JAKARTA - Sebanyak 23 khadimatul masjid dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Keberangkatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi antara Masjid Istiqlal, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Aqua, yang secara resmi dilepas di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Program ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan inisiatif penghargaan bagi para khadimatul masjid mereka yang selama ini berjasa menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan rumah ibadah. Para penerima manfaat dipilih dari masjid-masjid di berbagai daerah atas dedikasi dan ketulusan mereka dalam melayani jamaah.

Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K.H. Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut. Ia menilai kolaborasi antara lembaga keagamaan dan sektor swasta menjadi contoh nyata kerja sama dalam menebar manfaat bagi masyarakat.

"Program ini tidak hanya memberi kesempatan beribadah, tetapi juga penghargaan atas pengabdian yang sering luput dari perhatian. Mereka menjaga rumah Allah dengan hati yang tulus," ujar Prof. Nasaruddin Umar dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Wakil Ketua Umum DMI, Rudiantara menilai inisiatif ini sejalan dengan visi DMI menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Ia menekankan pentingnya memperkuat peran sosial masjid, termasuk memperhatikan kesejahteraan para pengurusnya.

"Khadimatul masjid memiliki peran penting agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman. Tanpa mereka, suasana masjid tidak akan seindah yang kita rasakan," kata Rudiantara.

Sementara, Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, menyatakan dukungan terhadap program ini merupakan wujud komitmen sosial perusahaan dalam mendorong kolaborasi lintas sektor. Ia berharap inisiatif tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan dalam kegiatan yang membawa manfaat bagi umat," ujarnya.

Direktur Pengembangan Bisnis Istiqlal Global Fund, Deva Rachman, menambahkan kemitraan ini tidak berhenti pada program umrah. Ke depan, kerja sama akan berlanjut dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi umat, Masjid Hijau dan Sehat, serta berbagai pelatihan sosial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan kolaborasi ini memberi dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat," kata Deva.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

Purbaya menyebut IMF menilai Indonesia sebagai salah satu bright spot di tengah perubahan struktural yang melanda perekonomian dunia, termasuk pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi, serta dinamika demografi global.

"IMF memandang Indonesia sebagai "bright spot" di tengah ketidakpastian global. Reformasi kelembagaan, pembentukan Danantara, hilirisasi SDA, dukungan likuiditas, optimalisasi generasi muda, serta keberhasilan meredam keresahan publik merupakan kunci keberhasilan," ungkap Purbaya lewat unggahan di akun resmi Instagram @menkeuri, Minggu (12/10/2025).

Menurut IMF sejumlah negara kini menghadapi lonjakan utang publik dan meningkatnya aspirasi generasi muda terhadap kesempatan kerja, namun Indonesia dinilai mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik.

IMF memandang reformasi kelembagaan, pembentukan lembaga pengelola investasi Danantara, hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta kebijakan dukungan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Selain itu, keberhasilan pemerintah meredam keresahan publik serta kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal turut menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan ekonomi Indonesia.

"Indonesia dinilai resilien dan berpeluang besar mencapai pertumbuhan tinggi. Fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten dijaga, serta sektor swasta yang adaptif dan tangguh menjadi faktor kunci," tulis Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia juga menyoroti peran swasta yang semakin diperkuat melalui belanja fiskal yang efektif, pemberian insentif usaha, serta percepatan deregulasi. Purbaya menambahkan, basis uang (base money) tumbuh sekitar 13 persen secara tahunan (yoy) pada September 2025, antara lain karena penempatan Rp200 triliun dana negara berbunga rendah di bank-bank Himbara.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi cash management untuk menjaga likuiditas kas negara agar tetap aman sesuai prinsip disiplin fiskal, namun tetap produktif mendorong perekonomian.

Purbaya menegaskan, prioritas jangka pendek pemerintah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengembalikan sentimen positif publik. "Keyakinan publik terus dibangun, terutama generasi muda terhadap lapangan kerja dan masa depan ekonomi," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menilai performa kementerian di bawah kepemimpinan Bahlil belum menunjukkan perbaikan di sektor ini.

Fabby menyebut, ada tiga indikator utama yang mencerminkan lemahnya kinerja tersebut, yakni pencapaian target produksi minyak, bauran energi terbarukan, dan efisiensi subsidi energi. Ketiganya, kata dia, justru memperlihatkan tren memburuk karena masih buruknya iklim investasi di sektor energi Indonesia.

"Karena leadership-nya jelek dianggap (investor). Jadi menurut saya ini harus sekali Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri ESDM," ujarnya saat dihubungi SindoNews, Minggu (12/10/2025).

Menurut dia lifting minyak menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juni 2025, lifting minyak tercatat sebesar 608.000 barel per hari hanya sedikit di atas target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Namun, capaian tersebut tidak mencerminkan keberhasilan karena target tersebut sudah diturunkan dari tahun ke tahun.

Target lifting minyak sempat ditetapkan 703.000 barel per hari pada 2022, lalu turun menjadi 660.000 barel per hari pada 2023, kemudian 635.000 barel per hari pada 2024, dan kini kembali terkoreksi menjadi 605.000 barel per hari.

"Kalau kemudian targetnya tinggi, sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah, lalu kemudian bisa dicapai, nah itu baru kita angkat topi. Lifting capai target APBN karena target yang ditetapkan rendah, kalau mencapai target rendah bukan prestasi," katanya.

Dia mengatakan menurunnya lifting minyak tidak semata soal teknis, tetapi menggambarkan mandeknya investasi di sektor hulu migas. Ia menilai sejumlah kebijakan Menteri ESDM justru memperburuk iklim investasi, termasuk kebijakan pembatasan kuota impor BBM oleh operator SPBU swasta yang menambah beban biaya pelaku usaha.

"Akhirnya kan lebih baik mereka keluar dari Indonesia, dan itu akan terjadi. Shell sudah bilang mereka hengkang dari Indonesia awal tahun depan," ujar dia.

Fabby juga menyoroti meningkatnya proyeksi anggaran subsidi energi pada 2026 yang mencapai lebih dari Rp210 triliun. Ia menilai lonjakan subsidi itu menunjukkan belum tercapainya kemandirian energi nasional karena produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Kalau subsidi minyak tahun depan naik dibanding 2025, itu artinya produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional. Impor masih tinggi, terutama untuk BBM dan LPG," jelasnya.

Selain migas, sektor energi terbarukan juga belum menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, namun hingga semester I-2025 baru terealisasi sekitar 16 persen.

"Produksi minyak tidak naik, target bauran energi terbarukan tidak tercapai, subsidinya naik. Artinya kinerja sektor ESDM itu nggak terlalu bagus di bawah menteri sekarang," pungkas Fabby.

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mulai memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai negeri sipil di berbagai lembaga federal menyusul kriris anggaran yang memicu penutupan layanan pemerintahan.

Langkah itu menandai realisasi ancaman Trump untuk memangkas jumlah aparatur dan belanja pemerintah di tengah krisis fiskal yang belum terpecahkan. Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.

"Ini akibat kebijakan yang dipengaruhi Demokrat. Mereka yang memulai masalah ini," ujar Trump dikutip dari Reuters, Minggu (12/10).

Pemangkasan pegawai dilakukan di berbagai lembaga, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Dinas Pajak (IRS), Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan, serta Divisi Keamanan Siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). Namun, juru bicara masing-masing lembaga belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang terkena PHK.

Menurut data Departemen Kehakiman, sedikitnya 4.200 pegawai dari tujuh lembaga telah menerima surat pemutusan kerja. Di antaranya, 1.400 orang berasal dari Departemen Keuangan dan lebih dari 1.100 pegawai di Departemen Kesehatan.

Trump diketahui telah menargetkan pemangkasan sekitar 300.000 pegawai sipil federal sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program efisiensi birokrasi. Ia juga memerintahkan pembekuan dana infrastruktur senilai lebih dari 28 miliar dolar AS bagi negara bagian yang dikenal sebagai basis Demokrat, seperti New York, California, dan Illinois.

Sementara itu, kebuntuan anggaran di Kongres masih berlanjut. Meskipun Partai Republik menguasai dua kamar legislatif, mereka tetap membutuhkan dukungan Demokrat di Senat untuk meloloskan rancangan anggaran baru. Demokrat menolak memberikan suara tanpa jaminan kelanjutan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta penerima manfaat program Affordable Care Act atau Obamacare.

Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menuding pemerintahan Trump sengaja menggunakan nasib pegawai federal sebagai alat tawar politik. “Setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terluka, dan setiap layanan publik yang lumpuh adalah akibat dari keputusan Partai Republik sendiri,” ujarnya.

Serikat pekerja federal telah melayangkan gugatan hukum atas kebijakan PHK tersebut. Mereka menilai langkah itu ilegal karena dilakukan saat status shutdown masih berlaku. Pemerintah menanggapi dengan meminta pengadilan menolak gugatan itu. Sidang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang.

Secara hukum, pemerintah federal diwajibkan memberi pemberitahuan minimal 60 hari sebelum PHK, meski aturan itu bisa dipersingkat menjadi 30 hari dalam kondisi darurat. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan menentang langkah Trump tersebut. "Apapun status mereka bekerja tanpa gaji atau dirumahkan pegawai federal menjalankan tugas penting bagi masyarakat," kata Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat.

Ratusan ribu pegawai kini menghadapi ketidakpastian gaji dan pekerjaan. Sebagian diperintahkan tetap bekerja tanpa bayaran, sementara lainnya dilarang masuk kantor sama sekali. Jika krisis anggaran tak segera teratasi, sekitar dua juta personel militer aktif juga berpotensi tidak menerima gaji pada pertengahan bulan ini.

Kebijakan PHK juga meluas ke berbagai lembaga teknis seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Departemen Energi, dan Departemen Dalam Negeri. Media lokal melaporkan, banyak kantor pemerintahan yang kini beroperasi dengan tenaga terbatas, bahkan sebagian tutup total.

Sementara itu, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) turut terkena imbas. Lembaga ini sebelumnya menjadi sasaran kemarahan Trump setelah menolak klaim kecurangan dalam Pemilu 2020 yang dimenangkannya Joe Biden.

Meski begitu, Departemen Perhubungan dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dipastikan tidak masuk daftar lembaga yang terkena pemangkasan. Namun, tanpa kejelasan penyelesaian politik di Kongres, krisis anggaran dan PHK massal ini berpotensi menyeret perekonomian Amerika ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty secara berkala. Ia menilai kebijakan tersebut justru dapat merusak moral dan kepatuhan wajib pajak.

"Kalau tax amnesty dilakukan setiap beberapa tahun sekali, pesannya kepada masyarakat adalah kibulin aja pajakmu, nilep aja semaksimal mungkin, toh nanti juga diampuni lagi," ujar Purbaya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).

Purbaya menilai, kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan berulang kali dapat menciptakan perilaku tidak jujur di kalangan wajib pajak. Ia menegaskan tidak akan mendukung program yang memberi pengampunan secara reguler karena dapat melemahkan integritas sistem perpajakan nasional.

Menurut dia, yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan membuka peluang tax amnesty baru, melainkan memperkuat penegakan hukum dan tata kelola perpajakan yang berkeadilan. "Yang benar itu jalankan sistem pajak dengan tertib. Kalau ada yang salah, ya dihukum. Jangan malah terus diampuni," ujarnya.

Ia menambahkan, kepatuhan pajak harus dibangun dari rasa percaya dan keteladanan negara dalam mengelola penerimaan dengan baik. "Pembayar pajak yang jujur perlu diperlakukan dengan baik. Kalau negara sudah dapat uang, ya dibelanjakan untuk rakyat secara benar," kata Purbaya.

Sebagai catatan, Indonesia telah dua kali melaksanakan program pengampunan pajak. Tax amnesty jilid I digelar pada 2016–2017 dengan 956.793 peserta dan total harta terungkap mencapai Rp4.854,63 triliun. Program ini menghasilkan uang tebusan Rp114,02 triliun bagi negara.

Selanjutnya, pada 2022 pemerintah kembali menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diikuti 247.918 wajib pajak dengan total harta yang dilaporkan Rp594,82 triliun. Negara memperoleh tambahan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp60,01 triliun dari program tersebut.

Wacana tax amnesty jilid III kembali mencuat setelah pemerintah dan DPR sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) terus memperluas akses energi bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di kawasan Ujung Kulon, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang kini memudahkan warga pesisir memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM).

Lokasi SPBU yang berada di ujung barat Pulau Jawa itu memiliki tantangan geografis tersendiri. Namun, keberadaannya menjadi bukti nyata dedikasi Pertamina dalam menghadirkan energi hingga ke pelosok negeri. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal, terutama di sektor perikanan dan perdagangan kecil.

Warga menyambut antusias kehadiran SPBU tersebut. Sebelum ada fasilitas ini, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kota terdekat untuk mendapatkan BBM.

"Kami sangat terbantu. Dulu harus jauh-jauh ke kota untuk beli bensin, sekarang lebih mudah dan hemat waktu untuk mencari nafkah," ujar Sumaidi, warga Desa Ujung Jaya yang sehari-hari berdagang kayu bakar dalam keterangannya, Minggu (12/10).

SPBU Ujung Kulon tidak hanya menyediakan BBM jenis Pertalite dan Pertamax, tetapi juga produk energi lainnya seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan pelumas. Layanan terintegrasi ini memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan usaha dalam satu lokasi, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih efisien.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, mengatakan pembangunan SPBU ini merupakan bagian dari program pemerataan energi nasional. “Pertamina berkomitmen menghadirkan energi hingga ke pelosok negeri. SPBU ini bukan hanya tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga sumber semangat baru bagi masyarakat pesisir untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, SPBU di Ujung Kulon berperan penting memperkuat ketahanan energi di kawasan pesisir serta mendukung pengembangan infrastruktur daerah terpencil. Dengan hadirnya fasilitas ini, masyarakat di wilayah ujung barat Pulau Jawa kini memiliki akses energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pertamina Patra Niaga memastikan upaya pemerataan energi akan terus berlanjut di berbagai daerah, sejalan dengan misi perusahaan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui ketersediaan energi yang terjangkau, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BOGOR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh wajib pajak segera melakukan aktivasi Coretax sistem administrasi perpajakan baru yang akan digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mulai tahun depan. Pelaporan SPT untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan sepenuhnya melalui sistem ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak menemui kendala dalam proses pelaporan SPT menggunakan sistem baru tersebut.

"SPT tahun ini adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026P, kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," terang Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (10/10).

Yon menjelaskan, aktivasi akun merupakan langkah penting agar wajib pajak bisa mengakses dan mengisi SPT melalui Coretax.

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun Coretax. Itu prosesnya sangat sederhana, tinggal pakai password sama passphrase-nya, cuma beberapa langkah saja," tambahnya.

Setelah proses aktivasi, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 menggunakan Coretax.

Sesuai ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu pelaporannya adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret 2026 untuk wajib pajak pribadi.

Menurut Yon, saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengakses sistem tersebut karena Coretax baru digunakan untuk wajib pajak badan.

Perusahaan sebagai pemotong, pemungut, hingga pembuat faktur sudah mulai memakai sistem ini sejak Agustus 2025. Sementara wajib pajak pribadi baru sampai tahap validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Untuk Coretax tahun depan, untuk SPT, kita sedang persiapkan segala macam infrastrukturnya. Teman-teman humas (DJP) sedang persiapkan sosialisasi untuk para wajib pajak sehingga proses penggunaan Coretax itu menjadi lebih smooth. Persiapan infrastrukturnya kita lakukan, sosialisasi kepada wajib pajak juga kita lakukan," ungkap Yon.

Yon menegaskan bahwa aktivasi akun menjadi kunci utama agar wajib pajak dapat masuk ke sistem.

"Aktivasi akun tadi itu adalah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam Coretax. Kita khawatirnya nanti kalau tidak segera dilakukan, 'ini kok saya nggak bisa masuk, nggak bisa melapor dan sebagainya'. Aktivasi akun ini menjadi penting, makanya kami mendorong wajib pajak, yuk segera melakukan aktivasi akun Coretax," jelas Yon.

JAKARTA - Harga Bitcoin merosot tajam usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif baru hingga 100% terhadap produk asal China. Kebijakan itu memicu kepanikan pasar global, mengguncang ekuitas, komoditas, dan aset kripto dalam hitungan jam.

Mata uang kripto terbesar di dunia itu sempat jatuh ke level USD105.000 dalam satu jam, sebelum pulih tipis ke kisaran USD111.000. Gejolak tersebut menandai salah satu pergerakan intraday paling tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah Trump yang mengancam kenaikan tarif disertai pembatasan ekspor terhadap perangkat lunak penting dinilai memperuncing ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Sebagai balasan, China mengumumkan penerapan biaya baru bagi kapal yang terkait AS mulai 14 Oktober, meniru kebijakan Washington yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Data platform analitik CoinGlass menunjukkan, dalam kurun kurang dari satu jam, lebih dari USD8 miliar posisi long di pasar kripto terlikuidasi. Dari jumlah itu, Bitcoin menyumbang USD1,83 miliar dan Ethereum USD1,68 miliar. Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi mencapai lebih dari USD9 miliar dan melibatkan sekitar 1,4 juta investor, dengan transaksi terbesar tercatat pada pasangan BTC/USDT senilai USD87,53 juta.

Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan turun sekitar 13 persen menjadi USD3,78 triliun. Meski demikian, volume perdagangan melonjak ke USD333,8 miliar tertinggi sejak Agustus mencerminkan meningkatnya aktivitas jual-beli di tengah kepanikan pasar.

Vice President Indodax, Antony Kusuma, menilai gejolak tersebut memperlihatkan bagaimana aset digital kini sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik dan sentimen risiko global.

"Bitcoin sering disebut sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan moneter, tetapi dalam kondisi ekstrem, ia bergerak layaknya aset berisiko tinggi. Pasar global yang terguncang, likuiditas tipis, dan aksi jual berantai pada posisi leverage memicu penurunan cepat yang kemudian diikuti aksi beli algoritmik," jelas Antony dalam pernyataannya, Minggu (12/10).

Menurut Antony, koreksi tersebut bukan pertanda melemahnya fundamental Bitcoin, melainkan reaksi spontan pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang. Para investor harus melihat lebih sekedar harga saat ini.

"Koreksi ini bukan pertanda fundamental Bitcoin melemah, melainkan reaksi pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang dan risiko makro. Mereka yang mampu menjaga perspektif jangka panjang dapat memanfaatkan momen volatilitas ini untuk membangun posisi strategis," ujarnya.

Antony menambahkan, meski pasar bergejolak prospek jangka menengah Bitcoin tetap positif. Jika ketegangan AS–China mereda atau pembicaraan baru muncul, Bitcoin bisa berkonsolidasi di kisaran USD112.000–118.000. Namun jika isu perdagangan terus mendominasi, harga bisa bergerak di antara USD105.000–120.000. "Penurunan di bawah USD105.000 membuka peluang bagi pembeli jangka panjang," paparnya.

Ia menekankan pentingnya disiplin dan manajemen risiko di tengah volatilitas ekstrem. Menurutnya pasar yang sehat tidak hanya naik, tetapi mampu bertahan dalam gejolak.

"Mereka yang memahami mekanisme likuidasi, level support psikologis, dan perilaku pasar global akan menemukan peluang yang tersembunyi saat sebagian pelaku investasi kripto panik," jelas Antony.

Dia menilai industri kripto di Indonesia sudah semakin matang berkat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan edukasi investor. "Ini menjadi pelajaran bagi industri kripto di Indonesia untuk semakin memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen," kata Antony.

JAKARTA - Adhiya Travel melakukan transformasi layanan perjalanan umroh dengan menerapkan sistem operasional berbasis teknologi digital. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan jamaah sejak proses pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air.

Direktur Utama Adhiya Travel, M. Kemal Nugraha, mengatakan digitalisasi menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan jamaah masa kini.

"Kami melihat kebutuhan jamaah terus berkembang. Mereka menginginkan layanan yang praktis, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, kami menghadirkan digitalisasi sistem operasional agar seluruh proses dari registrasi, pembayaran, hingga pemantauan keberangkatan dapat dilakukan secara efisien dan real time," ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

Melalui sistem digital terintegrasi, Adhiya Travel ingin memperkuat posisinya sebagai penyelenggara "Jagonya Umroh Plus" yang tidak hanya fokus pada pelayanan ibadah, tetapi juga pada pengalaman perjalanan jamaah secara menyeluruh. Inovasi ini sekaligus menjadi tonggak pembaruan dalam industri travel umroh menuju layanan yang lebih cepat, aman, dan transparan.

Sistem digital tersebut mencakup sejumlah fitur, di antaranya portal terpadu untuk pendaftaran dan pelacakan keberangkatan, integrasi layanan WhatsApp resmi untuk komunikasi cepat, dashboard monitoring perjalanan, serta sistem pembayaran online terverifikasi. Berbagai fasilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi jamaah dalam mengakses informasi dan menyelesaikan proses administrasi dengan lebih efisien.

"Kami ingin seluruh pengalaman jamaah bersama Adhiya Travel menjadi seamless. Dengan digitalisasi, setiap informasi bisa diakses secara mudah, dan pelayanan kami menjadi lebih cepat, transparan, serta terukur," tambah Kemal.

Transformasi digital ini juga melibatkan pengembangan platform internal bagi tim operasional dan tour leader agar koordinasi lapangan semakin efektif. Seluruh tim dapat saling terhubung dalam satu ekosistem digital mulai dari jadwal penerbangan, akomodasi, hingga pendampingan jamaah di Tanah Suci.

"Digitalisasi ini bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan yang amanah dan profesional. Kami ingin jamaah merasakan kenyamanan maksimal tanpa harus khawatir dengan urusan administratif," tegas Kemal.

Ia berharap langkah digitalisasi ini menjadi inspirasi bagi pelaku industri umroh di Indonesia untuk terus berinovasi. "Kami yakin masa depan travel umroh ada di tangan mereka yang berani berinovasi. Dan Adhiya Travel ingin berada di garis terdepan dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang modern, mudah, dan menenangkan," tutupnya.

BOGOR - Pemerintah tengah memburu 200 konglomerat penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengungkapkan bahwa para penunggak tersebut merupakan wajib pajak kategori prominent atau orang-orang kaya yang mendapat pemantauan khusus.

"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak pajak nih, yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10/2025).

Yon menjelaskan bahwa proses penagihan piutang pajak secara rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup penunggak dengan nominal kecil hingga besar.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), suatu tunggakan dianggap sebagai piutang pajak apabila sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh DJP dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan.

Yon menambahkan, penagihan dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui seksi penagihan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan langsung oleh DJP pusat.

"Itu sebagian dikerjakan di KPP, sebagian menjadi atensinya di kantor pusat karena ini tugas akhirnya itu yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak," jelas Yon.

Sesuai arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, 200 penunggak pajak tersebut akan terus dikejar hingga akhir 2026. Yon memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lepas dari kewajibannya.

"Sebagian ada yang lama, ini bukan berarti didiamkan juga, tetapi ada proses ya mungkin wajib pajaknya sudah ada yang pailit gitu ya, prosesnya sudah cukup lama sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun, bahkan kita selesaikan mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat," imbuhnya.

Dari total piutang pajak Rp60 triliun itu, Purbaya menyebut pemerintah telah berhasil mengumpulkan hampir Rp7 triliun sejauh ini, dengan sebagian pembayaran dilakukan secara bertahap.

"Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp7 triliun, tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Saya akan monitor lagi seperti apa biar pembayaran cepat," kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10).

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan potensi industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah keterbatasan sumber daya alam di sejumlah daerah. Ia menilai, sektor ini memiliki prospek besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

"Pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menggenjot economic growth, tidak semua punya tambang, sawit. Karena itu, dunia industri kreatif sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," ujar dia dalam Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025, di Jakarta.

Bima menyoroti tiga kendala utama yang masih menghambat pertumbuhan industri kreatif, yakni sistem perizinan yang belum baku, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta prosedur administrasi yang masih manual. Ia merekomendasikan penyederhanaan pelayanan perizinan melalui peraturan terpadu dan pembentukan kota percontohan sebagai pilot project pengembangan ekosistem kreatif di daerah.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, menegaskan musik nasional sebagai pilar penting dalam ekonomi kreatif. Ia menyebut sektor musik sebagai new engine of growth yang mampu menimbulkan efek berganda terhadap industri alat musik, festival budaya, film, gim, hingga konten digital. "Kegiatan musik dapat berdampak lebih luas dan signifikan pada sektor pariwisata, teknologi digital, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Rizal juga merekomendasikan kebijakan strategis seperti integrasi pertunjukan musik dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi sistem perizinan, peluncuran sistem OSS yang lebih efisien, serta percepatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di sektor kreatif. "Musik diarahkan pada penguatan ekosistem yang berbasis kekayaan intelektual, meningkatkan kontribusi musik terhadap ekonomi nasional," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri seperti President Director Java Jazz Production, Dewi Gontha, dan Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup, turut menegaskan besarnya dampak ekonomi dari kegiatan musik terhadap tenaga kerja dan pelaku UMKM.

"Pekerja di Java Jazz itu sekitar 8.000 mulai dari volunteer, crew tata panggung, dan semua yang terlibat," kata Dewi. Sementara, Ucup menambahkan, negara perlu hadir dalam penyediaan infrastruktur agar industri musik lebih berdaya saing.

Tak berhenti di situ, Direktur Standarisasi dan Pelayanan Pembangunan Daerah (SUPD) III Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, infrastruktur, serta pemetaan indikator ekosistem musik.

"Kita punya aset yang dapat dioptimalisasikan, kita olah jadi cultural center, namun yang paling penting, kita harus maju bersama, guyub," ujar Giring.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) semestinya mampu mengelola kewajiban finansial proyek tersebut secara mandiri dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Purbaya menjelaskan, pengelolaan utang oleh Danantara penting agar batas tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta tetap jelas. Ia menilai, kemandirian pengelolaan utang menjadi bagian dari prinsip tata kelola yang sehat dan profesional.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, dikuip Minggu (12/10/2025).

"Harusnya mereka manage dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," imbuhnya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas pemerintah bahwa proyek infrastruktur strategis yang melibatkan badan usaha tidak seharusnya membebani keuangan negara. Purbaya mengingatkan, Danantara sebagai holding BUMN investasi memiliki kapasitas finansial besar dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan aset dan kewajiban yang berada di bawahnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang bernegosiasi intensif dengan mitra asal China terkait restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Upaya tersebut, kata Rosan, bertujuan mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan proyek menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar penyesuaian skema pembayaran.

Dalam pembahasan internal, Danantara disebut menyiapkan sejumlah skema penyelesaian utang KCIC. Opsi yang dikaji antara lain penambahan ekuitas pada KCIC hingga wacana mengalihkan sebagian utang ke APBN. Namun, opsi terakhir itu dipandang tidak sejalan dengan prinsip business to business yang menjadi dasar proyek.

Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, menegaskan proyek kereta cepat Whoosh sama sekali tidak menimbulkan utang bagi pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang menyebutkan bahwa utang KCJB menjadi beban APBN.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah," tegas Suminto.

Menurut Suminto, pendanaan proyek KCJB sepenuhnya ditanggung oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana porsi Indonesia diwakili oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI gitu kan," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh kewajiban baik porsi ekuitas maupun pinjaman sepenuhnya berasal dari badan usaha, bukan dari pemerintah. "Jadi perbedaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada porsi equity dan ada porsi pinjamannya itu, kesimpulannya adalah equity dan pinjaman dari badan usaha, jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya," tutup Suminto.