JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham BBNI senilai Rp 905,48 miliar.

Aksi korporasi ini telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar pada Senin (9/3/2026).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, buyback dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal perusahaan.

"Keputusan buyback ini menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Perseroan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam penguatan permodalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan, saham hasil buyback akan disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) yang dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa.

Saham tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan atau Pengurus Perseroan.

"Buyback akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku di pasar modal," kata dia.

Sebagai informasi, nilai transaksi buyback tersebut tidak melebihi 10 persen dari jumlah modal yang ditempatkan dalam BBNI.

Sumber dana yang digunakan berasal dari arus kas bebas (free cash flow), yakni dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Sebelumnya, manajemen BNI menjelaskan rencana buyback dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan saham perbankan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Manajemen menilai saham perbankan Indonesia mengalami tekanan yang relatif lebih dalam dibandingkan dengan saham bank di kawasan regional.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah ketidakpastian global yang meningkat sepanjang tahun 2025.

Situasi ini dipengaruhi oleh berbagai risiko geopolitik hingga ancaman perang tarif.

Di dalam negeri, sektor perbankan juga menghadapi tantangan berupa kondisi likuiditas serta perlambatan permintaan kredit (loan demand). Kondisi tersebut turut memengaruhi kinerja saham perbankan, termasuk saham BNI.

Berdasarkan data yang disampaikan manajemen, harga saham BNI tercatat hanya naik 0,5 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

“Meskipun lebih baik dari local peers, namun saham BNI masih tertinggal jika dibandingkan dengan bank-bank regional peers,” kata manajemen BNI dalam keterbukaan informasi, dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp905,48 miliar.

Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (9/3/2026). Nilai transaksi buyback maksimal Rp905,48 miliar itu termasuk biaya transaksi buyback dengan memerhatikan perizinan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan langkah buyback ini menjadi salah satu instrumen perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal perusahaan.

“Keputusan buyback ini menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Perseroan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam penguatan permodalan,” kata Okki dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Okki menjelaskan, saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) yang dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa.

Saham tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan.

Sebelumnya, manajemen menuturkan bahwa perseroan berencana melaksanakan buyback saham di tengah tekanan yang membayangi saham perbankan sepanjang 2025.

Tekan Kinerja Saham

Dalam catatan Bisnis, bank dengan logo 46 itu menilai ketidakpastian global akibat risiko geopolitik dan ancaman perang tarif, serta tantangan likuiditas dan perlambatan permintaan kredit di dalam negeri, telah menekan kinerja saham sektor perbankan lebih dalam dibandingkan bank-bank di kawasan regional.

Hingga 31 Desember 2025, harga saham BNI tercatat hanya tumbuh 0,5% secara tahunan (year-on-year/YoY). Meski kinerjanya relatif lebih baik dibandingkan bank domestik sekelasnya, saham BNI masih tertinggal dari bank-bank regional.

BNI juga mencermati bahwa meskipun pasar saham domestik mulai rebound pada akhir 2025 seiring kembalinya optimisme investor asing, arus dana masuk belum sepenuhnya pulih.

Melalui buyback, BNI ingin meredam tekanan jual di pasar saat indeks berfluktuasi sekaligus memberikan sinyal kepada investor bahwa harga saham saat ini belum mencerminkan fundamental perseroan.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, BNI memperkirakan aset dan ekuitas perseroan akan turun sebesar Rp905,48 miliar apabila seluruh pelaksanaan buyback saham didanai menggunakan arus kas bebas (free cash flow).

Meski demikian, perseroan menilai transaksi tersebut tidak akan berdampak material terhadap biaya operasional sehingga kinerja laba rugi diproyeksikan tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Manajemen BNI juga meyakini pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha, mengingat perseroan masih memiliki permodalan dan arus kas yang memadai untuk membiayai transaksi tersebut sekaligus mendukung operasional bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjatuhkan total denda senilai Rp4,48 miliar terhadap 12 perusahaan di sejumlah daerah yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan sepanjang Januari–Februari 2026. Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, Kemnaker akan melanjutkan operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan sepanjang tahun ini, khususnya terkait penggunaan TKA.

Ismail menjelaskan bahwa perusahaan harus patuh terhadap penggunaan TKA sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan terkait dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pihaknya juga memerintahkan agar perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan untuk segera melakukan penyesuaian.

“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Adapun, dari 12 perusahaan yang dijatuhi denda atas penyalahgunaan TKA itu, sebanyak 6 perusahaan berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah perusahaan lainnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, hingga DKI Jakarta.

Kemnaker pun mencatat masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda, sehingga jumlah penerimaan negara dari sektor tersebut dapat bertambah.

Berikut daftar 12 perusahaan yang dijatuhi denda pelanggaran penggunaan TKA sepanjang Januari–Februari 2026:

Sulawesi Tengah

1. PT DSI : Rp84.000.000
2. PT ITSS : Rp180.000.000
3. PT GCNS: Rp150.000.000
4. PT IMIP : Rp108.000.000
5. PT RI : Rp252.000.000
6. PT DSI : Rp180.000.000

Kalimantan Barat

1. PT BAP : Rp2.172.000.000

Kalimantan Tengah

1. PT UAI : Rp12.000.000

Kepulauan Riau

1. PT HKI : Rp336.000.000
2. PT GH : Rp18.000.000

Sumatra Utara

1. PT BIS : Rp972.000.000

DKI Jakarta:

1. PT CAA : Rp18.000.000