Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hasil investasi asuransi syariah pada Maret 2026 terkontraksi atau minus Rp121,84 miliar, setelah sebelumnya pada posisi positif Rp545,24 miliar per Februari 2026.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menilai selain pelemahan IHSG, meningkatnya volatilitas pasar akibat ketidakpastian geopolitik global, termasuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah menjadi penyebab minusnya hasil investasi industri.

“Kondisi tersebut memengaruhi sentimen pasar, volatilitas harga komoditas, hingga kinerja beberapa emiten dan instrumen investasi yang menjadi bagian dari portofolio perusahaan asuransi syariah,” ungkap Ketua Umum AASI Fauzi Arfan kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Dia melanjutkan, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga memberikan pengaruh terhadap pasar keuangan domestik, sehingga berdampak pada valuasi beberapa instrumen investasi, khususnya yang sensitif terhadap kondisi makroekonomi global.

Dalam situasi seperti itu, ucap Fauzi, perusahaan asuransi syariah mengambil langkah yang lebih prudent dan selektif dalam pengelolaan investasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas portofolio, likuiditas, dan kesehatan keuangan perusahaan.

“Karakteristik investasi asuransi syariah yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap instrumen syariah juga membuat strategi investasi industri cenderung lebih konservatif,” ungkapnya.

Kendati begitu, lanjutnya, hal tersebut justru menjadi bagian penting dalam menjaga sustainability industri dalam jangka panjang, terutama di tengah kondisi pasar yang masih cukup dinamis.

Fauzi menekankan bahwa pihaknya melihat kontraksi hasil investasi ini masih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor siklus pasar dan tekanan eksternal jangka pendek.

“Karena itu, ke depan perusahaan diharapkan terus memperkuat strategi asset allocation, diversifikasi portofolio investasi, serta memperkuat manajemen risiko investasi agar lebih resilien menghadapi dinamika pasar global maupun domestik,” tegasnya.

Dia meneruskan, di tengah kondisi pasar yang dinamis, monitoring portofolio investasi juga perlu dilakukan secara aktif dan terukur. Perusahaan perlu memiliki agility dalam membaca perkembangan pasar sehingga dapat menentukan momentum yang tepat dalam melakukan penyesuaian portofolio investasi.

“Dengan pengelolaan yang responsif dan terukur, perusahaan dapat menjaga stabilitas hasil investasi sekaligus menjaga tingkat solvabilitas tetap sehat,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memilih dan menetapkan Fauzi Arfan sebagai Ketua Umum periode 2026–2029 dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tahun 2026.

Ia menggantikan Rudy Kamdani yang telah menyelesaikan masa baktinya untuk periode 2023-2026.

Pemilihan Ketua Umum AASI diikuti oleh tiga kandidat yakni At Yaltha dari PT Asuransi Jasindo Syariah, Fauzi Arfan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, dan Yurivanno Gani dari PT Asuransi Takaful Keluarga.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi asuransi kesehatan.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang diikuti oleh 44 perusahaan anggota, Fauzi Arfan berhasil unggul.

"Kami akan membangun fondasi yang lebih kuat melalui konsolidasi organisasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menyiapkan Peta Jalan menuju kemandirian industri asuransi syariah,” kata Ketua Umum AASI Fauzi Arfan dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Ia juga menegaskan kembali visinya untuk menjadikan AASI sebagai asosiasi yang mandiri, dengan memajukan anggota sehingga berdaya saing, dan menjadi motor pertumbuhan industri yang profesional serta berdampak luas.

Untuk mewujudkannya, ia menekankan sejumlah fokus utama, antara lain penguatan kelembagaan, pengembangan agen yang profesional dan kompetitif, perluasan literasi dan inklusi pasar, serta peningkatan peran dalam kebijakan dan regulasi.

"Termasuk mendorong kolaborasi industri guna menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat," imbuh dia.

Selain itu, RALB juga memilih dan menetapkan Dewan Pengawas AASI periode 2026–2029 melalui mekanisme pemungutan suara yang diikuti oleh delapan kandidat.

Berdasarkan hasil pemilihan, Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Sementara itu, Tati Febriyanti dan R. Arry Bagoes Wibowo yang dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas AASI.

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menetapkan Fauzi Arfan sebagai Ketua Umum periode 2026–2029 melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tahun 2026, menggantikan Rudy Kamdani.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara yang diikuti 44 perusahaan anggota AASI, dengan tiga kandidat yang bersaing, yakni At Yaltha dari PT Asuransi Jasindo Syariah, Fauzi Arfan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, dan Yurivanno Gani dari PT Asuransi Takaful Keluarga. Fauzi Arfan memperoleh suara terbanyak dalam proses tersebut.

Usai terpilih, Fauzi menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi industri melalui konsolidasi internal dan sinergi antar pelaku usaha dalam sambutan pertamanya.

“Kami akan membangun fondasi yang lebih kuat melalui konsolidasi organisasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menyiapkan Peta Jalan menuju kemandirian industri asuransi syariah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

AASI, kata Fauzi, akan diarahkan menjadi asosiasi yang mandiri sekaligus menjadi motor pertumbuhan industri yang profesional dan berdampak luas. Agar bisa mencapai itu, ada beberapa fokus utama yang harus diprioritaskan seperti penguatan kelembagaan hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Visinya untuk menjadikan AASI sebagai asosiasi yang mandiri, dengan memajukan anggota sehingga berdaya saing, dan menjadi motor pertumbuhan industri yang profesional serta berdampak luas,” pungkasnya.

Selain itu, ia juga menilai peran agen asuransi yang profesional dan kompetitif itu penting dalam industri. Lalu, perluasan literasi dan inklusi pasar juga bisa digunakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penetrasi industri.

Kini, AASI akan memperkuat peran dalam kebijakan dan regulasi, termasuk mendorong kolaborasi antar pelaku industri guna menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat. Dalam forum yang sama, RALB AASI turut menetapkan jajaran Dewan Pengawas periode 2026–2029. Ma’ruf Amin terpilih sebagai Ketua Dewan Pengawas, didampingi Tati Febriyanti dan R. Arry Bagoes Wibowo sebagai anggota.

Diharapakn, dengan adanya kepemimpinan baru ini, arah kebijakan asosiasi dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bisa diperkuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memilih sekaligus menetapkan Fauzi Arfan sebagai Ketua Umum AASI periode 2026–2029. Untuk diketahui, Fauzi Arfan merupakan Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah.

Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tahun 2026. Pemilihan Ketua Umum AASI diikuti oleh tiga kandidat, yakni At Yaltha dari PT Asuransi Jasindo Syariah, Fauzi Arfan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, dan Yurivanno Gani dari PT Asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang diikuti oleh 44 perusahaan anggota, Fauzi Arfan berhasil unggul. Fauzi menggantikan Rudy Kamdani yang menjadi Ketua Umum AASI periode 2023–2026.

“Kami akan membangun fondasi yang lebih kuat melalui konsolidasi organisasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menyiapkan peta jalan menuju kemandirian industri asuransi syariah,” kata Fauzi dalam sambutan perdananya, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (30/4/2026).

Fauzi ingin menjadikan AASI sebagai asosiasi yang mandiri dengan memajukan anggotanya, sehingga berdaya saing dan menjadi motor pertumbuhan industri yang profesional serta berdampak luas.

Untuk mewujudkan itu, dia akan berfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan agen yang profesional dan kompetitif, perluasan literasi dan inklusi pasar, serta peningkatan peran dalam kebijakan dan regulasi.

“Termasuk mendorong kolaborasi industri guna menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, RALB AASI ini juga memilih dan menetapkan Dewan Pengawas AASI periode 2026–2029 melalui mekanisme pemungutan suara yang diikuti oleh delapan kandidat.

Berdasarkan hasil pemilihan, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas, Tati Febriyanti dan R. Arry Bagoes Wibowo dipilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas AASI.

Profil Fauzi Arfan

Melansir laman Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada Kamis (30/4/2026), Fauzi Arfan merupakan sarjana di Fakultas Matematika Universitas Padjajaran pada 1993. Dia melanjutkan program master untuk Ekonomi Syariah di Universitas Trisakti pada 2003. Selain gelar akademis, Fauzi juga memperoleh kualifikasi profesional, antara lain Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) dan Ajun Ahli Asuransi Jiwa (AAAIJ).

Dalam karir, Fauzi mengawalinya sebagai Penasihat Teknis di AJB Bumiputera 1912, selama 1994-1998. Kemudian melanjutkan di beberapa perusahaan asuransi, antara lain PT Asuransi AIA Indonesia (1998-2004 dan 2007-2008), PT Sun Life Financial Indonesia (2004-2006), dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (2008-2011, 2013-2015).

Dia bergabung dengan PT Great Eastern Life Indonesia sebagai Chief Finance Officer pada Juni 2015 hingga November 2023. Saat ini, Fauzi aktif di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah sebagai Chief Executive Officer (CEO) sejak Mei 2025.

Fauzi juga merupakan anggota Majelis Aktuaris Indonesia dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sejak 2021. Selain itu, dia juga telah menjadi anggota Dewan Pengurus AAJI sejak 2019, dengan jabatan saat ini sebagai Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, dan GCG.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menargetkan tidak ada lagi unit usaha asuransi syariah yang berada di bawah perusahaan konvensional mulai Januari 2027.

Ketua Bidang Kanal Distribusi Asuransi Jiwa Syariah AASI Fauzi Arfan mengatakan semua unit usaha syariah harus telah menjadi perusahaan penuh (full-fledged). Dia menegaskan bahwa proses spin-off harus diselesaikan sebelum akhir 2026.

“Jadi, pada tahun 2026 ini, di Desember ini, spin-off itu dilakukan di seluruh unit syariah sehingga starting Januari 2027 tidak ada lagi unit syariah di Indonesia,” ujar Fauzi dalam Webinar Asuransi Syariah 2026, Selasa (24/2/2026).

Dalam paparannya, Fauzi menjelaskan bahwa terdapat dua opsi bagi perusahaan asuransi dalam melakukan spin-off. Kedua opsi tersebut yakni mendirikan perusahaan asuransi syariah baru secara penuh, atau melakukan transfer portofolio ke perusahaan lain.

Sebagai perwakilan AASI, Fauzi memandang kebijakan spin-off merupakan fase yang sangat penting dalam rangka penguatan industri asuransi syariah nasional. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan amanah regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus dijalankan.

“Kebijakan spin-off ini merupakan amanah dari regulasi, dari OJK, yang bertujuan tentunya untuk memperkuat struktur kelembagaan, struktur permodalan, tata kelola yang pada akhirnya juga meningkatkan daya saing perusahaan asuransi syariah di Indonesia,” jelasnya.

Sebagai asosiasi, Fauzi mengatakan AASI berkomitmen menjadi fasilitator, katalisator, dan jembatan komunikasi antara industri dan regulator. Sebagai upayanya, AASI telah membangun forum diskusi dan berbagi pengalaman untuk membantu anggota mempersiapkan diri menghadapi spin-off.

Fauzi menyebut salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah member gathering pada Desember 2025, yang bertujuan mendorong kesiapan anggota menghadapi tenggat Desember 2026. Forum ini menjadi wadah berbagi pengalaman serta membahas tantangan implementasi spin-off.

Dalam sambutannya, dia juga menegaskan pentingnya komitmen bersama menjalankan amanat regulasi, khususnya POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur batas waktu spin-off hingga akhir Desember 2026.

Dia juga menyoroti berbagai isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama dalam proses spin-off, mulai dari aspek permodalan yang harus diperkuat agar perusahaan mampu berdiri secara mandiri, hingga ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang asuransi syariah.

Selain itu, kesiapan sistem dan teknologi informasi juga menjadi faktor yang sangat penting untuk mendukung operasional perusahaan yang terpisah dari induk konvensional. Tidak kalah penting, transformasi operasional dan tata kelola perlu dilakukan agar perusahaan asuransi syariah dapat berjalan lebih profesional dan transparan.

Dia berharap melalui dialog konstruktif dan kolaborasi antar pelaku industri, ekosistem syariah dapat diperkuat. Selain itu, dia juga berharap proses spin-off unit usaha asuransi syariah ini akan menjadi tonggak transformasi menuju industri asuransi syariah yang lebih mandiri, sehat dan berkelanjutan. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Proses pembentukan konsorsiumasuransi haji terus berjalan setelah adanya dialog antara para pelaku industri dengan pemerintah. Asuransi akan mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, hingga kerugian.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah Jaenal Effendi menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi intens dengan para pelaku industri asuransi soal proses pembentukan konsorsium itu.

Pemerintah mendukung pembentukan konsorsium asuransi haji karena dapat memberikan perlindungan ekstra bagi jemaah. Selain itu, potensi ekonominya pun begitu besar karena jemaah haji Indonesia merupakan yang terbanyak.

"[Pembentukan] konsorsium asuransi haji terus jalan, kami sudah bertemu dengan AASI," ujar Jaenal di sela pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Senin (26/1/2026).

AASI adalah Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, yakni perkumpulan perusahaan-perusahaan dan unit asuransi syariah, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum.

Ketua Umum AASI Rudy Kamdani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Kemenhaj untuk membahas pembentukan konsorsium asuransi haji. Nantinya, pelaksanaan asuransi haji akan melalui perusahaan-perusahaan asuransi syariah anggota konsorsium tersebut.

Rudy juga mengungkapkan bahwa rencananya, konsorsium asuransi haji bukan hanya memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan, tetapi juga objek perlindungan dari asuransi umum syariah.

"Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan OJK, AASI, dan kementerian untuk membahas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk merealisasikan konsorsium tersebut," ujar Rudy kepada Bisnis, Kamis (29/1/2026).

Dia menjabarkan bahwa berdasarkan regulasi saat ini, provider asuransi haji dilakukan melalui mekanisme tender. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan pemerintah dan regulator agar konsorsium bisa turut memproteksi para jemaah haji.

Rudy juga mengharapkan konsorsium tersebut bisa segera terbentuk, sehingga proteksi jemaah haji bisa diberikan pada musim haji 1447 H/2026 M.

"Harapannya semua anggota AASI dapat bergabung ke konsorsium [asuransi haji]," ujarnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Kemenhaj Ramadhan Harisman menjelaskan bahwa terdapat dua asuransi yang pemerintah siapkan bagi jemaah haji. Mereka akan terlindungi dari sejak keberangkatan, beribadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.

Pertama adalah asuransi kematian atau asuransi jiwa yang disiapkan dari Indonesia, terdapat santunan bagi ahli waris apabila jemaah haji meninggal saat beribadah di Tanah Suci.

Kedua, terdapat asuransi kesehatan yang melindungi para jemaah haji jika sakit dan memerlukan penanganan medis di Arab Saudi. Premi asuransi ini telah termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan jemaah, dan proteksi disediakan oleh pemberi layanan dari Arab Saudi.

Ramadhan menekankan pentingnya perlindungan asuransi bagi para jemaah haji, karena dapat memitigasi risiko finansial jika jemaah mengalami masalah kesehatan. Mereka bisa mendapatkan perawatan tanpa perlu mengeluarkan biaya.

Ada kasus jemaah haji yang sakit dan mendapatkan perawatan medis di Arab Saudi dan tetap bisa pulang ke Indonesia, tetapi harus melanjutkan pengobatannya di Tanah Air. Dalam kasus ini, asuransi kesehatan haji dari penyedia layanan Arab Saudi tidak bisa lagi menanggung biaya perawatan di Indonesia.

Ramadhan menyebut bahwa pengobatan medis di Indonesia itu akan ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

“Nah, itu menjadi latar belakang kenapa kami mewajibkan [jemaah harus aktif sebagai peserta] BPJS Kesehatan. Ketika nanti harus dirawat lagi di Indonesia, sudah ter-cover dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di tengah tingginya biaya kesehatan, yang tercermin dari kenaikan inflasi medis secara global, jemaah bisa melengkapi perlindungan dengan menambah asuransi haji yang disediakan perusahaan-perusahaan swasta.