JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

Bisnis.com, SURABAYA — Guru Besar Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Sudarmanta angkat bicara mengenai kesiapan masyarakat dalam penerapan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50, yang mulai berlaku Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan karakteristik biodiesel yang berbeda dari diesel fosil dapat menimbulkan perubahan signifikan, baik pada sifat fisik, kimia, maupun perilaku pembakaran pada mesin kendaraan.

"Hal seperti itu yang secara langsung memengaruhi performa, keandalan, hingga umur sistem mesin," ungkap Bambang, Rabu (1/7/2026).

Karena itu, Bambang menilai pendekatan implementasi B50 tidak dapat hanya berbasis pada kebijakan semata. Menurut dia, penerapan bahan bakar tersebut sepatutnya dilakukan melalui pendekatan berbasis mesin (engineering-driven approach) yang komprehensif.

"Dari sisi fisik mesinnya, biodiesel memiliki densitas [tingkat kepadatan massa] dan viskositas [tingkat kekentalan] yang lebih tinggi dibandingkan diesel fosil," ujarnya.

Ia menyebut densitas yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan massa bahan bakar yang terinjeksi dalam sistem berbasis volumetrik sehingga berpotensi menimbulkan over-fueling (pasokan bahan bakar terlalu pekat/berlebih) dan perubahan karakter pembakaran.

Sementara itu, viskositas yang lebih tinggi juga menyebabkan atomisasi, yakni proses pemecahan cairan bahan bakar menjadi kabut halus, menjadi kurang optimal.

"Hal itu akan menghasilkan ukuran droplet [butiran cair] yang lebih besar dan penyebaran partikel tidak homogen [tidak merata]," katanya.

Secara teknis, kondisi tersebut menurunkan kualitas pencampuran bahan bakar dan udara. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperlambat evaporasi serta meningkatkan kecenderungan terbentuknya rich mixture, yakni kondisi ketika jumlah bahan bakar terlalu banyak dibandingkan pasokan udara.

"Hal tersebut dapat menjadi sumber utama pembentukan deposit kerak dan emisi partikulat [polusi asap]," tambahnya.

Di sisi lain, sifat biodiesel yang higroskopis atau mudah menarik kandungan air dari udara luar juga memicu tantangan baru, yakni pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur.

Bambang menjelaskan mikroorganisme tersebut dapat berkembang pada antarmuka air dan bahan bakar. Fenomena ini menghasilkan biofilm (kumpulan mikroorganisme) dan senyawa asam yang menyebabkan korosi (karat), penyumbatan filter, serta degradasi kualitas bahan bakar.

Dalam jangka panjang, Bambang menyebut fenomena tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem bahan bakar, terutama pada injektor (komponen penyemprot bahan bakar) dan pompa bertekanan tinggi. Oleh sebab itu, ia berpendapat pengendalian kadar air melalui sistem penyimpanan tertutup, penggunaan separator air-bahan bakar, serta pemantauan kadar air menjadi keharusan.

Kemudian, lanjut Bambang, kandungan methyl ester jenuh dalam biodiesel, seperti palmitat dan stearat, dapat memicu pembentukan gumpalan menyerupai kristal lilin pada suhu rendah.

"Kondisi seperti itu dapat menyumbat filter bahan bakar serta mengganggu kinerja mesin secara sistemik," bebernya.

Fenomena cold flow properties atau karakteristik bahan bakar pada suhu rendah menjadi hambatan utama dalam implementasi B50. Bambang mengungkapkan kondisi tersebut berisiko menurunkan efisiensi pembakaran hingga menyebabkan kegagalan start mesin (kendaraan mogok/sulit dinyalakan), terutama saat kendaraan berada di wilayah berudara dingin atau pegunungan.

"Maka, penggunaan cold flow improver [zat aditif antibeku], sistem pemanas bahan bakar, dan penyesuaian desain distribusi menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala operasional tersebut," ungkap Bambang.

Implementasi biodiesel B50 memang menghadapi tantangan teknis yang kompleks akibat karakteristik kimia bahan bakar, terutama kerentanan terhadap oksidasi serta risiko kontaminasi gliserin dan logam yang dapat membentuk deposit pada komponen mesin.

