Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjalani proses pembenahan organisasi dan tata kelola.

Langkah evaluasi yang dilakukan, termasuk pergantian pimpinan serta proses hukum yang sedang berlangsung, disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas program prioritas nasional tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memilih melakukan koreksi dan perbaikan sistem ketimbang menghentikan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat.

"Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pelaksanaan MBG tetap berlanjut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan ibu hamil.

“Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam fungsi pengawasan, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah unit layanan telah menerapkan standar operasional yang dinilai memadai, mulai dari aspek kebersihan, kualitas bahan pangan, keamanan makanan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelasnya.

Dudung menambahkan pemerintah juga memperkuat sistem pengendalian program melalui pengawasan yang lebih ketat dan membuka ruang partisipasi publik dalam memantau pelaksanaannya.

“KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, karena program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah atau kuantitas penerima manfaat, tetapi harus mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan manfaat nyata bagi masyarakat," paparnya.

Dia menegaskan pembenahan yang berlangsung saat ini diarahkan untuk memastikan distribusi manfaat menjangkau kelompok prioritas, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program strategis pemerintah.

“Kami akan terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan yang dilakukan benar-benar menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga mekanisme pengaduan publik. KSP hadir sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat,” tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan akselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembangunan 240 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah tersebut.

Selain fokus pada perbaikan gizi, program unggulan ini tercatat memberikan dampak ekonomi masif dengan perputaran uang mencapai Rp149,92 miliar setiap bulan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan saat ini telah tersedia 148 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara itu, 68 SPPG tengah dalam tahap persiapan pembangunan dan 28 SPPG lainnya diprioritaskan untuk menjangkau wilayah terpencil.

Langkah ini diambil guna memastikan program berjalan optimal, transparan, dan menjangkau seluruh penerima manfaat.

"Saya ingin dipercepat agar semua masyarakat segera menerima manfaat," ujar Dony, Kamis (21/5/2026).

Untuk mendukung akuntabilitas, Pemkab Sumedang mengoptimalkan portal digital mbg.sumedangkab.go.id. Melalui sistem ini, setiap SPPG wajib melaporkan menu harian secara langsung agar dapat dipantau oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Dony menegaskan transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

"Arti penting portal MBG adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG, menciptakan kompetisi yang sehat antar mitra dan memastikan seluruh dapur menjalankan aturan. SPPG yang tidak memberikan laporan pada portal akan ditegur melalui surat dan berpotensi di-suspend," tegasnya.

Dari sisi operasional, pengawasan diperketat melalui penerapan sistem absensi E-Office bagi setiap kepala SPPG guna memantau kedisiplinan dan kelancaran produksi di dapur. "Absensi kepala SPPG penting untuk memastikan operasional dapur berjalan baik," tambah Dony.

Selain infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian. Pemkab Sumedang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi relawan serta karyawan MBG. Upaya ini dilakukan agar standar layanan pemenuhan gizi tetap terjaga secara profesional.

"Peningkatan kompetensi SDM bisa bekerja sama dengan BLK agar para relawan memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik," katanya.

Terkait rantai pasok pangan, Pemkab Sumedang berkomitmen menggunakan komoditas lokal yang didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai offtaker. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberdayakan petani lokal.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa program MBG telah memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal Sumedang.

Selain nilai peredaran uang yang mencapai ratusan miliar rupiah, operasional 148 SPPG yang ada saat ini telah menyerap sedikitnya 7.400 tenaga kerja lokal.

Pemkab Sumedang juga berencana meningkatkan literasi seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi intensif bersama kepala sekolah, camat, Danramil, hingga Kapolsek.

"Dengan begitu pola koordinasinya akan tepat dan semua stakeholder dapat memahami serta bersama-sama mengawasi jalannya program MBG," pungkasnya.