Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai sektor usaha masih melakukan ekspansi, didukung realisasi investasi pada triwulan I 2026 yang melampaui target pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaku usaha secara alami akan meningkatkan kapasitas produksi ketika melihat adanya peluang untuk meningkatkan penjualan.

"Saya percaya para pengusaha kalau ada kesempatan untuk meningkatkan produksi, secara natural mereka akan meningkatkan produksi, terutama para pengusaha kan ingin me-leverage, sehingga tentu penjualan yang lebih tinggi itu yang selalu diharapkan oleh para pengusaha," katanya di Jakarta, Senin.

Airlangga mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang masih menunjukkan tren ekspansi, termasuk rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur, untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun, dengan investasi setelah penetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu di antaranya tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Selain itu, Airlangga menyebut tingkat keterisian KEK Kendal dan Batang juga telah mendekati kapasitas maksimal.

"Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat dinamika global dan tantangan domestik yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi.

Meski demikian, Airlangga menilai indikator investasi serta tingginya tingkat keterisian sejumlah kawasan industri menunjukkan aktivitas ekspansi dunia usaha masih terus berlangsung.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pasar modal Indonesia masih memenuhi karakteristik utama sebagai pasar negara berkembang dan tetap menjadi bagian dari kelompok negara tujuan investasi global.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market menunjukkan aksesibilitas pasar modal yang tetap terjaga.

“Keputusan tersebut menegaskan bahwa pasar modal Indonesia masih memenuhi karakteristik utama sebagai pasar negara berkembang dan tetap menjadi bagian dari kelompok negara tujuan investasi global,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, lembaga penyedia indeks global, MSCI Inc. dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan pada 23 Juni 2026 waktu setempat tidak mereklasifikasi Indonesia maupun membuka konsultasi terkait kemungkinan perubahan status dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Meski demikian, Airlangga mengatakan pemerintah mencermati sejumlah masukan MSCI untuk memperkuat kualitas tata kelola pasar modal. MSCI menyoroti perlunya peningkatan transparansi struktur kepemilikan saham dan integritas pembentukan harga di pasar.

Menurut MSCI, investor institusi global masih memiliki kekhawatiran terkait keterbukaan informasi kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang berpotensi mempengaruhi penilaian free float dan keandalan harga pasar sebagai acuan investasi.

Di sisi lain, MSCI mengapresiasi sejumlah reformasi yang telah dilakukan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut antara lain peningkatan keterbukaan identitas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, penyempurnaan klasifikasi investor, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta penerapan roadmap peningkatan minimum free float secara bertahap menjadi 15 persen.

Pemerintah bersama OJK, BEI, KSEI, dan Bank Indonesia berkomitmen mempercepat pelaksanaan berbagai agenda reformasi sebelum evaluasi berikutnya pada siklus MSCI Index Review November 2026.

Langkah tersebut mencakup penguatan pengawasan pasar, peningkatan transparansi kepemilikan saham, penyempurnaan tata kelola perusahaan tercatat, penguatan integritas perdagangan, serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Airlangga menuturkan, pemerintah juga akan terus menjaga komunikasi aktif dengan MSCI dan investor global guna memastikan kemajuan reformasi tercermin dalam penilaian aksesibilitas pasar Indonesia.

Selain itu, pemerintah akan melanjutkan upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor domestik, memperkuat kualitas pembentukan harga, dan meningkatkan efisiensi pasar.

Menko menegaskan hasil tinjauan MSCI tahun ini menjadi momentum untuk mempercepat reformasi pasar modal nasional.

“Indonesia yang tetap berstatus Emerging Market menunjukkan fundamental ekonomi nasional dan aksesibilitas pasar Indonesia tetap kuat. Pemerintah menghargai masukan MSCI sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pasar modal. Fokus kami adalah memastikan setiap agenda reformasi tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten sehingga memberi dampak nyata terhadap transparansi, integritas pasar, dan kepercayaan investor,” ujar Airlangga.

Menurut dia, reformasi yang konsisten, didukung fundamental ekonomi yang kuat serta stabilitas makroekonomi yang terjaga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi utama di kawasan sekaligus mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.

Meski konflik global membuat pasar kian sulit diprediksi dan mendorong investor lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya, menurut Airlangga, kawasan Indo-Pasifik masih dipandang sebagai kawasan yang aman dan menguntungkan bagi investasi. Saat ini, dunia sedang menanti momentum perdamaian antara AS dan Iran.

“Perdamaian selalu membuat hasil positif terhadap global outlook, terhadap perekonomian global. Dan yang kedua juga akan memperbaiki supply chain. Jadi dua hal itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tapi yang jelas perdamaian itu kontribusinya positif terhadap perekonomian,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi ASEAN yang masih berada di atas 4 persen serta stabilitas kawasan yang didukung negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

Di tengah ketidakpastian global, berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK) juga mencatatkan kinerja positif dengan tingkat keterisian yang tinggi. Bahkan, sejumlah kawasan tengah menyiapkan ekspansi untuk mengakomodasi pergeseran rantai pasok global (global supply chain realignment).

Untuk menjaga daya tarik investasi, lanjut Airlangga, pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi domestik, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah.

Maka dari itu. langkah Bank Indonesia dalam menjaga daya tarik instrumen rupiah diharapkan mampu mengurangi tekanan arus modal keluar (capital outflow) dan mendukung masuknya investasi berkualitas ke dalam negeri.

“Kerja sama antara fiskal dan moneter ini sudah sangat baik. Karena kami juga secara reguler bertemu. Dan kita memonitor dana pihak ketiga di perbankan, penyaluran kredit, dan juga tentu likuiditas di pasar yang sangat diperlukan,” katanya.

Selain menjaga stabilitas domestik, pemerintah juga terus memperluas akses pasar dan investasi melalui berbagai kerja sama ekonomi internasional. Salah satunya adalah proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Keanggotaan OECD diharapkan dapat meningkatkan kualitas regulasi nasional, memperkuat kepercayaan investor, serta memperluas akses Indonesia ke pasar global yang memiliki nilai ekonomi sekitar 64 triliun dolar AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

(Defisit fiskal) aman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

"(Defisit fiskal) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.

Menko Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Kemudian secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year on year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin.

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, evaluasi dari lembaga pemeringkat (rating) Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar.

Fakhrul mengatakan, keputusan MSCI untuk mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market merupakan sinyal positif bagi pasar keuangan domestik karena menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih memenuhi kriteria utama yang menjadi acuan investor global.

"Keputusan MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok Emerging Market tentu merupakan kabar positif karena menunjukkan secara fundamental Indonesia masih memenuhi kriteria utama tetap menjadi bagian dari indeks yang jadi acuan investor global," kata Fakhrul kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Meski demikian, ia menilai perhatian utama seharusnya tidak tertuju pada status Emerging Market, melainkan pada sejumlah catatan yang diberikan MSCI terkait transparansi dan aksesibilitas pasar.

Sebab, investor global tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi maupun valuasi aset dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, serta kemudahan memperoleh informasi yang setara bagi seluruh pelaku pasar.

Maka dari itu, catatan MSCI tersebut merupakan pengingat bahwa kepercayaan investor dibangun tidak hanya melalui kinerja ekonomi, tetapi juga melalui tata kelola pasar yang kredibel.

"Pasar modern bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika investor merasa terdapat ketidakpastian mengenai aturan, mekanisme pasar, atau proses pengambilan kebijakan, mereka akan meminta premi risiko yang lebih tinggi atau bahkan menunda alokasi investasinya," ujarnya.

Fakhrul menambahkan isu transparansi juga sejalan dengan sejumlah perhatian yang selama ini kerap disampaikan investor asing, terutama terkait konsistensi komunikasi kebijakan, kejelasan arah reformasi ekonomi, serta mekanisme pasar yang mendukung proses pembentukan harga secara optimal.

Karena itu, respons yang paling tepat adalah menjadikan evaluasi MSCI sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pasar keuangan nasional.

Lebih lanjut, Fakhrul melihat catatan tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya tarik investasinya. Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat berupa ukuran ekonomi yang besar, basis investor domestik yang terus berkembang, serta prospek pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Apabila perbaikan transparansi, kepastian regulasi, dan kualitas komunikasi kebijakan terus dilakukan, daya saing pasar Indonesia di mata investor global akan meningkat secara signifikan.

"Pada akhirnya, status Emerging Market memang penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan Indonesia menjadi pasar yang dipercaya. Dalam jangka panjang, kepercayaan adalah faktor menentukan apakah modal global akan datang, bertahan, dan terus berkembang di Indonesia," ujar Fakhrul.

Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup, pertama, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).

Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).

Keempat, akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi.

Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).

Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Adapun MSCI pada Jumat (19/6) merilis Global Market Accessibility Review 2026 yang mengevaluasi aksesibilitas pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, penilaian MSCI terhadap pasar Indonesia yang mencakup 18 indikator tidak mengalami banyak perubahan. Namun, terdapat penyesuaian pada indikator Information Flow (arus informasi) dan Foreign Exchange Market Liberalization Level yang turun dari sebelumnya bertanda "+" menjadi "-".

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meyakini indeks pasar Indonesia akan tetap bertahan di kategori pasar negara berkembang (emerging market).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat, sebagai respons adanya laporan penyedia indeks global MSCI Inc.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, MSCI menempatkan Indonesia tetap dalam kategori "emerging market".

Dalam laporan itu, terdapat satu penyesuaian penilaian bagi Indonesia, yakni pada kriteria InformationFlow (arus informasi) dari semula “+” menjadi “−”.

Pemerintah memandang catatan ini sebagai penegasan atas arah agenda reformasi pasar modal yang telah dan sedang berjalan.

“Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah,” kata Airlangga.

“Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar. Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor,” tambahnya.

MSCI menggarisbawahi bahwa akses, ukuran dan likuiditas pasar Indonesia tetap dinilai memadai, dan tidak terdapat isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini.

Ruang perbaikan yang disoroti berfokus pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga, area yang justru tengah menjadi prioritas reformasi pemerintah bersama otoritas.

Catatan atas penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris pun siap dioptimalkan guna meningkatkan kemudahan akses bagi investor global.

Secara agregat, MSCI menyatakan bahwa pada siklus tahun ini terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok "emerging markets".

Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki. Penting digarisbawahi bahwa penyesuaian ini tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang.

Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

Lebih lanjut, pemerintah bersama otoritas terkait menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas.

Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah diakselerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta didukung sinergi kebijakan lintas otoritas.

Sejumlah langkah komitmen Pemerintah dan OJK untuk mendukung pasar modal antara lain mencakup, pertama, kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap).

Kedua, transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat).

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026).

Keempat, akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses).

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20 persen dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi.

Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance).

Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Airlangga menerangkan langkah-langkah tersebut diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global," terangnya.

Sementara dari sisi sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan yang terukur, antara lain penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juni 2026, penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Kombinasi langkah ini menjadi penyangga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang kepercayaan investor di tengah dinamika global.

Lebih lanjut, Pemerintah mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil reviu ini secara proporsional.

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya," jelas Menko.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia membidik peningkatan investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) guna memperkuat rantai pasok nasional hingga ketahanan pangan.

“Indonesia menyambut baik komitmen UEA dan pelaku usaha global seperti Louis Dreyfus Company untuk memperluas kerja sama ekonomi di Indonesia. Kami mendorong peningkatan investasi yang mendukung hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Airlangga mengatakan UEA merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Menurut dia, implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-UAE CEPA) dapat semakin meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara.

Pemerintah juga menegaskan dukungannya terhadap keberlangsungan dan pengembangan kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan asal UEA yang telah beroperasi di Indonesia, termasuk Louis Dreyfus Company yang sudah hadir selama 25 tahun.

Sementara itu, Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang positif.

“UEA melihat Indonesia sebagai mitra penting di Kawasan Asia Tenggara dan terbuka untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi,” kata Abdulla.

Dalam pertemuan tersebut, UEA juga menyampaikan sejumlah komitmen investasi strategis. Abu Dhabi Export (ADEX) disebut telah menyatakan komitmen investasi dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan UEA terhadap potensi sektor pangan dan agribisnis Indonesia, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara kedua negara.

Selain sektor pangan, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan infrastruktur. Abu Dhabi Ports (ADP) menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan bandar udara di Bali melalui pelaksanaan studi kelayakan.

Pemerintah Indonesia dan UEA sepakat menjaga intensitas komunikasi bilateral guna memastikan berbagai komitmen investasi dapat direalisasikan secara efektif.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat sinergi investasi, memberikan kepastian usaha bagi investor strategis, serta mempercepat implementasi proyek-proyek prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia dan Singapura tengah membahas pengembangan pusat data regional melalui kerja sama kawasan Singapura-Johor-Riau.

Airlangga mengatakan pembahasan tersebut menjadi bagian dari penguatan rantai pasok dan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

"Kita sedang berbicara bagaimana menyinergikan Singapura-Johor-Riau untuk menjadi data center. Nah, ini juga kita sedang bahas dan ini juga sifatnya strategis," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dunia saat ini mulai melihat sektor digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang relatif tidak terdampak konflik geopolitik.

"Global juga melihat sektor digital ini menjadi pemicu pertumbuhan selanjutnya karena sektor ini tidak terdisrupsi oleh perang," ujarnya.

Airlangga mengatakan pemerintah bersama Singapura juga terus memperkuat pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK) dan Kawasan Industri Kendal.

"Kawasan Industri Kendal yang saat sekarang sudah utilisasinya hampir penuh dan akan ekspansi lagi 1.000 hektare," ucap dia.

Selain itu, Nongsa Digital Park di Batam juga disebut hampir penuh dan tengah memproses ekspansi lanjutan.

Kawasan Nongsa di Batam selama ini berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi digital nasional karena kedekatannya dengan Singapura serta dukungan infrastruktur telekomunikasi dan pusat data.

Menurut Airlangga, penguatan sektor digital dan pusat data menjadi penting karena tidak terlalu bergantung pada logistik fisik yang rentan terganggu akibat konflik global maupun perang.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa isu digitalisasi dan semikonduktor kini juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan ekonomi global, termasuk dengan Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN.

"Baik itu di Eropa, kemudian di ASEAN, bahkan juga dengan pembicaraan dalam USTR (Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat). Mereka juga concern mengenai digitalisasi dan semikonduktor," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama Danantara Indonesia dan perusahaan teknologi Arm Ltd menargetkan pengembangan hingga 15.000 talenta semikonduktor Indonesia dalam tiga hingga lima tahun ke depan guna mendukung penguatan industri digital nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam 'green zone'. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberi sinyal kuat kepada pasar di tengah gejolak global.

Ia mengatakan respons pasar terhadap kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin telah menunjukkan hasil yang positif.

“BI Rate itu naik karena mengutamakan kestabilan. Jadi dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam green zone. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa menguat 130 poin atau 0,71 persen menjadi Rp18.058 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.188 per dolar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore juga ditutup menguat 404,51 poin atau 7,57 persen ke posisi 5.746,65.

Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

BI menyebut pelemahan nilai tukar rupiah telah melebihi proyeksi bank sentral sehingga diperlukan langkah kebijakan lanjutan untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Menurut Airlangga, pasar memandang kebijakan tersebut sebagai langkah responsif dalam menghadapi gejolak maupun situasi global saat ini.

“Market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah tetap mengutamakan stabilisasi ekonomi nasional karena fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat.

Menurut dia, kondisi tersebut didukung oleh kinerja ekspor, kondisi makroekonomi, serta pandangan positif negara mitra terhadap ekonomi Indonesia.

“Ekonomi kan memang dasarnya juga kuat ya, baik dari segi ekspor, dari segi makro,” tutur dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menko juga mengatakan Singapura mengapresiasi sejumlah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk kebijakan ekspor satu pintu.

“Singapura mengatakan fundamental Indonesia kuat. Singapura juga mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Indonesia terutama untuk kepentingan nasional, termasuk dengan ekspor satu pintu, mereka mendorong untuk implementasi dari kebijakan tersebut,” ungkap dia.

Selain itu, Airlangga menyebut dunia saat ini tengah memberi perhatian besar terhadap ketahanan rantai pasok global akibat disrupsi perang di Timur Tengah.

Ia menilai Indonesia memiliki posisi cukup kuat di sektor pupuk karena masih mampu mengekspor sekitar 1,5 juta ton urea ke negara-negara di kawasan.

“Indonesia adalah salah satu pabrik pupuk terbesar di ASEAN,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia untuk melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026, dengan misi utama untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 2026 di Paris.

“Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD.

Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi.

OECD bahkan mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut. Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia.

Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Menko Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Setelah dari Paris, perjalanan akan dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026 mendatang.

Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU.

Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Iya ada pengecualian untuk negara mitra. Nanti kita monitor, salah satunya misalnya Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan baru devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan memberikan pengecualian bagi sejumlah negara mitra, salah satunya Amerika Serikat (AS).

“Iya ada pengecualian untuk negara mitra. Nanti kita monitor, salah satunya misalnya Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Jumat.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan revisi atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam beleid itu, pemerintah memberikan fleksibilitas untuk pelaksanaan perjanjian perdagangan bilateral maupun kesepakatan tertentu. Pemerintah akan mulai menerapkan aturan baru terkait DHE SDA mulai 1 Juni 2026.

Melalui kebijakan DHE SDA, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke dalam rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Eksportir juga diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30 persen untuk sektor migas dan 100 persen untuk sektor nonmigas pada rekening khusus di sistem Himbara. Penempatan dana berlaku minimal 3 bulan untuk komoditas migas dan 12 bulan untuk nonmigas.

Selain itu, pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan, DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan diwajibkan menempatkan retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan di bank non-Himbara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026