Pemerintah Indonesia ingin membentuk lembaga independen guna mendukung agenda nasional di bidang pengendalian perubahan iklim. Ini mencontoh Komite Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Committee/UK CCC).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa keberadaan lembaga independen penting untuk menjaga agar target iklim nasional disusun secara objektif di tengah berbagai kepentingan sektoral.

"Keberadaan badan independen memungkinkan pemisahan fungsi antara pemberian rekomendasi teknis berbasis data dan pengambilan keputusan kebijakan secara tegas," kata dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/7).

Rencananya, pembentukan lembaga independen itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Tujuannya, agar memiliki kedudukan yang kuat.

"Lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat undang-undang akan memiliki kedudukan yang lebih kokoh untuk memastikan setiap langkah mitigasi dan adaptasi tetap selaras dengan data sains terkini," ujarnya.

Rencana pembentukan lembaga independen tersebut mencuat setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu dengan UK CCC di sela-sela Pekan Aksi Iklim London pada akhir Juni lalu. Pertemuan itu dalam rangka penyempurnaan draf RUU Perubahan Iklim.

UK CCC merupakan badan penasihat independen yang dibentuk melalui Climate Change Act 2008. Lembaga yang beranggotakan ilmuwan dan para pakar tersebut memiliki dua tugas utama, yakni memberikan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah serta memantau pencapaian target perubahan iklim Inggris.

Jumhur mengatakan RUU Perubahan Iklim nantinya diharapkan menjadi payung hukum berbagai kebijakan strategis, mulai dari pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), pengaturan pendanaan iklim, hingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mempelajari sejumlah aspek yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Inggris mengawal kebijakan iklim, yakni penetapan target yang jelas, penyusunan jalur pencapaian, integrasi berbagai instrumen kebijakan, serta keberadaan lembaga penasihat independen.

Menurut Jumhur, pengalaman Inggris menunjukkan bahwa transparansi dan independensi dalam menyusun rekomendasi berbasis sains menjadi fondasi penting bagi kebijakan iklim yang kredibel. Model tersebut juga didukung mekanisme akuntabilitas yang ketat, mulai dari penyusunan anggaran karbon lima tahunan, laporan kemajuan secara berkala, hingga penilaian risiko perubahan iklim.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Gelombang panas tak hanya membakar daratan Eropa, tapi menghangatkan laut di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu perairan Mediterania terus meningkat, menciptakan kondisi yang ideal bagi berkembangnya bakteri berbahaya, termasuk Vibrio vulnificus yang dijuluki bakteri "pemakan daging".

Analis Proyek, Aksi Iklim, dan Ketahanan Energi Uni Eropa untuk Mediterania Hatim Aznague mengatakan, Laut Mediterania merupakan salah satu wilayah laut yang paling cepat menghangat di dunia. Laju pemanasannya sekitar 20 persen lebih cepat dibandingkan rata-rata global.

"Laut Mediterania menunjukkan kepada kita seperti apa dunia yang lebih panas," kata Hatim, dikutip dari Euronews, Rabu (1/7).

Menurut para ilmuwan, kenaikan suhu laut mengubah ekosistem pesisir dan menciptakan lingkungan yang semakin ideal bagi bakteri patogen.

"Air yang lebih hangat, terutama di kawasan yang kurang asin seperti muara sungai dan laguna, menjadi lebih kondusif bagi bakteri patogen," ujar Hatim.

Suhu dan tingkat salinitas atau kadar garam merupakan dua faktor utama yang menentukan pertumbuhan bakteri Vibrio. Mikroorganisme ini umumnya hidup di perairan pantai yang hangat dan payau.

Sebagian besar spesiesVibrio memang tidak berbahaya. Namun, Vibrio vulnificus dapat menyebabkan infeksi serius, meski kasusnya tergolong jarang. Bakteri ini biasanya masuk ke tubuh melalui luka terbuka yang terpapar air laut atau lewat konsumsi makanan laut yang terkontaminasi, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Dalam kasus yang berat, infeksi dapat berkembang menjadi necrotizing fasciitis, yakni kerusakan jaringan lunak yang menyebar sangat cepat. Kondisi inilah yang membuat Vibrio vulnificus dijuluki sebagai bakteri "pemakan daging". Bakteri juga dapat memasuki aliran darah dan memicu sepsis, respons tubuh yang ekstrem terhadap infeksi, yang dalam beberapa kasus berujung pada amputasi atau kematian.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa (ECDC) memperingatkan bahwa risiko infeksi Vibrio meningkat selama musim panas, terutama ketika gelombang panas membuat suhu perairan pantai menjadi lebih hangat.

Selama ini, kadar garam Laut Mediterania yang relatif tinggi menjadi penghambat alami penyebaran Vibrio vulnificus. Namun, meningkatnya suhu laut dan berubahnya pola salinitas mulai mengikis perlindungan alami tersebut sehingga risiko kemunculan bakteri di kawasan pesisir ikut meningkat.

