Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tengah bergeliat menyelamatkan aset negara, salah satunya lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ratusan triliun pun telah mengucur ke kas negara.

Satgas PKH telah resmi dibentuk pada Februari 2025 mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Tujuannya, penguasaan lahan ilegal seperti sawit dan tambang serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya, ratusan triliun hasil dari denda administratif atas penertiban kawasan hutan telah mengalir ke kas negara. Dalam langkah terbarunya, Satgas PKH telah kembali menyetorkan uang Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara.

"Pada hari itu tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan buki nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya saat prosesi penyerahan Rp10,27 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VII ke kas negara yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Rabu (13/5/2026) di Kejagung RI.

Uang Rp10,27 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,43 triliun serta penerimaan pajak hasil tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp6,84 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan mencapai 12.370 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VII kepada Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 2,37 juta hektare.

"Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak buat kepentingan nasional," ujarnya.

Dibanggakan Prabowo

Prabowo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Satgas PKH. Satgas tersebut menurutnya dibentuk guna menyelamatkan kekayaan negara.

"Saya harus katakan, bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia. Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan," ujarnya.

Namun, kini menurutnya seiring dengan raupan denda yang dinilai sebagai upaya penyelamatan kekayaan negara, banyak pihak yang tidak menyukai Satgas PKH.

"Saya paham Satgas PKH bukan satgas yang sekarang disukai. Banyak yang tidak suka sama kalian [Satgas PKH], ya itu, bandit bandit perampok itu enggak suka sama kalian," ujarnya.

Padahal, menurutnya dana yang disetor Satgas PKH saat ini hanya sebagian dari kekayaan negara yang diselamatkan.

"Padahal ini baru sekelumit kekayaan yang diselamatkan, perjuangan masih susah, ratusan triliun, ribuan triliun yang diselamatkan," katanya.

Bulan depan, dia mendapatkan informasi bahwa akan ada setoran lagi dari Satgas PKH sebesar Rp11 triliun.

Potensi Windfall

Setoran terbaru Rp10,27 triliun merupakan sebagian kecil dari total nilai yang telah disetor Satgas PKH ke kas negara. Sekitar Rp380 triliun dana hasil dari penertiban kawasan hutan telah disetor Satgas PKH ke kas negara sejak dibentuk awal tahun lalu.

Secara rinci, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025. Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun PNBP dapat membantu menambal defisit anggaran. Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan. Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Efektivitas Satgas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa adanya Satgas PKH sebenarnya kurang efektif dalam menanggulangi kekayaan negara yang bocor. Sebab, terlalu banyak organisasi yang kemudian menambah beban negara.

"Kita terlalu banyak organisasi yang tidak jelas, berbenturan dengan APH [aparat penegak hukum] yang ada," katanya kepada Bisnis pada Rabu (13/5/2026).

Dia menilai bahwa harusnya pemerintah fokus terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi itu bertujuan merampas aset hasil tindak pidana, terutama korupsi untuk negara.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun di Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mengatakan bahwa aksi penyetoran uang ratusan triliun rupiah ke kas negara memang dinilai heroik.

"Akan tetapi, pertanyaan yang paling dasar yang harus dijawab adalah, apakah sejumlah uang yang sudah berhasil diambil Satgas PKH ini sebanding dengan kerugian negara selama ini dari aktivitas ilegal perusahaan baik sawit maupun tambang di kawasan hutan? Kemudian apakah jumlah itu setara kerugian negara atas rusaknya ekosistem hutan dari bisnis mereka yang ilegal?" ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (14/5/2026).

Kemudian, pemerintah lebih cenderung melihat bahwa langkah penertiban kawasan hutan sebagai upaya pemulihan aset. Pemerintah menurutnya tidak melihat bahwa yang harus dipulihkan adalah ekosistem kawasan hutan.

Dia menilai bahwa pascapengambilalihan kawasan hutan, operasional bisnis baik sawit maupun tambang pun tetap berjalan.

"Maka dalam jangka panjang, tidak ada yang berubah sama sekali dalam konteks sosial ekonomi masyarakat. Pemulihan enggak dijawab, ekosistem enggak dijawab. Hanya pengalihan saja dari swasta ke BUMN," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merilis formula skema denda administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak patuh terhadap PP Tunas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada PSE yang tidak mematuhi kebijakan PP Tunas. Dalam hal ini, Komdigi untuk pertama kalinya mengembangkan skema denda administratif.

“Ini adalah pertama kali kami menerapkan formula dalam skema denda administratif. Dalam proses ini, kami juga melakukan alokasi yang proporsional untuk denda administratif,” ujar Lustarini dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Dunia Digital Anak di Media Sosial: Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lustarini juga menjelaskan pendekatan yang digunakan bersifat proporsional berbasis indeks pelanggaran dan skala usaha PSE. Terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran, yaitu dampak terhadap anak, periode atau durasi pelanggaran, upaya mitigasi risiko, serta riwayat pelanggaran sebelumnya.

Selain itu, terdapat batas maksimum denda (cap). Nilai denda tidak akan melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan berdasarkan skala usaha PSE, yaitu:
- Skala mikro: maksimal Rp1 miliar
- Skala kecil: maksimal Rp5 miliar
- Skala menengah: maksimal Rp10 miliar
- Skala besar/global: maksimal 6% dari total pendapatan global perusahaan

Rumus Perhitungan Denda

Besaran denda administratif dihitung menggunakan formula khusus yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Secara sederhana, denda ditentukan berdasarkan hasil penilaian indeks pelanggaran yang kemudian dikalikan dengan batas maksimum denda yang berlaku.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Denda = (Total Indeks Pelanggaran ÷ 4) × Batas Maksimum Denda

Adapun penegakan aturan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dengan mengedepankan pembinaan dan kepatuhan. Terdapat empat tingkatan sanksi yaitu teguran tertulis sebanyak 1–3 kali, denda administratif, penghentian sementara, dan terakhir pemutusan akses.

Apabila PSE menunjukkan iktikad baik, seperti melakukan perbaikan sistem atau membayar denda, proses pengawasan dapat diselesaikan tanpa perlu eskalasi sanksi lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian berusaha.

Mekanisme Pengajuan Keberatan (Hak Sanggah PSE)

PSE juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan
PSE mengajukan keberatan secara tertulis setelah menerima keputusan sanksi.

1. Pemrosesan (Maksimal 20 hari)
Menteri atau Direktur Jenderal memproses permohonan keberatan. Jika melebihi batas waktu, permohonan dianggap diterima.

1. Penetapan (Maksimal 5 hari)
Jika dikabulkan, pemerintah akan memproses pencabutan atau penundaan sanksi.

4. Penyampaian (Maksimal 7 hari)
Keputusan akhir disampaikan secara resmi kepada PSE. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan formula skema denda administratif bagi pelanggaran terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Skema denda tersebut menggunakan pendekatan proporsional berbasis indeks pelanggaran serta skala usaha Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan terdapat empat komponen dalam indeks pelanggaran yang menjadi dasar penetapan denda. Pertama, dampak terhadap anak; kedua, periode atau durasi pelanggaran; ketiga, upaya mitigasi risiko yang telah dilakukan PSE; dan keempat, riwayat pelanggaran sebelumnya.

“Kemudian ini ada batas maksimumnya juga, jadi ketika dia usaha mikro maksimumnya Rp100 juta,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF)Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman?di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan untuk usaha kecil, denda maksimum mencapai Rp500 juta. Sementara itu, untuk skala menengah maksimum Rp10 miliar, dan untuk skala besar atau global dikenakan denda maksimum sebesar 6% dari pendapatan global.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan YouTube. Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat.

