Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) memperoleh fasilitas pembiayaan subordinasi dengan limit maksimum mencapai Rp3 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, fasilitas tersebut ditandatangani pada 26 Mei 2026 dalam skema Subordinated Financing Facility dengan prinsip Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah Refinancing.

Direktur & Sekretaris Perusahaan SOCI Paula Marlina menjelaskan fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut akan digunakan untuk mendukung penyediaan pembayaran atau dana cadangan (sinking fund) atas rencana pendanaan yang akan diterima perseroan.

“Tujuan dari penandatanganan Fasilitas Pembiayaan Subordinasi adalah dalam rangka untuk dukungan penyediaan pembayaran/dana cadangan (sinking fund) atas rencana pendanaan yang akan diterima Perseroan,” kata Paula dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).

Paula menambahkan fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut memiliki tenor jangka panjang hingga Desember 2037.

Penandatanganan fasilitas pembiayaan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari langkah perseroan dalam memperkuat kebutuhan pendanaan dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“Penandatanganan Fasilitas Pembiayaan Subordinasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebutuhan pendanaan Perseroan,” jelasnya.

Perseroan juga memastikan tidak terdapat dampak hukum tertentu maupun dampak material terhadap kondisi keuangan perusahaan atas penandatanganan fasilitas tersebut.

Meski demikian, fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut diharapkan dapat menopang keberlangsungan bisnis perseroan dalam jangka panjang, khususnya dalam menjaga kesiapan pendanaan dan fleksibilitas struktur keuangan perusahaan.

“Penandatanganan Fasilitas Pembiayaan Subordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang,” pungkas Paula.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) telah menjaminkan aset senilai Rp5,64 triliun untuk mendukung fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp4,7 triliun yang diperoleh bersama induk usahanya, PT Plaza Indonesia Investama (PII).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Rabu (27/5), perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diterima oleh PLIN dan PII.

Secara rinci, pinjaman sindikasi tersebut memiliki total pokok sebesar Rp4,7 triliun yang terdiri atas Fasilitas A senilai Rp3,7 triliun, Fasilitas B sebesar Rp500 miliar, dan Fasilitas C sebesar Rp500 miliar. Ketiga fasilitas tersebut bersifat saling dipertukarkan (interchangeable), sehingga penggunaan pada satu fasilitas akan mengurangi plafon fasilitas lainnya.

Manajemen PLIN menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor selama 60 bulan dengan bunga berupa margin 1,75% per tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan sustainability margin adjustment, ditambah bunga acuan Compounded IndONIA 30 hari.

Dalam transaksi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunners. Sementara itu, BNGA juga ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan.

Sebagai jaminan, PLIN menyerahkan hak tanggungan atas empat bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan lima bidang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berada di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, termasuk unit di Apartemen Keraton Plaza Indonesia. Selain itu, perseroan juga menjaminkan hak fidusia atas penerimaan atau klaim asuransi serta gadai atas rekening Debt Service Reserve Account (DSRA).

Total nilai aset yang dijaminkan mencapai Rp5,64 triliun atau setara 49,56% dari total ekuitas perseroan sebesar Rp11,38 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut masuk kategori transaksi material karena melebihi 20% ekuitas, tetapi masih berada di bawah ambang batas 50% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen PLIN juga menyebutkan bahwa penjaminan aset atas pinjaman yang diperoleh PII tergolong transaksi afiliasi. Meski demikian, berdasarkan regulasi OJK, perseroan hanya diwajibkan memenuhi ketentuan transaksi material karena nilainya belum melampaui 50 persen dari ekuitas perusahaan.

Dana hasil pinjaman sindikasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diperoleh PLIN dan PII berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi tahun 2023.

Dalam keterangannya, PLIN turut mengingatkan adanya risiko apabila PII gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman sesuai perjanjian sindikasi 2026. Dalam kondisi tersebut, aset milik PLIN yang dijaminkan berpotensi dieksekusi oleh BNGA selaku agen jaminan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Buana Finance Tbk. (BBLD) menanggapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah ke posisi hingga Rp17.600.

Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana menegaskan bahwa pembiayaan di perusahaannya berbasis rupiah, begitupun dengan pendanaan atau cost of fund-nya dalam mata uang rupiah.

