memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menyatakan dukungannya untuk mempercepat proses ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang dinilai akan membuka peluang besar bagi peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jerman.

Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Presiden Steinmeier menyambut baik perkembangan perundingan IEU-CEPA yang telah berlangsung bertahun-tahun dan kini menuju tahap ratifikasi.

"Kami harap perjanjian IEU CEPA setelah sekian lama, akhirnya ditandatangani. Dengan begitu sampai 90 persen dari bea cukai ditiadakan. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasikan perjanjian ini," kata Presiden Steinmeier.

Menurut Presiden Steinmeier, IEU-CEPA memiliki potensi besar untuk mendorong investasi baru, termasuk membuka jalan bagi perusahaan kecil dan menengah Jerman untuk memperluas investasinya di Indonesia.

Selain itu, perjanjian tersebut diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kolaborasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Jerman, khususnya di bidang inovasi dan pengembangan teknologi.

"Perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia," terang Presiden Steinmeier.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara melalui peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk terus memperluas kerja sama ekonomi di berbagai sektor strategis.

"Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya hubungan antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, penyelesaian perundingan IEU-CEPA akan memberikan manfaat besar bagi dunia usaha di kedua kawasan.

Ia berharap Jerman dapat terus berperan aktif dalam mendorong proses finalisasi perjanjian tersebut di tingkat internal Uni Eropa.

"Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian di internal Eropa sehingga dapat segera memberikan manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua kawasan," ucapnya.

Selain melalui kerja sama perdagangan, hubungan Indonesia dan Jerman juga diperkuat melalui program Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program (CITA) yang bertujuan meningkatkan daya saing industri dan mempercepat perdagangan.

Presiden Prabowo turut mengundang investor Jerman untuk memperluas investasinya di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang tengah dikembangkan pemerintah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pembicaraan strategis melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten guna membahas percepatan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

Keduanya juga membahas mengenai angkah pengamanan jalur logistik di Selat Hormuz, serta komitmen penguatan stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dilansir dari Antara, Jumat (12/6/2026) Hubungan erat ini diharapkan mampu mengeliminasi hambatan dagang non-tarif dan mengamankan rantai pasok komoditas penting di pasar Eropa.

Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, memberikan konfirmasi resmi mengenai jalannya interaksi diplomatik level tinggi tersebut melalui saluran media sosialnya. Pertemuan jarak jauh ini menandai kelanjutan komitmen kedua kepala pemerintahan dalam merespons ketegangan ekonomi makro dunia.

“Perdana Menteri Belanda Rob Jetten @minpres, dan Presiden Indonesia @prabowo melakukan percakapan telepon yang baik hari ini,” tulis unggahan pada akun Instagram resmi Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen (@dubes_belanda).

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga keamanan dan kemakmuran di kawasan dan sekitarnya. Fokus dialog mengarah pada bagaimana kedua negara dapat saling menopang arus investasi langsung dan memperlancar penetrasi produk lokal ke wilayah masing-masing tanpa hambatan regulasi yang berbelit.

Selain itu, keduanya juga membahas perkembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Uni Eropa dan Indonesia serta situasi di Selat Hormuz. Isu Selat Hormuz menjadi perhatian serius karena merupakan jalur perdagangan laut vital global yang berdampak langsung pada biaya logistik, kargo energi, dan tarif asuransi pengapalan internasional.

Langkah penguatan kerja sama bilateral ini dipandang sebagai instrumen perlindungan ekonomi nasional. Arus perdagangan konvensional yang kerap terganggu oleh eskalasi politik di berbagai belahan dunia menuntut adanya aliansi bilateral yang lebih kuat dan prediktif.

“Tepat di dunia yang penuh gejolak ini, Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk memperkuat hubungan,” tulis unggahan diplomatik dari perwakilan Negeri Kincir Angin tersebut.

Belanda dan Indonesia dinilai memiliki modalitas hubungan budaya dan sejarah yang erat, serta telah menjalin kerja sama konkret di berbagai bidang produktif, antara lain perdagangan, manajemen air, dan pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Penguatan sektor ekosistem hijau ini sejalan dengan agenda transisi energi kedua negara.

Pemerintah Belanda menaruh harapan besar terhadap peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai jangkar stabilitas ekonomi. Kesamaan pandangan di antara kedua negara diharapkan menjadi katalisator bagi kelancaran negosiasi ekonomi di tingkat regional yang lebih luas.

