Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional pabrik plasma darah dengan investasi mencapai Rp4 triliun di Karawang, Jawa Barat, rampung pada 2027.Fasilitas ini nantinya tidak hanya diposisikan sebagai capaian kapasitas produksi, melainkan sebagai titik balik transformasi industri kesehatan nasional dari ketergantungan impor menuju kemandirian bahan obat bernilai tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai fasilitas ini merupakan fondasi awal hilirisasi darah yang selama ini belum terbangun di dalam negeri.

Adapun kebutuhan terhadap produk turunannya seperti albumin, immunoglobulin (IVIG), hingga faktor pembekuan darah, disebut terus meningkat setiap tahun dan sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri.

“Kita belanja, kita beli, tapi impor semua. Padahal darahnya kan sumber daya nomor 4 terbesar dunia kan Indonesia, karena populasinya besar,” ujarnya usai forum Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR), Rabu (24/6/2026).

Dia mengemukakan proyek plasma darah ini merupakan kerja sama antara SK Plasma dan Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai investasi sekitar Rp3–4 triliun.

Budi menargetkan fasilitas tersebut dapat mulai beroperasi pada awal 2027 dengan kapasitas produksi hingga 600.000 liter per tahun, setelah memperoleh seluruh perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Tinggal nunggu izinnya mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter per hari, kita nggak usah impor lagi,” sebut Budi.

Oleh karena itu, dia meminta agar proses administrasi dapat dipercepat agar produksi bisa segera dimulai. “Sekarang saya minta… itu BPOM jangan lama-lama approval-nya. Jadi mereka sudah siap produksi, sudah jadi pabriknya,” sambung Budi.

Dengan beroperasinya pabrik plasma darah tersebut nanti, Budi menyebut ketergantungan tinggi Indonesia terhadap produk immunoglobulin bisa direduksi.

Indonesia saat menghadapi Covid-19, tidak mendapatkan akses Gammaraas atau obat golonganIntravenous Immunoglobulin(IVIG) yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Obat tersebut kata Budi harganya mencapai ratusan juta rupiah. “Itu nama generiknya immunoglobulin. Ini produksi dari plasma, plasma dari darah. Padahal Indonesia darahnya banyak sekali. Cuma nggak bisa bikin immunoglobulin. Kita impor dari China. Nah itu sekarang kita sudah bisa bikin tahun depan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah mengalokasikan Rp14 triliun pada 2026 untuk merevitalisasi irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Sudaryono mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp12 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2026 sebagai bagian dari program revitalisasi jaringan irigasi yang berlanjut hingga 2029.

"(Tahun) 2026 ini (anggaran yang dialokasikan) Rp14 triliun, dan akan diteruskan sampai dengan 2029. Diharapkan di ujung tahun sampai dengan 2029 itu, semua irigasi yang memang diperlukan untuk diperbaiki, itu kita perbaiki semua," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan percepatan revitalisasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi petani yang masih menghadapi kendala pasokan air akibat ribuan hektare lahan dengan jaringan irigasi yang belum optimal.

Ia berharap seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersebut berfungsi secara optimal.

Menurutnya, perbaikan irigasi akan meningkatkan indeks pertanaman, sehingga petani dapat menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani.

"Kita harapkan dengan adanya irigasi orang bisa nanam, di musim kemarau bisa nanam. Yang tadinya nanam sekali bisa dua kali, yang dua kali jadi tiga kali," katanya.

"Dan, itu selain negara kita dapat produktivitas petani, tapi petaninya juga tambah sejahtera, karena yang tadinya panen sekali bisa panen lebih dari sekali," tambah Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional melalui pembenahan irigasi, penyediaan benih berkualitas, dan modernisasi alat mesin pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan saat berdialog dan menyerap aspirasi petani dan nelayan dalam Kopdar Tani dan Nelayan di sela Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Selasa (23/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula patut disyukuri.

Namun, pemerintah tidak berhenti pada capaian tersebut dan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan berkelanjutan.

"Nggak impor pangan lagi, nggak impor beras lagi, nggak impor jagung lagi, nggak impor gula lagi. Itu kita syukuri, sembari kita juga secara perlahan kita perbaiki apa yang memang harus kita perbaiki," kata dia.

Menurutnya, pemerintah terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, memperkuat sarana produksi, serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Misalnya, kita bagaimana membangun pertanian yang baik, sebaik pertanian yang di tempat lain, di Papua. Membangun pertanian di Papua sebagus pertanian di provinsi lain. Irigasi kita perbaiki, kepastian benih yang baik dan berkualitas kita pastikan dan seterusnya," bebernya.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa.

"Presiden Prabowo telah komit untuk membangun swasembada ini bukan hanya bagian dari ekonomi, tapi menjadi bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa kita," kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) berencana melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal Rp4 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, rencana buyback saham tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 8 Juni 2026. Jika disetujui, pelaksanaannya diperkirakan berlangsung mulai 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Corporate Secretary Telkom Jati Widagdo mengatakan buyback saham merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek usaha Telkom.

"Melalui program Pembelian Kembali Saham ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Jati dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026)

Perseroan mengalokasikan dana maksimal Rp4 triliun yang berasal dari kas internal perusahaan. Nilai tersebut sudah termasuk biaya transaksi, komisi pedagang perantara, dan biaya lain yang berkaitan dengan pelaksanaan buyback.

Manajemen menjelaskan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Telkom memastikan jumlah saham free float setelah buyback tetap berada di atas batas minimum 15% dari total saham tercatat.

Telkom juga menegaskan aksi korporasi tersebut tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. Perseroan menilai posisi kas dan arus kas saat ini memadai untuk mendanai buyback sekaligus menjalankan kegiatan operasional dan ekspansi bisnis.

"Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan cash flow yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan," tambah Jati.

Secara proforma, jika seluruh anggaran buyback digunakan, total aset Telkom diperkirakan turun dari Rp287,76 triliun menjadi Rp282,28 triliun. Sementara itu, total ekuitas diperkirakan berkurang dari Rp150,54 triliun menjadi Rp145,06 triliun.

Di sisi lain, aksi buyback diproyeksikan meningkatkan laba per saham atau earnings per share (EPS) dari Rp179,8 menjadi Rp183,1 per saham. Kenaikan tersebut mencerminkan berkurangnya jumlah saham beredar setelah pelaksanaan pembelian kembali saham.

Manajemen menilai dampak buyback terhadap pertumbuhan bisnis ke depan relatif minimal. Pendapatan perseroan diperkirakan tidak mengalami penurunan, sementara pengaruh terhadap struktur permodalan hanya terbatas pada berkurangnya aset dan ekuitas sebesar nilai dana yang digunakan untuk buyback.

Perseroan menegaskan sumber pendanaan buyback sepenuhnya berasal dari optimalisasi kas internal dan bukan berasal dari hasil penawaran umum maupun pinjaman. Dengan demikian, pelaksanaan buyback dinilai tidak akan mengganggu kemampuan Telkom dalam memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo maupun mendukung pengembangan usaha ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) telah menjaminkan aset senilai Rp5,64 triliun untuk mendukung fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp4,7 triliun yang diperoleh bersama induk usahanya, PT Plaza Indonesia Investama (PII).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Rabu (27/5), perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diterima oleh PLIN dan PII.

Secara rinci, pinjaman sindikasi tersebut memiliki total pokok sebesar Rp4,7 triliun yang terdiri atas Fasilitas A senilai Rp3,7 triliun, Fasilitas B sebesar Rp500 miliar, dan Fasilitas C sebesar Rp500 miliar. Ketiga fasilitas tersebut bersifat saling dipertukarkan (interchangeable), sehingga penggunaan pada satu fasilitas akan mengurangi plafon fasilitas lainnya.

Manajemen PLIN menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor selama 60 bulan dengan bunga berupa margin 1,75% per tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan sustainability margin adjustment, ditambah bunga acuan Compounded IndONIA 30 hari.

Dalam transaksi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunners. Sementara itu, BNGA juga ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan.

Sebagai jaminan, PLIN menyerahkan hak tanggungan atas empat bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan lima bidang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berada di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, termasuk unit di Apartemen Keraton Plaza Indonesia. Selain itu, perseroan juga menjaminkan hak fidusia atas penerimaan atau klaim asuransi serta gadai atas rekening Debt Service Reserve Account (DSRA).

Total nilai aset yang dijaminkan mencapai Rp5,64 triliun atau setara 49,56% dari total ekuitas perseroan sebesar Rp11,38 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut masuk kategori transaksi material karena melebihi 20% ekuitas, tetapi masih berada di bawah ambang batas 50% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen PLIN juga menyebutkan bahwa penjaminan aset atas pinjaman yang diperoleh PII tergolong transaksi afiliasi. Meski demikian, berdasarkan regulasi OJK, perseroan hanya diwajibkan memenuhi ketentuan transaksi material karena nilainya belum melampaui 50 persen dari ekuitas perusahaan.

