Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Andrie Yunus meminta agar Komnas HAM bisa menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan bahwa permintaan muncul karena sejauh ini Komnas HAM masih melakukan pengusutan pelanggaran HAM biasa.

"Kami ingin sampaikan bahwa sampai saat ini Komnas HAM juga perlu untuk segera melakukan penyelidikan Pro Justitia pelanggaran HAM berat," ujarnya di Komnas HAM, Selasa (31/3/2026).

Kemudian, Airlangga menilai bahwa saat ini kasus kliennya itu sudah bisa dikategorikan masuk dalam ranah pelanggaran HAM berat lantaran dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Terlebih, Andrie Yunus sendiri merupakan salah satu sosok yang kerap menyuarakan pembelaan terkait HAM di Tanah Air.

"Seharusnya ranah kasus Andri Yunus ini sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat mengingat unsur-unsur terstruktur jelas," imbuhnya.

Di samping itu, Airlangga juga meminta agar pemerintah bisa segera membentuk tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tuntas perkara ini.

Pasalnya, berdasarkan penilaian tim Andrie Yunus, saat ini pengusutan terhadap ketidakjelasan informasi dan tidak transparannya pengusutan yang dilakukan baik itu TNI maupun Polri.

"Sehingga urgen sekali untuk dibentuk adanya tim gabungan independen pencari fakta yang bisa kembali melihat perkara ini sebaiknya diselesaikan lewat peradilan umum dan membongkar struktur kekuasaan dan komando yang terjadi dalam kasus Andrie Yunus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu Andrie Yunus mendesak agar Komnas HAM membuat rekomendasi tertulis agar kasus penyiraman air keras bisa diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.

Kuasa Hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan hal tersebut bisa dilakukan lantaran dalam rekomendasi dari Komnas HAM bisa memanggil Jaksa Agung (JA).

Dalam pemanggilan itu nantinya Jaksa Agung bisa berkoordinasi untuk menentukan peradilan kasus penyiraman air keras ini masuk dalam peradilan militer maupun peradilan umum.

"Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan dan menentukan apabila suatu kejadian itu mengandung unsur tindak pidana militer dan tindak pidana umum," ujar Airlangga di Komnas HAM, Selasa (31/3/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya merasa kecewa atas pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI karena dinilai tidak jelas dan tidak transparan.

Padahal, sejauh ini tim Andrie Yunus mengaku tidak pernah menerima SP2HP atau informasi apa pun terkait perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

"Jadi kami masih mendorong tentunya penyidikan terkait kasus Andri Yunus itu seharusnya berdasarkan hukum acara pidana masih dalam ranah peradilan umum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian," pungkasnya.

Kasus Dilimpahkan ke Puspom TNI

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Iman Imanuddin mengungkapkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI).

Hal itu dia sampaikan saat rapat perkembangan penanganan kasus tersebut bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026) di Gedung Parlemen, Senayan.

Dia menjelaskan pelimpahan itu dilakukan setelah pihaknya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Pasca kami menerima laporan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," ujarnya.