PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) melalui SMF Research Institute menyampaikan pendanaan program perumahan rakyat, termasuk rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetap terjaga dan berkelanjutan walaupun ketidakpastian ekonomi cukup tinggi.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan strategi blended financing melalui penerbitan surat utang dan Efek Beragun Aset (EBA-SP) serta memperluas basis investor domestik, guna menjaga keberlanjutan pendanaan FLPP.

"Pendekatan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang kuat, serta tata kelola yang baik," kata Ananta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/2) lalu.

Sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, SMF memiliki mandat strategis untuk menyediakan pendanaan jangka panjang bagi perbankan penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) serta mendukung program FLPP Pemerintah.

Sejak 2018, SMF secara konsisten menyediakan porsi pendanaan sebesar 25 persen dalam skema KPR FLPP.

Dukungan tersebut memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap pembiayaan rumah dengan suku bunga tetap dan terjangkau, meskipun kondisi pasar keuangan mengalami penyesuaian.

SMF memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 merupakan peluang untuk semakin memperkuat peran dalam mengembangkan sektor perumahan melalui mekanisme pasar pembiayaan sekunder.

Peran ini menjadi semakin strategis dalam memastikan kesinambungan pendanaan jangka panjang bagi industri KPR nasional.

Dari sisi makroekonomi, sepanjang 2025, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan tetap terjaga di level 5 persen.

Pada triwulan IV 2025, ekonomi tumbuh sebesar 5,39 persen (year on year/yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04 persen (yoy).

Bisnis.com, SURABAYA – Bupati Sidoarjo Subandi angkat suara mengenai dugaan kasus penipuan yang menyeret dirinya, yang saat ini telah naik status proses hukumnya menjadi penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) Mabes Polri.

Subandi pun mengungkapkan bahwa dana senilai Rp28 miliar yang diperkarakan atas dugaan penipuan investasi perumahan tersebut digunakan sebagai anggaran untuk membiayai kebutuhan kampanye, saat dirinya bersama Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mencalonkan diri sebagai Cabup-Cawabup Sidoarjo pada gelaran Pilkada 2024 lalu.

Dirinya kemudian menerangkan dana tersebut kemudian dititipkan dan dikelola kepada pihak lain atau seseorang bernama Haji Mulyono beserta pihak pelapor, bukan secara langsung oleh dirinya secara bersangkutan.

"Anggaran itu mestinya [digunakan sebagai] anggaran [kampanye] pilkada yang dikelola oleh Pak Haji Mulyono karena saya dengan Bu Mimik sepakat biaya pilkada itu [dibagi] 50%-50%," ungkap Subandi, Kamis (22/1/2026).

Berkaitan dengan perkara yang menjeratnya tersebut, Subandi pun mengaku bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim Mabes Polri dan memberikan keterangan berkaitan dugaan kasus tersebut.

“Saya sempat diperiksa, ya saya katakan apa adanya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Subandi menegaskan bahwa uang senilai Rp28 miliar adalah murni dana kampanye, dan tidak bisa dikategorikan sebagai investasi karena tidak terdapat dokumen perjanjian secara resmi yang ditunjukkan kepada pihak berwajib.

"Dia itu melaporkan katanya untuk investasi. Lah, kalau investasi mestinya ya ada transfer, bunyinya perjanjiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, tanyakan kepada beliaunya (pelapor) apakah ada enggak itu?," bebernya.

Subandi pun mengklaim bahwa laporan polisi itu ditengarainya ditujukan oleh seseorang berinisial RM, yang diduga mengarah kepada sosok Rahmat Muhajirin, suami dari Wabup Sidoarjo Mimik Idayana.

“Yang jelas, pelapornya itu RM dan kawan-kawan,” ungkap Subandi.

Atas perkara yang menyeretnya itu, Subandi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pelaporan balik karena dalam penilaiannya kasus tersebut termasuk dalam dugaan pencemaran nama baiknya dirinya selaku Bupati Sidoarjo.

“Saya sendiri nanti juga akan membuat pelaporan balik juga atas nama pernyataan saya sebagai bupati. Yang jelas ini membuat gaduh Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan kasus dugaan penipuan senilai Rp28 miliar terkait Bupati Sidoarjo Subandi dan anggota DPRD Sidoarjo M Rafi Wibisono ke penyidikan.

Pengacara pelapor, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan informasi kenaikan status perkara itu diperoleh dirinya per hari ini, Rabu (21/1/2026).