“Sehingga tidak akan terjadi mismatch. Namun, kami tetap memitigasi biaya operasional maupun Operational Expenditure [OpEx] dan hal-hal lainnya. Kami mencari peluang yang marginnya bisa lebih baik,” ucapnya dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Herman mencontohkan, salah satu segmen yang dibidik adalah refinancing karena masih menawarkan margin yang lebih menarik, meski perusahaan tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga agar tidak terlalu tinggi.

Dilanjutkan dia, Perseroan akan menyesuaikan penawaran secara realistis dan relevan dengan kondisi pasar, dengan mempertimbangkan jenis unit jaminan, tahun rakitan, serta besarannya. Jadi, segmentasinya pasti ada pricing diferensiasi.

“Di situlah kami akan melihat, memilah, dan melakukan penyeleksian untuk melihat potensi pasar yang memang kami lakukan di refinancing,” sebutnya.

Di sisi lain, perusahaan yang telah beroperasi sejak 1982 ini akan memperluas usaha dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan membidik B2B atau business to business. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko, sehingga marginnya juga lebih terukur.

“Kami memberikan secara realistis, relevan, dan juga terukur sehingga kemampuan bayarnya tetap ada. Nah, inilah yang kami bidik, yaitu perusahaan agar kualitasnya tetap terjaga dan termitigasi,” ucap Herman.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menyampaikan perusahaan akan tetap prudent terkait perolehan cost of fund dari kreditur, seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Tentunya jika kami memperoleh utang dalam mata uang asing, dari sisi manajemen risiko kami akan melakukan full hedging terkait currency dan interest rate untuk menjaga volatilitas nilai tukar dan suku bunga tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.685 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/5/2026). Sementara itu, pergerakan greenback juga mengalami kontraksi.

Berdasarkan data Trading View, rupiah dibuka melemah 17 poin atau 0,10% ke Rp17.685 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS juga terkoreksi 0,14% ke 99,05.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang kembali tertekan di tengah menguatnya sentimen risk-off global yang dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap tensi geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengucurkan fasilitas pinjaman jangka panjang kepada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) untuk refinancing senior notes dan kebutuhan korporasi emiten kawasan industri tersebut.

Penandatanganan fasilitas pembiayaan dilakukan pada Rabu (13/5/2026) dengan tenor pinjaman selama 15 tahun dalam mata uang rupiah dan bunga mengambang sebesar 7% per tahun.

Dana hasil fasilitas tersebut akan digunakan terutama untuk refinancingsenior notes perseroan senilai US$185,856 juta yang akan jatuh tempo pada Desember 2027. Selain itu, terdapat tambahan fasilitas term loan sebesar Rp70 miliar untuk mendukung kebutuhan umum korporasi.

Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman mengatakan transaksi tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan kewajiban atau liability management perseroan secara proaktif.

“Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan,” ujar Budianto dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Menurut dia, fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri juga menjadi solusi pendanaan yang prudent di tengah meningkatnya volatilitas pasar utang internasional.

“Dukungan kuat dari sektor perbankan domestik juga mencerminkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap strategi, kinerja operasional, dan fundamental jangka panjang Perseroan,” katanya.

Jababeka menjelaskan penggunaan pinjaman dalam mata uang rupiah dilakukan untuk menyelaraskan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan perseroan sehingga dapat mengurangi volatilitas laba akibat fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, perseroan memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik perusahaan dan entitas anak dengan nilai jaminan yang memenuhi rasio coverage sebesar 120% dari nilai pinjaman.

Perseroan menyebut pemberian jaminan tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.04/2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Jababeka menilai transaksi ini memberikan sejumlah manfaat utama, antara lain memperpanjang profil rata-rata jatuh tempo utang melalui tenor baru selama 15 tahun, melakukan refinancing senior notes jauh sebelum jatuh tempo, memperkuat likuiditas, serta mengurangi risiko refinancing di tengah volatilitas pasar.

Ke depan, perseroan menyatakan tetap fokus menjaga struktur permodalan yang prudent, mempertahankan likuiditas yang kuat, dan mengoptimalkan profil pendanaan jangka panjang.

PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pemegang merek KFC Indonesia menunjukkan perbaikan kinerja sepanjang 2025 dengan menekan kerugian secara signifikan. Capaian ini menjadi sinyal awal pemulihan bisnis setelah periode tekanan yang cukup panjang.

"Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, perseroan mencatat penurunan rugi bersih sebesar 53,74% menjadi Rp369,24 miliar, mencerminkan efektivitas strategi efisiensi dan penguatan fundamental bisnis yang dijalankan secara konsisten," bunyi keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Pendapatan tercatat relatif stabil di level Rp4,89 triliun. Di saat yang sama, kualitas profitabilitas membaik seiring keberhasilan menekan beban pokok penjualan sebesar 1,96% menjadi Rp2,00 triliun.

Perbaikan tersebut mendorong margin laba meningkat dari 58,3% menjadi 59,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya mulai memberikan dampak nyata terhadap kinerja operasional.

"Perbaikan ini didukung oleh berbagai inisiatif strategis, termasuk peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi rantai pasok, serta pelaksanaan program promosi yang lebih selektif dan terukur untuk menjaga kualitas pertumbuhan," papar keterangan resmi.

Di samping itu, langkah efisiensi juga diterapkan dengan disiplin dalam pengendalian biaya diterapkan di seluruh lini bisnis. Upaya ini mencakup rasionalisasi biaya overhead, optimalisasi utilisasi aset, serta penerapan inisiatif digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas.

Dampak dari langkah tersebut terlihat pada penurunan rugi operasional dan penguatan arus kas operasional. Kinerja ini menunjukkan perbaikan kualitas operasional yang lebih terjaga.

Di sisi neraca, struktur keuangan juga mengalami penguatan. Rasio lancar meningkat dari 26,90% menjadi 33,49% sebagai hasil dari langkah refinancing yang dilakukan secara proaktif.

Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan profil jatuh tempo kewajiban serta meningkatkan fleksibilitas arus kas. Dengan kondisi likuiditas yang lebih baik, ruang gerak perusahaan menjadi lebih terjaga.

Penguatan juga terlihat pada struktur permodalan. Perseroan melakukan penambahan modal pada pertengahan 2025 yang mendorong peningkatan ekuitas menjadi Rp435,86 miliar.

Selain itu, perusahaan melakukan divestasi sebagian kepemilikan pada entitas anak. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat likuiditas dengan tetap mempertahankan kendali atas bisnis utama.

"Ke depan, KFC Indonesia akan terus melanjutkan transformasi bisnis dengan fokus pada efisiensi, penguatan operasional, serta inovasi produk guna mendorong pertumbuhan yang lebih sehat, berkualitas, dan berkelanjutan," pungkas keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan obligasi korporasi telah membanjiri pasar modal Tanah Air sepanjang periode Januari—Maret 2026. Kini, daya serap pasar menjadi ujian selanjutnya selepas triliunan surat utang beredar di masyarakat.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepanjang tahun berjalan 2026, telah tercatat 48 emisi obligasi dan sukuk dari 32 emiten, dengan total nilai emisi mencapai Rp52,44 triliun. Realisasi ini cenderung mengalami kenaikan dibandingkan akhir Maret 2025 dengan 33 emisi dari 24 emiten dan nilai emisi hanya mencapai Rp45,56 triliun.

Sementara PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat total penerbitan surat utang sepanjang kuartal I/2026 mencapai Rp59,35 triliun, tumbuh 26,97% YoY dibandingkan Rp46,8 triliun pada Januari—Maret 2025.

Dari segi tujuan, penerbitan surat utang pada periode Januari—Maret 2026 didominasi oleh kebutuhan modal kerja sebesar Rp30,91 triliun. Realisasi ini berbeda dibandingkan Rp19,40 triliun untuk kebutuhan modal kerja pada Januari—Maret 2025.

Sementara kebutuhan refinancing kini hanya sebesar Rp12,85 triliun, turun dari Rp25,05 triliun pada periode yang sama 2025. Sisanya, kebutuhan investasi juga meningkat menjadi Rp15,60 triliun pada tahun ini, dibandingkan Rp2,28 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjadi salah satu emiten yang menerbitkan obligasi pada periode ini. Membuka penawaran terhadap Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations Tahap IV Tahun 2026, BWPT mengincar Rp98,06 miliar dari penerbitan surat utang ini.

Manajemen dalam keterangan resminya, menerangkan penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan I Eagle High Plantations dengan target mencapai Rp400 miliar. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan perseroan sebagai modal kerja.

”Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan antara lain pembelian persediaan seperti tandan buah segar dan minyak kelapa sawit, biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan seperti pupuk, energi dan bahan bakar, serta biaya overhead,” tulis manajemen dalam prospektus, dikutip Rabu (15/4/2026).

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi, sejalan dengan jatuh tempo surat utang korporasi pada tahun ini. Nilai jatuh tempo pada periode Mei—Desember 2026 diprediksi mencapai Rp124,12 triliun.

Hal itu pula yang dinilai membuat penyerapan terhadap penerbitan baru surat utang korporasi cenderung solid. Di tengah kondisi risk-off pasar modal, investor dinilai masih memiliki ketertarikan untuk mengamankan posisi dalam investasi.

Terlebih, dalam kondisi pasar saham yang cenderung lesu, investor dinilai bakal memilih surat utang korporasi lantaran mampu memberikan daya tarik yang lebih baik ketimbang instrumen lainnya.

”Dari sisi faktor peluang, kami melihat permintaan investor masih kuat karena di kondisi saat ini, investor justru mencari return yang lebih tinggi di pasar alternatif, termasuk di pasar surat utang korporasi itu sendiri,” katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (15/4/2026).

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi ini bahkan diprediksi terjadi hingga akhir tahun. Terlebih pada kuartal II dan III tahun ini, besaran surat utang jatuh tempo masih cukup besar sehingga aksi refinancing memiliki peluang besar untuk terjadi.

Pefindo sendiri menargetkan penerbitan surat utang korporasi berada pada level Rp154—196,86 triliun, dengan titik tengah pada Rp175,77 triliun.

Meskipun begitu, risiko geopolitik tetap dipertimbangkan sebagai salah satu sentimen yang menghalangi pencapaian target ini. Menurutnya, perang yang berkecamuk di Iran, berisiko membuat pasar lebih fluktuatif dan meningkatkan imbal hasil. Dengan begitu, biaya pendanaan berisiko membengkak lewat penerbitan surat utang.

Belum lagi, nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi mencapai lebih dari Rp17.000 per dolar AS hingga hari ini menjadi risiko lainnya dari pencapaian target tersebut.

”Dari sisi depresiasi nilai tukar juga menjadi faktor negatif bagi yield karena jika depresiasi nilai tukar terus berlanjut, maka transmisi terhadap imported inflation juga bisa terjadi, yang mana kalau inflasinya meningkat, biasanya yield-nya juga akan terdorong naik,” katanya.

Suhindarto menilai, sektor multifinance masih akan menjadi industri yang paling banyak menerbitkan surat utang korporasi. Secara historis, sektor ini memang menjadi penerbit surat utang terbesar lantaran karakteristik industri yang mencari alternatif pendanaan melalui surat utang.

”Di tahun 2026 kami masih melihat sebenarnya confidence dari bisnis untuk menerbitkan [surat utang] masih belum sampai pada tahap yang akhirnya membuat mereka wait and see. Justru dengan kondisi seperti saat ini mereka akan mencoba untuk meningkatkan penerbitan, sebelum akhirnya mungkin yield-nya akan terdorong naik ke depan,” katanya.

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai semaraknya penerbitan surat utang korporasi masih akan berlanjut pada tahun ini.

Semaraknya penerbitan surat utang korporasi disebut datang dari kebutuhan swasta untuk mendapatkan pendanaan. Terlebih, di tengah kebutuhan industri yang diklaim masih bertumbuh.

”Menurut saya akan ada pengaruhnya [perang Iran], tapi tidak signifikan. Karena jatuh tempo juga banyak dan kebutuhan industri sendiri juga cukup besar. Hanya konsekuensinya ke cost of fund,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, prospek penyerapan surat utang korporasi anyar ini juga diprediksi masih solid. Hal itu tampak dari banyaknya surat utang korporasi yang jatuh tempo pada periode yang sama, sehingga mendorong aksi refinancing terjadi.

Hanya saja, penerbitan surat utang kali ini diprediksi akan membutuhkan cost of fund yang tinggi. Hal itu lantaran kondisi yield acuan SBN telah melemah sejalan dengan sentimen risk off pasar keuangan global.

”Cuma memang yieldnya kalau kita bandingkan awal tahun atau akhir tahun 2025, kondisi yield kita kan melemah. Pasar pastinya mengekspektasikan return sesuai kondisi pasar,” katanya.

Di satu sisi, Chief Dealer Fixed Income & Derivatives PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Fudji Rahardjo, menilai dampak ketegangan geopolitik di Iran terhadap pasar obligasi Tanah Air akan sangat bergantung pada durasi konflik.

Dengan begitu, jika konflik berkepanjangan, Fudji menilai target penerbitan obligasi korporasi oleh Pefindo berisiko tidak terealisasi. Hal itu lantaran kecenderungan bank sentral untuk menaikkan suku bunga, alih-alih memangkasnya.

"Jika konflik berkepanjangan, skenarionya menjadi lebih berat. Penerbitan bisa turun ke Rp120-Rp150 triliun, di bawah nilai jatuh tempo. Artinya, pasar obligasi korporasi diproyeksikan mengalami kontraksi neto," katanya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Netflix Inc. melakukan pembiayaan ulang atau refinancing sebagian dari pinjaman jangka pendek (bridge loan) senilai US$59 miliar atau sekitar Rp988,89 triliun dengan utang berbiaya lebih murah dan berjangka lebih panjang untuk memperkuat struktur pendanaan dalam upaya akuisisi Warner Bros. Discovery Inc.

Melansir Bloomberg pada Selasa (23/12/2025), Netflix memperoleh fasilitas kredit bergulir (revolving credit facility) senilai US$5 miliar serta dua pinjaman berjangka penarikan tertunda (delayed-draw term loan) masing-masing senilai US$10 miliar.

Pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai ulang sebagian bridge loan yang diambil Netflix untuk penawaran terhadap Warner Bros. Adapun sisa US$34 miliar masih akan disindikasi ke perbankan.

Netflix sebelumnya menyepakati transaksi pada awal Desember yang menilai aset studio dan layanan streaming Warner Bros. pada level US$82,7 miliar. Tak lama berselang, Paramount Skydance Corp. meluncurkan penawaran pengambilalihan paksa (hostile takeover) atas seluruh Warner Bros., memicu perang penawaran yang diperkirakan akan mengubah lanskap industri hiburan, terlepas dari siapa pemenangnya.

Dua penawaran tersebut melibatkan skema utang bernilai puluhan miliar dolar AS dan termasuk yang terbesar dalam satu dekade terakhir.

Pekan lalu, manajemen Warner Bros. merekomendasikan pemegang saham untuk menolak penawaran Paramount dan tetap mendukung kesepakatan dengan Netflix. Warner Bros. menilai tawaran Paramount, yang mencakup komitmen utang US$54 miliar, sebagai lebih rendah dan tidak memadai, serta berisiko tinggi dari sisi pendanaan.

Meski mendapat dukungan dewan direksi Warner Bros., Netflix masih menghadapi tantangan regulasi dan politik untuk menuntaskan akuisisi tersebut. Senator Demokrat AS Elizabeth Warren dari Massachusetts bahkan menyebut penawaran itu sebagai mimpi buruk anti-monopoli. Netflix pun berupaya menenangkan karyawan dengan menegaskan bahwa akuisisi tidak akan berujung pada penutupan studio.

Adapun, bridge loan lazim digunakan untuk menutup kebutuhan pendanaan jangka pendek, khususnya dalam proses akuisisi. Skema ini biasanya digantikan dalam beberapa pekan atau bulan oleh utang jangka panjang yang lebih murah dan tersebar ke lebih banyak kreditur.

Meski bersifat sementara, pinjaman tersebut memberi peluang bagi bank untuk membangun relasi bisnis demi mendapatkan mandat pembiayaan bernilai besar di masa depan. Di tengah pasar kredit yang relatif sepi belakangan ini, persaingan antarbank untuk mendapatkan transaksi besar menjadi semakin ketat.

Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, dan HSBC Holdings Plc tercatat sebagai bagian dari konsorsium perbankan yang menyediakan pinjaman jembatan tanpa jaminan bagi Netflix.

Utang baru yang diumumkan pada Senin memiliki jatuh tempo bertahap. Jika akuisisi terealisasi, fasilitas kredit bergulir, yang memungkinkan penarikan dan pelunasan dana secara fleksibel, akan jatuh tempo pada 2030 atau tiga tahun setelah transaksi rampung, mana yang lebih dahulu. Sementara itu, pinjaman berjangka penarikan tertunda akan jatuh tempo dalam dua dan tiga tahun.

Ke depan, Netflix diperkirakan akan kembali mengakses pasar modal untuk menekan porsi pinjaman jembatan sekaligus memperpanjang tenor utangnya. Instrumen utang tersebut berpeluang memperoleh peringkat investment grade, mengingat Netflix saat ini mengantongi peringkat A3 dari Moody’s Ratings dan A dari S&P Global Ratings.

Pada fase awal bisnisnya, Netflix sempat mengandalkan pasar obligasi dengan rating utang rendah (junk bond). Namun, perusahaan memperoleh akses pembiayaan yang lebih murah setelah status kreditnya meningkat menjadi blue chip pada 2023.

KOMPAS.com – Netflix Inc. melakukan pembiayaan ulang (refinancing) atas sebagian pinjaman jangka pendek senilai 59 miliar dollar AS yang digunakan untuk mendukung rencana akuisisi Warner Bros Discovery.

Dikutip dari Bloomberg, langkah tersebut dilakukan dengan mengganti sebagian pinjaman jangka pendek menjadi utang berbiaya lebih murah dan berjangka waktu lebih panjang guna memperkuat struktur pendanaan transaksi.

Berdasarkan dokumen yang diajukan pada Senin (22/12/2025), Netflix memperoleh fasilitas kredit bergulir senilai 5 miliar dollar AS serta dua pinjaman berjangka delayed-draw masing-masing sebesar 10 miliar dollar AS.

Skema ini digunakan untuk menggantikan sebagian pinjaman jangka pendek yang sebelumnya diambil.

Setelah pembiayaan ulang tersebut, masih tersisa sekitar 34 miliar dollar AS dari fasilitas pinjaman jembatan yang akan disalurkan ke pasar melalui proses sindikasi.

Dikutip dari Reuters, dana hasil pembiayaan ini akan digunakan untuk membayar porsi tunai dalam transaksi, menutup biaya dan pengeluaran terkait, serta dapat dimanfaatkan untuk refinancing lanjutan dan keperluan korporasi secara umum.

Penguatan pendanaan ini menjadi krusial di tengah persaingan ketat perebutan aset Warner Bros Discovery. Netflix diketahui memenangkan proses lelang kompetitif atas aset studio film, televisi, dan layanan streaming perusahaan tersebut.

Netflix mengungguli sejumlah pesaing, termasuk tawaran tunai tanpa diminta dari Paramount Skydance Corp. senilai 108,4 miliar dollar AS atau sekitar 30 dollar AS per saham.

Meski demikian, dewan direksi Warner Bros menyebut tawaran Paramount memberikan nilai tunai yang lebih tinggi dalam jangka pendek.

Namun, manajemen Warner Bros tetap merekomendasikan kesepakatan dengan Netflix dengan alasan manfaat strategis yang lebih kuat serta kepastian pendanaan yang lebih baik.

Kesepakatan Netflix mencakup aset utama seperti HBO dan HBO Max. Transaksi ini diperkirakan rampung setelah Warner Bros menyelesaikan pemisahan unit Global Networks pada kuartal III 2026.

Rencana pemisahan tersebut diumumkan pada pertengahan 2025 untuk memisahkan bisnis streaming dan studio dari jaringan televisi konvensional.

Netflix pertama kali mengamankan bridge loan senilai 59 miliar dollar AS pada 4 Desember 2025 guna memastikan ketersediaan pendanaan bagi penawarannya atas Warner Bros Discovery.

Pinjaman ini merupakan pembiayaan sementara yang umumnya digantikan dengan utang jangka panjang yang lebih murah dan stabil.

Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, dan HSBC Holdings Plc termasuk bank yang menyediakan pinjaman jembatan tanpa jaminan tersebut.

Utang baru yang diumumkan memiliki jadwal jatuh tempo bertahap. Fasilitas kredit bergulir akan jatuh tempo pada 2030 atau tiga tahun setelah transaksi selesai, tergantung mana yang lebih dulu.

Sementara itu, dua pinjaman berjangka delayed-draw masing-masing akan jatuh tempo dalam dua dan tiga tahun.

Ke depan, Netflix diperkirakan kembali memanfaatkan pasar modal untuk mengurangi porsi bridge loan sekaligus memperpanjang jatuh tempo utangnya.

Instrumen tersebut diproyeksikan berperingkat investment grade, mengingat Netflix memiliki peringkat A3 dari Moody’s Ratings dan A dari S&P Global Ratings.

Sebelumnya, dewan direksi Warner Bros Discovery menolak tawaran hostile Paramount Skydance sebesar 108,4 miliar dollar AS pada Rabu (17/12/2025) karena dinilai tidak memiliki jaminan pembiayaan yang memadai.

Dalam surat kepada pemegang saham, dewan menyatakan Paramount telah “menyesatkan” terkait klaim jaminan penuh atas tawaran tunai 30 dollar AS per saham yang disebut didukung keluarga Ellison, termasuk CEO Oracle Larry Ellison.

Dewan menegaskan jaminan tersebut “tidak pernah ada” dan menilai tawaran tersebut mengandung berbagai risiko besar.

Kesepakatan Warner Bros dengan Netflix memberikan harga 27,75 dollar AS per saham untuk seluruh studio film dan televisi, perpustakaan konten, serta layanan streaming HBO Max. Kesepakatan ini bersifat mengikat, tanpa pembiayaan ekuitas, dan didukung komitmen utang yang kuat.

IDXChannel - PT Link Net Tbk (LINK) memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai total mencapai Rp5,81 triliun untuk mendukung belanja modal sekaligus membiayai kembali (refinancing) utang perseroan.

Fasilitas pembiayaan tersebut diberikan oleh dua lembaga keuangan internasional, yakni International Finance Corporation (IFC) senilai Rp3,32 triliun dan Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp2,49 triliun.

Perjanjian pinjaman ditandatangani pada 18 Desember 2025 dengan jangka waktu sembilan tahun. Fasilitas ini tunduk pada sejumlah kondisi prasyarat dan ketentuan lanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan transaksi.

Corporate Secretary LINK, Rininta Agustina Widya Pratika menjelaskan, dana pinjaman akan dimanfaatkan untuk membiayai belanja modal serta melunasi sebagian utang guna mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha perseroan.

Menurut manajemen, transaksi ini tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan LINK.

“Tujuan penggunaan dana adalah untuk membiayai belanja modal dan membiayai kembali utang,” ujar Rininta dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Senin (22/12/2025).

Manajemen LINK menegaskan, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Pollux Hotels Group Tbk. (POLI) menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok senilai Rp500 miliar. Nantinya, sebagian besar dana yang dihimpun dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untukrefinancingutang perusahaan.

Direktur Utama Pollux Hotels Handoyo Setyadi menerangkan, sebesar sekitar 90% dari total hasil dana yang dihimpun dari penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group Tahun 2025 akan digunakan sebagai pembayaran utang milik anak usaha perseroan.

Melansir prospektus perseroan, sekitar Rp434,20 miliar hasil penghimpunan dana melalui obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran utang perseroan kepada perusahaan anak. Sementara itu, sekitar Rp65,80 miliar akan dialokasikan untuk penyertaan modal kerja kepada perusahaan anak yang sama.

Dalam prospektus, manajemen POLI menerangkan bahwa pembayaran utang itu dilakukan perseroan kepada CSK. Dalam catatan Bursa, anak usaha POLI dengan kode tersebut adalah PT Cakrawala Sakti Kencana yang dimiliki sepenuhnya oleh perseroan. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan CSK untuk membayar pokok utang perusahaan kepada Bank Mandiri.

“[Refinancing] akan lebih memperkuat posisi keuangan kami, operasional kami, dan juga bisa menekan biaya juga,” katanya di Bursa, Kamis (11/12/2025).

Sementara itu, sekitar 10% akan digunakan perseroan untuk menunjang rencana POLI menggunakan tenaga surya dalam operasionalisasi lini bisnisnya. Handoyo memprediksi penggunaan panel surya dalam membantu operasionalisasi bisnis bakal menekan 20–40% dari total beban operasional perseroan selama ini.

Melalui hal tersebut, Handoyo berharap proses efisiensi dapat benar-benar dijalankan perseroan pada tahun mendatang. Sepanjang 2025–2029, POLI berencana memasangsolar celldengan total kapasitas 40 kWp dan diproyeksi mengurangi emisi karbon hingga 184.320 kilogram CO2e.

“Dengan harapan nanti kami dapat dukungan dari perusahaan lain juga supaya ini bisa menjadi salah satu contoh ikon yang kami pelopori sehingga nanti seluruh perusahaan terutama properti ikut mendukung,” katanya.

Adapun obligasi ini diterbitkan dalam dua seri. Seri A menawarkan tingkat bunga tetap senilai 5,855 dan seri B menawarkan bunga tetap senilai 6,25%. Kedua seri ini masing-masing memiliki tenor tiga dan lima tahun. Nantinya, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) menjadi penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi ini. Sementara itu, obligasi ini telah mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung penyelenggaraan ajang Government Auto Show (GAS) 2025 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo.

Pameran otomotif ini merupakan program yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor sekaligus menggairahkan sektor perdagangan lokal.

GAS 2025 yang menampilkan berbagai jenis kendaraan terbaru dan promo menarik menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan. Dalam kesempatan tersebut, Bank Jateng berperan sebagai mitra pembiayaan melalui layanan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Fasilitas KKB Bank Jateng menawarkan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baik roda dua maupun roda empat, dalam kondisi baru maupun bekas. Sejumlah produk yang ditawarkan antara lain adalah KKB Mobil Baru dan Bekas, KKB Motor Baru, serta fasilitas finansial tambahan seperti KKB Refinancing dan Take Over.

Bank Jateng menawarkan fitur kredit yang mudah dan cepat dengan suku bunga bersaing , juga tenor pembiayaan sampai dengan 10 tahun untuk kendaraan baru dan sampai dengan 5 tahun untuk kendaraan bekas, dengan jaminan BPKB.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Purworejo, Jusuf Budiman, menyampaikan bahwa partisipasi Bank Jateng dalam GAS 2025 sejalan dengan tujuan acara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas jual-beli kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan.

"Acara ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk menunjukkan peran aktif Bank Jateng dalam mendukung pertumbuhan sektor otomotif dan perdagangan di Purworejo," ujar Jusuf dalam siaran pers, Selasa (11/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tambahan likuiditas Rp200 triliun dari pemerintah dinilai tak akan menahan minat bank menerbitkan surat utang di sisa tahun ini. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menilai, penerbitan obligasi perbankan tetap stabil karena digunakan untuk menyeimbangkan struktur pendanaan jangka panjang.

“Dengan penurunan suku bunga dan tambahan likuiditas Rp200 triliun, tentu ini menjadi PR bagi bank-bank besar untuk menyalurkan dana,” ujar Analis Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo, Danan Dito, dalam Taklimat Media yang digelar Pefindo secara daring dikutip Ahad (19/10/2025).

Menurut Dito, dana tersebut tidak seluruhnya langsung disalurkan ke kredit baru, karena sebagian digunakan bank untuk melepas deposito berbiaya mahal. “Dana yang mahal-mahal mereka lepas untukrecompositiondanrebalancingkembali komposisi DPK-nya,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sisi surat utang, tambahan likuiditas justru memperkuat posisi bank. Obligasi jangka panjang dibutuhkan untuk menyeimbangkan durasi aset dan kewajiban sehingga tidak terpengaruh dana jangka pendek.

“Dari sisi obligasi, karena jangkanya lima tahun ke atas, dana dari Kementerian Keuangan itu tidak serta-merta mengganggu rencana penerbitan,” ucap Dito.

Pefindo mencatat hingga September 2025 terdapat lima mandat penerbitan surat utang dari sektor perbankan dengan total nilai sekitar Rp11,7 triliun. “Artinya minat penerbitan dari sisi perbankan masih relatif tinggi,” ujar Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto.

Ia menambahkan, untuk tahun depan, sektor perbankan diperkirakan tetap menempati posisi lima besar penerbit surat utang terbesar. Berdasarkan data jatuh tempo, kebutuhanrefinancingperbankan pada 2026 mencapai Rp17,58 triliun atau sekitar 12 persen dari total jatuh tempo nasional.

“Total surat utang yang jatuh tempo tahun depan bisa mencapai Rp156 hingga Rp160 triliun, sehingga penerbitan dari sektor perbankan masih akan stabil,” kata Suhindarto.