akan mencapai 46% secara nasional. Kami juga berkontribusi pada realisasi rumah komersial secara nasional sebesar 58%," paparnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta asosiasi tersebut untuk memberikan kritik dan masukan apa saja program kementerian yang belum belum optimal dan perlu diperbaiki.

"Kritik saja saya, apa yang kurang dari saya dan kementerian di bidang pembiayaan misalnya, atau di pertanahan, di KUR atau yang lain," ujarnya.

Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama ekosistem perumahan serta mitra kerja termasuk kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.

Adapun 11 hal tersebut antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2027, Pelonggaran Giro Wajib Minimum Bank Indonesia dan FLPP.

Selain itu juga ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP dengan akad Massal Terbesar 26.000 dengan target bulan Desember sebanyak 50.000 unit lagi.

Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF, serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6% melalui Pemilihan Toko Terbuka.

Menurutnya sebanyak 11 hal yang telah dilaksanakan ini bukan hanya kerja dari Kementerian PKP. Bahkan ada kewenangan dari pihak lain seperti Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu, peran bank swasta seperti BCA, dukungan CSR dari swasta.

Hal ini, tegasnya, menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih kompak dan ekosistem perumahan berjalan dengan baik dan ada kepastian di sektor perumahan.

"Pengembang kan pengusaha pasti juga senang apabila kebijakannya jelas, tegas dan cepat. Mari kita Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengingatkan sejumlah risiko penting dalam penggunaan data transaksi elektronik untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau skoring kredit.

Josua menyampaikan, risiko pertama adalah risiko penilaian yang keliru akibat data yang tidak lengkap atau tidak mewakili kondisi usaha sebenarnya.

“UMKM yang masih sangat tunai, musiman, atau baru mulai memakai QRIS bisa tampak berisiko tinggi karena volumenya kecil, padahal usahanya sebenarnya sehat,” kata Josua, Senin (17/11/2025).

Sebaliknya, lanjut Josua, usaha yang agresif mengarahkan pembayaran melalui QRIS tetapi memiliki biaya tinggi dan margin tipis bisa terlihat sangat prospektif di data, padahal daya tahannya lemah.

Menurutnya jika tidak diimbangi penilaian kualitatif, hal ini berpotensi melahirkan bentuk baru dari ketertinggalan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang tertinggal dalam adopsi teknologi.

Risiko kedua yakni perlindungan data dan penyalahgunaan informasi. Josua menuturkan, data QRIS pada dasarnya menunjukkan pola belanja dan pemasukan yang sangat pribadi bagi pelaku usaha maupun pemiliknya.

Tanpa tata kelola yang kuat, Josua menilai data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak disampaikan dengan jelas kepada pemilik data, misalnya penawaran produk yang berlebihan, penjualan data ke pihak lain, atau penetapan syarat kredit yang merugikan kelompok tertentu.

Josua mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menekankan pentingnya pelindungan konsumen dan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan inovasi teknologi, termasuk melalui pengawasan penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan agregasi jasa keuangan yang memroses ratusan juta permintaan data skor kredit dalam setahun.

Dia menambahkan, tingginya pengaduan terkait keuangan ilegal dan penipuan digital juga menunjukkan bahwa risiko kebocoran dan penyalahgunaan data bukan hal yang bersifat teoritis semata, tetapi sudah nyata terjadi dan perlu diantisipasi secara serius.

Risiko selanjutnya yakni ketidakadilan dan bias dalam model penilaian. Menurutnya, ketika penilaian kelayakan sangat bergantung pada data transaksi elektronik, wilayah dan kelompok masyarakat yang akses internetnya lemah, literasi digitalnya rendah, atau lebih banyak bertransaksi tunai akan cenderung memperoleh skor yang lebih rendah.

“Ini bisa menimbulkan bias terhadap daerah tertinggal, pelaku usaha di pasar tradisional, dan pelaku usaha perempuan yang sering kali berada di sektor mikro dengan keterbatasan teknologi,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, model penilaian yang rumit dan bersifat kotak hitam menyulitkan debitur untuk memahami alasan penolakan. “Padahal dari sisi pelindungan konsumen mereka berhak atas penjelasan yang wajar dan kesempatan untuk mengajukan keberatan,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

“Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan.

Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

“Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa informasi yang tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak menjadi satu-satunya acuan dalam proses penilaian kelayakan kredit oleh lembaga keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung optimalisasi peran sektor jasa keuangan (SJK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Informasi pada SLIK yang memuat status pemberian kredit tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penilaian kelayakan calon debitur,” kata Mahendra dalam konferensi pers virtual Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat (7/11/2025).

Dia menyebut bahwa lembaga keuangan tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti karakter, legalitas, arus kas, serta kapasitas pembayaran di masa mendatang dalam proses penyaluran kredit maupun pembiayaan.

Dengan demikian, SLIK berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat netral dan tidak dimaksudkan sebagai hambatan bagi pemberian kredit kepada pihak dengan kualitas kredit di luar kategori lancar.

Lebih lanjut, kata Mahendra, OJK juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti SLIK sebagai salah satu faktor yang dianggap menghambat penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa SLIK merupakan sistem informasi yang berisi data pinjaman, riwayat pembayaran, dan profil kredit debitur.

Data ini bersifat netral dan informatif, digunakan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk membantu analisis risiko sebelum memberikan kredit. Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan.

"Analisis kredit umumnya menggunakan prinsip 5C [Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition] sebagai contoh karakter calon debitur, legalitas, arus kas, dan kemampuan membayar calon debitur di masa depan serta disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing LJK," tutur Dian dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

Dengan demikian, meskipun debitur memiliki riwayat kredit yang tidak sepenuhnya lancar, LJK tetap dapat memberikan pinjaman baru selama hasil analisisnya memenuhi syarat kelayakan kredit.