Adapun, Surat Perintah Tugas Penyidikan untuk kasus tersebut tertuang melalui surat SP.Gas. Sidik/70.2b/I/RES.1.11./2026/Dittipidum, tanggal 20 Januari 2026.

"Hari ini saya menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan [SPDP]," ujar Dimas di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).

Dimas menjelaskan duduk perkara ini berkaitan dugaan penipuan investasi perumahan. Namun, dana investasi diduga tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, rencana pembangunan kompleks perumahan kliennya tidak kunjung terealisasi meski terlapor menerima dana investasi sebesar Rp28 miliar sejak 2024

"Dijanjikan oleh dia itu akan dibangun oleh developer yang akan menghasilkan keuntungan jika dibangun perumahan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada perumahan, masih berupa pesawahan, dan tidak pernah ada pembangunan proyek developer," imbuhnya.

Bahkan, kata Dimas, kliennya sudah melayangkan somasi berulang kali kepada terlapor. Namun, surat somasi itu tak kunjung direspons. Oleh sebab itu, pihaknya melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri.

"Total kerugian yang cukup besar tentu ini sangat-sangat memprihatinkan karena perlu diketahui klien kami mengalami kerugian sebesar Rp28 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan kasus dugaan penipuan senilai Rp28 miliar terkait Bupati Sidoarjo, Subandi dan anggota DPRD Sidoarjo M Rafi Wibisono ke penyidikan.

Pengacara pelapor, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan informasi kenaikan status perkara itu diperoleh dirinya per hari ini, Rabu (21/1/2026).

Adapun, Surat Perintah Tugas Penyidikan untuk kasus tersebut tertuang melalui surat SP.Gas. Sidik/70.2b /I/RES.1.11./2026/ Dittipidum, tanggal 20 Januari 2026.

"Hari ini saya menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan [SPDP]," ujar Dimas di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).

Dimas menjelaskan duduk perkara ini berkaitan dugaan penipuan investasi perumahan. Namun, dana investasi diduga tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, rencana pembangunan kompleks perumahan kliennya tidak kunjung terealisasi meski terlapor menerima dana investasi sebesar Rp28 miliar sejak 2024

"Dijanjikan oleh dia itu akan dibangun oleh developer yang akan menghasilkan keuntungan jika dibangun perumahan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada perumahan, masih berupa pesawahan, dan tidak pernah ada pembangunan proyek developer," imbuhnya.

Bahkan, kata Dimas, kliennya sudah melayangkan somasi berulang kali kepada terlapor. Namun, surat somasi itu tak kunjung direspons. Oleh sebab itu, pihaknya melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri.

"Total kerugian yang cukup besar tentu ini sangat-sangat memprihatinkan karena perlu diketahui klien kami mengalami kerugian sebesar Rp28 miliar," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bisnis telah mengonfirmasi soal status perkara dugaan penipuan ini ke Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra. Namun, Wira belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penilaian kelayakan kredit yang dikelola oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala utama dalam penyaluran kredit di sektor perumahan, terutama rumah subsidi pada tahun depan.

Ketua Umum Persatuan perusahaan Real Estate Indonesia atau REI Joko menilai penyebab kurang bergairahnya transaksi perumahan masih berkutat kepada persoalan SLIK OJK.

Banyak calon nasabah yang kelayakan kreditnya rendah, terlihat dari SLIK akibat tagihan paylater dan dari marketplace yang nilainya kecil.

"Tahun depan kami melihat masih kendala yang sama terkait dengan SLIK. Kita harus memperbaiki dan mendorong agar persoalan SLIK itu bisa teratasi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (9/12/2025).

Terkait dengan persoalan SLIK OJK, dia menyebut ada sekitar 6.260 calon konsumen yang terkendala dari laporan 29 DPD REI.

“Ada beberapa kebijakan yang belum friendly terhadap perumahan dan itu harus kita dorong untuk diperbaiki," imbuhnya.

Senada Ketua Himpunan Perumahan Rakyat atau Himpera Ari Tri Priyono mengatakan isu SLIK yang bermasalah tersebut merupakan hal yang serius lantaran menyebabkan meningkatnya jumlah calon pembeli rumah yang gagal mengakses KPR.

Catatan bermasalah ini bukan karena kredit besar, melainkan keterlambatan pembayaran paylater bernilai kecil.

