Bisnis.com, BATAM — Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal seiring pertumbuhan investasi dan industri di Batam, Kepulauan Riau.

Hal itu dia ungkap dalam kunjungan kerjanya ke kawasan industri Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/6/2026).

Kata Afriansyah, penguatan K3 harus menjadi perhatian seluruh perusahaan agar kecelakaan kerja tidak kembali terjadi.

Selain itu, ia menilai investasi yang terus meningkat di Batam harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

"Investasi yang masuk harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas," katanya.

Afriansyah menyebut tingkat pengangguran di Batam masih berada di kisaran 6,8 persen. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, Batam kini tidak hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi juga sektor pariwisata yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang hospitality.

Pemerintah, kata dia, siap berkolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

"Meski TKA memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perusahaan tetap didorong untuk memprioritaskan pekerja lokal," kata dia.

Afriansyah turut memaparkan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan nasional yang akan mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.

Sistem tersebut didukung sejumlah program, termasuk Skill Hub untuk pelatihan kompetensi dan Serti Hub sebagai pusat sertifikasi tenaga kerja.

"Dunia kerja saat ini membutuhkan kompetensi yang terukur dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi," ujarnya.

Transformasi Industri Batam

Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam, Djemi Francis, mengatakan Batam terus menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan pertumbuhan sekitar 7,5 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Pada triwulan pertama tahun ini, realisasi investasi Batam mencapai Rp17,4 triliun. Menurut Djemi, Batam mengandalkan teknologi dan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan utama karena tidak memiliki sumber daya alam yang besar.

"Transformasi industri di Batam kini bergerak ke sektor berteknologi tinggi seperti manufaktur modern dan data center," katanya.

Ia menambahkan, Batam memiliki 31 kawasan industri yang menampung ratusan perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Setiap tahun, sekitar 50.000 pekerja direkrut untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.

"Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem link and match serta aplikasi pencarian kerja yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Semoe Batam, Cai Yixiang, mengatakan perusahaannya terus mengembangkan bisnis di sektor energi berkelanjutan, khususnya energi angin lepas pantai.

Menurutnya, pengembangan industri tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung transisi energi global.

Cai mengatakan mayoritas pekerja di PT Semoe Batam merupakan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri masa depan.

"Kami percaya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri menjadi kunci dalam membangun SDM yang kompeten dan berdaya saing," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Imigrasi Jakarta Barat. Penyelidikan tertutup itu terkait pengurusan tenaga kerja asing untuk bisa tinggal di Indonesia.

"Kalau kita ketahui untuk seorang WNA supaya bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap, ada juga yang sementara atau KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut," kata Budi kepada awak media.

Namun, dia belum dapat menjelaskan apakah pengurusan tersebut terkait pemerasan atau suap dan baru dapat dirincikan setelah pemeriksaan para pihak selesai.

Budi mengatakan, OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6/2026) malam. Dia menyebut, tim juga sedang bergerak ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

"Saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," ucapnya.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) membuka peluang perekrutan tenaga kerja asing (TKA) guna mendukung pengembangan bisnis dan peningkatan produktivitas di perusahaan yang bakal mengelola ekspor komoditas itu. Terutama, di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus.

Menurut Pandu, langkah tersebut dilakukan karena Indonesia masih kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik di sejumlah bidang strategis, seperti infrastruktur digital, data center, perdagangan komoditas, hingga pembiayaan perdagangan (trade financing).

“Kami ingin menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas. Contohnya, di sektor digital infrastructure dan data sector yang membutuhkan specialized skill set. Saat ini kita belum punya cukup tenaga ahli di Indonesia, sehingga harus mendatangkan dari luar,” ujar Pandu dalam acara Investor Daily Round Table, di Jakarta, Selasa (26/5).

Meski demikian, Pandu menegaskan perekrutan tenaga kerja asing bukan menjadi tujuan utama, melainkan sebagai sarana transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Menurutnya, pekerja asing yang direkrut nantinya diharapkan dapat membagikan pengalaman dan kompetensinya kepada sumber daya manusia Indonesia.

“Ke depan kami ingin mereka bisa transfer knowledge kepada orang-orang di bawah kita. Karena itu, vocational training harus diperbanyak,” katanya.

Pandu mengatakan, Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI merupakan perusahaan baru yang resmi menjadi badan usaha milik negara (BUMN), pada Senin pekan lalu. Saat ini perusahaan tersebut masih dalam tahap awal pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

“Ini hari kelima DSI sebagai perusahaan baru. Pegawainya baru satu orang, namanya Luke, dan dia orang asing,” ujarnya.

DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor Komoditas Nasional

Pandu mengatakan pembentukan DSI dilakukan untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas nasional, termasuk mengatasi persoalan under-invoicing dan potensi kehilangan nilai transaksi pada perdagangan sumber daya alam Indonesia.

Menurut Pandu, model pengembangan DSI akan mengikuti proses pertumbuhan BPI Danantara yang sebelumnya dimulai dengan tim kecil sebelum berkembang menjadi organisasi besar.

“Danantara dimulai Februari dengan tiga orang. Akhir Maret-April menjadi 30 orang, dan sekarang sekitar 450 orang,” katanya.

Dalam proses perekrutan, DSI disebut akan menerapkan strategi global talent recruitment atau perekrutan talenta internasional, khususnya pada sektor perdagangan batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) yang dinilai sangat kompleks.

“Hanya ada sekitar 2.000 trader batu bara di dunia. Kita harus bisa merekrut tim terbaik yang ada. Sama juga dengan CPO, banyak talenta yang berada di luar negeri,” ujar Pandu.

Selain perdagangan komoditas, kebutuhan tenaga ahli asing juga dinilai penting pada sektor pembiayaan perdagangan komoditas. Menurut dia, sebagian besar talenta di bidang tersebut saat ini masih banyak berada di luar Indonesia.

“Kami harus bisa merekrut global talent untuk transfer knowledge, termasuk untuk financing yang menyangkut komoditas,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mencatat kenaikan signifikan retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sepanjang 2025. Keberadaan TKA tersebut harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang di Patio Puspem Kota Tangerang, Rabu, 20 Mei 2026.

Berdasarkan data retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), realisasi pendapatan daerah pada 2024 mencapai Rp6,45 miliar atau 115,69% dari target. Sementara pada 2025, nilainya meningkat menjadi Rp8 miliar atau 133,38% dari target yang ditetapkan.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono menegaskan, keberadaan tenaga kerja asing tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan industri dan pemasukan daerah semata, tetapi juga harus menjadi sarana transfer pengetahuan dan teknologi bagi tenaga kerja lokal.

“Keberadaan TKA harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pekerja lokal. Harus ada pendampingan dan transfer ilmu agar tenaga kerja kita semakin kompetitif dan memiliki daya saing tinggi,” ujar Maryono, Jumat (22/5/26).

Maryono mengatakan, Kota Tangerang sebagai salah satu kawasan industri dan investasi strategis di Provinsi Banten tetap terbuka terhadap investasi, termasuk penggunaan TKA pada sektor tertentu yang membutuhkan keahlian khusus.

Lihat video: Tangis Haru Pecah! Pelepasan Jemaah Haji Kota Tangerang Kloter Pertama



Meski demikian, Maryono menegaskan seluruh proses penggunaan tenaga kerja asing harus berjalan tertib, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Pemkot Tangerang terbuka terhadap investasi dan keberadaan TKA selama seluruh prosesnya sesuai aturan dan tidak menyalahi ketentuan hukum,” katanya.

Maryono juga mengingatkan seluruh perusahaan pengguna TKA agar memastikan kelengkapan dokumen legalitas dan administrasi keimigrasian selalu diperbarui secara berkala.

“Saya mengingatkan seluruh perusahaan pengguna TKA untuk memastikan seluruh dokumen legalitas terpenuhi, mulai dari RPTKA hingga dokumen keimigrasian lainnya,” tegasnya.

Menurut Maryono, pengawasan penggunaan TKA tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Imigrasi, aparat penegak hukum hingga dunia usaha. “Kolaborasi lintas instansi penting agar iklim investasi di Kota Tangerang tetap sehat, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari 41 perusahaan di Kota Tangerang serta sejumlah perangkat daerah seperti Disnaker, Dukcapil, Kesbangpol, dan Bappeda. Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Imigrasi Kota Tangerang.

JAKARTA - Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Salah satu terdakwa, Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025 divonis hukuman 7,5 tahun penjara terkait kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan badan.

Dalam kesempatan ini, hakim juga membacakan vonis terhadap tujuh terdakwa lainnya, yakni Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA 2024-2025.

Kemudian, Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025; Putri Citra Wahyoe selaku Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025; Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024; dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.

Berikut vonis lengkap tujuh terdakwa lainnya:

1. Suhartono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

2. Wisnu Pramono, divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 110 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp23.777.490.000 subsider 3 tahun kurungan badan.

3. Devi Angraeni divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp3.255.392.000 subsider 1 tahun kurungan badan.

4. Gatot Widiartono divonis 6 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 110 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp9.479.318.293 subsider 2 tahun kurungan badan.

5. Putri Citra Wahyoe divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp6.996.833.436 subsider 2 tahun kurungan badan.

6. Jamal Shodiqin divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp23.523.160.000 subsider 2,5 tahun kurungan badan.

7. Alfa Eshad divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp5.239.438.471 miliar subsider 1,5 tahun kurungan badan.

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menjatuhkan denda total Rp4.482.000.000 (Rp4,48 miliar).

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, menjelaskan penindakan ini dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi, sebagai langkah memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan di lapangan dan memberi kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha yang taat aturan.

Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (23/2/2026).

Ismail menegaskan, operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.

Dia menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.

"Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ismail.

Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar, menjelaskan bahwa pelanggaran penggunaan TKA tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan provinsi setempat bersama Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker yang turun langsung ke lapangan.

"Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah," kata Rinaldi.

Dua belas perusahaan yang dikenakan denda tersebut berasal dari enam provinsi, dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp2.172.000.000 (Rp2,17 miliar), disusul PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp972 juta.

Adapun daftar perusahaan yang dikenakan denda sebagai berikut:

Sulawesi Tengah
1. PT DSI : Rp84 juta
2. PT ITSS : Rp180 juta
3. PT GCNS: Rp150 juta
4. PT IMIP : Rp108 juta
5. PT RI : Rp252 juta
6. PT DSI : Rp180 juta

Kalimantan Barat
7. PT BAP : Rp2.172.000.000 (Rp2,17 miliar)

Kalimantan Tengah
8. PT UAI : Rp12 juta

Kepulauan Riau
9. PT HKI : Rp336 juta
10. PT GH : Rp18 juta

Sumatera Utara
11. PT BIS : Rp972 juta

DKI Jakarta
12. PT CAA : Rp18 juta.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak 12 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker Ismail Pakaya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya menjatuhkan denda total Rp4.482.000.000.

“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Ismail.

Penindakan ini, lanjut dia, dilakukan sebagai langkah memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan berjalan nyata di lapangan dan memberi kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha yang taat aturan.

Lebih lanjut, denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ismail menegaskan, operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.

“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Ismail.

Selain itu, Ismail juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA maupun penyalahgunaan izin kerja TKA.

Setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas pengawasan.

Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan Kemnaker Rinaldi Umar menjelaskan pelanggaran penggunaan TKA tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan provinsi setempat bersama Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker yang turun langsung ke lapangan.

“Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah,” kata Rinaldi.

Sebanyak 12 perusahaan yang dikenakan denda tersebut berasal dari enam provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah.

Adapun jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp2.172.000.000, disusul PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp972.000.000.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjatuhkan total denda senilai Rp4,48 miliar terhadap 12 perusahaan di sejumlah daerah yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan sepanjang Januari–Februari 2026. Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, Kemnaker akan melanjutkan operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan sepanjang tahun ini, khususnya terkait penggunaan TKA.

Ismail menjelaskan bahwa perusahaan harus patuh terhadap penggunaan TKA sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan terkait dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Pihaknya juga memerintahkan agar perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan untuk segera melakukan penyesuaian.

“Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Adapun, dari 12 perusahaan yang dijatuhi denda atas penyalahgunaan TKA itu, sebanyak 6 perusahaan berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah perusahaan lainnya berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, hingga DKI Jakarta.

Kemnaker pun mencatat masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda, sehingga jumlah penerimaan negara dari sektor tersebut dapat bertambah.

Berikut daftar 12 perusahaan yang dijatuhi denda pelanggaran penggunaan TKA sepanjang Januari–Februari 2026:

Sulawesi Tengah

1. PT DSI : Rp84.000.000
2. PT ITSS : Rp180.000.000
3. PT GCNS: Rp150.000.000
4. PT IMIP : Rp108.000.000
5. PT RI : Rp252.000.000
6. PT DSI : Rp180.000.000

Kalimantan Barat

1. PT BAP : Rp2.172.000.000

Kalimantan Tengah

1. PT UAI : Rp12.000.000

Kepulauan Riau

1. PT HKI : Rp336.000.000
2. PT GH : Rp18.000.000

Sumatra Utara

1. PT BIS : Rp972.000.000

DKI Jakarta:

1. PT CAA : Rp18.000.000

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menindak 12 perusahaan yang dinilai melanggar ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menjatuhkan denda total Rp4.482.000.000. Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker , Ismail Pakaya menjelaskan, penindakan ini dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi.

Hal ini sebagai langkah memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan berjalan nyata di lapangan dan memberi kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha yang taat aturan. Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dinilai dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (23/2/2026).

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Terima Rp135 Miliar Kasus Pemerasan RPTKA



Ismail menegaskan, operasi kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA saat ini menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur agar penerapan norma berjalan efektif di tempat kerja.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap penggunaan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai ketentuan diminta segera melakukan penyesuaian.

"Apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian, akan dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Ismail.

Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksa Norma Ketenagakerjaan, Rinaldi Umar menjelaskan, bahwa pelanggaran penggunaan TKA tersebut ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan provinsi setempat bersama Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker yang turun langsung ke lapangan.

"Selain perusahaan yang telah dikenakan denda, masih terdapat beberapa perusahaan yang dalam proses pembayaran dan penghitungan besaran denda. Tidak menutup kemungkinan jumlah penerimaan negara dari sektor ini akan bertambah," jelas Rinaldi.

KPK: Praktik Pemerasan TKA oleh Pejabat Kemnaker Terjadi Sejak 2012



Dua belas perusahaan yang dikenakan denda tersebut berasal dari enam provinsi, dengan jumlah perusahaan terbanyak berada di Sulawesi Tengah. Namun, nilai denda terbesar dikenakan kepada PT BAP asal Kalimantan Barat sebesar Rp2.172.000.000, disusul PT BIS di Sumatera Utara sebesar Rp972.000.000.

Adapun daftar perusahaan yang dikenakan denda sebagai berikut:

Sulawesi Tengah

1. PT DSI : Rp84.000.000

2. PT ITSS : Rp180.000.000

3. PT GCNS: Rp150.000.000

4. PT IMIP : Rp108.000.000

5. PT RI : Rp252.000.000

6. PT DSI : Rp180.000.000

Kalimantan Barat

7. PT BAP : Rp2.172.000.000

Kalimantan Tengah

8. PT UAI : Rp12.000.000

Kepulauan Riau

9. PT HKI : Rp336.000.000

10. PT GH : Rp18.000.000

Sumatera Utara

11. PT BIS : Rp972.000.000

DKI Jakarta

12. PT CAA : Rp18.000.000.

JAKARTA - Atase Tenaga Kerja Perwakilan RI di Kuala Lumpur Malaysia, Harry Ayusman mengaku, menerima uang dua mingguan dari salah satu terdakwa, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019. Menurut Harry, uang tersebut total mencapai puluhan juta Rupiah.

Hal itu disampaikan Harry saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/2/2026). Dalam siding tersebut Harry hadir secara virtual.

Awalnya, jaksa bertanya ke Harry perihal pernah tidaknya ia menerima uang selama menjabat kepala seksi di RPTKA. Harry pun mengamini hal tersebut. "Pernah Pak. Kami dapat uang dua mingguan," kata Harry.

Jaksa kemudian mendalami berapa besar nominal uang dua mingguan tersebut. "Kalau enggak salah Rp1,5 juta, Pak," kata Harry menjawab pertanyaan jaksa.

Harry mengklaim, tidak tahu asal muasal pemberian uang tersebut. Belakangan ia ketahui jika Wisnu selaku atasannya yang memberikan uang tersebut.

Hal itu ia simpulkan berdasarkan kata-kata yang disampaikan pihak yang menyerahkan uang kepada dirinya. "Dari Pimpinan Pak, bahasanya itu," ujarnya.

Lihat video: KPK Ungkap Aliran Uang Mencurigakan 4 Tahanan Baru Kasus TKA di Kemnaker Sindo Prime



Jaksa kemudian mengulik soal total penerimaan Harry terkait uang yang dimaksud.

"Rp70 juta, Pak" kata Harry.

Menurutnya, jumlah tersebut sudah ia kembalikan ke rekening penampungan KPK. Dalam BAP-nya, Harry merincikan uang mingguan ia terima sebesar Rp60 juta, dan 10 juta lainnya berasal uang Lebaran dan uang akhir tahun yang masing-masing Rp5 juta.

Delapan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Dari pemerasan tersebut, nilai angka yang didapatkan mencapai Rp135.299.813.033.

Adapun, para terdakwa terdiri dari, Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan DA (Devi Angraeni) selaku Direktur PPTKA 2024-2025.

Kemudian, Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025; Putri Citra Wahyoe selaku Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025; Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024; dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.

Menurut jaksa, mereka melakukan pemerasan terhadap calon pengurus RPTKA, baik secara pribadi maupun agen tenaga kerja asing. Dari perbuatan itu, kemudian memperkaya masing-masing terdakwa.

Berikut rinciannya:

1. Suhartono pada 2020-2023 sebesar Rp460.000.000

2. Haryanto pada 2018-2025 sebesar Rp84.720.680.773 dan satu unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B1354HKY

3. Putri Citra Wahyoe pada 2017-2025 sebesar Rp6.398.833.496

4. Jamal Shodiqin pada 2017-2025 sebesar Rp551 160.000

5. Alfa Eshad pada 2017-2025 sebesar Rp5.239.438,471

6. Wisnu Pramono pada 2017-2019 sebesar Rp25.201.990.000 dan satu unit sepeda motor vespa tipe primavera 150 ABS A/T dengan nomor polisi 84880BUG

7. Devi Angraeni pada tahun 2017-2025 sebesar Rp3.250.392.000

8. Gatot Widiartono pada tahun 2018 s/d 2025 sebesar Rp9.479.318 293.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa penegakan aturan terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menyangkut rasa adil di pasar kerja di Indonesia.

“Ini bukan semata urusan administrasi. Kepatuhan RPTKA adalah cara kita menjaga keadilan dan memastikan prioritas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia tetap terlindungi,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker Ismail Pakaya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ismail menjelaskan bahwa RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.

“Aturannya jelas. Pemberi kerja wajib memenuhi RPTKA sebelum TKA bekerja. Kalau tidak dipenuhi, konsekuensinya juga jelas,” ujar dia.

Adapun baru-baru ini, Kemnaker menjatuhkan sanksi administratif denda sebesar Rp2,17 miliar kepada PT BAP setelah pengawas ketenagakerjaan menemukan 164 tenaga kerja asing (TKA) beraktivitas di area kerja perusahaan tersebut tanpa pengesahan RPTKA.

Temuan itu diperoleh dalam rangkaian inspeksi mendadak (sidak) pada 27 Oktober hingga 1 November 2025 di Kawasan Industri Ketapang. Denda tersebut telah dibayarkan ke kas negara pada 26 Januari 2026.

Ismail menyampaikan bahwa Kemnaker kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Binwasnaker dan K3 Nomor 5/6/AS.00.01/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang pengenaan sanksi administratif denda kepada PT BAP.

Total denda yang dibayarkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,17 miliar untuk 164 TKA tanpa pengesahan RPTKA, dengan masa kerja yang bervariasi antara 1 hingga 5 bulan.

“Sanksi ini adalah instrumen penegakan. Tujuannya memastikan kepatuhan dan memberi efek jera agar praktik serupa tidak berulang,” ujar Ismail.

Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Rinaldy Umar mengatakan pelaksanaan pembayaran denda pada 26 Januari 2026 menjadi bentuk tindak lanjut yang nyata.

“Yang paling penting, temuan tidak berhenti di atas kertas. Kewajiban dijalankan dan denda masuk kas negara. Ini sinyal bahwa pengawasan ketenagakerjaan bekerja,” kata Rinaldy.

Ia menekankan, penertiban ini berdampak langsung bagi publik. Jika aturan dipatuhi, peluang kerja tenaga kerja lokal lebih terlindungi, perusahaan yang patuh tidak dirugikan oleh praktik yang melanggar, dan kepastian hukum menjadi lebih kuat.

Kemnaker, lanjut Rinaldy, akan terus memperkuat pengawasan melalui sidak dan pemeriksaan berkelanjutan.

“Pengawasan penggunaan TKA dan norma ketenagakerjaan lainnya, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan terus ditingkatkan sepanjang 2026. Negara harus hadir memastikan tempat kerja tertib, adil, dan aman,” ujar Rinaldy.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah tenaga kerja asing di Jepang kembali mencatatkan rekor baru.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia yang dikutip pada Rabu (4/2/2026), data terbaru dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan, jumlah pekerja asing di negara tersebut mencapai 2.571.037 orang pada 2025.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak pengumpulan data dimulai pada 2008. Untuk pertama kalinya, jumlah tenaga kerja asing di Jepang melampaui 2,5 juta orang.

Secara tahunan, jumlah tenaga kerja asing di Jepang tumbuh 11,7 persen pada 2025.

Meski laju pertumbuhan pekerja asing di Jepang itu sedikit melambat 0,7 poin persentase dibandingkan 2024, pertumbuhan dua digit ini menandai tahun ketiga berturut-turut peningkatan di atas 10 persen.

Saat ini, pekerja asing menyumbang sekitar 4 persen dari total tenaga kerja Jepang.

Vietnam terbesar, Indonesia tumbuh signifikan

Dari sisi kewarganegaraan, Vietnam menjadi negara asal dengan jumlah pekerja terbanyak di Jepang, yakni sekitar 600.000 orang atau setara 23,6 persen dari total tenaga kerja asing.

Posisi berikutnya ditempati pekerja asal Tiongkok sebanyak sekitar 430.000 orang, disusul Filipina sekitar 260.000 orang.

Sementara itu, peningkatan tertinggi secara persentase dicatatkan oleh pekerja asal Myanmar yang melonjak 42,5 persen. Pekerja dari Indonesia dan Sri Lanka juga mencatatkan kenaikan signifikan, masing-masing sebesar 34,6 persen dan 28,9 persen.

“Meskipun Jepang menghadapi persaingan dari negara tujuan lain, seperti Korea Selatan dan Taiwan, beberapa pekerja asing masih memilih Jepang karena faktor-faktor seperti keamanan negara secara keseluruhan dan daya tarik budayanya," kata Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang.

Sektor perawatan lansia dan jasa tumbuh pesat

Dari sisi industri, peningkatan terbesar terjadi di sektor perawatan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk perawatan lansia, dengan pertumbuhan 25,6 persen.

Sektor hotel dan restoran mencatat kenaikan 17,1 persen, sementara sektor konstruksi tumbuh 16,1 persen.

Namun secara total jumlah pekerja, sektor manufaktur masih menjadi penyerap tenaga kerja asing terbesar, dengan sekitar 630.000 orang.

Program baru gantikan skema magang

Pemerintah Jepang berencana meluncurkan sistem baru bagi pekerja asing yang disebut “Program Pengembangan Keterampilan Kerja”.

Program ini akan menggantikan Program Pelatihan Magang Teknik yang selama ini berlaku.

Program baru tersebut dijadwalkan mulai pada April 2027 dan ditargetkan dapat menampung hingga 426.200 pekerja dalam dua tahun.

Transisi kebijakan ini bertujuan mengatasi kekurangan tenaga kerja di 17 sektor, termasuk hotel, restoran, dan perawatan lansia.

Selain itu, program Pekerja Terampil Khusus Jepang juga terus dioptimalkan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja berketerampilan tinggi.

Secara keseluruhan, kedua program tersebut diproyeksikan memungkinkan Jepang menampung hingga 1,23 juta pekerja asing.

Target terima 1,23 juta pekerja asing hingga 2028

Sementara itu, pemerintah Jepang pada 23 Januari 2026 lalu menyatakan akan menerima hingga 1.231.900 pekerja asing selama lima tahun hingga akhir tahun fiskal 2028 melalui program residensi pekerja terampil dan pengembangan keterampilan tertentu.

Pemerintah Jepang juga menambahkan sektor pasokan linen, distribusi dan pergudangan, serta daur ulang sumber daya ke dalam daftar bidang pekerjaan yang dapat mempekerjakan pekerja asing.

Di bawah skema keterampilan tertentu, Jepang akan menerima hingga 805.700 pekerja asing dengan status residensi tipe 1 di 19 bidang. Status ini memungkinkan warga negara asing (WNA) tinggal di Jepang maksimal selama lima tahun.

Selain itu, melalui program pengembangan keterampilan dan pekerjaan baru yang dijadwalkan diluncurkan pada tahun fiskal 2027, yang dimulai pada April tahun depan, Jepang akan mengizinkan hingga 426.200 warga negara asing masuk di 17 bidang.

Batasan jumlah tersebut ditetapkan dengan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di setiap bidang, kemudian menguranginya dengan jumlah tenaga kerja, yang diperkirakan dapat dipenuhi dari dalam negeri serta melalui peningkatan produktivitas.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang