Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Transformasi transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Yang kita bangun adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin diskusi bersama para guru besar dari 10 perguruan tinggi mitra Program Tim Ekspedisi Patriot pada Selasa (30/6).

Menurut dia, kawasan transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi permukiman, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan potensi sumber daya alam, riset, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, dan akses pasar.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Tim tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengolahan, memperkuat sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi mitra, ujar dia.

Kementerian Transmigrasi menargetkan potensi lokal di kawasan transmigrasi tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

"Ada gula, ada semut. Kita bangun dulu ekonominya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan masukan para akademisi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan indikator keberhasilan Tim Ekspedisi Patriot.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kajian atau pemetaan yang dihasilkan, tetapi juga dari tumbuhnya industri lokal, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Sjarief Widjaja menilai keberhasilan industrialisasi kawasan transmigrasi sangat ditentukan oleh kepastian pasar.

"Yang paling penting adalah offtaker. Produk masyarakat harus sejak awal dihubungkan dengan pasar sehingga industrialisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan," kata Sjarief.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Tommy Perdana mengatakan Tim Ekspedisi Patriot perlu berperan sebagai konsolidator yang menghubungkan sistem produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, industrialisasi kawasan hanya dapat berjalan apabila rantai pasok dibangun secara utuh, mulai dari penguatan petani, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga akses ke pasar modern dan ekspor.

"Patriot perlu menjadi konsolidator yang memahami sistem produksi sekaligus sistem pasar sehingga masyarakat mampu bertransformasi dari pola produksi tradisional menuju pertanian dan agroindustri yang berorientasi pasar," ujar Tommy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peran lembaga inkubator sebagai pemberi fasilitas pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting untuk memastikan keberlangsungan usaha dari risiko kegagalan pada tahap awal perintisan berusaha, kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik.

Ia mengatakan dengan adanya proses fase inkubasi yang baik, risiko gagal UMKM rintisan bisa ditekan sebanyak 80 persen sampai 90 persen, seperti yang sudah dilakukan pada beberapa negara seperti Afrika Selatan, New Zealand hingga Jerman.

“Tentu dengan demikian, risiko gagal yang diperkecil ini akan memberikan keyakinan yang lebih, baik itu kepada lembaga pembiayaan, kepada mitra-mitra strategisnya, kepada pasar, untuk bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi kepada UMKM-UMKM kita,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peran inkubasi bukan sekadar pendampingan biasa, melainkan strategi inti pemerintah untuk memastikan keberlanjutan usaha dan keamanan investasi.

Inkubasi, lanjutnya, berfungsi sebagai pelatihan yang memperbaiki model bisnis, manajemen keuangan, dan mentalitas kewirausahaan sebelum UMKM dilepas ke pasar yang kompetitif.

Riza mengatakan hingga saat ini sudah ada 754 lembaga inkubator yang teregistrasi di Kementerian UMKM di seluruh Indonesia, dengan jumlah lebih banyak di pulau Jawa, 17 inkubator diantaranya masuk grade A sementara sisanya masuk grade B dan grade C.

“Ada 754 yang sudah terdaftar dan mudah-mudahan ini akan menjadi kendaraan kita, menjadi another arm yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk memastikan tadi risiko gagal daripada UMKM kita bisa dicegah sejak dini,” ujar dia.

Ia mengatakan tujuan dari inkubasi bukan hanya agar UMKM bisa bertahan hidup, tetapi agar bisa memiliki kualitas untuk melakukan ekspansi, termasuk untuk mendorong perluasan jejaring, memiliki jangkauan pasar lebih luas, yang secara otomatis akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang stabil dan berkualitas di masyarakat.

Dalam rangka untuk penguatan proses inkubasi tersebut, Kementerian UMKM menjalankan dua program yakni, pertama, Prokesra untuk mencetak 10 juta penduduk berusaha dan bekerja dengan perbaikan, penguatan dari sisi pelatihan dan pendampingan.

Kedua adalah Bursa Wirausaha Unggulan yakni sebuah ekosistem pada tahap penghujung inkubasi dengan penyediaan akses pembiayaan, karantina dan akses perluasan pasar.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja.

Serang (ANTARA) - Sebanyak 192 peserta mengikuti Pelatihan Perja (Latker) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, dalam upaya meningkatkan skill dan kompetensi pada sejumlah program pelatihan.

"Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi saat membuka pelatihan di Kantor UPTD Latihan Kerja Disnakertrans Banten, di Tangerang, Rabu.

Menurut Septo, pelatihan kerja tersebut merupakan upaya dan langkah yang dilakukan Disnakertrans Banten sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja.

Kegiatan pembukaan berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja.

"Melalui pelatihan ini dengan masing-masing keahlian yang dimiliki, peserta akan siap menghadapi dunia kerja," kata Septo.

Ia mengatakan, Disnakertrans Banten melalui UPTD Latihan Kerja ingin menyiapkan SDM terampil untuk masuk dunia kerja melalui program pelatihan kerja.

"Mereka akan dilatih kurang lebih selama 25 hari dengan mentor yang profesional dan andal. Untuk itu, kami meminta para peserta agar serius mengikuti pelatihan ini," katanya lagi.

Untuk pelatihan gelombang pertama tahun 2026 ini, pelatihan dimulai 1 Juli dengan sejumlah program pelatihan.

Menurut Septo, dengan SDM yang terampil dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, maka akan memudahkan para pencari kerja terutama yang berusia produktif, untuk bisa diterima di dunia usaha atau industri, bahkan bisa juga berwirausaha.

"Gelombang pertama ini dengan sumber anggaran dari APBD Banten," kata Septo.

Ia mengatakan pada 2026 ini, Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi bagi sekitar 600 orang untuk program pelatihan yang anggarannya melalui APBD Provinsi Banten. Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo pula.

Kepala UPTD Latihan Kerja (Latker) Disnakertrans Banten Mohamad Bayuni menambahkan, ada sejumlah program pelatihan yang dilaksanakan pada tahap pertama 2026, di antaranya pelatihan juru las 1 GMAW, program juru las 1 SMAW, program pelatihan bahasa Jepang, pelatihan kecantikan kulit, pengoperasian menjahit, dan program TIK advance office operator.

"Alhamdulillah pembukaan hari ini berjalan lancar dan diikuti oleh semua peserta pelatihan," kata Bayuni.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengatakan setiap tahunnya kementerian/badan tersebut melayani 8,4 juta pemberkasan.

"Berdasarkan gambaran umum berkas (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan," kata Dalu Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian.

"Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalu Agung menjelaskan pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas.

Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp1,423 triliun. Dari sisi kategori layanan, pelayanan pertanahan masih menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pelayanan penataan ruang menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume layanan maupun nilai penerimaan.

Ia mengatakan sejumlah layanan pertanahan yang menjadi kontributor utama terhadap PNBP, antara lain pendaftaran surat keputusan (SK) perpanjangan dan pembaruan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemecahan bidang tanah, pewarisan, serta roya.

Dalu Agung menilai penyederhanaan proses pada layanan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi PNBP.

"Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP bagi Kementerian ATR/BPN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah melalui penerimaan PPh, BPHTB, serta nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat," katanya.

Ia memaparkan selama periode 2020-2025, akumulasi PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Pada periode yang sama, penerimaan PPh mencapai Rp69,2 triliun, BPHTB sebesar Rp131 triliun, serta nilai HT yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan mencapai Rp5.584 triliun.

Dalu Agung menyebutkan setiap layanan pertanahan akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan PPh dan Rp8,24 triliun BPHTB sehingga manfaat ekonomi yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung kementerian.

"Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru menjadi langkah mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian yang hingga kini belum beroperasi akibat kendala teknis.

"Market sounding ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pelelangan atau bidding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA," kata Arief di Jakarta, Rabu.

Perusahaan air tersebut memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100 persen di Jakarta pada 2029.

"Langkah ini dilakukan dalam rangka pembangunan tambahan empat IPA sebagai upaya mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian," ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target cakupan layanan air perpipaan 100 persen dapat tercapai pada 2029, lebih cepat dari target semula.

"Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya telah meminta agar proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, meskipun target tersebut sangat ketat," katanya.

Arief menambahkan proyek pembangunan empat IPA akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership (PPP) atau kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter.

Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.

"Harapan kami, ketika layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Dengan demikian, laju penurunan muka tanah dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saya itu masih berkeyakinan bahwa wisatawan nusantara itu yang paling lebih banyak belanja untuk UMKM lokal dibanding wisatawan mancanegara.