Selain itu, sifat pembakaran biodiesel yang berbeda dari diesel fosil memengaruhi efisiensi atomisasi dan distribusi panas yang, jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi menurunkan kinerja mesin serta meningkatkan emisi.

Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Bambang memaparkan diperlukan strategi mitigasi terintegrasi yang berfokus pada pengendalian kualitas bahan bakar secara ketat melalui penggunaan aditif serta penyesuaian parameter teknis pada sistem injeksi dan ruang bakar.

"Langkah ini bertujuan meminimalisasi risiko injector fouling dan nozzle coking [kondisi lubang injektor tersumbat oleh kerak karbon], sekaligus memastikan bahwa mesin dapat beradaptasi dengan perubahan sifat fisik dan kimia biodiesel," tuturnya.

Lebih lanjut, penerapan sistem pemantauan berbasis sensor dan digital twin (teknologi replika mesin fisik secara real-time) menjadi kunci untuk beralih menuju metode predictive maintenance, yaitu metode perawatan prediktif untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum mesin benar-benar mengalami gangguan.

Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan rekayasa bahan bakar, optimasi desain mesin, dan pengawasan berbasis digital, implementasi B50 diharapkan dapat berjalan secara andal untuk mendukung keberlanjutan sistem energi nasional.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memaksimalkan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang bekerja sama dengan pihak swasta menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mengatasi backlog kelayakan hunian.

"Backlog perumahan itu ada yang kepemilikan dan kualitas (kelayakan hunian), jadi rumah yang tidak layak huni supaya menjadi layak huni dilakukan melalui CSR ini," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty di Dusun Lok Andeng, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

Menurut dia, keterlibatan dari pihak swasta begitu penting karena mampu memastikan masyarakat memiliki hunian tapak yang layak dan nyaman untuk ditinggali.

Ia turut menyampaikan bahwa program perbaikan rumah menggunakan dana CSR juga menjadi dukungan terhadap program 3 juta rumah.

"Masyarakat bisa bekerja untuk meningkatkan taraf hidup, terus saat kembali ke rumah mereka beristirahat dengan nyaman, kalau hujan mereka tidak kehujanan dan seterusnya," katanya.

Kementerian PKP memastikan program serupa yang berjalan di setiap daerah bergulir dengan baik, banyak perusahaan swasta secara masif menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat tak mampu.

"Paling ditekankan itu kriteria rumah dan mata pencaharian juga, berarti kan (penerima) masuk desil 1 dan desil 4 di data BPS," katanya.

Pada kesempatan yang sama, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang Deddy mengatakan perusahaannya menargetkan ada 25 RTLH di Malang yang disasar perbaikan tahun 2026.

"Di Kabupaten Malang 25 rumah, yang sudah selesai 10 rumah dan empat rumah masih on progres, sedangkan sisanya di akhir tahun (2026) selesai semua. Sekarang diutamakan Desa Kalisongo karena kebetulan lokasinya berdekatan sama proyek kami," katanya.

Sementara itu, salah seorang warga penerima manfaat bernama Jamia, mengungkapkan kebahagiaannya lantaran rumahnya kini sudah lebih layak untuk ditinggali setelah diperbaiki.

Ia mengatakan sebelum direnovasi tempat tinggal kerap kali mengalami bocor ketika cuaca hujan melanda.

"Dulu saya tidak tahu kalau dapat bantuan dan sempat takut tapi ternyata direnovasi, senang sekali alhamdullilah," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran per 1 Juli 2026 mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun.

"Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Terkait realisasi Kementerian PKP per program, untuk dukungan manajemen terealisasi Rp497 miliar, kemudian untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rp1,9 triliun atau 22,25 persen.

Lalu rumah susun Rp151 miliar atau 40,61 persen, rumah khusus Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

"Sedangkan penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan prasarana, sarana, utilitas (PSU) ini kita dalam tahap persiapan lelang, jadi ini baru yang sifatnya manajemen konstruksi atau perencanaan," ujar Didyk.

Untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, operasional di balai atau satuan kerja realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ara menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, Program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

Ia menambahkan pelaksanaan Program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang menawarkan menu hidangan anyar yang menggabungkan identitas serta cita rasa Nusantara dengan tampilan yang lebih segar. Menu yang dikemas dalam tajuk "Gastronomi Nusantara" itu mulai diperkenalkan di Little by More Gastro Cafe pada 1 Juni 2026.
"Kami percaya bahwa makanan mampu menjadi medium untuk memperkenalkan budaya. Melalui Gastronomi Nusantara, kami ingin mengajak setiap tamu menikmati cerita yang tersimpan di balik setiap hidangan—cerita tentang Indonesia yang kaya, hangat, dan selalu memiliki ruang untuk berinovasi," tutur Director of Sales & Marketing Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang, Intan Anggraeni, pada Selasa (30/6/2026) malam.
Aneka hidangan anyar tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yaitu Semarang Bites, Nusantara Treasure, Semarang Signature, Western Selection, dan Wedang Fusion Series. Setiap kategori tersebut berangkat dari proses kreasi baru yang memadukan teknik memasak kontemporer, estetika penyajian, dengan penghormatan terhadap kekayaan rempah Tanah Air.
Pada kategori Semarang Bites, Little by More Gastro Cafe memiliki Singkong Keju Sambal Roa yang memadukan singkong yang lekat dengan keseharian masyarakat Jawa dengan sambal roa khas pesisir timur Indonesia. Pada kategori Nusantara Treasure, ada Iga Penyet Sambal Kecombrang serta Bebek Goreng Rempah Sambal Ijo yang menghadirkan rempah-rempah yang menjadi identitas khas hidangan Nusantara.
Sebagai penghormatan kepada kota tempat hotel ini bertumbuh, hadir kategori Semarang Signature melalui Bandeng Presto Sambal Mangga. Hidangan yang telah lama menjadi ikon Semarang itu ditampilkan kembali dengan pendekatan yang lebih modern, tanpa kehilangan jiwa yang membuatnya dicintai lintas generasi. Pilihan internasional tetap memperoleh ruang melalui Western Selection, termasuk Chicken Roulade with Cream Sauce, sementara Pasta Selection menawarkan Spaghetti, Fettuccine, dan Penne dengan pilihan saus yang dapat disesuaikan menurut selera setiap tamu.
Timur Nugrahatama, General Manager Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang, menuturkan bahwa inovasi kuliner merupakan bagian penting dari perjalanan hotel dalam membangun pengalaman tamu yang utuh.

"Kami ingin Little by More Gastro Cafe tumbuh sebagai ruang perjumpaan. Tempat keluarga berbagi waktu, rekan bisnis menemukan suasana yang nyaman untuk berdiskusi, komunitas saling terhubung, dan para pelancong mengenal Semarang melalui cita rasanya. Gastronomi, pada akhirnya, bukan hanya tentang makanan. Ia adalah cara sebuah tempat memperkenalkan dirinya kepada dunia," tuturnya.
Untuk merayakan peluncuran konsep gastronomi ini, Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang menghadirkan promo potongan harga 17% untuk seluruh menu pilihan yang berlaku mulai 1 Juli-17 Agustus 2026. Melalui langkah ini, Louis Kienne Pandanaran Hotel Semarang kembali menegaskan keyakinannya bahwa industri perhotelan tidak hanya berbicara tentang tempat untuk singgah, tetapi juga tentang bagaimana setiap tamu pulang dengan membawa pengalaman, cerita, dan kenangan yang terus hidup jauh setelah meja makan ditinggalkan.

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk memulihkan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat di akhir November 2025.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Untuk tahap awal, pekerjaan akan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir.

Pekerjaan teknis ini meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing dan pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Namun, kata dia, meskipun pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun, pengerjaan atau pemulihan infrastruktur hanya bisa dilakukan dengan maksimal setelah Pemerintah Kota Padang menyelesaikan persoalan lahan.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Dalam skemanya, Kementerian PU melalui BWS V Padang memperkirakan dan menargetkan pengerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang dapat dituntaskan selama tiga tahun ke depan.

