Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar koordinasi lintas sektor demi menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi menyambut hiruk-pikuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim menggelar High Level Meeting (HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).

Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan sinergi pengendalian harga pangan sekaligus memacu transformasi keuangan digital di daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan menyatakan penguatan TPID akan difokuskan pada komoditas yang secara historis sering menjadi biang inflasi saat momentum Lebaran.

Lebih lanjut, dia menuturkan pengendalian inflasi diperkuat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Guna mendukung kebijakan yang presisi, Pemprov Kaltim memanfaatkan aplikasi Mandau Kaltim (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini dioptimalkan untuk memantau harga secara real-time dan terintegrasi lintas instansi.

"Mandau Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis AI secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi," kata Jajang dalam keterangan resmi, Sabtu (7/3/2026).

Di sisi lain, akselerasi digitalisasi keuangan daerah yang dikomandoi TP2DD diarahkan untuk mempercepat efisiensi tata kelola melalui perluasan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Menurutnya, tren positif digitalisasi di Kaltim saat ini tercermin dari lonjakan transaksi non-tunai yang signifikan, yang diharapkan mampu mendorong transparansi serta akuntabilitas layanan publik.

Kendati demikian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengingatkan agar seluruh langkah kebijakan tetap berpegang teguh pada Roadmap TPID 2025–2027 agar mampu menjawab tantangan struktural daerah secara jangka panjang.

Senada, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji selaku Ketua TPID menekankan pentingnya intervensi pasar dan pengawasan ketat terhadap potensi gangguan distribusi.

"Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali," kata dia.

Adapun pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kolektif dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi mewujudkan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Adopsi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan dinamika yang menarik perhatian mengalami perlambatan, meski terjadi lonjakan nilai dan volume transaksi pada kuartal III/2025.

Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia Kaltim, jumlah pengguna QRIS di Benua Etam mencapai 828.533 pada periode Juli—September 2025 yang menandai pertumbuhan 6,31% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Angka pertumbuhan tersebut, kendati masih positif, menunjukkan pelambatan dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat ekspansi 7,30% (yoy).

Fenomena serupa terjadi pada sisi merchant, yang tumbuh 33% (yoy) menjadi 743.437 pelaku usaha atau lebih rendah dari capaian kuartal II/2025 sebesar 36% (yoy).

Kendati demikian, perlambatan pertumbuhan pengguna dan merchant tersebut tidak serta-merta mencerminkan lesunya aktivitas transaksi.

Sebaliknya, nominal transaksi QRIS justru mengalami lonjakan spektakuler mencapai Rp6,91 triliun, atau meningkat 152% (yoy). Sementara itu, volume transaksi bahkan mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yaitu 234% (yoy) dengan total 64,9 juta transaksi sepanjang kuartal III/2025.

"Pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan awareness dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS," dikutip dari Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Bank Indonesia, Selasa (24/2/2026).

Sementara itu, baik nominal maupun volume transaksi menunjukkan perlambatan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya.

Adapun, pertumbuhan nominal transaksi tercatat turun dari 173% (yoy) di kuartal II menjadi 152% (yoy), sedangkan pertumbuhan volume transaksi mengalami moderasi dari 248% (yoy) menjadi 234% (yoy).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tiga daerah di Kalimantan Timur secara resmi meluncurkan digitalisasi retribusi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Aksi ini menandai akselerasi transformasi pembayaran nontunai yang diprediksi mampu meningkatkan transparansi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini juga merupakan buah dari sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Bank Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia ke depan akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital nasional.

"Salah satu langkah konkret adalah akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah guna mendorong kemudahan layanan dan inklusi keuangan digital kepada masyarakat melalui penyediaan sistem pembayaran yang CeMuMuAH—Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Robi juga menyoroti peran krusial QRIS sebagai game changer metode pembayaran digital pajak dan retribusi daerah yang inklusif.

Dia memaparkan hingga kuartal III/2025, jumlah merchant QRIS di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Balikpapan tercatat mencapai 263.000, tumbuh 24,42% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, nominal dan volume transaksi QRIS pada periode yang sama mencapai Rp5,7 triliun dan 47 juta transaksi, atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Fenomena ini didorong oleh perluasan akseptasi QRIS di Kalimantan Timur yang telah merangkul 735.000 pengguna.

"Potensi perluasan akseptasi digital melalui QRIS di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren positif. Kemudahan pembayaran melalui QRIS tidak hanya mendorong peningkatan kualitas layanan kepada pengguna, tetapi pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan realisasi PAD," ungkapnya.

Dari sisi regulasi, Robi menyatakan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan ekosistem sistem pembayaran digital.

Inovasi yang dikembangkan meliputi Standar Nasional Open API (SNAP), QRIS, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Perlu dicatat, upaya digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional P2DD tahun 2025 di Jakarta pada 28 November 2025.

Rakor tersebut mengamanatkan pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk terus bersinergi dalam mendorong penguatan ekosistem transaksi digital yang berfokus pada peningkatan layanan publik, kemandirian daerah, serta pemerintahan yang transparan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, TP2DD dibentuk dengan tujuan meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola yang baik, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik dan pendapatan daerah.

Dengan digitalisasi retribusi melalui QRIS, diharapkan masyarakat akan lebih mudah melakukan pembayaran, meningkatkan kesadaran untuk membayar secara tepat waktu dan nontunai, serta pada akhirnya memperkuat kepatuhan dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor menginstruksikan seluruh anggota TP2DD untuk berkolaborasi secara intensif dalam mendigitalisasi layanan publik demi efisiensi proses bisnis yang berdampak pada kemudahan bagi masyarakat.

Senada, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menekankan urgensi implementasi digitalisasi di seluruh lapisan guna menciptakan ekosistem digital yang mampu mengoptimalkan layanan publik serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adapun, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin yang mewakili Wali Kota Balikpapan, menyampaikan pentingnya memperkuat regulasi serta infrastruktur teknologi dan informatika untuk mendukung inovasi berkelanjutan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Sebagai informasi, dalam momentum HLM ini juga dilakukan peluncuran digitalisasi tiga jenis retribusi.

Pertama, retribusi parkir di Kawasan Balikpapan Permai, Kota Balikpapan.

Kedua, retribusi pasar/pertokoan dan retribusi persampahan/kebersihan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terakhir, retribusi pedagang pasar Kabupaten Paser. Ketiga layanan digital ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Timur (Kaltim) melonjak hingga 173% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan nilai transaksi QRIS menembus angka Rp5,92 triliun pada periode April sampai dengan Juni 2025.

"Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I/2025 yang tercatat Rp3,96 triliun," ujar Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan, volume transaksi tercatat lebih mengesankan, yaitu tumbuh 248% (yoy) dengan total 52,69 juta transaksi, naik signifikan dari 29,96 juta transaksi pada kuartal I/2025.

Adapun jumlah merchant QRIS di Kaltim mengalami ekspansi pesat, bertambah 36% (yoy) menjadi 715.038 merchant pada kuartal II/2025.

Tak pelak, angka ini merepresentasikan peningkatan adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan modern.

Budi menyebutkan, pertumbuhan ini melampaui capaian kuartal sebelumnya yang tercatat 33% (yoy).

Di sisi lain, jumlah pengguna QRIS mencapai 816.111 pada kuartal II/2025, atau naik 9,62% (yoy) dari 805.618 pengguna pada kuartal sebelumnya.

Adapun, dia menuturkan laju pertumbuhan pengguna menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan kuartal I/2025 yang tercatat 10,99% (yoy).

"Pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan awareness dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Lanskap pembayaran digital Kalimantan Timur menunjukkan bahwa transaksi kartu ATM/Debit mengalami penurunan volume yang signifikan kala transaksi melalui QRIS laris manis.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mengungkapkan bahwa dinamika ini mencerminkan transformasi ekosistem pembayaran yang tengah berlangsung. Dia menambahkan, nominal transaksi kartu ATM/Debit masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,18% secara (year-on-year/YoY), dengan nilai mencapai Rp41,09 triliun.

"Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I/2024 yang tercatat Rp43,21 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Kontras dengan pertumbuhan nominal, volume transaksi kartu ATM/Debit justru mengalami kontraksi 3,26% YoY atau tercatat 31,41 juta transaksi. Penurunan ini makin kentara ketika dibandingkan dengan kuartal I/2025 yang mencapai 35,05 juta transaksi dan kuartal II/2024 yang masih tumbuh 7,28% YoY.

Dari perspektif geografis, Kota Samarinda dan Kota Bontang menjadi tulang punggung transaksi kartu ATM/Debit di Kaltim. Berdasarkan nominal, kedua kota ini menguasai 26% porsi transaksi regional, disusul Kabupaten Kutai Barat dan Paser masing-masing 12%. Sementara itu, volume transaksi didominasi Kota Samarinda 30% dan Kota Bontang 28%, diikuti Kabupaten Paser 10% dan Kutai Barat 9%.

Berbeda dengan transaksi kartu ATM/Debit, transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) justru melonjak hingga 173% YoY. Nilai transaksi QRIS menembus Rp5,92 triliun pada periode April sampai dengan Juni 2025.

"Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I-2025 yang tercatat Rp3,96 triliun," ujarnya.

Volume transaksi tercatat lebih mengesankan, yaitu melesat 248% YoY dengan total 52,69 juta transaksi. Adapun jumlah pedagang yang menyediakan transaksi QRIS di Kaltim mengalami bertambah 36% YoY menjadi 715.038 mitra pada kuartal II/2025.

Tak pelak, angka ini merepresentasikan peningkatan adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan modern. Budi menyebutkan, pertumbuhan ini melampaui capaian kuartal sebelumnya yang tercatat 33% YoY. Di sisi lain, jumlah pengguna QRIS mencapai 816.111 pada kuartal II/2025, atau naik 9,62% YoY dari 805.618 pengguna pada kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan awareness (kesadaran) dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS," katanya.

Mengekor, transaksi uang elektronik (UE) tercatat tumbuh 8,74% YoY mencapai Rp1,71 triliun pada kuartal II/2025 atau melandai dari 33,87% YoY pada kuartal sebelumnya. Volume transaksi UE mencatat ekspansi 27,9% YoY dengan 17,76 juta transaksi.

Budi menuturkan pertumbuhan ini sejalan dengan penambahan jumlah akun UE yang mencapai 72,9% YoY, atau naik dari 5,28 juta akun pada kuartal I/2025 menjadi 7,48 juta akun pada kuartal II/2025.

"Pertumbuhan transaksi dan jumlah akun UE sejalan dengan terus tumbuhnya pembayaran menggunakan kanal nontunai ritel untuk transaksi di pusat perbelanjaan, transportasi, dan jalan tol di wilayah Kaltim," katanya.