“Ada yang hanya tunggakan Rp50.000 atau Rp100.000. Akhirnya mereka tidak bisa masuk FLPP, padahal mampu dan layak,” katanya.

Padahal, lanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian backlog hingga 10 juta unit, dan mayoritas penerima FLPP berasal dari kelompok ini. Menurutnya jika masalah terkait dengan SLIK ini tidak dibenahi, seluruh stimulus di sisi suplai berisiko tidak efektif karena dari sisi konsumen tidak bisa mengakses pembiayaan.

Pelaku industri mengaku telah mengajukan masukan kepada Kementerian terkait dan OJK, tetapi hingga kini belum ada solusi.

Kendala Tumpang Tindih Perizinan

Di sisi lain, REI juga mengeklaim sekitar 314 proyek milik anggotanya terpaksa mandek lantaran persoalan tumpang tindih perizinan yang belum kunjung rampung.

Terkait hal ini, Joko Suranto berharap dukungan dari pemerintah terutama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelesaikan hambatan di 314 proyek milik anggota REI dengan nilai investasi mencapai Rp34,7 triliun.

Ganjalan utamanya, sebut dia, adalah tumpang tindih perizinan di 9 kementerian/lembaga, ratusan perumahan milik anggota REI masih terhambat perizinan.

"Ini belum sempat ditangani. Semoga nantinya permasalahan yang menghambat investasi ini, mandek, bisa segera terbuka dan kita mengharapkan support agar Pak Menteri bisa membantu meneruskan ini dengan baik," katanya.

Adapun berdasarkan pemaparan dari Rapat Kerja Nasional atau Rakernas REI 2025, tercatat anggota REI yang sudah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 401, di mana 49 sudah akad dengan nilai sekitar Rp249 miliar.

Dari total nilai penyerapan yang sudah berproses di bank penyalur sebesar Rp1,82 triliun, menurut data Kemenko Perekonomian sekitar 53% adalah anggota REI.

Sementara serapan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan per November 2025 kontribusi anggota REI sudah 42%, tetapi di Sikumbang total masih ada 21.000 unit yang sedang berproses, di mana 15.000 unit merupakan unit rumah milik anggota REI.

"Artinya, hingga akhir tahun ini serapan FLPP anggota REI akan mencapai 46% secara nasional. Kami juga berkontribusi pada realisasi rumah komersial secara nasional sebesar 58%," paparnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta asosiasi tersebut untuk memberikan kritik dan masukan apa saja program kementerian yang belum belum optimal dan perlu diperbaiki.

"Kritik saja saya, apa yang kurang dari saya dan kementerian di bidang pembiayaan misalnya, atau di pertanahan, di KUR atau yang lain," ujarnya.

Menteri PKP juga menyampaikan 11 hal yang telah dilaksanakan Kementerian PKP bersama ekosistem perumahan serta mitra kerja termasuk kementerian/lembaga dalam Kabinet Merah Putih di sektor perumahan.

Adapun 11 hal tersebut antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Gratis bagi MBR, PBG Gratis bagi MBR, Insentif PPN DTP Hingga 2027, Pelonggaran Giro Wajib Minimum Bank Indonesia dan FLPP.

Selain itu juga ada BSPS Swasta, Kredit Program Perumahan, FLPP Swasta. KPR FLPP dengan akad Massal Terbesar 26.000 dengan target bulan Desember sebanyak 50.000 unit lagi.

Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir Bersama PNM dan SMF, serta Efisiensi Program BSPS Mencapai 6% melalui Pemilihan Toko Terbuka.

Menurutnya sebanyak 11 hal yang telah dilaksanakan ini bukan hanya kerja dari Kementerian PKP. Bahkan ada kewenangan dari pihak lain seperti Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenkeu, peran bank swasta seperti BCA, dukungan CSR dari swasta.

Hal ini, tegasnya, menunjukkan bahwa Kabinet Merah Putih kompak dan ekosistem perumahan berjalan dengan baik dan ada kepastian di sektor perumahan.

"Pengembang kan pengusaha pasti juga senang apabila kebijakannya jelas, tegas dan cepat. Mari kita Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Ekonomi Jepang alami kontraksi secara tahunan sebesar 1,8 persen pada kuartal Juli–September, penurunan pertama dalam enam kuartal. Data pemerintah pada 17 November, menunjukkan ini terjadi akibat terpukulnya ekspor oleh tarif AS.

Meskipun kondisi tersebut dapat mempersulit rencana bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuannya, kontraksi itu tidak separah perkiraan para ekonom, yang menyebutnya sebagai kemunduran sementara, bukan awal resesi.

“Kontraksi ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi sekali saja, seperti investasi perumahan, yang terdampak oleh perubahan regulasi," kata ekonom Meiji Yasuda Research Institute, Kazutaka Maeda dikutip dari laman The Straits Times, Selasa (18/11/2025).

“Secara keseluruhan, ekonomi tidak memiliki momentum dasar yang kuat, tetapi trennya masih menunjukkan pemulihan bertahap selama satu atau dua tahun ke depan,” ujarnya.

Kontraksi produk domestik bruto, yang menyusul revisi pertumbuhan sebesar 2,3 persen pada kuartal sebelumnya, lebih kecil dari estimasi median pasar sebesar 2,5 persen dalam jajak pendapat Reuters. Data kuartal ketiga menunjukkan kontraksi kuartalan sebesar 0,4 persen, lebih kecil dari estimasi median sebesar 0,6 persen.

Ekspor menjadi penghambat utama seiring meningkatnya dampak tarif AS yang lebih tinggi. Produsen mobil mengalami penurunan volume pengiriman, membalikkan ekspor yang sebelumnya diprioritaskan menjelang kenaikan tarif, meskipun mereka sebagian besar menyerap biaya tarif dengan memangkas harga ekspor.

Permintaan eksternal neto, atau ekspor dikurangi impor, menurunkan pertumbuhan sebesar 0,2 poin persentase, dibandingkan kontribusi positif sebesar 0,2 poin pada April–Juni.

Amerika Serikat meresmikan perjanjian perdagangan dengan Jepang pada September, menerapkan tarif dasar sebesar 15 persen untuk hampir semua impor Jepang, turun dari tarif awal sebesar 27,5 persen untuk mobil dan bea masuk sebesar 25 persen yang diancamkan untuk sebagian besar barang lainnya.

Investasi perumahan juga membebani pertumbuhan karena peraturan efisiensi energi yang lebih ketat yang diperkenalkan pada April mulai berdampak. Konsumsi swasta, yang menyumbang lebih dari separuh output ekonomi, naik 0,1 persen, sesuai perkiraan pasar.

Namun, angka tersebut mereda dari kenaikan 0,4 persen pada kuartal kedua, yang menunjukkan tingginya biaya pangan membuat rumah tangga enggan berbelanja. Belanja modal, pendorong utama pertumbuhan yang didorong oleh permintaan swasta, naik 1 persen pada kuartal ketiga, dibandingkan kenaikan 0,3 persen dalam jajak pendapat Reuters.

Banyak analis sektor swasta memperkirakan pertumbuhan akan pulih pada kuartal Oktober–Desember, dengan jajak pendapat Pusat Riset Ekonomi Jepang terhadap 37 ekonom memproyeksikan ekspansi 0,6 persen.

Data PDB yang lemah muncul ketika pemerintahan perdana menteri baru, Sanae Takaichi, sedang menyusun paket stimulus untuk meredam dampak kenaikan biaya hidup terhadap rumah tangga. Penasihat ekonomi dekat Takaichi telah menyebutkan kemungkinan kontraksi PDB yang tajam sebagai alasan untuk langkah-langkah stimulus yang agresif. Data terbaru dapat mendorong para penasihat tersebut untuk meminta Bank of Japan agar memperlambat kenaikan suku bunga, kata para analis.

Bisnis.com, JAKARTA - Perekonomian Jepang terkontraksi untuk pertama kalinya dalam enam kuartal, memperkuat alasan bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meluncurkan paket stimulus fiskal besar guna menopang pertumbuhan

Laporan Kantor Kabinet Jepang yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025) mencatat, produk domestik bruto (PDB) riil turun 1,8% secara tahunan pada kuartal III/2025. Capaian tersebut lebih baik dari konsensus ekonom yang memperkirakan kontraksi 2,4%.

Investasi residensial swasta dan ekspor menjadi penekan utama output, sejalan dengan perkiraan akibat perubahan regulasi sektor konstruksi dan berlanjutnya tarif AS. Konsumsi rumah tangga yang merupakan porsi terbesar PDB nyaris tak bergerak sehingga belum mampu menahan pelemahan.

Data tersebut diperkirakan semakin memperkukuh keyakinan pemerintahan Takaichi bahwa diperlukan belanja fiskal agresif untuk menopang pertumbuhan.

Pemerintah Jepang diprediksi mengumumkan paket ekonominya yang pertama pada pekan ini, dengan pelaku pasar menyoroti besaran belanja aktual di tengah kekhawatiran kenaikan penerbitan utang dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan.

Pelemahan ekonomi tersebut sebelumnya telah banyak diproyeksikan setelah PDB Jepang tumbuh 2,3% pada kuartal II/2025 setelah revisi data, atau empat kali lipat dari potensi pertumbuhan negara itu. Penurunan tajam kali ini juga diperparah oleh anjloknya investasi perumahan yang turun 9,4% secara kuartalan.

Konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian hanya meningkat tipis 0,1%, menandakan rumah tangga masih menahan belanja diskresioner di tengah tekanan biaya hidup tinggi yang membuat upah riil stagnan.

Indikator inflasi utama Jepang telah bertahan di level 2% atau lebih selama tiga setengah tahun. Takaichi berulang kali menegaskan bahwa meredam dampak inflasi merupakan prioritas utamanya, termasuk melalui subsidi utilitas dan pemangkasan pajak bahan bakar.

Belanja modal korporasi naik 1,0% seiring sentimen bisnis yang tetap relatif kuat. Survei Tankan terbaru BOJ menunjukkan perusahaan besar masih berencana meningkatkan investasi pabrik dan peralatan tahun ini, meskipun laba diperkirakan menurun.

Ekonom memperkirakan paket stimulus yang disiapkan akan sedikit lebih besar dari stimulus tahun lalu, yakni ¥13,9 triliun (US$89,9 miliar) atau setara Rp1.500 triliun.

Paket ini juga akan menjadi gambaran awal bagaimana Takaichi menyeimbangkan dorongan stimulus fiskal dengan disiplin pengelolaan anggaran, sebagaimana telah dijanjikannya.

Para analis juga mencermati bagaimana data terbaru ini dapat memengaruhi pandangan Takaichi terkait arah kebijakan Bank of Japan (BOJ). Dia sebelumnya telah menyiratkan preferensi agar BOJ menaikkan suku bunga secara bertahap, dengan menekankan pentingnya peran kebijakan moneter dalam menjaga kekuatan ekonomi.

BOJ akan mengumumkan keputusan kebijakan berikutnya pada 19 Desember. Separuh responden survei Bloomberg bulan lalu memperkirakan kenaikan suku bunga pada periode tersebut, sementara hampir seluruh ekonom memproyeksikan kenaikan paling lambat Januari.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap eksekusi program 3 juta rumah bukan perkara mudah.

AHY mengatakan, implementasi program tersebut membutuhkan guyuran investasi yang cukup besar. Sehingga, dibutuhkan upaya lebih dalam menggaet investor potensial.

"Perumahan ini yang harus kita kawal bersama-sama, memang tidak mudah membangun 3 Juta Rumah, tidak mudah sama sekali. Membutuhkan investasi, membutuhkan kebersamaan," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (21/10/2025).

Dalam paparan yang disampaikan realisasi program 3 Juta Rumah sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan melalui tiga program eksisting.

Pertama, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau penyaluran rumah subsidi. Di mana, hingga saat ini dilaporkan telah disalurkan sebanyak 200.809 unit dari total kuota 350.000 unit (57%).

Kedua, pemerintahan juga mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari total kuota tersedia 45.073 unit, pemerintah telah melaksanakan sebanyak 23.420 unit (52%).

"BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sih sederhananya adalah bantuan pemerintah untuk [masyarakat] agar bisa melakukan renovasi perumahan, bedah rumah lah. Nah ini memang ditargetkan untuk rumah-rumah yang tidak layak huni," jelasnya.

Ketiga, pemerintah menjalankan realisasi program 3 Juta Rumah lewat pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

Dalam laporannya, sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo - Gibran, realisasi serapan PPN DTP mencapai 177.970 unit.

"Dan yang sedang dikawal juga adalah sebetulnya KUR perumahan, ini akan menjawab dua sisi. Sisi demand atau permintaan ini akan memberikan akses kepada MBR termasuk keluarga muda, termasuk pekerja-pekerja informal. Nah dari sisi supply ini diharapkan bisa menggerakkan ekosistem pembangunan perumahan," pungkas AHY.