Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tiga daerah di Kalimantan Timur secara resmi meluncurkan digitalisasi retribusi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Aksi ini menandai akselerasi transformasi pembayaran nontunai yang diprediksi mampu meningkatkan transparansi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini juga merupakan buah dari sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Bank Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia ke depan akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital nasional.

"Salah satu langkah konkret adalah akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah guna mendorong kemudahan layanan dan inklusi keuangan digital kepada masyarakat melalui penyediaan sistem pembayaran yang CeMuMuAH—Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Robi juga menyoroti peran krusial QRIS sebagai game changer metode pembayaran digital pajak dan retribusi daerah yang inklusif.

Dia memaparkan hingga kuartal III/2025, jumlah merchant QRIS di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Balikpapan tercatat mencapai 263.000, tumbuh 24,42% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, nominal dan volume transaksi QRIS pada periode yang sama mencapai Rp5,7 triliun dan 47 juta transaksi, atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Fenomena ini didorong oleh perluasan akseptasi QRIS di Kalimantan Timur yang telah merangkul 735.000 pengguna.

"Potensi perluasan akseptasi digital melalui QRIS di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren positif. Kemudahan pembayaran melalui QRIS tidak hanya mendorong peningkatan kualitas layanan kepada pengguna, tetapi pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan realisasi PAD," ungkapnya.

Dari sisi regulasi, Robi menyatakan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan ekosistem sistem pembayaran digital.

Inovasi yang dikembangkan meliputi Standar Nasional Open API (SNAP), QRIS, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Perlu dicatat, upaya digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional P2DD tahun 2025 di Jakarta pada 28 November 2025.

Rakor tersebut mengamanatkan pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk terus bersinergi dalam mendorong penguatan ekosistem transaksi digital yang berfokus pada peningkatan layanan publik, kemandirian daerah, serta pemerintahan yang transparan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, TP2DD dibentuk dengan tujuan meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola yang baik, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik dan pendapatan daerah.

Dengan digitalisasi retribusi melalui QRIS, diharapkan masyarakat akan lebih mudah melakukan pembayaran, meningkatkan kesadaran untuk membayar secara tepat waktu dan nontunai, serta pada akhirnya memperkuat kepatuhan dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor menginstruksikan seluruh anggota TP2DD untuk berkolaborasi secara intensif dalam mendigitalisasi layanan publik demi efisiensi proses bisnis yang berdampak pada kemudahan bagi masyarakat.

Senada, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menekankan urgensi implementasi digitalisasi di seluruh lapisan guna menciptakan ekosistem digital yang mampu mengoptimalkan layanan publik serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adapun, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin yang mewakili Wali Kota Balikpapan, menyampaikan pentingnya memperkuat regulasi serta infrastruktur teknologi dan informatika untuk mendukung inovasi berkelanjutan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Sebagai informasi, dalam momentum HLM ini juga dilakukan peluncuran digitalisasi tiga jenis retribusi.

Pertama, retribusi parkir di Kawasan Balikpapan Permai, Kota Balikpapan.

Kedua, retribusi pasar/pertokoan dan retribusi persampahan/kebersihan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terakhir, retribusi pedagang pasar Kabupaten Paser. Ketiga layanan digital ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara.