REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum tentu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah diminta membenahi tata kelola dan manajemen program agar anggaran yang digunakan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai persoalan utama MBG bukan semata pada sosok pimpinan lembaga, melainkan pola pengelolaan program yang selama ini dinilai belum efisien. "Pencopotan Dadan Hindayana dan penggantian dengan Nanik Suryati Dayang tidak akan menyelesaikan masalah MBG jika pola manajemennya tetap sama," kata Noval kepada wartawan dalam pesan singkatnya, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, selama ini BGN belum menjalankan prinsip efisiensi biaya dan efektivitas anggaran secara optimal. Akibatnya, sebagian anggaran dinilai tidak langsung mendukung tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi masyarakat.

Noval mencontohkan sejumlah pengeluaran yang sempat menuai sorotan, mulai dari penggunaan jasa penyelenggara acara, pengadaan kendaraan operasional, hingga berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Ia juga menyinggung pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai terlalu besar.

Karena itu, Noval mendorong pimpinan baru BGN melakukan perombakan tata kelola secara menyeluruh. Menurut dia, setiap kegiatan yang tidak memberi nilai tambah bagi pelaksanaan program perlu dievaluasi agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien.

"Anggaran MBG merupakan uang rakyat sehingga harus disalurkan secara efektif dan efisien," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN per 2 Juni 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam.

Posisi Dadan selanjutnya diisi oleh Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut menyasar siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menghentikan sementara sistem rating IGRS. Keputusan ini diambil setelah muncul banyak masalah soal penilaian game yang dianggap tidak akurat.

Berdasarkan unggahan akun sosial media Gamewk, menurut Sonny Hendra Sudaryana, langkah ini cuma sementara karena lagi ada investigasi internal dan eksternal. Tujuannya biar sistem IGRS ke depan bisa lebih kredibel dan jelas.

Meski begitu, gamer tidak perlu khawatir. Semua game tetap bisa dimainkan seperti biasa dan tidak ada pemblokiran sama sekali selama proses ini berjalan.

Langkah ini juga jadi respons dari kekacauan sebelumnya, terutama di Steam, di mana ada game tanpa rating sampai kasus rating yang salah total.

Penghentian layanan ini mencakup pemeriksaan menyeluruh pada aspek sistem, teknologi, tata kelola organisasi, hingga sumber daya manusia. Penundaan dilakukan menyusul adanya laporan ketidaksesuaian klasifikasi usia pada sejumlah judul game populer di platform distribusi digital.

"Penundaan ini kami ambil untuk memastikan bahwa ke depannya sistem IGRS bisa berjalan lebih kuat, kredibel, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pelaku industri," ujar Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi.

Pemerintah menegaskan bahwa penghentian sementara operasional IGRS tidak akan berdampak pada aksesibilitas game di Indonesia. Mekanisme rating dipastikan berbeda dengan sistem pemblokiran, sehingga masyarakat tetap dapat memainkan video game seperti biasa tanpa kendala akses.

Dalam proses investigasi ini, Komdigi berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keterlibatan asosiasi industri game juga diprioritaskan untuk menjaga akuntabilitas hasil evaluasi yang sedang berjalan

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan ke-empat 2026, muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.

Kabar reshuffle ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir Prabowo yang dilakukan pada 17 September 2025 lalu.

Seperti diketahui, sepanjang 2025, Prabowo melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.

Kabar reshuffle itu hingga sore ini belum terbuktikan, karena hingga siang tadi, kompleks Istana Presiden pun masih sepi.

Isu reshfulle kabinet di pemerintahan Prabowo beberapa kali mencuat, namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan sepanjang 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar, mengatakan evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar reshuffle.

"Pada saat rapat kabinet juga, bahkan Presiden Prabowo selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. itu berulang kali disampaikan," ujar Dahnil dikutip dari podcast youtube Gerak Cerita Politik (Gercep).

Menurutnya, selama ini Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat.

"Evaluasi itu pasti, reshuffle belum tahu karena itu keputusan Presiden. Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menjelang taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direksi BUMN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Belum ada,” ujar Prasetyo singkat saat ditanya terkait kemungkinan reshuffle.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan jajaran kabinet terus dilakukan secara rutin.

Menurutnya, proses evaluasi merupakan bagian dari mekanisme kerja pemerintahan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arahan Presiden.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo menekankan, evaluasi kinerja tidak serta-merta berarti akan diikuti dengan pergantian pejabat atau reshuffle kabinet.

Dia menyebut evaluasi lebih difokuskan pada sejauh mana para pembantu Presiden mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika didalami apakah perombakan kabinet tersebut akan terjadi dalam bulan ini, Teddy kembali memberikan respons yang serupa, tanpa membenarkan maupun membantah.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan belum melakukan revisi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya memberi arahan penyesuaian pada sejumlah bank.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan manajemen saat ini fokus mengeksekusi rencana yang sudah ada, dengan kemungkinan evaluasi pada pertengahan tahun.

“Iya, kami kan RBB-nya sudah kita sampaikan Desember. Jadi, kami teruskan aja dengan RBB yang ada sekarang. Nanti Juni mungkin baru kita lihat perkembangannya untuk revisi atau enggak,” ujar Riduan saat ditemui di DPR, Rabu (18/2/2026).

Saat dikonfirmasi apakah revisi masih bersifat tentatif, Riduan menegaskan evaluasi akan melihat dinamika ke depan.“Iya, tapi kan kami selalu bekerja lebih dari RBB,” katanya.

OJK Buka Ruang Negosiasi

Sebagai informasi, sebelumnya target pertumbuhan kredit Bank Mandiri berada di kisaran 7–9%.

Ketua Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan otoritas tengah melakukan pendekatan lebih granular terhadap industri perbankan, termasuk membuka ruang negosiasi atas target pertumbuhan kredit di masing-masing RBB bank.

“Ya ada beberapa hal sebetulnya ya kalau kita lihat strategi yang akan kita pakai ke depan. Pertama memang kalau perbankan itu kita akan fokus sekarang ke individu bank. Jadi memang kenapa negosiasi ini sekarang masih terus berlangsung,” ujar Dian saat ditemui.

Dia menambahkan, proses negosiasi tersebut mencakup seluruh segmen pembiayaan.“Negosiasi terkait pertumbuhan kredit contohnya di masing-masing RBB bank itu masih terus diupayakan sekarang. Ada negosiasi yang lebih tinggi. Nah itu untuk semua jenis kredit ya termasuk korporasi dan lain sebagainya,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menuntut agar tim kurator dalam perkara kepailitan Sritex dievaluasi atau bahkan diganti. Mereka menilai kinerja kurator lamban karena hampir satu tahun pencairan pesangon dan tunjangan hari raya (THR) belum juga terlaksana.

Ratusan eks buruh Sritex menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026). Selain menyuarakan pemenuhan hak pesangon dan THR, mereka turut mengkritisi kinerja tim kurator. Dalam aksi tersebut, para eks buruh Sritex membawa spanduk dan poster bertuliskan antara lain “Evaluasi kurator atau ganti kurator”, “11 bulan kalian kerja apa main-main?”, dan “Selesaikan pesangon”.

Ketua Solidaritas Eks Karyawan Sritex, Agus Wicaksono (65 tahun), mengungkapkan pada November 2025 lalu para eks buruh Sritex telah menggelar unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut tim kurator menunjukkan kemajuan dalam proses pembayaran pesangon dan THR setidaknya hingga Desember 2025. Namun hingga kini belum ada perubahan apa pun.

“Akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada tiga: pertama, kami minta hakim pengawas mengevaluasi kinerja kurator; kedua, kalau memang kurator kerjanya tidak profesional, kami minta diganti; ketiga, evaluasi kinerja KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” kata Agus saat diwawancarai awak media.

Sepengetahuan Agus, saat ini aset Sritex yang sedang atau sudah dilelang adalah kendaraan. “Tapi kemarin hasil lelang juga tidak memuaskan karena kurator mematok harga tinggi, sehingga yang laku cuma lima dari 73 unit kendaraan. Harapan kami, aset bangunan dan mesin produksi itu segera dilelang,” ucapnya.

Menurut Agus, perwakilan hukum eks buruh Sritex sempat menemui tim kurator untuk menanyakan soal pembayaran pesangon pada 5 Januari 2026. “Tapi sebagaimana kurator bicara, normatif, tidak ada target, tidak ada kepastian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terdapat 8.475 eks buruh Sritex yang menunggu pelunasan pesangon dan THR. Sebagian besar dari mereka berusia di atas 40 dan 50 tahun. “Total pesangon yang harus dibayarkan sekitar Rp 380 miliar,” kata Agus yang telah 15 tahun bekerja sebagai pegawai Sritex.

Rohmadi (48 tahun) juga menantikan pencairan pesangon dan THR. Warga asal Sukoharjo itu telah bekerja di Sritex selama 26 tahun. Namun ia mengaku belum mengetahui nilai pesangon yang menjadi haknya setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebangkrutan Sritex.

Sama seperti eks buruh lainnya, Rohmadi menilai kinerja tim kurator lambat. “Kurator kerjanya lambat. Sampai sekarang belum terselesaikan pesangon dan THR,” ujarnya saat diwawancarai di sela-sela aksinya di depan PN Semarang.

Karena kelambanan tersebut, Rohmadi mengaku tidak lagi mempercayai tim kurator yang saat ini menangani proses pemberesan harta pailit Sritex. “Kalau bisa diganti saja (tim kurator),” ujarnya.

Ia berharap proses pencairan pesangon dan THR para eks buruh Sritex dapat dipercepat. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh para mantan karyawan yang banyak di antaranya belum memperoleh pekerjaan baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dan taklimat awal 2026 kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Retret Kabinet yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut secara khusus digelar untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global dan tantangan nasional pada tahun 2026.

“Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa, untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan pentingnya pemahaman bersama di antara jajaran kabinet terkait posisi dan kekuatan Indonesia di tengah gejolak dan dinamika dunia yang terus berubah. Selain evaluasi, retret kabinet juga diarahkan untuk menyepakati sasaran dan target yang hendak dicapai pemerintah pada tahun berjalan.

“Selanjutnya, kita memahami kunci bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia dan melihat ke depan tahun ini langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai,” katanya.

Evaluasi Program MBG

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 55 juta penerima manfaat dalam satu tahun pelaksanaan. Program tersebut menyasar anak-anak sekolah serta ibu hamil sebagai upaya intervensi negara untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan kelaparan.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan dalam taklimat awal tahun pada Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, program MBG dicanangkan sejak awal pemerintahannya dengan pertimbangan tingginya angka kekurangan gizi di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian, sekitar 20 persen anak Indonesia mengalami kekurangan gizi, bahkan di sejumlah daerah angkanya mencapai lebih dari 30 persen.

“Puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak yang makan hanya nasi dengan daun-daunan,” ujar Prabowo.

Program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025. Tepat satu tahun kemudian, pada 6 Januari 2026, Presiden menerima laporan bahwa jumlah penerima manfaat telah mencapai 55 juta orang.

“Hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Lima puluh lima juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, termasuk ibu-ibu hamil,” kata Prabowo.

Presiden membandingkan capaian tersebut dengan negara lain yang telah lebih dulu menjalankan program serupa. Ia mencontohkan Brasil yang membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat.

“Kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat,” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo mengakui pelaksanaan program berskala besar tersebut tidak lepas dari kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, dia menilai tingkat keberhasilannya sangat tinggi.

“Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi secara objektif statistik boleh dikatakan kita 99,99% berhasil,” katanya.

Kepala negara menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri dan tetap menargetkan zero defect melalui penguatan pengawasan dan pengamanan program secara berkelanjutan.

“Kekurangan sekecil apa pun harus kita atasi. Langkah demi langkah pengawasan terus kita lakukan,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada evaluasi teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan perlunya peningkatan disiplin prosedur di lapangan, menyusul catatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencatat masih terjadi sekitar 15 insiden sepanjang Desember lalu.

Hal ini disampaikannya saat konferensi pers di sela Retret Kabinet Merah Putih di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Bapak Presiden menghendaki agar disiplin prosedur itu ditingkatkan semaksimal mungkin sehingga tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Swasembada Pangan dan Energi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, dengan swasembada pangan sebagai fondasi utama.

“Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan elemen utamanya adalah swasembada pangan,” katanya.

Prabowo menekankan bahwa tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika tidak mampu menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Swasembada pangan, menurutnya, tidak hanya terbatas pada beras sebagai makanan pokok, tetapi mencakup seluruh sumber karbohidrat dan protein.

“Beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein,” tegas Prabowo.

Selain pangan, Kepala negara juga menyoroti pentingnya swasembada energi sebagai pilar kemandirian bangsa. Ketergantungan pada energi impor, menurutnya, akan menghambat kemakmuran dan upaya pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan,” ujarnya.

Prabowo menilai dinamika geopolitik global semakin membuktikan relevansi strategi tersebut. Ia mencontohkan konflik di sejumlah negara produsen pangan yang selama ini menjadi sumber impor Indonesia.

“Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana. Thailand dan Kamboja perang terus. India perang sama Pakistan,” katanya.

Presiden Ke-8 RI itu juga mengingatkan pengalaman pandemi Covid-19, ketika banyak negara pengekspor pangan menutup keran ekspor sehingga impor menjadi sulit meskipun Indonesia memiliki kemampuan finansial. “Kita tidak bisa impor walaupun kita punya uang. Dan impor berarti devisa kita keluar,” ujarnya.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan dan energi merupakan keharusan strategis bagi Indonesia.

“Pangan dan energi harus kita mandiri,” kata Prabowo.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dan taklimat awal tahun 2026 kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam Retret Kabinet yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut secara khusus digelar untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global dan tantangan nasional pada tahun 2026.

“Hari ini saya sengaja mengundang saudara-saudara berkumpul di Hambalang, di Padepokan Garuda Yaksa, untuk memberi taklimat awal tahun 2026. Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan pentingnya pemahaman bersama di antara jajaran kabinet terkait posisi dan kekuatan Indonesia di tengah gejolak dan dinamika dunia yang terus berubah. Selain evaluasi, retret kabinet juga diarahkan untuk menyepakati sasaran dan target yang hendak dicapai pemerintah pada tahun berjalan.

“Selanjutnya, kita memahami kunci bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia dan melihat ke depan tahun ini langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan, sasaran-sasaran apa yang harus kita capai,” katanya.

Kepala negara juga menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, termasuk bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di tiga provinsi di Aceh, serta beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wilayah lainnya.

“Kondisi bangsa kita penuh dengan tantangan dan cobaan, yang terakhir tentunya kita memahami benar bencana-bencana yang terjadi di tiga provinsi di Aceh, tetapi juga di beberapa tempat lain,” ujarnya.

Kendati demikian, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa rangkaian ujian tersebut justru menunjukkan kekuatan fundamental bangsa dan negara.

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan ketangguhannya sepanjang tahun 2025 dan optimistis dapat terus menunjukkannya pada 2026.

“Negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita telah mampu dan terus menerus membuktikan kepada rakyat kita, kepada diri kita sendiri, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan,” kata Prabowo.

Dia menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah akan kembali membuktikan ketahanan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2026.

“Telah kita buktikan pada tahun 2025 dan akan kita buktikan di 2026 ini,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, BOGOR — Ada momen lucu yang terjadi jelang pelaksanaan Retret Kabinet Merah Putih di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (6/1/2026).

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono tampak hadir di lokasi kegiatan dengan cara yang sederhana, yakni mengendarai sepeda motor jenis bebek.

Menurut pantauan, terlihat Trenggono mengenakan pakaian dinas berwarna krem, mengendarai motor bebek saat memasuki kawasan kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Di sekitarnya tampak pengamanan dan kendaraan dinas lain yang turut mengawal jalannya kegiatan retret kabinet.

Kehadiran Menteri KKP menggunakan sepeda motor ini mencuri perhatian karena berbeda dari kebiasaan para pejabat negara yang umumnya menggunakan kendaraan dinas.

Retret Kabinet Merah Putih sendiri merupakan forum pengarahan dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran menteri untuk membahas capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir, serta merumuskan langkah strategis ke depan.

Selain membahas isu-isu strategis seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, pendidikan, serta penanganan bencana, retret ini juga menjadi ajang konsolidasi antar-menteri.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

Retret ini diikuti seluruh jajaran menteri sebagai forum pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, retret kali ini merupakan kelanjutan dari tradisi yang telah dilakukan Presiden Prabowo sejak awal pembentukan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, retret serupa digelar di Akademi Militer Magelang. Namun, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, tahun ini pelaksanaannya dipusatkan di Hambalang.

“Makna retret bagi pemerintah adalah memberikan pengarahan langsung dari Bapak Presiden, sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir,” ujar Prasetyo.

Dalam retret tersebut, berbagai program strategis nasional menjadi bahan pembahasan. Salah satunya adalah evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hingga awal 2026, MBG tercatat telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta penerima.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berharap target tersebut dapat terpenuhi pada tahun 2026 dengan sejumlah perbaikan dan evaluasi pelaksanaan.

Selain MBG, isu swasembada pangan dan energi juga menjadi fokus utama. Prasetyo menegaskan, pemerintah berhasil mencatat sejarah dengan tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025.

Capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada tahun 2026. Di sektor energi, target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2025 disebut telah terlampaui, meski pemerintah tetap mendorong percepatan guna mewujudkan swasembada energi.

Retret juga membahas realisasi program hilirisasi industri. Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara melaporkan kesiapan sejumlah proyek hilirisasi yang akan memulai groundbreaking pada Januari 2026. Dari sekitar 18 proyek yang telah disepakati dalam rapat terbatas, beberapa di antaranya segera memasuki tahap awal pembangunan.

Di bidang pendidikan, pelaksanaan program Sekolah Rakyat turut dievaluasi. Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah berjalan di 166 lokasi. Pemerintah menargetkan penambahan sekitar 104 titik baru pada tahun 2026, dengan penekanan pada percepatan penyediaan sarana fisik maupun non-fisik.

Tak hanya itu, isu kebencanaan juga menjadi perhatian Presiden. Pemerintah membahas percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana, serta penanganan bencana di sejumlah wilayah lain seperti Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara dan Balangan di Kalimantan Selatan. Mengingat tingginya curah hujan, Presiden menekankan pentingnya langkah-langkah antisipatif dan kesiapsiagaan.

Prasetyo menyebut, retret Kabinet Merah Putih ini tidak dibatasi waktu dan dapat berlangsung hingga malam hari apabila pembahasan dinilai masih diperlukan.

“Kita lihat situasinya. Kalau masih ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut, tentu akan dilanjutkan,” tandas Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merotasi lima orang pejabat organisasi tersebut. Dia mengatakan langkah ini diambil sebagai salah satu langkah transformasi organisasi di tengah polemik kepemimpinan internal PBNU.

"Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kami maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik," kata Gus Yahya setelah rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025), dikutip dari Antara.

Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum. Kemudian Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dicopot dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU dan kini menempati posisi Ketua PBNU/

Adapun posisi yang ditinggalkan Gus Yahya kini ditempati oleh H. Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat posisi sebagai Wakil Ketua Umum.

Sementara itu, H. Gudfan Arif dirotasi dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU dan H. Sumantri kini menjabat sebagai Bendahara Umum dari posisi semula sebagai Bendahara.

Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025–2050 serta evaluasi kinerja dan program.

Gus Yahya menegaskan turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

"Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tetapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kami pertanggung jawabkan di hadapan jutaan orang," paparnya.

Gus Yahya juga menambahkan transformasi dalam NU juga ditempuh untuk memperbaiki dan meningkatkan level khidmah agar mampu mengatasi tantangan-tantangan ke depan.

"Visinya didasarkan pada wawasan tentang peradaban tahun ke depan. Kami tahu bahwa perubahan-perubahan begitu banyak dan akseleratif, serta menyangkut aspek-aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat," ujar Gus Yahya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan sejumlah capaian sepanjang 2025. Hal ini dipaparkanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (12/11/2025).

Ada 13 poin evaluasi pencapaian BI yang disampaikan Perry kepada legislator. Perry mengatakan bahwa sejumlah pencapaian telah mencapai dan bahkan melebihi target yang dicanangkan.

"Di area moneter, indikator kinerja pada inflasi inti tercapai sasaran, stabilitas rupiah terjaga fundamentalnya dan kecukupan cadangan devisa di atas 5 bulan impor," kata Perry.

Capaian inflasi inti mampu mencapai 2,19% year-on-year pada September 2025 atau terjaga dalam rentang target 2,5% plus minus 1%. Sementara itu, kecukupan cadangan devisa mencapai 5,95 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek.

Perry juga mengatakan capaian area makroprudensial dalam berbagai indikator juga baik.

BI mampu mencatatkan capaian 27,46% untuk surveilans terhadap risiko likuiditas 30 bank besar, di mana targetnya adalah 10%. Selain itu untuk rasio pembayaran inklusif makroprudensial tercapai angka 33,57%, dari target 30%.

Sementara sisi kredit saat ini mencapai 7,7% atau masih di bawah target 8%-11% pada 2025 akan terus didorong BI hingga mencapai targetnya di akhir tahun.

"Kami terus dorong pertumbuhan kredit di September 7,7%, di mana sasarannya 8-11% sampai. Kami dorong kredit dan dorong permintaan kredit hingga akhir tahun bisa diatas 8%," ujarnya.

Kemudian, Perry mengatakan bahwa di area sistem pembayaran kinerja indikator utama secara keseluruhan bisa tercapai.

Dalam area tersebut pertama jumlah pengguna dan merchant QRIS yang mencapai masing-masing 58,02 juta dan 41,29 juta hingga September 2025. Adapun target yang dicanangkan adalah 58 juta pengguna QRIS dan 40 juta merchant.

Kemudian, volume transaksi QRIS pada September 2025 mencapai 10,31 miliar kali, jauh diatas target 5,5 miliar kali. Sementara pertumbuhan volume transaksi digital payment sebesar 34,4%, di atas target 25%.

Indikator capaian BI selanjutnya adalah tingkat kelayakan uang rupiah di wilayah NKRI yang mampu dipenuhi BI. Pertama, capaian 100% sesuai kebutuhan uang rupiah dan range soil level UPB sebesar 9 atau dalam rentang target 8 plus minus 1 dan UPK 7 atau dalam rentang target 6 plus minus 1.

Indikator infrastruktur pasar keuangan yang aman dan andal diklaim BI sudah mencapai 100% atau mencapai target.

Sementara dalam indikator kontribusi BI dalam mendorong pembiayaan syariah, serta akses keuangan bagi UMKM dan pelaku usaha syariah masih perlu didorong.

Lebih lanjut, BI dalam hal pertumbuhan pembiayaan syariah mencapai 7,55%, di bawah target 8-11%. Kemudian efektivitas peningkatan akses kredit/pembiayaan UMKM konvensional dan syariah mencapai Rp869,3 miliar atau di bawah target Rp1.18 triliun. Namun, soal literasi keuangan inklusif dan hijau serta ekonomi syariah BI sudah melampaui target yang dicanangkan yakni 30 pelaksanaan edukasi dari target 4 kali dan tingkat pemahaman peserta memiliki nilai 5,17 dari target 4.

Lalu, indikator program inklusi ekonomi-keuangan dan hijau telah dicapai oleh BI. Tercermin dari jumlah UMKM dan pelaku usaha syariah yang memperoleh fasilitasi sebanyak 8.866 atau di atas target 8.700. Kemudian efektivitas fasilitasi perluasan pasar UMKM konvensional dan syariah per September 2025 mencapai Rp635,9 miliar dibandingkan target Ro1,005 miliar.

Indikator selanjutnya adalah total volume transaksi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan bilateral mencapai US$16,38 miliar sampai September 2025, di atas target US$11 miliar.

"Kami perluas dengan berbagai negara, dengan transaksi terbesar di Tiongkok, Jepang, Malaysia. Kami juga kembangkan dengan mitra dagang utama," ucap Perry.

Terakhir, Perry mengatakan bahwa BI telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama 22 tahun beruntun.

Foto: Materi paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2025. (Dok. BI) Materi paparan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Tahun 2025. (Dok. BI)

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]