“Dan negara-negara kami adalah mitra sevisi di dunia yang berubah dengan cepat,” sebagaimana tertera dalam poin penutup unggahan tersebut.

Sebelum pembicaraan via telepon ini dilakukan, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan lawatan resmi ke Belanda pada September tahun lalu. Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo diterima langsung secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima berdiskusi mengenai berbagai isu penting, termasuk penguatan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis. Latar belakang militer yang sama-sama dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Raja Willem-Alexander turut menghadirkan keakraban tersendiri yang memperlancar komunikasi diplomatik. Pertemuan historis ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat hubungan, serta memperluas peluang kerja sama investasi di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia untuk melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026, dengan misi utama untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 2026 di Paris.

“Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD.

Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD, yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Proses aksesi OECD melibatkan 25 Komite OECD dengan ruang lingkup kebijakan di sektor ekonomi, tata kelola, dan sosial, antara lain: investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.

Indonesia menjadi sorotan dunia karena menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menempuh proses aksesi.

OECD bahkan mencatat bahwa antusiasme negara-negara anggota terhadap kandidat Indonesia merupakan yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh organisasi tersebut. Sebagian besar menawarkan kerja sama dan bantuan teknis untuk kelancaran proses aksesi Indonesia.

Oleh karena itu, koordinasi sangat penting untuk menjaga antusias dan ekspektasi negara anggota agar bermanfaat bagi kepentingan nasional.

"Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia," ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan membawa misi hilirisasi sebagai kebijakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Airlangga juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam sesi yang membahas keseimbangan kebijakan industri untuk pasar terbuka dan kesejahteraan.

Untuk memastikan kelancaran proses teknis aksesi, Menko Airlangga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand.

Selain itu, Menko Airlangga akan bertemu dengan pemimpin kelompok bisnis OECD, Business at OECD (BIAC) yang menjadi mitra terdekat asosiasi pelaku usaha Indonesia.

Setelah dari Paris, perjalanan akan dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026 mendatang.

Airlangga dijadwalkan menjadi pembicara dalam Brussels Economic Security Forum 2026 dan melakukan pertemuan dengan Komisoner EU.

Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 merupakan pertemuan tingkat tinggi tahunan (annual summit) terkemuka di Eropa yang berfokus pada isu-isu keamanan ekonomi.

Diselenggarakan oleh European Policy Centre (EPC), forum tersebut mempertemukan para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas tantangan geoekonomi internasional.

Agenda utama di Brussels yakni mengawal proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.

Keberhasilan ratifikasi ini diharapkan dapat segera diberlakukan, sehingga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahun 2024, nilai ekspor industri alas kaki tumbuh signifikan sebesar 13,13 persen dan mencapai 7,28 miliar dolar AS. Capaian ini mencerminkan daya saing yang kuat dan tetap terjaga di pasar global,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, industri alas kaki nasional menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.

“Pada tahun 2024, nilai ekspor industri alas kaki tumbuh signifikan sebesar 13,13 persen dan mencapai 7,28 miliar dolar AS. Capaian ini mencerminkan daya saing yang kuat dan tetap terjaga di pasar global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Musyawarah Nasional ke-XI Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Jakarta, Rabu.

Menurutnya, industri alas kaki menjadi salah satu pilar utama sektor padat karya nasional berperan vital sebagai penyangga perekonomian dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Sektor ini berkontribusi sebesar 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan pada kuartal III 2025 dan menyerap sekitar 921 ribu tenaga kerja per Februari 2025.

Selain ekspor, kepercayaan investor terhadap industri alas kaki nasional juga terus meningkat. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2024 tercatat mencapai 859 juta dolar AS. Sementara, hingga semester I 2025 telah mencapai 803 juta. Realisasi penanaman modal ini naik hingga 93 persen hanya dalam 6 bulan.

Menko Airlangga, memandang tingginya minat investasi tersebut sejalan dengan tingkat utilisasi industri yang konsisten berada di atas 80 persen, mencerminkan kapasitas produksi yang optimal serta prospek usaha yang positif.

“Namun demikian, kita perlu tetap waspada terhadap berbagai tantangan termasuk diberlakukanya kebijakan tarif resiprokal sebesar 19 persen di pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia berharap dengan implementasi IEU-CEPA, pasar ini bisa terus dibuka. Dan tentunya di tahun ini kita persiapkan agar implementasi IEU-CEPA bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Adapun untuk menjaga resiliensi industri alas kaki, pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah instrumen kebijakan konkret.

Kebijakan tersebut antara lain penguatan pasar dalam negeri melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2025 terkait pengaturan impor barang konsumsi, pemberian stimulus fiskal bagi tenaga kerja melalui kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah menyediakan Kredit Investasi Padat Karya melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2025, serta fasilitasi ekspor melalui optimalisasi kawasan berikat dan penyederhanaan prosedur ekspor.

Pemerintah juga berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui sinergi dengan APRISINDO, meliputi reformasi regulasi ketenagakerjaan dan penguatan kualitas sumber daya manusia industri, simplifikasi perizinan dan standarisasi biaya K3 berbasis risiko, optimalisasi logistik dan percepatan arus bahan baku, akselerasi penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan diplomasi perdagangan.

Lebih lanjut, Airlangga menilai Munas XI APRISINDO menjadi momentum krusial untuk menetapkan arah kebijakan organisasi yang adaptif dan visioner dalam mengawal transformasi ekonomi serta penerapan standar keberlanjutan industri.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada APRISINDO atas dedikasi dan kontribusi selama 37 tahun sebagai mitra strategis Pemerintah dalam memajukan industri alas kaki Indonesia. Munas XI ini menjadi wadah penting untuk mengkonsolidasikan pandangan, merumuskan rekomendasi strategis, serta menyepakati langkah-langkah nyata dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya di sektor industri padat karya,” tambah dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement ( IEU-CEPA ) masuk tahap ratifikasi pada tahun ini. Rosan menerangkan, diplomasi ekonomi, seperti melalui perjanjian dagang, merupakan strategi pemerintah untuk menjaga iklim investasi .

Kehadiran investasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. "Di kancah internasional kita sangat aktif menyelesaikan perjanjian kerja sama, misalnya Indonesia–Kanada, kemudian dengan Uni Eropa, target ratifikasi pada tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kesepakatan ini akan menghasilkan penghapusan tarif sebagian komoditas Indonesia yang masuk pasar Eropa. Melalui kesepakatan itu, sekitar 95% ekspor ke Eropa saat ini akan dikenakan tarif 0 persen.

Prabowo dan Presiden Komisi Eropa Percepat Perjanjian Kemitraan Ekonomi IEU-CEPA



"Pemerintah terus melakukan diplomasi ekonomi sebagai upaya perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Kita akan terus meningkatkan iklim investasi kita," lanjutnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, menyebut produk yang bebas tarif untuk masuk pasar Eropa antara lain minyak sawit dan produk turunannya, alas kaki, produk pertambangan dan turunannya, ban, tekstil dan produk tekstil (TPT), hingga produk olahan pertanian.

"Dari total nilai ekspor Indonesia, yang akan menikmati tarif 0 persen termasuk ekspor sepatu, baju, hingga minyak sawit serta produk turunannya," katanya saat ditemui di Jakarta, (4/8/2025).

Lebih jauh, Djatmiko mengatakan tarif 0% ke pasar Eropa itu bisa dinikmati oleh para pelaku usaha pada tahun pertama sejak perjanjian kerja sama perdagangan ditandatangani oleh kedua pihak. "Jadi 95 persen dari total ekspor Indonesia ke EU akan menikmati 0% pada tahun pertama, dan bahkan pada hari pertama," kata dia.

Selain perjanjian IEU-CEPA, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sempat menyebut beberapa perjanjian dagang yang juga tengah dinegosiasikan pemerintah, seperti Indonesia-Peru CEPA (IP-CEPA), Indonesia–EAEU FTA, dan Indonesia-Tunisia PTA.

Adapun dua di antaranya, yakni perundingan dengan Kanada dan Peru, telah mencapai progres signifikan. Selain itu, terdapat pula lima perundingan yang masih berjalan, seperti Indonesia-GCC FTA, ASEAN–Canada FTA, Indonesia-Türkiye PTA, Indonesia-Sri Lanka PTA, dan Indonesia-MERCOSUR CEPA.

Mendag memaparkan, hingga kini Indonesia telah memasuki tahap implementasi 20 perjanjian perdagangan internasional, sementara 12 perjanjian lainnya dalam proses ratifikasi, serta 14 perjanjian tengah dalam proses perundingan.

Banyak kerja sama yang kita lakukan ini sebenarnya adalah perwujudan diplomasi kita yang bebas aktif...

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menilai, Indonesia semakin menjadi primadona dalam kerja sama internasional sepanjang setahun terakhir.

Penilaian tersebut sejalan dengan penguatan diplomasi bebas aktif melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum dan kemitraan ekonomi global.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Haryo memandang aktivitas kerja sama luar negeri di sektor ekonomi mengalami peningkatan signifikan, baik melalui kemitraan bilateral maupun partisipasi dalam forum multilateral.

Ia menyebut, penguatan peran Indonesia di kancah internasional tidak lepas dari peran Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang konsisten mendorong kolaborasi strategis guna meningkatkan daya saing nasional.

Langkah pemerintah itu menunjukkan komitmen untuk memperluas hubungan ekonomi sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di tengah dinamika global.

"Banyak kerja sama yang kita lakukan ini sebenarnya adalah perwujudan diplomasi kita yang bebas aktif, dan juga menunjukkan bahwa mudah-mudahan kita bisa terhubung (secara ekonomi) dengan hampir seluruh negara di dunia. Kita membuka diri namun kita juga punya policy-policy untuk kepentingan negara kita sendiri," ujarnya pula.

Pemerintah sendiri menargetkan perluasan akses pasar di berbagai negara untuk mendorong ekspor serta memperkuat hubungan dagang, sekaligus terus mengupayakan masuknya investasi asing sebagai motor pertumbuhan ekonomi domestik.

Sejalan dengan strategi tersebut, Indonesia aktif memperkuat kemitraan strategis melalui berbagai forum global, termasuk G20, proses aksesi ke OECD, keikutsertaan dalam BRICS, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), serta pembahasan aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Partisipasi dalam beragam platform internasional itu turut membuka peluang perluasan pasar yang jauh lebih besar.

Melalui G20 saja, Indonesia berada dalam jaringan kerja sama yang mewakili sekitar 5,9 miliar jiwa atau lebih dari 70 persen populasi dunia. Keterlibatan pada OECD, BRICS, CPTPP, ASEAN, IEU-CEPA, dan RCEP semakin memperluas potensi integrasi ekonomi nasional di tingkat global.

Haryo menambahkan bahwa peningkatan intensitas pelibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional menunjukkan bahwa posisi Indonesia semakin diperhitungkan.

"Jadi kita bisa melihat juga bahwa Indonesia sekarang sudah menjadi primadona, selalu dilibatkan untuk event-event internasional, kerja sama juga. Indonesia itu sudah menjadi bagian penting dari perdagangan global, nah ini juga menunjukkan keberhasilan diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia," katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa (UE) Andri Hadi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu (14/11).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan penyelesaian Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) serta langkah-langkah penguatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dubes Andri melaporkan bahwa Uni Eropa telah memulai proses legal scrubbing dan penerjemahan teks IEU CEPA. Setelah proses ini selesai, perjanjian akan memasuki tahap penandatanganan resmi. Target bersama kedua pihak adalah IEU CEPA dapat berlaku penuh paling lambat pada awal 2027.

"Uni Eropa juga menjadi mitra penting di bidang investasi, menempati peringkat ke-5 sebagai asal investasi terbesar di Indonesia," ungkap Dubes Andri.

Lonjakan investasi itu sejalan dengan meningkatnya minat investor Uni Eropa terhadap proyek-proyek transisi energi, manufaktur berkelanjutan, dan ekonomi digital di Indonesia.

Sebelumnya, Perundingan IEU CEPA telah dinyatakan selesai secara substansial dalam pertemuan Chief Negotiators pada 9-12 September 2025 lalu, serta diumumkan secara resmi ke publik dalam pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa pada 23 September 2025 di Bali.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan ke depannya, peran Perwakilan RI di negara-negara anggota Uni Eropa akan semakin strategis dalam mendukung persiapan implementasi IEU CEPA.

"Prioritas utama mencakup penguatan pemahaman publik dan pemangku kepentingan Uni Eropa mengenai komitmen Indonesia, serta penyampaian peluang-peluang kerja sama ekonomi yang dapat dimaksimalkan," ujarnya dalam rilis Minggu (17/11/2025).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]