Bagi Hatim, kemunculan Vibrio bukan sekadar persoalan kesehatan. Bakteri ini menjadi penanda bahwa ekosistem laut sedang mengalami tekanan akibat perubahan iklim dan pencemaran. "Inti ceritanya adalah lautan yang tidak seimbang akibat panas dan polusi," ujarnya.

Pariwisata Mediterania Terancam

Perkembangbiakan bakteri Vibrio vulnificus bisa memukul ekonomi pesisir. Saat musim panas, jutaan wisatawan memadati pantai-pantai Mediterania. Namun, meningkatnya risiko pencemaran dan infeksi bakteri dapat memaksa otoritas menutup sementara sejumlah kawasan pantai demi melindungi kesehatan publik.

"Penutupan pantai adalah dampak iklim yang membawa biaya," kata Hatim. Menurutnya, memulihkan citra destinasi wisata setelah terjadi penutupan dapat memerlukan waktu bertahun-tahun.

Kawasan Mediterania sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ramai di dunia. Pada 2024, wilayah ini mencatat sekitar 747 juta kedatangan wisatawan internasional.

Musim panas di Swiss bahkan belum mencapai puncaknya. Namun, tabungan salju dan es yang menumpuk di gletser selama musim dingin diperkirakan sudah habis mencair pekan ini.

Padahal, dalam kondisi normal, lapisan salju tersebut baru akan lenyap pada pertengahan Agustus. Artinya, gletser-gletser Swiss kehilangan "cadangan" musim dinginnya hampir dua bulan lebih cepat akibat gelombang panas ekstrem yang menyelimuti Eropa.

Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS) menyebut kondisi ini sebagai glacier loss day, yaitu hari ketika seluruh salju yang terkumpul selama musim dingin telah habis mencair. Setelah titik itu terlewati, pencairan tidak lagi mengurangi salju musiman, melainkan langsung mengikis massa es gletser yang terbentuk selama ratusan hingga ribuan tahun.

Sejak pemantauan dimulai lebih dari dua dekade lalu, glacier loss day hanya sekali tercatat datang lebih awal, yakni pada 26 Juni 2022. Tahun ini, momen tersebut kembali terjadi lebih cepat dari biasanya.

Artinya, hingga sekitar Oktober mendatang, di setiap hari dengan suhu di atas titik beku, gletser akan terus tergerus.

Pimpinan GLAMOS Matthias Huss mengatakan, kondisi gletser di Swiss kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Penyusutannya berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan diperparah oleh gelombang panas yang sedang melanda Eropa.

"Kita masih sekitar tiga bulan lebih awal dibandingkan ketika gletser berada dalam kondisi sehat," kata Matthias, dikutip dari Euronews, Rabu (1/7).

Menurut Matthias, gletser di Pegunungan Alpen Swiss memang telah mengalami penyusutan sejak sekitar 170 tahun lalu. Namun, laju pencairannya relatif lambat selama sebagian besar periode tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pencairan berlangsung jauh lebih cepat akibat kenaikan suhu di Eropa yang disertai semakin sedikitnya salju yang turun pada musim dingin.

"Kita melihat tingkat ablasi, pencairan es, dan pencairan salju yang sangat tinggi di seluruh Pegunungan Alpen," ujarnya.

Musim dingin tahun ini hanya menghasilkan sekitar 75 persen dari rata-rata akumulasi salju pada periode 2010-2020. Lapisan salju yang lebih tipis itu kemudian cepat menghilang diterpa gelombang panas, sehingga permukaan es gletser di bawahnya mulai terbuka.

Perubahan ini akan membuat siklus pencairan gletser semakin cepat. Selama masih tertutup salju putih, permukaan gletser mampu memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke atmosfer. Namun, setelah lapisan itu lenyap, es gletser yang berwarna lebih gelap akan menyerap lebih banyak panas sehingga proses pencairan berlangsung semakin cepat.

"Jika pemanasan global terus berlanjut seperti dalam beberapa dekade terakhir, pada 2100 kita mungkin hanya akan memiliki sedikit sisa es," ujar Matthias.

Gelombang panas yang melanda Eropa dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong suhu di sejumlah wilayah menembus 40 derajat Celsius. Selain pencairan es di pegunungan Alpen, situasi ini telah meningkatkan risiko kebakaran hutan, gangguan kesehatan, dan tekanan terhadap pasokan listrik.