Dana hasil pinjaman sindikasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diperoleh PLIN dan PII berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi tahun 2023.

Dalam keterangannya, PLIN turut mengingatkan adanya risiko apabila PII gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman sesuai perjanjian sindikasi 2026. Dalam kondisi tersebut, aset milik PLIN yang dijaminkan berpotensi dieksekusi oleh BNGA selaku agen jaminan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan alokasi dana Rp4 triliun dari Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk memperkuat keselamatan perkeretaapian melalui peningkatan fasilitas perlintasan serta pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Menhub mengatakan anggaran Rp4 triliun tersebut dinilai lebih dari cukup untuk mendukung berbagai program peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perhubungan, kebutuhan anggaran yang diperlukan saat ini diperkirakan sekitar Rp800 miliar khusus untuk mengatasi perlintasan sebidang yang bermasalah.

"Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang," kata Menhub.

Sementara itu, sisa alokasi dana dari anggaran yang telah disiapkan Presiden tersebut akan diselaraskan dengan program pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas.

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kementerian Perhubungan telah mengidentifikasi 1.638 lokasi yang memerlukan penguatan fasilitas keselamatan guna mendukung operasional perkeretaapian yang lebih andal.

"Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik," jelas Menhub.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat mempercepat peningkatan standar keselamatan perkeretaapian nasional sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI tersebut, Menhub menyebutkan bahwa pihaknya bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.

Melalui kegiatan itu, kata Menhub, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional.

Untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas tersebut, total investasi yang akan dialokasikan sebesar Rp842,48 miliar.

Komponennya adalah untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, sebesar Rp603,9 miliar, untuk pembangunan pos jaga sebesar Rp158,1 miliar dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal, sebesar Rp60,9 miliar.

Saat ini, terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Sementara, sebanyak 1.638 lokasi prioritas perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan emas Grup Rajawali milik Peter Sondakh, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI), memutuskan untuk membagikan dividen total senilai US$60 juta dari perolehan laba bersih 2025.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan di Rajawali Palace, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Total dividen tersebut mencerminkan rasio pembayaran atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 60% dari total laba bersih tahun berjalan yang dibukukan ARCI sepanjang 2025 yakni US$102,52 juta.

Direktur Utama Archi Indonesia Rudi Suhendra menjelaskan bahwa dari total US$60 juta tersebut, sebesar 30% atau US$30 juta telah dibayarkan perseroan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada Desember 2025.

“Sisanya [30%] akan dibagikan pada Juni mendatang,” pungkas Rudi dalam paparan publik atau public expose di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Jika dikonversi menggunakan kurs Jisdor per 6 Mei 2026 di level Rp17.405 per dolar AS, maka dividen yang ditebar mencapai Rp1,04 triliun. Adapun sisa dividen yang akan dibayarkan pada Juni mendatang setara Rp522,15 miliar.

Sepanjang 2025, ARCI mencatatkan kinerja operasional yang solid dengan produksi mencapai 122.000 ounces atau tumbuh 33% year on year (YoY).

Capaian itu mendorong pendapatan perseroan mencapai US$496,22 juta. Secara rinci, pendapatan ARCI sepanjang tahun lalu berasal dari pasar domestik US$390,86 juta dan luar negeri US$96,37 juta.

Di tengah lonjakan pendapatan, beban pokok penjualan ARCI hanya tumbuh tipis dari US$227,09 juta pada 2024 menjadi US$286,18 juta pada 2025.

Pada saat yang sama, ARCI mencatat beban penjualan US$476.634, beban umum dan administrasi US$11,81 juta, beban operasi lain US$1,88 juta, beban keuangan US$40,24 juta, serta beban pajak penghasilan US$63,42 juta.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) membukukan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) senilai Rp124 triliun hingga kuartal I/2026. Dengan akuisisi Schroders Indonesia, total AUM tersebut diperkirakan kian gemuk.

Paul Lorentz, President & CEO Global Wealth and Asset Management Manulife Investment Management, mengatakan pihaknya melihat potensi pertumbuhan dari akuisisi Schroders Indonesia.

"Skala bisnis kami tentu tidak tiba-tiba menjadi dua kali lipat lebih besar karena saat ini MAMI sudah berada di posisi nomor satu di Indonesia. Akan tetapi tentunya, kami melihat potensi pertumbuhan dari akuisisi ini," kata Lorentz dalam wawancara terbatas bersama Bisnis, baru-baru ini.

Adapun, data terbaru MAMI menunjukkan saat ini AUM perseroan tercatat Rp124 triliun. Pada akhir 2025 sebelum memperhitungkan Schroders, MAMI sudah menguasai pangsa pasar total AUM sebesar 11,94% dengan pangsa pasar MAMI di reksa dana sekitar 9,33%.

Dengan pertimbangan penggabungan basis nasabah dengan Schroders Indonesia usai akuisisi, Lorentz menyebut produk yang akan ditawarkan perseroan akan semakin lengkap. Terutama, terkait dengan skala bisnis yang dibawa Schroders Indonesia dari keahliannya di bidang equity investment serta basis nasabah ritel yang kuat.

Adapun, arus dana di pasar saat ini terlihat banyak mengalir ke aset pendapatan tetap seiring dengan penurunan suku bunga. Sedangkan produk saham belum terlalu diminati, tapi seiring matangnya pasar tentunya peluang di equity akan semakin besar.

Tak hanya itu, sambung Lorentz, akuisisi Schroders Indonesia akan mendorong basis nasabah yang lebih luas, penawaran produk yang lebih kuat, dan peningkatan pangsa pasar baik di ritel maupun institusional.

"Dengan menggabungkan kekuatan terbaik dari kedua perusahaan, kami bisa menciptakan solusi investasi yang lebih unik dan relevan," ujar Lorentz.

tercatat mencapai Rp184,02 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan transaksi Rp184,02 triliun atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Budi mengatakan keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menciptakan stimulus yang efektif bagi konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan, realisasi Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 tercatat mencapai
Rp184,02 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun," ujar Budi.

Program Belanja Nasional terdiri dari Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran. Friday Mubarak oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berhasil membukukan transaksi Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 11 Februari-31 Maret 2026, yang diikuti sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, BINA Lebaran oleh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) turut menyumbang performa positif dengan total transaksi mencapai Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target.

Program ini dilaksanakan pada 6-30 Maret 2026, yang melibatkan sekitar 800 merek, 80.000 gerai ritel, serta 400 pusat perbelanjaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

"Capaian pada Triwulan I menjadi fondasi penting
untuk menjaga keberlanjutan konsumsi domestik sepanjang tahun 2026," katanya.

Sejalan dengan capaian transaksi, tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan tren positif.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat selama periode Ramadan dan libur Idul Fitri 1447 H/Lebaran 2026, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat hingga 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Konsumsi terpantau didominasi kategori makanan dan minuman, serta sektor hiburan.

"Pemerintah optimistis tren ini terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan pada Triwulan I-2026 yang diperkirakan tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan (year-on-year)," jelasnya.

Pemerintah memastikan terus mendorong kolaborasi dengan ritel modern; pusat perbelanjaan; serta pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk secara berkelanjutan memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama Kejaksaan RI telah menyetorkan uang Rp11,4 triliun ke kas negara.

Dalam pantauan reporter Bisnis di kompleks Kejagung RI, nampak uang belasan triliun itu ditampilkan menggunung dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Terlihat dalam papan keterangan yang diletakkan di tumpukan uang tersebut bertuliskan "Rp11.420.104.815.858"

Terlihat, penyerahan uang tersebut diserahkan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami akan menyerahkan uang total sebesar Rp11.420.140.815.858," ujar Burhanuddin di Kejagung, Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan uang yang disetorkan ke kas negara ini terdiri dari beberapa sumber mulai dari penindakan administrasi Satgas PKH, Penerimaan Negara Bukan Pajak atas penanganan korupsi dari Kejaksaan RI.

Selanjutnya, penerimaan pajak sejak Januari sampai April 2026 hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari denda lingkungan hidup hingga pendapatan negara melalui penyetoran pajak Agrinas Palma.

"Dalam konteks pelaksanaan tugas Satgas PKH, saya ingin menegaskan bahwa penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat," imbuhnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa penindakan terkait pelaku maupun individu yang melakukan tindak ilegal di kawasan hutan harus dilakukan secara tegas dan cermat.

Sebab, penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.

"Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional," pungkasnya.

Nah, berikut ini lima sumber penyetoran uang Satgas PKH-Kejaksaan RI pada Jumat (10/4/2026) :

1. Penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7.230.036.440.742

2. Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan Ri senilai Rp1.967.867.845.912

3. Penerimaan setoran pajak sejak Januari hingga April 2026 senilai Rp967.779.018.290

4. Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443

5. Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyetorkan uang Rp11,4 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.

Dalam pantauan reporter Bisnis di kompleks Kejagung RI, nampak uang belasan triliun itu ditampilkan menggunung dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Terlihat dalam papan keterangan yang diletakkan di tumpukan uang tersebut bertuliskan "Rp11.420.104.815.858"

Terlihat, penyerahan uang tersebut diserahkan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini, sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang ke kas negara sebesar Rp11.420.147.815.858," ujar Burhanuddin di Kejagung, Jumat (10/4/2026).

Uang 11,4 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun; hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Rp1,9 triliun; dan penerimaan setoran pajak dari Januari-April 2026 Rp967 miliar.

Selanjutnya, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108 miliar serta Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5.888.260,07 hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 10.257,22 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada Kementerian Kehutanan dengan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare.

Setelah itu, diserahkan ke Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 hektare.

"Penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional," pungkas Burhanuddin.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan realisasi investasi pada 2026 mencapai Rp64 triliun atau meningkat Rp2,9 triliun dari realisasi 2025 yang mencapai Rp61,10 triliun.

Realisasi investasi di NTB pada 2025 masih didominasi oleh sektor tambang, kemudian pariwisata dan ekonomi kreatif. Berdasarkan lokasi, investasi paling besar terealisasi di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kawasan tambang dengan realisasi mencapai Rp46 triliun, kemudian di Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Irnadi Kusuma menjelaskan target investasi tersebut cukup tinggi dan harus direalisasikan melalui strategi yang tepat.

Salah satu strategi Pemprov NTB adalah dengan aktif melakukan promosi investasi melalui berbagai kanal, baik pameran investasi, forum investasi nasional maupun internasional, hingga kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Pariwisata dan Bank Indonesia.

"Bersama Dinas Pariwisata, kami membentuk wadah promosi bersama karena sektor pariwisata juga tidak bisa tumbuh tanpa investasi. Selain itu, kami banyak memanfaatkan forum investasi nasional," jelas Irnadi kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Pemprov NTB juga membidik negara baru sebagai sumber Penanaman Modal Asing (PMA) seperti negara di kawasan Eropa, Oseania, Asia Timur, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

Hal ini berbeda dari sebelumnya, di mana Pemprov NTB banyak menargetkan negara Timur Tengah sebagai sumber investasi asing atau PMA.

Menurut Irnadi, perang Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel telah membuat pihaknya mau tak mau mencari investor PMA baru di negara-negara luar Timur Tengah.

Untuk memudahkan investor, Pemprov NTB telah menyiapkan profil investasi dalam satu dokumen yang disebut Investment Project Ready to Offer (IPRO). Dokumen tersebut berisi 7 sektor unggulan NTB, termasuk lokasi yang sudah clear & clear.

Irnadi mengakui bahwa terbatasnya anggaran promosi akibat investasi menjadi tantangan promosi investasi langsung ke luar negeri maupun mengikuti banyak forum.

"Karena keterbatasan anggaran, kami juga memanfaatkan kanal-kanal digital," kata Irnadi.

BI Dukung Masuknya Investasi ke NTB

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas, menjelaskan bahwa BI aktif mendorong masuknya investasi melalui Regional Investment Relation Unit (RIRU), sebuah lembaga fungsional yang mempromosikan proyek investasi di NTB dan mendukung sektor prioritas nasional secara targeted dan berbasis market intelligence.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Sasambo Investment Challenge, yaitu platform kurasi, pendampingan, serta promosi proyek investasi daerah. Adapun rangkaian kegiatan Sasambo Investment Challenge adalah capacity building, incubator, dan summit yang bekerja sama dengan OPD terkait.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaring dan meningkatkan kualitas proyek-proyek investasi potensial yang berasal dari Pemda, BUMD, maupun pemilik proyek lainnya agar siap ditawarkan kepada investor nasional maupun global. Selain hal tersebut, secara berkala KPw BI Provinsi NTB juga mempublikasikan berbagai proyek investasi potensial di NTB melalui presentation book yang dapat diakses melalui website Sasambo," kata Hario kepada Bisnis.

Hario menjelaskan sektor prioritas investasi berdasarkan market intelligence, antara lain sektor energi baru terbarukan (EBT). Proyek EBT di Provinsi NTB, misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Kebun Kongok, Lombok Barat.

Kemudian, sektor industrialisasi dan hilirisasi, pengembangan industrialisasi, dan hilirisasi di Provinsi NTB diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, baik di sektor pertambangan maupun sektor pertanian.

Kemudian BI juga menawarkan investasi di sektor Infrastruktur strategis yang meliputi proyek Jalan Bypass – Mandalika, Pelabuhan Gili Mas yang dikelola oleh PT Pelindo serta proyek Infrastruktur Strategis lainnya

NTB juga memiliki objek pariwisata utama seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika (termasuk sirkuit), Gili Tramena, Wisata Paus Hiu, Gunung Rinjani yang memiliki daya tarik masing-masing. Salah satunya diarahkan melalui quality tourism.

Menurut Hario, selama ini sektor yang paling diminati oleh investor di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain energi terbarukan (renewable energy), pariwisata, serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Minat terhadap sektor energi terbarukan terus meningkat, sejalan dengan komitmen transisi energi dan potensi NTB yang besar, khususnya pada pengembangan PLTS dan proyek energi berbasis limbah (waste-to-energy)/Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Dalam konteks ini, proyek PLTSa Kebun Kongok, Lombok Barat telah menarik minat investor dari beberapa negara seperti Singapura, Turki, dan Belanda," kata Hario.

Di sektor pariwisata, investasi masih terkonsentrasi pada pengembangan destinasi unggulan dan kawasan strategis pariwisata, termasuk pengembangan akses, fasilitas, dan atraksi pendukung yang mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan berkualitas.

Sektor hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan serta komoditas unggulan daerah juga mulai menunjukkan peningkatan minat (udang vanamei, tuna, dan rumput laut) sejalan dengan upaya mendorong nilai tambah dan ekspor daerah.

Ekonom Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan untuk lebih menarik minat investor, pemerintah harus menyiapkan insentif serta perangkat kebijakan yang memudahkan investor.

"Pemerintah perlu menyiapkan perangkat kebijakan yang mempermudah investasi secara menyeluruh.Lalu petakan kawasan investasi beserta insentif bagi investor," kata Firmansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) merancang pembelian kembali (buyback) saham perseroan dengan nilai maksimum hingga Rp4 triliun. Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 17 April 2026.

Corporate Secretary ADRO Maharani Cindy Opssedha mengatakan rencana pembelian kembali saham ini disampaikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik sekaligus memenuhi ketentuan peraturan di pasar modal.

“Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (12/3/2026).

Buyback saham tersebut akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) secara bertahap dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST.

Pelaksanaan buyback juga akan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 29/2023 serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam aturan tersebut, jumlah nilai nominal saham yang dibeli kembali tidak boleh melebihi 10% dari total modal ditempatkan perseroan dan tidak boleh membuat kekayaan bersih perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan ditambah cadangan wajib.

Perseroan memperkirakan pelaksanaan buyback dapat dimulai pada 20 April 2026 apabila agenda tersebut disetujui dalam RUPST.

Manajemen menilai rencana buyback saham ini memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk memanfaatkan kondisi pasar dalam kurun waktu pelaksanaan yang direncanakan.

Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan sehingga harga saham mencerminkan nilai fundamental perusahaan.

“Perseroan berharap dengan dilaksanakannya pembelian kembali saham dapat memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya,” kata Maharani.

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan pendapatan perusahaan. Hal ini karena saldo laba dan arus kas perseroan dinilai cukup untuk mendanai aksi korporasi tersebut.

Dana untuk pembelian kembali saham akan sepenuhnya bersumber dari kas internal perseroan. Jika seluruh dana yang dialokasikan digunakan, total aset dan ekuitas perseroan berpotensi berkurang hingga Rp4 triliun.

Adapun pembelian kembali saham akan dilakukan di pasar reguler melalui BEI dengan harga penawaran lebih rendah atau sama dengan harga transaksi sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, perseroan juga telah melakukan buyback saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi pada periode 16 Mei hingga 2 Juni 2025 sebanyak 33 juta saham atau sekitar 0,11% dari total modal disetor.

Selanjutnya, setelah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 2 Juni 2025, perseroan kembali melaksanakan program buyback selama 12 bulan sejak 3 Juni 2025.

Dalam periode tersebut hingga 28 Februari 2026, perseroan telah membeli kembali sebanyak 556,19 juta saham atau sekitar 1,89% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian, total saham hasil buyback yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 28 Februari 2026 mencapai 589,19 juta saham atau sekitar 2,005% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan.