Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga kini masih terpuruk dan anjlok puluhan persen dari level tertingginya yang pernah diraih pada Januari lalu. Di saat yang sama, investor asing juga terus hengkang dari pasar modal RI dengan membukukan aksi jual bersih (net sell) nyaris mencapai Rp 90 triliun di pasar reguler saja.

Berdasarkan RTI Business, IHSG merosot 3,21% dalam sepekan terakhir dan terjun 34,14% secara year to date (ytd). Tak hanya itu, selama satu semester ini, indeks pun anjlok hingga 33,87%.

Pada perdagangan saham hari ini, Rabu (1/7) investor asing membukukan nilai jual atai net sell sebesar Rp 577,7 miliar. Aksi jual investor asing itu terjadi tatkala IHSG ditutup naik 0,92% atau 51,92 poin ke level 5.695 pada sore ini.

Menurut BRI Danareksa Sekuritas, sejumlah sentimen negatif masih membayangi pergerakan pasar pada awal Juli. Tekanan tersebut mulai dari defisit neraca dagang Indonesia yang terjadi untuk pertama kalinya sejak 2020, hingga penurunan indeks PMI Manufaktur ke level 46,9 yang menandakan kontraksi.

Apalagi sikap wait and see dari MSCI hingga jadwal peninjauan pada November 2026, dan kenaikan inflasi menjadi 3,34% akibat lonjakan harga minyak, semakin memperparah sentimen negatif terhadap pasar RI.

Kendati demikian, BRI Danareksa Sekuritas menilai masih terdapat sejumlah katalis positif yang berpotensi menopang pergerakan IHSG pada awal Juli. Salah satunya adalah faktor musiman (seasonality), di mana secara historis IHSG selalu ditutup menguat pada Juli dalam 10 tahun terakhir.

Selain itu, pasar juga berpotensi mendapat dorongan dari pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimulainya musim rilis laporan keuangan semester I-2026, serta penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah ke bank-bank Himbara.

“Tekanan makro jangka pendek (neraca dagang, PMI, inflasi) masih membebani sentimen, namun histori seasonality Juli plus katalis domestik (SAL, earnings season) berpotensi jadi penyeimbang di sisa bulan ini,” tulis BRI Danareksa dalam analisisnya, Rabu (1/7).

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui pasar saham Indonesia tengah menghadapi tantangan yang perlu segera diperbaiki. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menilai ada fenomena yang tidak biasa di balik pelemahan bursa saham Indonesia yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

"Kalau merah terus-terusan there must be something wrong dan itu yang harus kita jawab," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (30/6).

Tak hanya itu, Hasan mengatakan industri pasar modal Indonesia kini memasuki era baru. OJK bersama regulator pasar modal lainnya akan melakukan pembenahan secara menyeluruh demi memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal domestik.

Menurut Hasan, langkah tersebut seiring berubahnya cara dunia memandang risiko yang juga memengaruhi Indonesia. Sebagai negara yang tengah bertransformasi, Indonesia membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh lebih besar untuk mendukung berbagai agenda strategis nasional.

Ia menilai pasar modal harus dikembalikan pada peran sentralnya sebagai mesin utama pembentukan modal jangka panjang bagi perekonomian.

“Dan menjadi pusat investasi untuk dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Hasan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7).

Tiga pejabat yang dilantik Purbaya yakni Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran.

“Pada hari ini, Rabu, 1 Juli tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ingin resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya saat melantik tiga Dirjen Kemenkeu, Rabu (1/7).

Purbaya melantik Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Herman sebelumnya telah menjadi Pelaksana tugas (Plt) kursinya saat ini sepeninggal Masyita Crystallin yang beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) pada Februari 2026.

Herman dan Purbaya sama-sama meniti karier panjang di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Herman mengabdi sejak 2010 dan pernah menjabat Plt. Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga, sementara Purbaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua Dewan Komisioner sejak 2020.

Ketika Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, ia menarik Herman untuk turut bergabung sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengembangan Sektor Keuangan, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan pada April 2026.

Adapun jabatan Direktur Jenderal Anggaran saat ini diduduki oleh Sudarto, yang sebelumnya mengemban tugas Pelaksana harian (Plh) jabatannya saat ini, sepeninggal Luky Alfirman yang dicopot oleh Purbaya.

Purbaya juga melantik Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

“Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan terbaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Purbaya.

Lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) RI, Indonesia Investment Authority (INA), menyebut republik ini membutuhkan investasi hingga US$ 800 miliar atau sekitar Rp 14.369 triliun (asumsi kurs Rp 17.962 per dolar AS) demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Chief Executive Officer (CEO) INA, Oki Ramadhana mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% membutuhkan investasi yang sangat besar. Menurutnya, kebutuhan investasi tersebut tidak cukup dipenuhi dengan mengandalkan investor domestik.

“Penggerak utamanya tentu investasi global. Kalau hanya mengandalkan dana domestik, itu tidak cukup,” kata Oki dalam Media Briefing Laporan Tahunan INA, Rabu (1/7).

Dia menilai penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) mutlak diperlukan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi asing tidak sekadar menyediakan pendanaan, tetapi juga mendukung proyek-proyek berbasis teknologi, memperkuat kapabilitas industri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Ia juga mengatakan, fondasi ekonomi RI masih kuat untuk menarik investor asing. Hal itu didukung pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata global dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga.

Seiring dengan itu, Oki melihat fundamental ekonomi Indonesia kini bukan lagi menjadi persoalan bagi investor global. Apalagi Global Infrastructure Fund dalam dua tahun terakhir disebutnya telah menelaah sekitar 25 hingga 30 peluang investasi di Indonesia.

“Ini luar biasa sekali, global investors the way they actually look at Indonesia,” katanya.

Dana Kelolaan Investasi INA Tembus Rp 146 Triliun

Di sisi lain, INA membukukan pertumbuhan dana kelolaan atau assetundermanagement (AUM) sebesar Rp 146,2 triliun pada 2025. Angka tersebut tumbuh 1,9 kali dibandingkan dengan tahun pertama operasional INA.

Dalam lima tahun, total investasi yang telah disalurkan INA bersama para mitranya mencapai Rp 74,5 triliun. Secara terperinci, kontribusi investasi yang berasal dari INA sebesar Rp 33,3 triliun, sedangkan mitra investasi menyumbang Rp 41,2 triliun.

Oki mengatakan, investasi tersebut paling banyak dialokasikan ke sektor transportasi dan logistik dengan porsi 44%. Selanjutnya, ada sektor digital dan kecerdasan buatan (AI) yang menyerap 29,6%, disusul energi hijau sebesar 9,8%, kesehatan 9,2%, advanced material 5,5%, dan sektor potensial lainnya sebesar 1,9%.

Sebagai SWF, INA berhasil mempertahankan peringkat internasional dari Fitch Ratings di posisi BBB. Sementara di tingkat nasional, peringkat investasi INA berada pada level AAA.

Apabila menilik kinerjanya, INA membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 7,44 triliun sepanjang 2025. Torehan itu naik 37,30% secara tahunan atau year on year (YoY) dari Rp 5,42 triliun pada periode tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan INA melonjak 43,01% YoY menjadi Rp 8,45 triliun, dari sebelumnya Rp 5,91 triliun pada 2024. Di sisi beban, beban investasi juga meningkat 26,89% YoY menjadi Rp 130,99 miliar dari Rp 103,23 miliar.

Survei Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) menunjukkan lebih banyak bank sentral dunia yang berencana mengurangi kepemilikan dolar Amerika Serikat (AS) mereka daripada meningkatkannya selama dekade berikutnya. Hal ini mencerminkan peningkatan risiko politik yang terkait dengan mata uang AS.

Temuan ini muncul di tengah perang Timur Tengah yang sebagian dimulai oleh Amerika Serikat (AS). Perang yang mengacaukan pasar energi global dan kebijakan tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump menunjukkan agenda kebijakan luar negeri AS yang semakin tidak dapat diprediksi.

OMFIF, sebuah kelompok riset independen yang berkantor pusat di London, melaksanakan survei terhadap 74 bank sentral di seluruh dunia pada periode Maret hingga Mei 2026. Ini adalah pertama kalinya survei tersebut menemukan keinginan bank sentral untuk mengurangi alokasi dolar AS melebihi niat untuk meningkatkannya sejak survei tersebut dimulai pada tahun 2023.

Temuan ini merupakan indikasi terbaru dari pergeseran global menjauh dari dolar (dedolarisasi) yang mencakup pengurangan penggunaan dolar AS dalam perdagangan global dan transaksi keuangan. Dedolarisasi akan mengurangi permintaan terhadap mata uang tersebut dan nilainya. Menurut JPMorgan, pangsa dolar AS dalam cadangan devisa bank sentral turun ke level terendah dalam dua dekade terakhir.

“Tahun ini, geopolitik telah melampaui lingkungan politik AS dalam menghambat investasi pada dolar, yang mencerminkan peran AS dalam meningkatkan risiko geopolitik,” kata OMFIF dalam laporan yang dirilis Selasa (30/6), seperti dikutip CNN.

Namun, laporan tersebut mencatat dolar masih mendominasi portofolio bank sentral dan diperkirakan akan tetap demikian untuk masa mendatang. "Dolar tetap berada di sekitar 58% dari alokasi bank sentral selama lima tahun terakhir," kata Kepala Peneliti OMFIF Andrea Correa, kepada CNN.

Meskipun demikian, dedolarisasi yang “bertahap” membuat bank sentral beralih ke euro dan renminbi. Hampir semua bank sentral yang disurvei berpendapat renminbi memberikan diversifikasi.

Adapun dua pertiga responden mengatakan euro menjadi lebih menarik untuk digunakan dalam perdagangan global, naik dari 43% tahun lalu. Sebanyak 29% responden menunjukkan keinginan untuk meningkatkan kepemilikan euro dalam jangka panjang, naik dari 22% tahun lalu.

"Utang internasional dalam denominasi euro mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025 dan euro menjadi mata uang utama dalam obligasi hijau," kata Karsten Stroborn, Direktur Jenderal Pasar di bank sentral Jerman, dalam laporan tersebut.

Permintaan akan mata uang alternatif, termasuk dolar Singapura, won Korea Selatan, dan rand Afrika Selatan, juga meningkat.

Permintaan Investasi Emas Meningkat

Sementara itu, meningkatnya risiko geopolitik mendorong peningkatan permintaan emas. Sebagian besar bank sentral menyatakan berencana untuk meningkatkan investasi dalam emas, meskipun harganya telah melonjak lebih dari 20% dibandingkan tahun lalu.

Pergeseran ini didorong oleh perlindungan terhadap risiko geopolitik dan meningkatnya keraguan tentang stabilitas sistem moneter internasional.

Menurut Strobon, emas telah menjadi pusat strategi untuk mengelola aset negara. Sekitar 51% bank sentral menyebutkan emas menjadi lindung nilai (hedging) terhadap risiko geopolitik, naik 11% dibandingkan dengan hasil survei tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 5,83% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, jumlah kunjungan wisman pada Januari-Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan asal negara, mayoritas kunjungan wisman pada Mei 2026 berasal dari Malaysia sebanyak 298,21 ribu kunjungan atau 21,58% dari total kunjungan.

Kemudian disusul Australia sebanyak 155,03 ribu kunjungan atau 11,22%, serta Singapura sebanyak 136,74 ribu kunjungan atau 9,89%.

Selain mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, BPS juga melaporkan pergerakan wisatawan nusantara. Pada Mei 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 106,16 juta perjalanan atau meningkat 8,69% dibandingkan Mei 2025.

Perjalanan wisatawan domestik selama Januari-Mei 2026 tercatat sebanyak 523,22 juta perjalanan atau naik 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi transportasi penumpang, angkutan kereta api mencatat jumlah keberangkatan tertinggi pada Mei 2026, yakni mencapai 46,96 juta penumpang atau meningkat 4,17% secara tahunan.

Kenaikan juga terjadi pada angkutan laut domestik yang mengangkut 2,66 juta penumpang atau naik 6,45%, serta angkutan penyeberangan sebanyak 4,51 juta penumpang atau meningkat 16,66%.

Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan udara domestik turun 9,22% menjadi 4,11 juta penumpang. Sementara itu, jumlah penumpang angkutan udara internasional tercatat 1,65 juta penumpang atau turun 6,41% dibandingkan Mei 2025.

BPS juga mencatat volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik meningkat 2,76% secara tahunan menjadi 42,69 juta ton pada Mei 2026.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup naik 0,92% atau 51,92 poin ke 5.695 pada penutupan perdagangan Rabu (1/7). Saham-saham industri dasar ikut melonjak pada perdagangan hari ini.

Harga saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) terangkat 10,39% ke Rp 510, dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melesat 7,39% ke Rp 1.380. Sementara harga saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) melonjak 5,10% ke level 4.330, dan PT Trimega Bangun Persada Tbk (NCKL) naik 5,13% ke Rp 820.

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), volume transaksi perdagangan sepanjang hari ini mencapai 18,45 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1,56 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 10.033 triliun dengan total nilai transaksi sebesar Rp 10,53 triliun.

Tujuh dari sebelas sektor yang ada di BEI ditutup parkir di zona hijau. Sementara mayoritas saham bank jumbo masih tertahan di zona merah hari ini. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 2,20% ke Rp 2.670, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) merosot 1,04% ke Rp 3.810.

Adapun harga saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) terkoreksi 1,90% ke Rp 3.100. Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) bangkit dengan kenaikan 0,90% ke Rp 5.600.

Berdasarkan banyaknya nilai perdagangan, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) paling banyak diburu senilai Rp 828 miliar. Disusul oleh BBRI yang diperdagangkan sebesar Rp 815,37 miliar dan BBCA sebesar Rp 702 miliar.

Daftar top gainers hari ini:

- PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) naik 20,13% ke level 5.550.

- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 16,98% ke level 620.

- PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) naik 10,28% ke level 3.970.

Daftar top losers hari ini:

- PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun 6,76% ke level 3.170.

- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) turun 6,48% ke level 505.

- PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) turun 5,41% ke level 1.835.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memilih tidak berspekulasi mengenai dampak penerapan kebijakan pemungutan pajak e-commerce yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Pemerintah saat ini memprioritaskan proses transisi di ekosistem marketplace sehingga pembahasan mengenai dampak kebijakan perpajakan maupun potensi perubahan tarif layanan platform belum menjadi fokus utama.

"Tanya dong ke Ditjen Pajak. Jadi, sekarang marketplace lagi proses transisi dulu sebelum 1 Agustus,” kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Selasa (1/7).

Meski enggan mengomentari aspek perpajakan, Maman memastikan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai kenaikan tarif layanan atau biaya admin yang dibebankan platform e-commercekepada para penjual.

"Sampai hari ini kita belum ada pembicaraan mengenai kenaikan tarif (biaya layanan). E-commerce bersama Kementerian UMKM sepakat untuk meng-hold terlebih dahulu sambil kita integrasikan sistem ini," ujarnya.

Pemerintah bersama sejumlah platforme-commerce besar, seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee, Lazada, dan Blibli telah menyepakati langkah untuk memperkuat perlindungan serta meningkatkan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Salah satu langkah yang sedang dipercepat ialah integrasi sistem antara platform e-commerce dengan program SAPA UMKM milik Kementerian UMKM. Integrasi tersebut diharapkan memudahkan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan secara daring.

Menurut Maman, kebijakan pemerintah terhadap sektor e-commerce tetap berpedoman pada prinsip keadilan ekonomi agar seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

“Salah satu bentuk konkretnya adalah perlindungan serta peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil
yang ada di ekosistem e-commerce,” katanya.

Mekanisme Pemungutan Pajak Pedagang Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang online melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.

Empat marketplace yang telah resmi ditunjuk pemerintah pada 1 Juli 2026 yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Keempat platfom tersebut diberikan masa transisi satu bulan sebelum efektif menjalankan aturan tersebut pada Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang online. Menurutnya, yang berubah hanyalah mekanisme pelunasan pajak, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace.

“Pengaturan perubahan mekanisme pelunasan pajak, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh para pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh pihak marketplace yang ditunjuk,” kata Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan, terdapat enam tahapan dalam mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. Tahap pertama, dimulai saat konsumen melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa melalui marketplace. Setelah transaksi terjadi, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di platform tersebut.

Selanjutnya, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice elektronik yang memuat besaran PPh Pasal 22 yang dipungut. Dokumen tersebut sekaligus dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak sehingga pedagang tidak perlu lagi mengurus dokumen tambahan.

“Dokumen tagihan atau invoice elektronik yang diterbitkan oleh marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Jadi tidak perlu ada double effort,” kata Bimo.

Tahap berikutnya, marketplace menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara. Setelah penyetoran dilakukan, marketplace wajib melaporkan seluruh pemungutan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi secara elektronik.

Bimo menyatakan mekanisme baru tersebut dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Dengan mekanisme ini, kami berharap marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace,” katanya.

Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri melalui marketplace, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Bimo mencontohkan, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp 2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp 10.000. Pungutan tersebut bukan merupakan pajak tambahan karena dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi wajib pajak yang menggunakan skema umum maupun sebagai bagian dari pelunasan PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, bukti pemungutan akan tersedia secara otomatis atau pre-populated pada akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Adapula sejumlah pengecualian yang tidak akan dikenakan pajak ini, yaitu pedagang orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun, pengecualian juga berlaku untuk jasa pengiriman oleh mitra aplikasi, penjualan pulsa dan kartu perdana, transaksi emas tertentu, serta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan salah satu alasan pemerintah memberlakukan pungutan PPh Pasal 22 lewat empat marketplace yang efektif berlaku 1 Agustus 2026 karena menilai kondisi ekonomi dalam negeri membaik.

Bimo mengatakan, hal itu tergambar dari konerja penerimaan perpajakan nasional yang mencatat pertumbuhan hampir 23% selama periode Januari hingga Juni 2026.

Atas dasar itu, maka pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pungutan PPh Pasal 22.

Bimo mengatakan, tren pertumbuhan penerimaan tersebut terjadi di seluruh jenis pajak. Menurutnya, peningkatan itu menandakan perbaikan fundamental perekonomian.

“Di semua jenis pajak kami mencatat ada pertambahan kinerja, penaikan kinerja yang signifikan dibanding tahun lalu,” kata Bimo dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan pemerintah tidak akan menarik pajak baru jika pertumbuhan ekonomi Indonesia belum tembus 6%.

“Saya bilang akan kita jalankan kalau ekonomi sudah recover. Mungkin kita sudah akan recover. Tapi belum recover fully. Let's say ekonomi tumbuh 6 persen atau lebih, baru saya pertimbangkan,” kata Purbaya di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/10).

Namun ternyata pajak marketplace ini diterapkan saat target tersebut belum tercapai.

“Dari sisi fiskal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik. Jadi tentu ini menjadi pertimbangan dari pimpinan, dari Pak Menteri Keuangan,” kata Bimo.

Adapun, DJP Kementerian Keuangan mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang online melalui marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.

Empat marketplace yang telah resmi ditunjuk pemerintah pada 1 Juli 2026 yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Keempat platfom tersebut memiliki waktu satu bulan untuk masa transisi sebelum efektif menjalankan aturan tersebut pada Agustus 2026.

Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Bimo menegaskan kebijakan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang online. Menurutnya, yang berubah hanyalah mekanisme pelunasan pajak, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace.

“Pengaturan perubahan mekanisme pelunasan pajak, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh para pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh pihak marketplace yang ditunjuk,” kata dia.

Bimo menjelaskan, terdapat enam tahapan dalam mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace.

Tahap pertama, dimulai saat konsumen melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa melalui marketplace. Setelah transaksi terjadi, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan di platform tersebut.

Selanjutnya, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice elektronik yang memuat besaran PPh Pasal 22 yang dipungut. Dokumen tersebut sekaligus dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak sehingga pedagang tidak perlu lagi mengurus dokumen tambahan.

“Dokumen tagihan atau invoice elektronik yang diterbitkan oleh marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Jadi tidak perlu ada double effort,” kata Bimo.

Tahap berikutnya, marketplace menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara. Setelah penyetoran dilakukan, marketplace wajib melaporkan seluruh pemungutan tersebut melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi secara elektronik.

Bimo menyebut, mekanisme baru tersebut dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Dengan mekanisme ini, kami berharap marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace,” katanya.

Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, tarif PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri melalui marketplace, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Bimo mencontohkan, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp 2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp 10.000. Ia menerangkan, pungutan tersebut bukan merupakan pajak tambahan karena dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi wajib pajak yang menggunakan skema umum maupun sebagai bagian dari pelunasan PPh final bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, bukti pemungutan akan tersedia secara otomatis atau pre-populated pada akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Adapula sejumlah pengecualian yang tidak akan dikenakan pajak ini, yaitu pedagang orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun, pengecualian juga berlaku untuk jasa pengiriman oleh mitra aplikasi, penjualan pulsa dan kartu perdana, transaksi emas tertentu, serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Posisi investasi lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF), Indonesia Investment Authority (INA), di saham bank Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan floating loss hingga triliunan rupiah.

Berdasarkan laporan keuangan INA dari 2024–2025, SWF nasional itu mencatat kerugian yang belum direalisasi atas penurunan nilai saham BMRI dan BBRI mencapai Rp 18,46 triliun. Alhasil nilai investasi INA di dua saham pelat merah itu menjadi Rp 64,99 triliun per akhir 2025. Angka itu menyusut 15,2% YoY dari sebelumnya Rp 76,64 triliun pada awal 2024.

Apabila menilik perdagangan saham sore ini, Rabu (1/7) saham BMRI ditutup turun 1,04% ke Rp 3.810. Lalu saham BBRI juga terkoreksi 2,20% ke Rp 2.670 per lembar saham.

Chief Financial Officer INA, Eddy Porwanto mengatakan, hingga kini INA belum berencana menambah investasi pada saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, INA saat ini lebih memprioritaskan penempatan modal pada aset privat (private assets) yang memiliki karakter investasi jangka panjang.

Ia menjelaskan, sejarah kepemilikan dua bank pelat merah itu merupakan modal awal yang diterima INA saat SWF itu dibentuk. Eddy pun memastikan hingga kini kedua saham bank Himbara itu masih tetap digenggam dan menjadi bagian dari portofolio investasi INA.

“Jadi tentunya memang volatilitas pasar modal saat ini lagi tinggi,” kata Eddy dalam Media Briefing Laporan Tahunan INA di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia menuturkan, INA masih akan tetap mempertahankan kepemilikan saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, Bank Mandiri dan BRI secara konsisten memberikan return yang baik, terutama dari dividen. “Kita lihat volatilitas untuk sementara waktu saja, kami percaya jangka panjang BMRI dan BBRI sangat bagus,” ujarnya.

Sebelumnya INA telah mengambil alih sebagian kecil saham dua bank pelat merah senilai total Rp 44,99 triliun dari kepemilikan pemerintah. Kedua bank yang dimaksud yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi Pasal 3 tentang permodalan INA dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Secara terperinci, INA mengantongi 3,73 miliar saham Seri B Bank Mandiri dengan harga Rp 6.073 per saham. Alhasil, INA memiliki 8% saham BMRI dengan menggelontorkan dana Rp 22,67 triliun.

Sementara itu, BRI mengalihkan 5,49 miliar saham seharga Rp 4.061 per saham. Dengan demikian, INA memiliki saham BRI sebanyak 3,63% dengan menggelontorkan dana Rp 22,32 triliun.

Harga saham kedua bank BUMN tersebut ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 515-2021 yang diterbitkan pada 23 Desember 2021. Adapun, kedua transaksi tersebut dilakukan pada hari yang sama saat regulasi itu terbit.

PP 74/2020 mengatur dua sumber dana untuk memenuhi modal INA, yakni penyertaan modal negara (PMN) dan sumber lainnya. Penyertaan modal negara yang dimaksud dapat berupa dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau saham milik negara pada BUMN.

Posisi investasi lembaga pengelola kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF), Indonesia Investment Authority (INA), di saham bank Himbara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan floating loss dengan total Rp 24,30 triliun.

Di saham BMRI, INA memiliki sebanyak 7,46 miliar saham dengan harga masuk sekitar Rp 6.073 per saham. Sementara harga BMRI saat ini berada di kisaran Rp 3.820 per unit. Alhasil, nilai investasi tersebut mengalami floating loss sekitar Rp 16,82 triliun.

Adapun di saham BBRI, INA menggenggam sekitar 5,49 miliar saham di harga masuk Rp 4.061 per saham. Dengan harga BBRI saat ini yang sudah merosot ke level Rp 2.700, floating loss INA di saham pelat merah itu mencapai Rp 7,48 triliun.

Catatan: Harga saham BBRI dan BMRI, Rabu (1/7) pukul 14:34 WIB.

Chief Financial Officer INA, Eddy Porwanto mengatakan, hingga kini INA belum berencana menambah investasi pada saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, INA saat ini lebih memprioritaskan penempatan modal pada aset privat (private assets) yang memiliki karakter investasi jangka panjang.

Ia menjelaskan, sejarah kepemilikan dua bank pelat merah itu merupakan modal awal yang diterima INA saat SWF itu dibentuk. Eddy pun memastikan hingga kini kedua saham bank Himbara itu masih tetap digenggam dan menjadi bagian dari portofolio investasi INA.

“Jadi tentunya memang volatilitas pasar modal saat ini lagi tinggi,” kata Eddy dalam Media Briefing Laporan Tahunan INA di Jakarta, Rabu (1/7).

Dia menuturkan, INA masih akan tetap mempertahankan kepemilikan saham BMRI dan BBRI. Menurutnya, Bank Mandiri dan BRI secara konsisten memberikan return yang baik, terutama dari dividen. “Kita lihat volatilitas untuk sementara waktu saja, kami percaya jangka panjang BMRI dan BBRI sangat bagus,” ujarnya.

Sebelumnya INA telah mengambil alih sebagian kecil saham dua bank pelat merah senilai total Rp 44,99 triliun dari kepemilikan pemerintah. Kedua bank yang dimaksud yakni, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi Pasal 3 tentang permodalan INA dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Secara terperinci, INA mengantongi 3,73 miliar saham Seri B Bank Mandiri dengan harga Rp 6.073 per saham. Alhasil, INA memiliki 8% saham BMRI dengan menggelontorkan dana Rp 22,67 triliun.

Sementara itu, BRI mengalihkan 5,49 miliar saham seharga Rp 4.061 per saham. Dengan demikian, INA memiliki saham BRI sebanyak 3,63% dengan menggelontorkan dana Rp 22,32 triliun.

Harga saham kedua bank BUMN tersebut ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 515-2021 yang diterbitkan pada 23 Desember 2021. Adapun, kedua transaksi tersebut dilakukan pada hari yang sama saat regulasi itu terbit.

PP 74/2020 mengatur dua sumber dana untuk memenuhi modal INA, yakni penyertaan modal negara (PMN) dan sumber lainnya. Penyertaan modal negara yang dimaksud dapat berupa dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau saham milik negara pada BUMN.