Dalam PSE lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan fintech, perbankan, serta layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Dengan skema tersebut, Komdigi menargetkan adanya efek jera bagi platform yang tidak patuh terhadap ketentuan. Meski demikian, Mediodecci menegaskan aturan ini masih dalam tahap pembahasan, khususnya terkait mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jadi sedang dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Selain itu, Komdigi juga membuka ruang bagi masukan dari industri terkait skema denda administratif tersebut. Mediodecci menyebutkan bahwa terdapat mekanisme pengajuan keberatan bagi PSE.

Dia memastikan Komdigi menjamin hak PSE melalui proses yang adil, transparan, dan terstruktur, mulai dari pengajuan, pemrosesan, hingga penetapan dan penyampaian keputusan.

Mediodecci menambahkan, apabila keberatan ditolak secara resmi, PSE memiliki hak akhir untuk menempuh gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Artinya ini juga kita atur di dalam PP TUNAS dan PM itu ada, ada mekanismenya,” katanya.

Dia menegaskan Komdigi memandang PSE sebagai bagian dari industri ekonomi digital yang menjadi tulang punggung perekonomian masa depan. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan harus menjamin proses yang adil, transparan, dan terstruktur, baik dari sisi tahapan maupun kerangka waktunya.

“Nah ini langkah-langkah yang kami ambil hari ini dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan saat ini, mudah-mudahan bisa diterima,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah upaya memperkuat penerimaan negara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penertiban berbagai aktivitas ilegal yang merugikan keuangan negara, terutama di kawasan hutan.

Langkah ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menjaga aset negara sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan.

Upaya tersebut dijalankan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk sebagai garda terdepan dalam penanganan pelanggaran di sektor kehutanan.

Kehadiran satgas ini dipandang strategis karena menghimpun berbagai institusi penegak hukum dan kementerian dalam satu koordinasi terpadu.

Di dalam Satgas PKH, unsur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait dilibatkan secara langsung.

Kolaborasi lintas lembaga ini membuat jalur koordinasi sekaligus penindakan menjadi lebih efektif dibandingkan jika masing-masing institusi bergerak sendiri.

Hasilnya mulai terlihat. Teranyar, Satgas PKH menyetorkan Rp11,4 triliun ke kas negara pada Jumat (10/4/2026). Dana tersebut berasal dari sejumlah sumber penerimaan yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan.

Kontribusi terbesar datang dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan yang mencapai Rp7,2 triliun. Selain itu, terdapat pula penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia senilai Rp1,9 triliun.

Tambahan penerimaan lainnya berasal dari setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967 miliar.

Ada pula pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 dari PT Agrinas Palma Nusantara senilai Rp108 miliar, serta PNBP dari denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 miliar.

Berdasarkan pantauan Bisnis di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dana belasan triliun tersebut secara simbolis diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu turut disaksikan langsung oleh Prabowo.

Purbaya menyebut setoran dari penegakan hukum di kawasan hutan tersebut berpotensi menjadi windfall atau durian runtuh bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tambahan penerimaan dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat membantu menambal defisit anggaran.

Lebih jauh, bendahara negara itu menilai dana tersebut juga bisa digunakan untuk menambah kembali belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya terkena penghematan.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dana dialokasikan untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Bisa. Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," ujar Purbaya di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Ke depan, Purbaya menyebut Kejagung bersama Satgas PKH masih berpotensi kembali menyetor penerimaan ke negara dari penguasaan kembali kawasan hutan, baik yang terkait pelanggaran di sektor perkebunan maupun pertambangan.

Namun, dia mengaku belum dapat memastikan besaran potensi penerimaan yang masih akan masuk dari proses penegakan hukum tersebut.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," pungkasnya.

Selamatkan Aset Rp370 Triliun

Setoran tersebut hanya sebagian dari dampak penertiban kawasan hutan yang tengah digencarkan pemerintah. Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan Satgas PKH telah menyelamatkan aset negara Rp371 triliun.

Burhanuddin mengatakan aset negara yang berhasil diselamatkan itu terhitung sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025. Jumlah ratusan triliun itu pun digadang-gadang hampir setara dengan 10% dana APBN.

Dia pun merincikan, angka ratusan triliun itu diperoleh dari setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13,2 triliun pada 20 Oktober 2025.

Kemudian, setoran tahap kedua terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6,6 triliun pada 24 Desember 2025; setoran tahap ketiga terkait Denda Administratif Kawasan Hutan dan PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11,4 triliun pada 10 April 2026.

Selanjutnya, setoran ke kas negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2,3 triliun dan setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode 31 Desember 2025 senilai Rp453 miliar.

Kemudian, escrow account hasil pengelolaan barang bukti PT Duta Palma Rp1 triliun dan nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 hektare dengan estimasi nilai Rp336 triliun.

Dalam hal ini, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya penindakan hukum harus dilakukan secara cermat dan tegas. Sebab, penegakan hukum yang lemah akan membuat negara kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan wibawa, kehilangan kemampuan untuk menyejahterakan rakyat.

"Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional," pungkasnya.

Berkesinambungan dengan penindakan Satgas PKH. Prabowo mengakui bahwa tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam masih besar, termasuk kebocoran dan praktik penyelundupan.

Menurutnya, penegakan hukum merupakan kunci utama dalam melindungi kekayaan bangsa sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat.

"Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia," tegas Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengutip pemikiran dari tokoh ekonomi dunia mengenai pentingnya nasionalisme dalam pertumbuhan ekonomi modern.

Dia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara otomatis, melainkan harus didorong dan dipertahankan oleh semangat nasionalisme. Dia juga menegaskan bahwa sebagai bangsa yang meraih kemerdekaan melalui perjuangan, Indonesia harus terus menjaga semangat tersebut.

"Semakin kita tegas semakin kita teguh semakin kita membela rakyat semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang, jangan khawatir," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah berhasil menyelamatkan aset negara Rp371 triliun.

Burhanuddin mengatakan aset negara yang berhasil diselamatkan itu terhitung sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025.

"Satgas PKH sejak dibentuknya pada bulan Februari 2025 hingga saat ini, telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai Rp371 triliun," ujar Burhanuddin di Kejagung, Jumat (10/4/2026).

Dia mengemukakan, hingga April 2026, Satgas PKH telah melakukan penyerahan uang untuk pemulihan kerugian ke kas negara sebanyak enam kali.

Paling anyar, total penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI terkait Satgas PKH mencapai Rp11,4 triliun.

"Kami akan menyerahkan uang ke kas negara sebesar Rp11.420.147.815.858" imbuhnya.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5.888.260,07 hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 10.257,22 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada Kementerian Kehutanan dengan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare.

Setelah itu, diserahkan ke Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 hektare.

"Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak Februari 2021 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali hutan seluas 5.888.260,07 hektar. Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 28.257,22 hektare," pungkasnya.

Berikut perincian kinerja Satgas PKH dan penyelamatan keuangan atau aset negara :

1. Setoran tahap pertama terkait CPO/Perkebunan Kelapa Sawit Rp13.255.244.538.149 pada 20 Oktober 2025

2. Setoran tahap kedua 24 terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp6.625.294.190.469 pada 24 Desember 2025

3. Setoran tahap ketiga 10 April 2026 terkait Denda Administratif Kawasan Hutan & PNBP Perkara Tindak Pidana Korupsi Rp11.420.104.815.858 pada 10 April 2026

4. Setoran ke Kas Negara terkait Satgas PKH yang terdiri dari Setoran Pajak PBB dan PNBP Tahun 2025 Rp2.306.292.710.054 dan Setoran Pajak PT Agrinas Palma Nusantara (Periode 31 Desember 2025) senilai Rp453.928.316.611

5. Escrow Account Hasil Pengelolaan Barang Bukti PT Duta Palma Rp1.000.000.000.000

6. Nilai estimasi aset kawasan hutan yang dilakukan penguasaan seluas 5.888.233,57 HA (Rp57.106.648,83/ha) senilai Rp336 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut setoran berasal dari penguasaan kembali kawasan hutan bisa menjadi windfall penerimaan ke APBN. Setoran ke pajak hingga PNBP ini diperkirakan bisa menambal defisit hingga untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana total Rp11,4 triliun dalam bentuk penagihan denda hingga penerimaan pajak maupun bukan pajak (PNBP) hasil penguasaan kembali kawasan hutan.

"Sebagian itu [masuk ke] PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tetapi sebagian kecil. Tetapi yang jelas, uang saya lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," terangnya kepada wartawan usai acara penyerahan denda administratif penguasaan kembali kawasan hutan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Purbaya mengeklaim nantinya tambahan penerimaan dari penegakan hukum ini bisa membantu upaya pemerintah menambal defisit. Utamanya, ketika pemerintah menambah belanja subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Pada 2026, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Sampai dengan Maret 2026, defisit APBN sudah mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Tidak hanya menambal defisit, Purbaya memperkirakan tambahan penerimaan ini bisa secara simultan menambah belanja kementerian/lembaga yang sempat terkena penghematan. Bahkan, dia memungkinkan uang hasil penegakan hukum ini masuk ke dana abadi LPDP.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tetapi enggak banyak," tuturnya.

Ke depan, Purbaya menyebut Kejagung maupun Satgas PKH bakal menyetorkan lagi ke negara hasil penguasaan kembali kawasan hutan. Baik itu dari pelanggaran sektor perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku belum mengetahui berapa potensi penerimaan yang bakal datang dari Korps Adhyaksa.

Di sisi lain, dia mengeklaim bakal ada tambahan penerimaan dari penindakan terhadap praktik underinvoicing dan lain-lain.

"Kalau ada tambahan pendapatan dari PKH jadi itu kayak windfall profit untuk pemerintah yang membuat anggaran kami lebih bagus dan lebih tahan lagi. Tetapi on the pipeline, saya lihat masih akan ada banyak," ujarnya.

Adapun berdasarkan catatan Kejagung dan Satgas PKH, total tambahan penerimaan negara dari penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI ini mencapai Rp11,4 triliun. Sumber terbesar berasal dari penagihan denda administratif bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7,23 triliun.

Kemudian, Rp1,96 triliun berasal dari hasil PNBP oleh Kejagung atas pengembalian pidana kerugian keuangan negara penanganan perkara tindak pidana korupsi selama Januari-Maret 2026.

Selanjutnya, Rp1,14 triliun berasal dari hasil PNBP yang berasal dari denda lingkungan hidup, Rp967,7 miliar setoran pajak dari aktivitas terkait selama Januari-Maret 2026, dan penyetoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp108,5 miliar.

Untuk diketahui, BUMN Agrinas mengelola sejumlah kawasan perkebunan yang sebelumnya berasal dari penguasaan kembali kawasan hutan oleh Satgas PKH.

Secara total, Satgas PKH mengeklaim telah mengembalikan Rp371,1 triliun dalam bentuk uang dan aset kepada negara. Perinciannya yakni sebagai berikut:

1. Setoran dalam bentuk uang senilai Rp13,2 triliun pada tahap I 20 Oktober 2025 dari penindakan CPO atau perkebunan kelapa sawit;
2. Setoran denda administratif kawasan hutan dan PNBP perkara tindak pidana korupsi Rp6,6 triliun pada tahap II 24 Desember 202;
3. Setoran denda administratif kawasan hutan dan PNBP perkara tindak pidana korupsi, serta Rp11,4 triliun pada tahap III 10 April 2026;
4. Setoran ke kas negara terkait dengan Satgas PKH berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) dan PNBP 2025 serta setoran pajak PT Agrinas Palma Nusantara 31 Desember 2025 yakni Rp2,3 triliun dan Rp453,9 miliar;
5. Escrow account hasil pengelolaan barang bukti kasus PT Duta Palma Rp1 triliun; dan
6. Nilai estimasi aset kawasan hutan yang dikuasai kembali seluas 5,88 juta hektare (ha) total Rp336 triliun (setara Rp57,1 juta per hektare).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan total penyelamatan keuangan negara yang telah dicapai pemerintah mencapai Rp31,3 triliun dalam kurun 1,5 tahun terakhir dirinya menjabat

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Hari ini kita hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara serta penagihan denda administratif sebesar Rp11,420 triliun,” ujar Prabowo.

Dia merinci, capaian tersebut merupakan akumulasi dari beberapa operasi besar penyelamatan keuangan negara.

Pada Oktober 2025, pemerintah berhasil menyelamatkan Rp13,255 triliun dari perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Kemudian pada Desember 2025, kembali diselamatkan Rp6,625 triliun.

“Hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa dana yang berhasil diselamatkan tersebut memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan.

Prabowo Subianto menyatakan bahwa dana tersebut berpotensi digunakan untuk memperbaiki sekitar 34.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, pada tahun sebelumnya pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 17.000 sekolah, sehingga dengan tambahan dana tersebut jumlah perbaikan sekolah dapat meningkat hingga dua kali lipat.

Selain sektor pendidikan, Prabowo juga menyoroti potensi pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.

“Kalau membantu renovasi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah, ini dapat memperbaiki 500.000 rumah lebih,” ungkapnya.

Selain itu dia juga mengeklaim program tersebut berpotensi memberikan manfaat langsung kepada sekitar 2 juta masyarakat berpenghasilan rendah.

Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum

Prabowo menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, tanpa upaya penyelamatan tersebut, dana negara berpotensi hilang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Bayangkan kalau tidak kita selamatkan, kalau tidak Satgas PKH bekerja dengan baik, uang ini hilang dan tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat kita,” tegasnya.

Sekadar informasi, satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada hari ini, Jumat (10/4/2026) menyerahkan total Rp11,4 triliun ke kas negara dalam kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI.

Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (10/4/2026).

Total dana yang disetorkan mencapai Rp11.420.104.815.858 atau 11.4 triliun, yang terdiri atas berbagai sumber penerimaan negara, antara lain denda administratif kehutanan sebesar Rp7,23 triliun. Lalu, ada penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp1,96 triliun

Tak hanya itu, terdapat setoran pajak periode Januari–April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, denda lingkungan hidup sebesar Rp1,14 triliun

Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga mencatat capaian signifikan dalam penguasaan kembali kawasan hutan.

Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas berhasil merebut kembali 5,88 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan 10.257,22 hektare kawasan hutan di sektor pertambangan

Pada Tahap VI ini, sebagian kawasan hutan yang telah dikuasai kembali diserahkan kepada sejumlah kementerian dan lembaga.

Sebanyak 254.780,12 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, termasuk kawasan konservasi seperti Kawasan hutan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh, Kawasan Hutan Gunung Halimun Salak di Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, lahan seluas 30.543,40 hektare diserahkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kemudian dikelola lebih lanjut oleh BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyetorkan uang Rp11,4 triliun hasil denda administrasi penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.

Dalam pantauan reporter Bisnis di kompleks Kejagung RI, nampak uang belasan triliun itu ditampilkan menggunung dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Terlihat dalam papan keterangan yang diletakkan di tumpukan uang tersebut bertuliskan "Rp11.420.104.815.858"

Terlihat, penyerahan uang tersebut diserahkan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Prosesi penyerahan itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini, sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang ke kas negara sebesar Rp11.420.147.815.858," ujar Burhanuddin di Kejagung, Jumat (10/4/2026).

Uang 11,4 triliun itu berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp7,23 triliun; hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Rp1,9 triliun; dan penerimaan setoran pajak dari Januari-April 2026 Rp967 miliar.

Selanjutnya, pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108 miliar serta Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga menguasai kembali sejumlah lahan baik dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan. Perinciannya, pada sektor perkebunan sawit mencapai 5.888.260,07 hektare. Sementara, pada sektor pertambangan mencapai 10.257,22 hektare.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada Kementerian Kehutanan dengan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare.

Setelah itu, diserahkan ke Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 hektare.

"Penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional," pungkas Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kuasai kembali 1.583 hektare lahan milik PT Sukses Jaya Wood di Sumatra Barat (Sumbar).

Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan Sukses Jaya itu merupakan salah satu dari 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Itu kan kaitan pencabutan perizinan perusahaan yang sudah diputuskan Januari kemarin untuk dicabut perizinan perusahaannya dan sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehutanan itu," ujar Barita saat dihubungi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan penguasaan kembali ini dilakukan karena Sukses Jaya dinilai telah lalai dalam mengelola lahan miliknya.

Sebab, kata dia, pengelolaan lahan yang dilakukan Sukses Jaya tidak mencapai minimal ketentuan dari pemerintah sebesar 30%.

Terlebih, kata Barita, area lahan yang dimiliki Sukses Jaya ini justru diserobot oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin pengelolaan kawasan hutan.

"[Dikuasai kembali] 1.583 hektare itu, kan. Dan karena dia enggak, tidak memenuhi target itu, ya, sehingga terjadi secara, dikuasai pihak-pihak lain. Jadi, dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga areal izin yang dia telah peroleh," imbuhnya.

Adapun, Barita mengemukakan saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi sebelum menetapkan denda administratif terhadap Sukses Jaya Wood.

Nantinya, jika ditemukan pelanggaran dalam mengelola lahan itu maka bakal dikenakan denda administratif.

"Tapi, kalau dia tidak melakukan manfaat secara tidak sah, tidak ada manfaatnya, tentu hanya terbatas pada penguasaan kembali lahan, pencabutan perizinan perusahaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatat telah menghimpun denda sebesar Rp5,2 triliun dari pelaku usaha di sektor sawit yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Dari Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjadi salah satu perusahaan yang turut membayar denda tersebut. AALI tercatat telah merogoh kocek untuk bayar denda senilai Rp571,04 miliar.

Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Astra Agro Lestari Tingning Sukowignjo dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu (21/1/2026). Dia menyebut, perubahan peraturan tentang tata ruang di bidang kehutanan menjadi latar belakang pengenaan denda terhadap AALI.

“Pada Desember 2025, perseroan telah melakukan pembayaran denda administratif senilai Rp571 miliar kepada Satgas PKH,” katanya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Saat itu, AALI disebut telah menerima Nota Pemberitahuan Hasil Perhitungan Denda Administratif yang diterbitkan oleh Satgas PKH. Namun, AALI belum dapat merinci potensi pengenaan denda lanjutan lantaran belum menerima nota terkait denda administratif lebih lanjut.

AALI hanya menegaskan bahwa atas hal tersebut, tidak terdapat dampak material terhadap performa finansial dan kegiatan operasional perseroan. Denda tersebut telah dibayar perseroan pada Desember 2025.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada dampak material terhadap performa finansial dan kegiatan operasional perseroan,” katanya.

Menilik kondisi keuangan AALI per September 2025, perseroan sebetulnya mampu mengantongi pendapatan bersih senilai Rp22,11 triliun atau naik 35,8% YoY dibandingkan periode yang sama 2024.

Secara geografis, pendapatan bersih AALI sebelum eliminasi mayoritas bersumber dari kawasan Sulawesi Rp12 triliun, Kalimantan Rp9,89 triliun, dan Sumatra Rp9,16 triliun.

Sejalan dengan lonjakan top line, laba bersih AALI juga makin merekah. Sepanjang Januari—September 2025, AALI mengantongi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih Rp1,07 triliun. Capaian itu melejit 33,58% YoY dari Rp801,15 miliar per kuartal III/2024.

Hingga 30 September 2025, total aset Astra Agro Lestari tercatat sebesar Rp27,96 triliun, dari akhir 2024 sebesar Rp28,79 triliun. Adapun, total ekuitas naik tipis, menjadi Rp23,69 triliun, dari akhir 2024 sebesar Rp23,20 triliun. Sementara itu, liabilitas AALI tercatat turun menjadi Rp4,26 triliun, dari akhir 2024 sebesar Rp5,59 triliun.

Dengan begitu, total pembayaran denda AALI kepada Satgas PKH mencerminkan 53,36% dari total laba bersih yang mampu ditorehkan perusahaan per September 2025. Sementara itu, denda itu hanya mencerminkan 2,41% terhadap ekuitas AALI.

Adapun Satgas PKH disebut telah memanggil 83 perusahaan dari sektor perkebunan kelapa sawit untuk proses verifikasi administratif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 perusahaan telah hadir, dengan rincian 41 perusahaan telah melakukan pembayaran denda.

Beberapa grup perusahaan yang telah membayar denda antara lain Best Agro Group senilai Rp645,33 miliar, BGA Group senilai Rp116,15 miliar, Surya Dumai Group senilai Rp93,19 miliar, dan Sampoerna Agro Group senilai Rp965 juta.

Grup Salim juga tercatat telah membayar denda senilai Rp2,33 triliun. Salim sendiri tercatat memiliki dua perusahaan sawit, yaitu PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP).

Hingga Rabu (14/1/2026), Satgas PKH telah menguasai kembali lahan seluas 4,09 juta hektare dari sektor perkebunan kelapa sawit serta 8.822,26 hektare lahan dari sektor pertambangan yang sebelumnya dikelola oleh 75 perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin mengungkapkan terdapat potensi penerimaan denda administratif dengan total mencapai Rp142,23 triliun di tahun 2026.

Denda tersebut berasal dari kawasan perkebunan lahan sawit dan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan.

"Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, untuk tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan," kata Burhanuddin di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa kerugian berasal dari denda administratif terhadap kawasan hutan sawit senilai Rp109 triliun dan denda administratif kawasan tambang sebesar Rp32,63 triliun sehingga jika dijumlahkan total potensi denda administratif mencapai Rp142,23 triliun.

Adapun pada 2025, Burhanuddin menyampaikan bahwa penyelamatan denda administratif mencapai lebih dari Rp6,62 triliun.

Angka tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2,3 triliun yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel.

Lalu, dia mengatakan penyelamatan uang negara dari tindak pidana korupsi oleh Kejagung sebesar Rp4,2 triliun yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula.

Selain itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kawasan hutan lebih dari 4 juta hektare. Dia menjelaskan dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektare.

"Lahan perkebunan kelapa sawit, diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait melalui Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Adhi Niaga seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi," ucapnya.

Tak hanya itu, lahan kawasan hutan konservasi, diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan lebih dari Rp6,62 triliun yang berasal dari hasil denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH. Selain itu, Kejagung secara simbolis menyerahkan lebih dari 4 juta hektar lahan rampasan ke kementerian atau lembaga terkait.

Kepala Kejaksaan Agung Burhanuddin menyampaikan bahwa uang tersebut terdiri dari hasil penagihan administratif kehutanan senilai lebih dari Rp2,34 triliun yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.

"Dua hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai Rp4,280,328,440,469,74 sen [Rp4,28 triliun] yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara gula," katanya di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025).

Burhanuddin turut menjelaskan bahwa pada 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang di kawasan hutan.

Dia menyebutkan bahwa potensi denda administratif sebesar Rp109,6 triliun untuk lahan sawit, sedangkan potensi denda administratif tambang sebesar Rp32,63 triliun.

Jaksa Agung mengatakan Satgas PKH juga berhasil mengembalikan kawasan hutan dengan total lebih dari 4 juta hektare. Nantinya lebih dari 896 ribu hektare yang terdiri dari lahan kelapa sawit akan diserahkan ke K/L terkait dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan.

Lahan yang disita juga akan diserahkan ke Danantara seluas lebih dari 240 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi.

"Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi," jelasnya.