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Masruroh mengatakan wisatawan nusantara masih menjadi penyumbang ekonomi lokal dibandingkan pengeluaran belanja produk lokal wisatawan mancanegara.

“Saya itu masih berkeyakinan bahwa wisatawan nusantara itu yang paling lebih banyak belanja untuk UMKM lokal dibanding wisatawan mancanegara,” kata Masruroh saat ditemui usai acara Islamic Financial Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Masruroh mengatakan pergerakan wisatawan lokal secara langsung menjadi mesin penggerak ekonomi, membuka jutaan lapangan kerja, dan mendongkrak pendapatan daerah di luar devisa turis asing.

Data dari Kemenpar mencatat wisatawan nusantara (wisnus) menyumbang kontribusi pada pendapatan pariwisata daerah dengan kontribusi pengeluaran mencapai angka Rp1.954 triliun dari total konsumsi pariwisata.

Ia mengatakan pengeluaran langsung untuk transportasi, akomodasi, kuliner, dan suvenir mengalirkan dana yang menyebar dari satu daerah ke daerah langsung ke kantong pelaku usaha di daerah destinasi.

Peningkatan okupansi hotel dan restoran juga berdampak pada naiknya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan.

“Kalau wisatawan mancanegara kelihatan banget karena kita ada KPI itu devisa. Jadi berapa devisa yang masuk, kan dari berapa wisatawan yang masuk dikalikan lama tinggal dan spending selama dia di sini. Tapi di luar itu, wisatawan nusantara meskipun uangnya memang tidak dari luar ke dalam, tapi ada penyebaran dari satu daerah ke daerah lain,” katanya lagi.

Masruroh mengatakan Indonesia saat ini juga tengah meningkatkan kualitas pariwisata berbasis halal sebagai salah satu negara dengan destinasi wisata Muslim di Asia.

Di Indonesia terdapat 19 provinsi dengan populasi Muslim yang di atas 90 persen, yang memberikan keleluasaan bagi pengembangan destinasi, produk, dan layanan pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai pariwisata ramah Muslim.

Masruroh mengatakan Indonesia kini masuk dalam Muslim Destination of the Year menurut Global Muslim Travel Index 2025. Ekosistem wisata syariah Indonesia akan semakin ditingkatkan secara keseluruhan bekerja sama dengan lintas sektor syariah lainnya, seperti penyediaan tempat ibadah dan makanan halal friendly.

Secara umum, sektor pariwisata menyumbang 3,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal I-2025, serta menyerap lebih dari 25,88 juta tenaga kerja di berbagai daerah, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Februari 2025.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga suku bunga pembiayaan PT PNM, hingga KUR Perumahan, merupakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya," kata Maruarar atau Ara di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Ia menyampaikan pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS menjadi 400 ribu dari 45 ribu pada 2025.

Lalu, untuk Program KUR Perumahan pemerintah tidak membebankan jaminan untuk plafon dengan nilai yang di bawah Rp100 juta dengan bunga 0,5 persen per bulan dan 6 persen per tahun.

"PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis, itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara," kata dia.

Selain itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu Menteri Ara datang bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Menteri PKP menyampaikan khusus BSPS indikator kesuksesan program itu adalah menjadikan rumah yang semula tidak layak menjadi layak huni.

Karena program ini memiliki fokus terhadap MBR, pemerintah di bawah pimpinan Prabowo telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan yang terbaik.

"Kalau kendala pasti ada saja tapi kami berjuang untuk rakyat, keuntungan dikembalikan kepada rakyat," kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menambahkan bedah rumah dikuatkan dengan program lainnya.

"Program sertifikasi gratis, harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah, ini khusus untuk MBR," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal ekspor sebanyak 11,6 ton tuna beku tujuan Thailand sebagai upaya memastikan komoditas perikanan asal Maluku memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan kelancaran ekspor sehingga produk perikanan Maluku memiliki daya saing di pasar internasional.

"Setiap komoditas yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan negara tujuan. Kami berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha agar komoditas asal Maluku mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Jayawi Ambon Internasional dengan mengirimkan sebanyak 11.625 kilogram frozen tuna loin ke Thailand yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp1,08 miliar.

Pelepasan ekspor dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Jais Ahmad Ely yang mengapresiasi keberhasilan pelaku usaha menembus pasar Thailand melalui produk perikanan olahan bernilai tambah.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan.

"Ekspor perdana ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional. Kami berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu menembus pasar global," ujar Jais.

Willy menambahkan, BKHIT Maluku akan terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan karantina terhadap komoditas ekspor guna mendukung peningkatan volume perdagangan luar negeri dari Maluku.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pemeriksaan kesehatan komoditas, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan teknis negara tujuan telah dipenuhi sehingga proses ekspor dapat berjalan lancar.

BKHIT Maluku berharap keberhasilan ekspor tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan asal Maluku ke berbagai negara tujuan sekaligus memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu sentra produksi dan ekspor hasil perikanan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) akan memperketat quality control untuk ekspor sarang burung walet agar tidak terjadi penangguhan atau suspend dari negara tujuan.

"Mereka itu harus kita kontrol supaya tidak dipersulit," kata Kepala Barantin Abdul Kadir Karding di Jakarta, Rabu, menanggapi adanya 19 perusahaan eksportir sarang burung walet yang mendapat suspend dari China.

Karding mengatakan, saat ini dari 50 perusahaan eksportir sarang burung walet 19 di antaranya di-suspend oleh Pemerintah China karena produksinya mengandung aluminium di atas ambang wajar.

Untuk itu, Karding akan memperketat quality control di Indonesia sebelum produk sarang walet diekspor ke luar negeri. Sebab kata dia, lebih baik perusahaan ekspor tersebut di-suspend di Indonesia dari pada oleh negara tujuan ekspor.

"Kita perbaiki quality control-nya. Kita perbaiki reliabilitasnya kita dan persyaratan lainnya," ujarnya.

Karding menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat komunikasi melalui Kedutaan Besar di China, agar suspend terhadap 19 perusahaan eksportir sarang burung walet dapat dicabut.

"Langkah yang kami lakukan adalah memperkuat komunikasi dengan kedutaan kita yang ada di China. Intinya saya ingin jangan China yang suspend, lebih baik di-suspend di Indonesia saja. Jadi China sudah terima baiknya," ucapnya.

Barantin kata Karding, ingin menunjukkan bahwa Indonesia memang serius menangani permasalahan-permasalahan dalam negeri.

Pihaknya juga upayakan melihat daftar yang dipermasalahkan oleh China salah satunya yaitu kandungan aluminium di atas 100 PPM (parts per million).

Sebelumnya, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) Boedi Mranata mengatakan bahwa dari 50 perusahaan pengekspor sarang burung walet 19 di antaranya terkena suspend oleh negara tujuan terutama China.

Ia menuturkan bahwa untuk ekspor sarang burung walet ke China per tahun mencapai 400-500 ton dan itu terpenuhi oleh perusahaan yang tidak terkena suspend.

"Banyak perusahaan kita yang disuspend dan ini isu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Karena pemerintah China hingga saat ini tidak mau membuka," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

"Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 22 Mei 2026 perihal pemanfaatan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," kata Roy.

Ia mengatakan Surat Bersama Pagu Indikatif mengatur pembagian anggaran berdasarkan sumber pendanaan, termasuk belanja wajib yang bersifat mengikat untuk mendukung Proyek/Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN) serta pembayaran wajib.

Berdasarkan pagu indikatif tersebut, alokasi Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp26,70 triliun.

Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas berasal dari rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp12,15 triliun, serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,76 triliun.

Ia mengungkapkan rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun dimanfaatkan untuk dukungan PKPN rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar Rp4,24 triliun dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Berikutnya digunakan untuk proyek multiyears contract (MYC) Rp145 miliar; penggantian dana talangan tanah Rp97 miliar; infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) jembatan gantung Rp1,07 triliun; kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Rp521 miliar.

"Serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional sebesar Rp1,07 triliun. Jadi untuk preservasi sementara dialokasikan hanya Rp1,07 triliun," bebernya.

Untuk MYC commited, alokasi dalam pagu indikatif diprioritaskan pada penuntasan pekerjaan fisik MYC tahun terakhir dan pengawasan kegiatan bersumber dana SBSN, sedangkan pekerjaan fisik MYC commited lainnya belum dapat dialokasikan.

"Selanjutnya, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun di mana sebesar 82 persen atau Rp2,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan sisanya untuk belajar barang operasional," kata Roy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026