Bisnis.com, KUNINGAN - Kabupaten Kuningan masih menghadapi tantangan serius dalam optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sepanjang 2025, realisasi KUR di wilayah tersebut tercatat Rp810,15 miliar dengan outstanding Rp687,54 miliar, angka yang dinilai belum sebanding dengan potensi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, capaian Kuningan tersebut masih menyisakan ruang besar untuk ditingkatkan, terutama jika dibandingkan dengan posisi Provinsi Jawa Barat yang secara kumulatif telah menyalurkan KUR sebesar Rp25,97 triliun dengan outstanding Rp21,84 triliun hingga akhir November 2025.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib mengatakan, meski Jawa Barat masuk tiga besar nasional dalam penyaluran KUR, kontribusi sejumlah kabupaten, termasuk Kuningan, dinilai belum optimal.

"Penyaluran KUR di daerah tidak semata disebabkan keterbatasan dana, melainkan masih kuatnya hambatan struktural di tingkat UMKM," ujarnya, Selasa (12/1/2026).

Menurut Agus, salah satu faktor utama adalah rendahnya literasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme KUR, mulai dari persyaratan, skema pembiayaan, hingga proses pengajuan di lembaga keuangan formal.

Selain itu, persoalan riwayat kredit debitur dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) juga menjadi kendala signifikan. Sejumlah lembaga penyalur KUR masih menjadikan catatan kredit bermasalah sebagai pertimbangan utama dalam menyalurkan pembiayaan.

"Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku UMKM sulit mengakses KUR, meskipun usahanya bersifat produktif dan memiliki prospek usaha," katanya.

OJK menegaskan, SLIK bukan satu-satunya parameter dalam penilaian kelayakan KUR. Namun, OJK juga memastikan tidak ada kebijakan pemutihan atau penghapusan data SLIK.

Debitur tetap berkewajiban menyelesaikan kualitas kredit bermasalah melalui mekanisme pelunasan atau restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, struktur UMKM di Kabupaten Kuningan yang didominasi usaha mikro tradisional turut memengaruhi serapan KUR. Banyak pelaku usaha belum terdokumentasi secara administratif, belum memiliki pembukuan memadai, serta belum tergabung dalam klaster usaha yang jelas.

Kondisi ini membuat UMKM sulit dinilai bankable oleh lembaga keuangan. Padahal, kata Agus, Kuningan memiliki basis ekonomi lokal yang kuat di sektor pertanian, hortikultura, olahan pangan, dan perdagangan kecil.

"Tanpa dukungan pembiayaan formal yang memadai, pelaku usaha di sektor tersebut berisiko terus bergantung pada pembiayaan informal seperti rentenir dan pinjaman online ilegal, yang berdampak pada tingginya biaya usaha dan rendahnya keberlanjutan bisnis," ujarnya.

Untuk mendorong percepatan penyaluran KUR, OJK mengarahkan penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai penghubung antara UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Pendekatan yang didorong tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga pendampingan langsung agar UMKM siap mengakses pembiayaan formal.

Selain itu, OJK menilai pembangunan ekosistem hilirisasi komoditas unggulan menjadi faktor kunci agar pembiayaan KUR lebih efektif. Dengan rantai nilai usaha yang jelas, risiko pembiayaan dapat ditekan dan UMKM memiliki peluang naik kelas melalui penciptaan nilai tambah.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot meminta adanya penyederhanaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi songket sebagai identitas budaya dari Palembang, Sumatera Selatan.

Ia mengatakan bahwa UMKM songket masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti tingginya biaya produksi, terbatasnya akses modal, minimnya adopsi teknologi, dan belum kuatnya perlindungan hukum atas motif kain yang rawan dijiplak. Situasi itu dinilai menghambat nilai ekonomi produk serta melemahkan posisi perajin sebagai penjaga tradisi.

"Songket bukan sekadar kain, tetapi identitas budaya Palembang dan kebanggaan bangsa. Perlindungan hukum, akses modal, digitalisasi, dan regenerasi perajin adalah kunci menjaga keberlanjutannya," kata Banyu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Banyu, perlu ada perluasan pelatihan literasi digital, dan penguatan pemasaran berbasis teknologi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sentra dalam memperkuat ekosistem UMKM kreatif.

Ia mengatakan sentra songket memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa perlindungan hak cipta motif songket harus menjadi prioritas, terutama setelah munculnya polemik pencantuman unsur songket sebagai warisan budaya Malaysia oleh UNESCO.

Menurut ia, langkah diplomasi budaya dan penegasan legalitas motif tradisional Indonesia harus diperkuat untuk menjaga martabat perajin.

Banyu pun berharap upaya yang dilakukan terhadap UMKM songket itu bisa memperkuat posisi UMKM tradisional agar tetap bertahan dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap masih ada praktik beberapa bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang masih meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan dirinya akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank penyalur untuk memastikan distribusi KUR berjalan sesuai aturan.

Maman menyebut dirinya menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait kasus KUR Rp1–100 juta yang dimintakan agunan.

“Jadi saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa kok kredit KUR dari angka Rp1–100 juta masih dimintakan agunan. Ya tentunya saya harus turun dong,” kata Maman dalam konferensi pers di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Maman menuturkan, sidak dilakukan secara spontan alias on the spot agar mendapatkan kondisi riil. Menurutnya, langkah ini penting untuk memantau kualitas penyaluran KUR di lapangan. Terlebih, sambung dia, ada 44 bank penyalur.

“Kami ingin terus meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. Itu saja sebetulnya tujuan kami. Jadi semua ini kami lakukan agar kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM Indonesia,” ujarnya.

Maman menegaskan langkah sidak ini bukan kewajiban tetap, melainkan mekanisme pengawasan fleksibel. Namun, menurutnya, pendekatan ini berbeda dengan kunjungan yang terencana, yang menurutnya tidak bisa disebut sidak.

Saat ditanya terkait jumlah pemohon KUR yang diminta agunan, Maman menilai kasusnya sangat bervariasi dan belum bisa disimpulkan sebagai masalah sistemik.

“Kami belum bisa mengambil kesimpulan, apakah itu memang betul-betul sistemik atau karena memang situasional,” ujarnya.

Dia menyebut, ada faktor situasional dan pertimbangan internal bank, termasuk evaluasi terhadap prospek usaha calon debitur.

Ke depan, Kementerian UMKM menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan kebijakan KUR diimplementasikan sesuai aturan.

Namun, Maman menekankan, tidak semua bank menyimpang dan telah menjalankan mekanisme KUR secara konsisten dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

“Ada juga beberapa bank yang kita cek, di cabang-cabang tertentu dia serius menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme,” terangnya.

Sebelumnya, dalam sebuah video di akun Instagram Antara, Kamis (27/11/2025), Kementerian UMKM melakukan sidak ke salah satu unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) atau BRI setelah menerima laporan masih ada masyarakat yang diminta menyerahkan agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp100 juta.

Dalam video itu, Maman bertanya mengenai persyaratan mengajukan KUR. Petugas menjawab syaratnya pemohon harus memiliki usaha dan harus melewati tahap BI Checking.

Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu lalu bertanya terkait masalah agunan. Sebab, dia mendapat laporan bahwa bank masih meminta agunan kepada pemohon UMKM yang mengajukan KUR.

Maman menegaskan KUR dari rentang Rp1 juta hingga Rp100 juta resmi tidak memerlukan agunan. “Untuk pinjaman KUR dari angka Rp1 juta sampai 100 juta memang tidak memerlukan agunan,” terangnya.

Skema baru KUR kini membuat pembiayaan tanpa agunan tersebut ditanggung oleh lembaga penjamin, bukan lagi bank penyalur. Dengan begitu, bank penyalur seperti BRI tidak lagi memikul risiko kredit untuk KUR kecil.

“Artinya, pihak bank penyalur tidak lagi menanggung risiko. Semua sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,” pungkasnya.