Sementara itu Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan pemulihan infrastruktur pascabencana dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi jangka panjang mengurangi risiko bencana di masa datang.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, opsi relokasi warga siap dilakukan jika hal tersebut menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di kawasan berisiko tinggi, kata eks Wali Kota Padang Panjang tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

JAKARTA, iNews.id – MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Anargya Asset Management dalam promo “Anargya Mid-Year Invest Challenge 2026” dengan total reward senilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Investor berkesempatan untuk mendapatkan bonus Unit Penyertaan (UP) reksa dana Anargya Pasar Uang Supernova senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga maksimum Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per SID.

Syarat mengikuti promo ini adalah melakukan pembelian salah satu produk reksa dana Anargya Asset Management yaitu Anargya Pasar Uang Supernova atau Anargya Supergrowth minimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di aplikasi MotionTrade. Promo berlaku kelipatan dengan maksimum reward Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Investor tidak diperkenankan melakukan penjualan hingga periode penilaian berakhir.

Periode promo berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Juli 2026. Periode penilaian berlangsung hingga 30 Oktober 2026. Segera manfaatkan promo reksa dana dari Anargya Asset Management. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini dapat diakses melalui bit.ly/promoANARGYAMT3.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Editor: Maria Christina

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan percepatan persiapan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat melalui serangkaian langkah teknis dan operasional yang dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

"Persiapan reaktivasi telah dilakukan pada sisi udara (air side) maupun sisi darat (land side) dalam dua hingga tiga minggu terakhir," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub juga menyiapkan skenario percepatan sesuai arahan Menteri Pertahanan agar bandar udara siap direaktivasi pada 17 Agustus 2026.

"Untuk memastikan kesiapan tersebut, Ditjen Hubud akan melakukan koordinasi lanjutan bersama Komandan Lanud (Pangkalan Udara) Husein Sastranegara guna menyepakati waktu pelaksanaan reaktivasi," ujarnya.

Lukman menyampaikan seluruh proses reaktivasi dilaksanakan berdasarkan hasil kajian operasional dan safety assessment yang komprehensif.

Ia menegaskan reaktivasi Bandar Udara Husein Sastranegara akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi penerbangan sipil.

"Kami telah menyetujui kajian operasional dan safety assessment sebagai dasar pelaksanaan reaktivasi, serta memastikan seluruh kebutuhan teknis dan operasional dipenuhi sebelum bandar udara kembali beroperasi secara optimal," beber Lukman.

Saat ini Bandar Udara Husein Sastranegara memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain luas lahan yang terbatas akibat kepadatan permukiman di sekitar bandar udara.

Selanjutnya panjang landas pacu sepanjang 2.220 x 45 meter yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang, keterbatasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta penggunaan bersama dengan TNI Angkatan Udara.

Untuk mendukung pelayanan pesawat kategori kritis seperti Boeing 737-800 dan Airbus A320, diperlukan sejumlah peningkatan infrastruktur, meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi apron rigid serta overlay apron fleksibel.

Selain itu, diperlukan peningkatan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) menjadi Kategori 7, penambahan kendaraan Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF), penguatan personel, serta perbaikan fasilitas terminal berupa perbaikan atap, waterproofing, dan penyempurnaan fasilitas pelayanan penumpang.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Ditjen Hubud mendorong pemenuhan segera persyaratan PKP-PK Kategori 7 melalui mobilisasi sumber daya yang telah tersedia dengan opsi berupa pemindahan kendaraan PKP-PK dari Bandar Udara Kertajati setelah selesainya operasional pemulangan jemaah haji.

Seluruh kebutuhan peralatan pendukung juga akan dipenuhi melalui mobilisasi aset tanpa pengadaan baru sehingga proses reaktivasi dapat berjalan lebih efisien.

Ditjen Hubud juga telah menyiapkan dua opsi operasional reaktivasi. Opsi pertama adalah pengoperasian bandar udara untuk melayani pesawat ATR72-500, penerbangan bisnis (business aviation), dan penerbangan charter.

Sementara opsi kedua memungkinkan Bandar Udara Husein Sastranegara melayani pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320 dengan penerapan sistem slot management guna mengatur kapasitas operasional secara aman dan efektif.

"Kami berkomitmen agar proses reaktivasi berjalan sesuai standar keselamatan penerbangan internasional," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh persiapan dilakukan secara cermat melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar bandar udara dapat kembali memberikan layanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat.

Adapun berdasarkan timeline yang telah disusun, seluruh kesiapan operasional Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung, untuk melayani pesawat jet ditargetkan dapat terpenuhi pada 17 September 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan setempat berupaya menghidupkan kembali atau merevitalisasi pasar tradisional di delapan kabupaten guna memperlancar distribusi bahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papeg Darmanto di Wamena, Selasa, mengatakan pemda harus dapat menghidupkan pasar tradisional di delapan kabupaten supaya menarik masyarakat untuk datang berbelanja dengan kondisi pasar yang baik.

“Menghidupkan atau merevitalisasi pasar merupakan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan sinkronisasi kebijakan daerah kabupaten dan provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisional,” katanya.

Menurut dia, dalam revitalisasi pasar tradisional ada empat komponen utama yang dikedepankan di antaranya pilar ekonomi kerakyatan, tantangan pasar tidak aktif, sinkronisasi kebijakan, dan visi ekonomi inklusi.

“Berbicara mengenai pilar ekonomi kerakyatan, dimana pasar sebagai fondasi utama ekonomi lokal yang memperkuat daya beli masyarakat dan jalur distribusi bahan pokok,” ujarnya.

Dia menjelaskan sementara tantangan pasar tidak aktif ialah pemerintah daerah harus mengidentifikasi hambatan infrastruktur dan manajemen yang menghambat produktivitas ekonomi tingkat daerah.

“Pemerintah delapan kabupaten melalui organisasi perangkat daerah atau OPD teknis harus turun ke lapangan, melihat apa saja yang harus dibenahi di pasar tradisional supaya masyarakat sendiri dapat bersemangat berjualan, maupun pembeli yang datang karena kondisi pasarnya baik,” katanya.

Dia menambahkan, sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi strategis antara administrasi pembangunan dan OPD teknis dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk efisiensi program revitalisasi.

“Peningkatan pasar tradisional itu jangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri, tetapi koordinasi dengan pemerintah provinsi supaya saling membantu sehingga beban daerah menjadi ringan,” ujarnya.

Sementara visi ekonomi inklusi, kata dia, perlu diterapkan untuk mewujudkan ekosistem pasar modern yang nyaman berdaya saing dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko akan berkunjung ke Indonesia pada Rabu-Kamis (1-2 Juli 2026). Sejumlah jalan di Jakarta akan ditutup sementara saat Lukashenko melintas.

Pengumuman terkait penutupan jalan itu diunggah melalui laman Instagram resmi Ditlantas Polda Metro Jaya @tmcpoldametro. Dalam unggahan itu, rangkaian acara kenegaraan akan dijadwalkan mulai pada pukul 10.00 WIB.

"Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarusia, H.E. Aleksandr Lukashenko, dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada: Rabu - Kamis, 1 - 2 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB sampai selesai,"

Dengan demikian, akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan protokol Jakarta sebagai bentuk penghormatan.

Berikut ini ruas jalan yang akan dilewati:

1. Jalan Raya Halim Perdanakusuma

2. Jalan MT Haryono

3. Jalan Gatot Subroto

4. Jalan Jenderal Sudirman

5. Jalan MH Thamrin

6. Jalan Medan Merdeka Barat

"Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meningkatkan secara signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi.

Dia mengatakan enam provinsi tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa program BSPS merupakan contoh bagaimana program ini sangat dinikmati dan ditunggu masyarakat, sekaligus sangat bermanfaat bagi rakyat.

"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan baru rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotong-royongan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital "Go PKP".

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026