Para ilmuwan menilai gelombang panas seekstrem ini hampir mustahil terjadi beberapa dekade lalu tanpa pengaruh perubahan iklim. Seiring suhu Bumi yang terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca, kejadian cuaca ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih sering, lebih lama, dan lebih intens di berbagai belahan dunia.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli. Sebab, penerapan B50 berpotensi membuat biaya energi justru membengkak, memicu perebutan bahan baku minyak sawit, hingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pemerintah perlu meninjau dampak penerapan B50 secara lebih menyeluruh, bukan hanya pengurangan impor solar. "Tapi juga dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata Fabby, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (30/6).

Dia mengatakan, dasar ekonomi kebijakan B50 perlu dievaluasi karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Kebijakan ini awalnya disiapkan sebagai respons terhadap masalah pasokan dan lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz.

Namun sekarang, risiko gangguan pasokan minyak dinilai sudah turun, begitu juga dengan harganya. Indonesia juga mulai meningkatkan produksi solar di dalam negeri, termasuk dengan menambah kapasitas Kilang Balikpapan.

Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada di level tinggi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50, terutama apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin melebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban subsidi maupun kompensasi yang dibutuhkan, sekaligus menyiapkan strategi mitigasi sebelum program B50 diperluas.

Lembaga tersebut juga mengingatkan peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel berpotensi mengganggu pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, memicu inflasi, hingga memengaruhi kesejahteraan petani kecil.

"Peningkatan permintaan bahan baku juga perlu diantisipasi agar tidak mendorong tekanan baru terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola," ujar Fabby.

IESR: Elektrifikasi Lebih Efektif dari B50

IESR menilai kebijakan pencampuran biodiesel seperti B50 masih dapat diterima sebagai strategi transisi jangka pendek untuk menekan impor solar. Namun, menurut Fabby, kebijakan tersebut tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi dalam jangka panjang.

"Dibandingkan penerapan B50, elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi," kata Fabby.

Berdasarkan pemodelan IESR, elektrifikasi transportasi mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, menekan emisi, serta memperkuat ketahanan energi nasional, terutama apabila diiringi peningkatan pasokan listrik dari energi terbarukan.

Adopsi kendaraan listrik berbasis baterai disebut berpotensi memangkas emisi hingga 46 juta ton CO2 pada 2060. Angka pemangkasan emisi bisa mencapai 210 juta ton CO2 bila dibarengi dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Estimasi ini dengan skenario 66 juta mobil listrik dan 143 juta sepeda motor listrik pada 2060.

Sedangkan peningkatan penggunaan transportasi umum dari sekitar 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diperkirakan dapat memangkas emisi hingga 101 juta ton CO2 pada tahun yang sama.

Di sisi lain, penerapan biodiesel hingga B60 juga diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton CO2 pada 2060. Namun, Fabby menegaskan angka tersebut belum memasukkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan sehingga manfaat penurunan emisinya diperkirakan tidak sebesar yang terlihat.

Karena itu, dia mengingatkan agar kebijakan B50 tidak mengalihkan fokus pemerintah dari agenda dekarbonisasi transportasi yang lebih mendasar: percepatan adopsi kendaraan listrik, pengembangan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta penyediaan infrastruktur pengisian daya yang lebih merata.

"Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih kuat," kata dia.

Pemerintah Tetap Jalankan B50

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli meski harga minyak dunia telah menurun. Menurut dia, Indonesia perlu memaksimalkan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, khususnya solar.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara. Ini kita sedang mode bertahan (survival mode), supaya tidak bergantung pada pasokan global untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya solar," kata Bahlil pada April lalu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah akan menerapkan masa transisi selama tiga bulan sejak B50 mulai diberlakukan.

Masa transisi berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 untuk menghabiskan stok B40 yang masih beredar. Mulai 1 Oktober 2026, seluruh titik distribusi dan badan usaha diwajibkan menyalurkan BBM jenis B50.

Di era suhu panas yang semakin ekstrem, terdapat sederet cara untuk mendinginkan rumah selain dengan pendingin ruangan (Air Conditioning/AC). Salah satunya, mengecat atap dengan warna putih.

Lapisan putih mampu memantulkan energi matahari sehingga panas tidak seluruhnya terserap ke dalam bangunan. Efeknya, suhu di dalam rumah bisa lebih rendah.

Sebuah studi dari Indian Institute of Public Health pada 2020 menunjukkan rumah yang dilapisi cat pemantul sinar matahari memiliki suhu sekitar satu derajat Celsius lebih rendah dibandingkan rumah tanpa lapisan tersebut.

Selain cat putih, teknologi pelapisan atap yang lebih canggih tengah dikembangkan. Salah satu inovasi terbaru datang dari peneliti University of Sydney, Chiara Neto dan Ming Chiu. Mereka mengembangkan pelapis atap bernama Dewpoint, yang memanfaatkan teknologi nanomaterial untuk memantulkan hampir seluruh energi matahari.

Berbeda dengan cat putih konvensional yang masih menyerap sebagian radiasi matahari, pelapis Dewpoint bekerja melalui mekanisme passive radiative cooling atau pendinginan radiasi pasif. Teknologi ini memungkinkan permukaan atap tetap lebih dingin daripada udara di sekitarnya tanpa bantuan listrik.

Ahli nanoteknologi RMIT University, Baohua Jia, mengatakan teknologi ini dapat membantu mengurangi efek urban heat island atau pulau panas perkotaan, yakni kondisi ketika kawasan yang dipenuhi beton, aspal, dan bangunan menyerap panas matahari sehingga suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya.

"Teknologi ini dapat mengurangi suhu lingkungan perkotaan secara signifikan, sekaligus mengurangi tekanan akibat panas dan ketergantungan terhadap pendingin ruangan," ujar Jia, dikutip dari CNN, Selasa (30/6).

Dalam uji lapangan selama enam bulan pada 2025, pelapis Dewpoint mampu memantulkan hingga 96 persen radiasi matahari. Hasilnya, permukaan atap tetap sekitar enam derajat Celsius lebih dingin dibandingkan suhu udara di sekitarnya.

Sementara itu, pengujian sebelumnya pada akhir 2023, menunjukkan atap yang dilapisi Dewpoint memiliki suhu sekitar 30 derajat Celsius, jauh lebih rendah dibandingkan atap berwarna gelap. Perbedaan tersebut diperkirakan dapat memangkas kebutuhan energi untuk pendinginan rumah hingga 34 persen.

Menangkal Panas Sekaligus Memanen Air dari Udara

Tak hanya membuat bangunan lebih sejuk, pelapis ini juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki cat pada umumnya: memanen air dari udara.

CEO perusahaan rintisan Dewpoint, Perzaan Mehta, menjelaskan, ketika permukaan atap dijaga lebih dingin daripada udara di sekitarnya, uap air akan mengembun menjadi tetesan air, serupa embun yang terbentuk di bagian luar gelas berisi minuman dingin.

Air tersebut kemudian dapat dialirkan ke sistem penampungan air hujan untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi atau disaring menjadi air konsumsi.

Meski masih dalam tahap pengembangan, uji coba awal menunjukkan sistem ini mampu menghasilkan sekitar 74 liter air per hari dari atap seluas 200 meter persegi.

"Jumlah itu kira-kira setara dengan air yang digunakan untuk mandi selama lima menit di wilayah yang memiliki pasokan air melimpah," kata Mehta.

Teknologi ini memang belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air rumah tangga. Namun, di tengah ancaman gelombang panas dan kekeringan yang semakin sering terjadi, sistem tersebut berpotensi menjadi sumber air tambahan sekaligus mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan bangunan.

Agar bekerja optimal, teknologi ini membutuhkan kelembapan relatif sekitar 70 persen atau lebih. Kondisi tersebut banyak ditemukan di kawasan pesisir tropis, termasuk Singapura, maupun wilayah Amazon di Amerika Selatan.

Menurut Jia, pemanenan air secara pasif merupakan salah satu bidang yang berkembang paling pesat dalam teknologi pendinginan radiatif. Meski demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kelembapan, kecepatan angin, dan suhu lingkungan sehingga pengembangan terus dilakukan agar teknologi ini dapat diterapkan di wilayah yang lebih kering.

Taman Nasional Tesso Nilo kehilangan salah satu penjaga berpengalamannya. Kapten Indro, gajah yang selama lebih dari dua dekade membantu meredam konflik antara manusia dan satwa liar, tutup usia.

Gajah jantan berusia 45 tahun yang dijuluki Kapten Indro itu meninggal pada Senin dini hari, 29 Juni 2026, setelah menjalani perawatan intensif akibat komplikasi kesehatan pasca-fase musth, periode ketika gajah jantan mengalami lonjakan hormon sehingga menjadi sangat agresif.

"Gajah Indro dinyatakan mati setelah mendapatkan penanganan medis secara intensif oleh tim gabungan BKSDA Riau dan Balai TN Tesso Nilo akibat komplikasi kesehatan yang dipicu oleh penurunan nafsu makan pasca-fase musth (periode puncak hormonal/agresivitas tinggi pada gajah jantan)," demikian keterangan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa, 30 Juni 2026.

Kepergiannya bukan sekadar berkurangnya satu individu gajah konservasi. Selama 22 tahun, Indro menjadi bagian dari Flying Squad Tesso Nilo, unit yang bertugas menggiring kawanan gajah liar kembali ke hutan sebelum memasuki kebun dan permukiman warga.

Di bentang alam Tesso Nilo, tugas itu bukan pekerjaan sepele. Menyusutnya hutan membuat konflik manusia dan gajah terus berulang.

Kronologi Kematian Kapten Indro

Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjelaskan kondisi Indro mulai berubah sejak memasuki fase musth pada akhir April 2026. Fase yang ditandai lonjakan hormon pada gajah jantan itu membuat perilakunya semakin agresif. Sejak awal Mei, Indro mulai mengeluarkan cairan dari alat kelamin dan kelenjar di pelipis kepala, dua tanda khas gajah yang sedang mengalami musth.

Memasuki awal Juni, agresivitas Indro meningkat. Ia tak lagi merespons perintah mahout, sulit didekati, dan mulai membahayakan keselamatan petugas. Selama periode itu, tim Flying Squad hanya dapat memberikan pakan dan air dari jarak aman, serta memandikannya menggunakan pompa air untuk menjaga kebersihan dan suhu tubuh.

Karena fase musth berlangsung lebih lama dari biasanya, pada 24 Juni tim medis Balai TN Tesso Nilo bersama Balai Besar KSDA Riau melakukan sedasi atau pembiusan agar dapat memasang rantai pengaman tambahan. Prosedur berjalan lancar dan Indro kembali sadar dalam kondisi berdiri stabil.

Namun sehari setelah pembiusan, kondisinya justru memburuk. Nafsu makan dan minumnya turun drastis sehingga mahout dan dokter hewan melakukan pemantauan selama 24 jam penuh.

Pada 27 Juni, tim medis memberikan suntikan suplemen energi, mengeluarkan feses secara manual, serta memasang infus untuk menjaga kondisi tubuhnya. Upaya perawatan berlanjut keesokan harinya dengan terapi infus yang lebih intensif.

Harapan sempat muncul pada 28 Juni. Indro kembali mau minum, mulai menyentuh makanannya, dan suhu tubuhnya masih normal. Bahkan menjelang tengah malam, ia masih tampak aktif bergerak dan menunjukkan ketertarikan pada pakan.

Namun hanya beberapa jam kemudian, kondisinya berubah drastis. Sekitar pukul 03.30 WIB pada 29 Juni, Indro ditemukan terbaring. Tim dokter hewan dan mahout segera melakukan pemeriksaan pernapasan serta resusitasi jantung paru (CPR), tetapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Kapten Indro dinyatakan mati pada pukul 03.45 WIB.

Usai kematiannya, Balai Taman Nasional Tesso Nilo langsung melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Sampel dari sejumlah organ vital dikirim ke laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kematian Indro, sebelum akhirnya bangkainya dimakamkan di sekitar kawasan camp.

Demam pendingin ruangan (air conditioning/AC) di Eropa kemungkinan baru permulaan. Ledakan permintaan diperkirakan akan terjadi di Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Ini wilayah yang sejak lama bergulat dengan suhu tinggi, tetapi tingkat kepemilikan AC masih rendah.

AC telah menjadi penyelamat di era suhu panas yang semakin berbahaya. Berdasarkan laporan The Lancet Countdown on Health and Climate Change: Code Red for a Healthy Future, penggunaan AC diperkirakan membantu mencegah sekitar 190.000 kematian akibat panas setiap tahun pada periode 2019-2021.

Namun, solusi ini juga membawa konsekuensi besar bagi iklim, terutama jika pertumbuhan penggunaan AC didominasi unit-unit murah yang boros listrik dan masih menggunakan refrigeran beremisi tinggi.

Kondisi ini berisiko menciptakan lingkaran setan iklim: bumi yang semakin panas mendorong lebih banyak orang membeli AC, sementara penggunaan AC ikut menambah emisi yang membuat suhu bumi terus meningkat.

Salah satu sumber emisi terbesar berasal dari refrigeran jenis hydrofluorocarbon (HFC). Ketika bocor ke atmosfer, senyawa ini mampu memerangkap panas 150 hingga 5.000 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida (CO2).

Tingkat Penggunaan AC 2018 (Our World in Data merujuk pada data IEA)

Miliaran Calon Pengguna AC Baru, Miliaran Ton Emisi

Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan, saat ini baru sekitar 15 persen dari 3,5 miliar penduduk yang tinggal di wilayah beriklim sangat panas memiliki pendingin ruangan. Artinya, miliaran calon pengguna AC masih akan memasuki pasar dalam beberapa dekade mendatang.

Kesenjangan itu terlihat jelas di negara berkembang. Kepemilikan AC baru sekitar 5 persen rumah tangga di Afrika Sub-Sahara, sekitar 24 persen di India, kurang dari 20 persen di Indonesia, serta sekitar 30 persen di Brasil dan Meksiko.

Seiring meningkatnya suhu dan pendapatan masyarakat, kepemilikan AC diperkirakan melonjak tajam. Namun, rumah tangga berpenghasilan rendah umumnya lebih memilih unit yang harganya paling terjangkau daripada yang paling efisien.

Pasalnya, AC hemat energi biasanya dijual lebih mahal, sedangkan penghematan tagihan listrik baru dirasakan dalam jangka panjang. Akibatnya, produsen juga masih membanjiri pasar dengan unit murah yang boros listrik dan menggunakan refrigeran berpotensi emisi tinggi karena permintaannya tetap besar.

Jika tren ini terus berlanjut, permintaan listrik untuk pendinginan diproyeksikan meningkat hingga tiga kali lipat pada 2050, menurut IEA. Emisi gas rumah kaca dari sektor pendinginan pun diperkirakan melonjak menjadi sekitar 7,2 miliar ton CO2.

Otoritas negara-negara sebetulnya telah lama mewaspadai risiko "lingkaran setan" dari pemanasan global dan pendingin ruangan. Melalui Amandemen Kigali terhadap Protokol Montreal, lebih dari 150 negara telah berkomitmen mengurangi produksi dan konsumsi HFC lebih dari 80 persen hingga 2047. Sejumlah negara juga mulai menerapkan Minimum Energy Performance Standards (MEPS) agar hanya pendingin ruangan dengan tingkat efisiensi tertentu yang boleh dipasarkan.

Meski begitu, berbagai lembaga internasional menilai langkah tersebut belum cukup. Tanpa percepatan penggunaan refrigeran alternatif, standar efisiensi yang lebih ketat, serta pasokan listrik yang semakin bersih, ledakan penggunaan pendingin ruangan berisiko menjadi salah satu sumber pertumbuhan emisi terbesar dalam beberapa dekade mendatang.

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target iklim nasional. Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan pendanaan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Herman Saherrudin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, mengatakan belanja pemerintah untuk aksi iklim saat ini hanya sekitar 3% dari APBN atau rata-rata lebih dari Rp 70 triliun per tahun.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6).

Menurut dia, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% menuju 8% dalam jangka menengah, dan lebih dari 8% dalam jangka panjang, seiring upaya mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi nasional pada 2026 diperkirakan melampaui Rp 8.000 triliun.

"Jelas bahwa pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut," kata Herman.

Karena itu, pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai instrumen katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik investasi swasta dalam skala yang lebih besar.

"Pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pasar bekerja bersama," ujar Herman.

Pembiayaan Inovatif

Indonesia telah membangun arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik, swasta, domestik, maupun internasional.

Dari sisi pemerintah, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, berbagai insentif fiskal, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, dan Disaster Pooling Fund.

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong pengembangan perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, hingga skema blended finance. Pemerintah juga menggandeng bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional untuk memperluas sumber pembiayaan.

Menurut Herman, salah satu contoh implementasi strategi tersebut adalah SDG Indonesia One, platform blended finance (pembiayaan campuran) yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Melalui platform tersebut, dana publik dipadukan dengan pembiayaan internasional dan investasi swasta untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah, infrastruktur sosial, serta berbagai program pembangunan berkelanjutan lainnya.

"Tujuan kami bukan sekadar membiayai proyek, tetapi membangun ekosistem di mana investasi berkelanjutan dapat terus berkembang," katanya.

Herman menambahkan, selain memobilisasi pembiayaan, pemerintah juga memastikan setiap belanja negara memberikan dampak iklim yang terukur melalui penerapan Climate Budget Tagging (CBT).

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja yang berkaitan dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim secara sistematis sehingga pengeluaran negara selaras dengan target iklim nasional.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan juga telah menyediakan portal Climate Budget Tagging melalui situs connect.kemenkeu.co.id. Situs tersebut memuat data belanja iklim nasional sebagai bentuk transparansi sekaligus sumber informasi bagi kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di Asia Tenggara, suhu udara belum setinggi Spanyol atau Prancis yang belakangan menembus 40 derajat Celsius. Namun, kelembapan udara yang tinggi membuat risiko gangguan kesehatan akibat panas, mulai dari kelelahan akibat panas (heat exhaustion) hingga serangan panas (heat stroke), tetap besar.

Laporan terbaru Climate Central menunjukkan, Asia Tenggara bersama sebagian wilayah tropis Amerika Selatan dan pesisir Afrika Barat kini mengalami sedikitnya enam bulan hari panas-lembap berbahaya (dangerous humid heat days) setiap tahun.

Climate Central mendefinisikan hari panas-lembap berbahaya sebagai hari ketika suhu bola basah (wet-bulb temperature) mencapai sedikitnya 25 derajat Celsius. Berbeda dengan suhu udara biasa, suhu bola basah memperhitungkan suhu sekaligus kelembapan udara sehingga dinilai lebih mampu menggambarkan seberapa besar tekanan panas yang dirasakan tubuh manusia.

"Seiring memanasnya planet kita, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, kondisi panas-lembap menjadi semakin sering dan semakin intens," demikian tertulis dalam laporan yang dikutip Selasa (30/6).

Laporan tersebut menjelaskan, yang membuat cuaca panas semakin berbahaya bukan semata-mata suhu udara, melainkan juga kelembapan. Ketika udara sangat lembap, suhu yang tampak biasa saja di termometer dapat terasa jauh lebih menyengat.

Dalam kondisi normal, tubuh melepaskan panas melalui penguapan keringat. Namun, ketika udara sudah dipenuhi uap air, keringat menjadi lebih sulit menguap sehingga panas tidak lagi dapat dilepaskan secara efektif. Akibatnya, panas justru menumpuk di dalam tubuh.

"Ketika panas terus menumpuk di dalam tubuh, jantung harus bekerja lebih keras. Risiko dehidrasi dan penyakit akibat panas, termasuk kelelahan akibat panas maupun serangan panas, pun meningkat," demikian dikutip dari laporan.

Serangan panas (heat stroke) merupakan kondisi darurat medis yang dapat menyebabkan kerusakan organ, bahkan berujung pada kematian apabila tidak segera ditangani.

Climate Central mencatat, panas ekstrem telah merenggut lebih dari seperempat juta nyawa di seluruh dunia sejak tahun 2000. Dampaknya dapat dirasakan siapa saja, tapi paling berisiko bagi lansia, anak-anak, ibu hamil, penderita penyakit penyerta, serta mereka yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas pendingin.

Fenomena ini semakin sering terjadi seiring menghangatnya bumi. Secara global, jumlah hari panas-lembap berbahaya telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari rata-rata 10 hari per tahun pada era 1970-an menjadi 23 hari per tahun dalam satu dekade terakhir. Lembaga tersebut memperkirakan hampir 64 persen hari panas-lembap berbahaya yang terjadi sejak 1970 dipicu oleh perubahan iklim akibat aktivitas manusia.

Temuan tersebut sejalan dengan analisis para ilmuwan dalam konsorsium World Weather Attribution (WWA). Mereka menilai, gelombang panas ekstrem yang kini melanda Eropa menjadi lebih sering dan lebih intens akibat penumpukan emisi gas rumah kaca di atmosfer.

"Peristiwa ini tidak mungkin terjadi pada bulan Juni tanpa perubahan iklim," ujar peneliti WWA Theodore Keeping.

Para ilmuwan mengingatkan, tanpa upaya menekan emisi gas rumah kaca, gelombang panas di masa depan akan menjadi semakin ekstrem. Gelombang panas yang saat ini terasa luar biasa bahkan dapat dianggap lebih sejuk dibandingkan kondisi yang akan terjadi pada masa mendatang.

Pesisir Asia Tenggara Semakin Rentan

Ilmuwan iklim Climate Central Zack Labe mengatakan, dampak panas-lembap akibat perubahan iklim paling nyata dirasakan di wilayah pesisir Asia Tenggara.

"Jika kita melihat pekan ini, sebagian wilayah pesisir Asia Tenggara mengalami kondisi panas-lembap yang sangat berbahaya, yang kemungkinannya semakin besar karena perubahan iklim," ujar Labe saat menjawab pertanyaan This Week in Asia, pekan lalu.

Menurut Climate Central, dampak perubahan iklim di Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga membebani sektor pertanian. Hasil panen dan produktivitas diperkirakan terus tertekan, padahal sektor ini menyumbang sekitar 8-15 persen perekonomian Indonesia, Thailand, dan Kamboja.

Laporan tersebut juga mencatat hampir separuh luas daratan dan populasi di Asia Tenggara kini terpapar sedikitnya satu jenis bahaya iklim. Sekitar 10 persen lahan berisiko terdampak banjir sungai, sementara sekitar 15 persen lainnya menghadapi risiko panas ekstrem. Tekanan akibat perubahan iklim itu pada akhirnya tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi di kawasan.

Di perairan Hawaii, pada kedalaman sekitar 700 meter, suhu air laut hanya sekitar 5 derajat Celsius. Air laut sedingin ini dipompa ke darat untuk mendinginkan berbagai fasilitas riset. Kini, teknologi serupa juga dikembangkan untuk sistem pendinginan kawasan perkotaan (district cooling).

Teknologi ini dikenal sebagai Sea Water Air Conditioning (SWAC). Yang dimanfaatkan bukan air lautnya, tapi suhu dinginnya. Air laut dingin dipompa ke darat lalu dialirkan ke penukar panas (heat exchanger). Di alat ini, hawa dingin dari air laut digunakan untuk mendinginkan air yang bersirkulasi di dalam sistem pendingin gedung. Setelah proses pertukaran panas selesai, air laut dikembalikan lagi ke laut.

Teknologi tersebut pertama kali dikembangkan di Hawaii Ocean Science and Technology Park yang dikelola Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (Nelha). "Sistem serupa kini telah digunakan di berbagai belahan dunia, termasuk Swedia, Belanda, Kanada, dan New York," demikian dikutip dari situs Nelha, Senin (29/6).

Berbagai studi menunjukkan SWAC mampu memangkas konsumsi listrik untuk pendinginan hingga 80-90 persen dibandingkan sistem pendingin konvensional.

Sistem Pendinginan Menggunakan Air Laut alias Sea Water Air Conditioning (SWAC) (C-More)

Pendinginan berbasis air laut tidak hanya digunakan untuk gedung. Industri pusat data juga telah melirik pendekatan serupa. Microsoft pernah meluncurkan Project Natick, yakni proyek eksperimen penempatan pusat data di dasar laut. Microsoft menempatkan kapsul berisi 864 server di dasar Laut Utara alias North Sea selama dua tahun.

Eksperimen ini menunjukkan bahwa air laut bisa menjadi pendingin yang efektif. Tingkat kegagalan server di dasar laut juga disebut jauh lebih rendah dibandingkan pusat data di daratan. Namun, proyek tersebut tidak dilanjutkan karena biaya yang tinggi dan penggantian komponen yang rumit.

Meski "menenggelamkan" pusat data belum dinilai layak secara komersial, eksperimen tersebut menunjukkan bahwa laut menyimpan potensi besar sebagai sumber pendinginan yang efektif.

Peluang di Pesisir Indonesia

Di Bali, Sulawesi Utara, Maluku, hingga Nusa Tenggara, laut dalam berada relatif dekat dari garis pantai. Kondisi ini merupakan salah satu syarat teknologi SWAC.

Namun selama ini, karakteristik tersebut lebih sering dikaitkan dengan potensi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) -- teknologi yang memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan dan laut dalam untuk pembangkitan listrik.

Kementerian ESDM melalui sejumlah kajian potensi energi laut menyebut Indonesia memiliki potensi OTEC sekitar 41 gigawatt yang tersebar di sedikitnya 17 lokasi. Sejumlah kajian akademik, termasuk dari Institut Teknologi Bandung (ITB), juga menunjukkan kawasan seperti Laut Banda memiliki perbedaan suhu permukaan dan laut dalam yang mendukung pengembangan teknologi tersebut.

Pemanfaatan air laut untuk pendinginan juga belum dibahas secara khusus dalam strategi pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pendinginan.

Pada 2024, pemerintah Indonesia bersama UNESCAP, UNEP, dan Cool Coalition meluncurkan Indonesia National Cooling Action Plan (I-NCAP). Ini memuat berbagai strategi untuk mengendalikan konsumsi energi untuk pendinginan.

Jika diterapkan, konsumsi listrik untuk pendinginan diperkirakan dapat ditekan hingga 57 persen pada 2040 dibandingkan skenario business as usual. Sedangkan emisi gas rumah kaca dapat berkurang sekitar 55 persen.

Sejauh ini, strategi dalam I-NCAP masih fokus pada efisiensi AC, desain bangunan yang lebih sejuk, serta penggunaan refrigeran rendah emisi.

Proyeksi Lonjakan Kebutuhan Pendinginan Global

Dengan dunia yang berisiko menghadapi "normal baru" suhu panas yang lebih menyengat, kebutuhan pendinginan berpotensi terus meningkat.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan listrik global akan tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun hingga 2030. Salah satu penyokongnya adalah meningkatnya penggunaan pendingin ruangan.

Pada 2024, ketika dunia mengalami tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern, permintaan listrik global melonjak sekitar 4,4 persen, salah satunya dipicu penggunaan AC.

Dalam laporan Global Cooling Watch 2025, United Nations Environment Programme (UNEP) memperkirakan kebutuhan pendinginan dunia dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat pada 2050 jika dunia tetap menjalankan skenario business as usual alias tidak ada langkah mitigasi.

Emisi dari sektor pendinginan diperkirakan melonjak menjadi sekitar 7,2 miliar ton karbon dioksida dan sistem kelistrikan berpotensi mengalami tekanan karena beban puncak yang meroket.

Kebutuhan besar untuk pendinginan bukan hanya didorong pemanasan global, tapi ledakan penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pendinginan pusat data bukan hanya boros listrik tapi boros air.

Banyak pusat data yang menggunakan sistem cooling tower masih memerlukan air untuk membantu membuang panas. Ini telah memicu kekhawatiran akan krisis air tanah di lokasi pusat data.

Di saat banyak negara mencari teknologi pendinginan yang lebih hemat energi dan air, Indonesia "lagi-lagi" memiliki modal alam yang potensial: air laut dalam. Akan-kah diprospek pemerintah untuk menghadapi "normal baru" suhu panas?