Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan akselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembangunan 240 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah tersebut.

Selain fokus pada perbaikan gizi, program unggulan ini tercatat memberikan dampak ekonomi masif dengan perputaran uang mencapai Rp149,92 miliar setiap bulan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan saat ini telah tersedia 148 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara itu, 68 SPPG tengah dalam tahap persiapan pembangunan dan 28 SPPG lainnya diprioritaskan untuk menjangkau wilayah terpencil.

Langkah ini diambil guna memastikan program berjalan optimal, transparan, dan menjangkau seluruh penerima manfaat.

"Saya ingin dipercepat agar semua masyarakat segera menerima manfaat," ujar Dony, Kamis (21/5/2026).

Untuk mendukung akuntabilitas, Pemkab Sumedang mengoptimalkan portal digital mbg.sumedangkab.go.id. Melalui sistem ini, setiap SPPG wajib melaporkan menu harian secara langsung agar dapat dipantau oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Dony menegaskan transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

"Arti penting portal MBG adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG, menciptakan kompetisi yang sehat antar mitra dan memastikan seluruh dapur menjalankan aturan. SPPG yang tidak memberikan laporan pada portal akan ditegur melalui surat dan berpotensi di-suspend," tegasnya.

Dari sisi operasional, pengawasan diperketat melalui penerapan sistem absensi E-Office bagi setiap kepala SPPG guna memantau kedisiplinan dan kelancaran produksi di dapur. "Absensi kepala SPPG penting untuk memastikan operasional dapur berjalan baik," tambah Dony.

Selain infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian. Pemkab Sumedang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi relawan serta karyawan MBG. Upaya ini dilakukan agar standar layanan pemenuhan gizi tetap terjaga secara profesional.

"Peningkatan kompetensi SDM bisa bekerja sama dengan BLK agar para relawan memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik," katanya.

Terkait rantai pasok pangan, Pemkab Sumedang berkomitmen menggunakan komoditas lokal yang didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai offtaker. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberdayakan petani lokal.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa program MBG telah memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal Sumedang.

Selain nilai peredaran uang yang mencapai ratusan miliar rupiah, operasional 148 SPPG yang ada saat ini telah menyerap sedikitnya 7.400 tenaga kerja lokal.

Pemkab Sumedang juga berencana meningkatkan literasi seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi intensif bersama kepala sekolah, camat, Danramil, hingga Kapolsek.

"Dengan begitu pola koordinasinya akan tepat dan semua stakeholder dapat memahami serta bersama-sama mengawasi jalannya program MBG," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul 'harta karun' baru yang kini jadi rebutan perusahaan teknologi raksasa, yakni lahan untuk membangun pusat data (data center).

Kendati demikian, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik tersembunyi di balik proyek-proyek ini justru memicu keresahan dan tudingan pelanggaran transparansi publik.

Kisah ini bermula di Mason County, Kentucky, Amerika Serikat. Seorang petani bernama Dr. Timothy Grosser menolak tawaran fantastis sebesar US$10 juta atau sekitar Rp160 miliar untuk lahan pertaniannya seluas 100 hektar yang telah ia kelola selama hampir empat dekade.

Tawaran itu disebut berasal dari perwakilan sebuah "perusahaan Fortune 100" yang ingin membeli tanah tersebut untuk proyek industri berskala besar.

Namun, perwakilan itu menolak mengungkapkan nama perusahaan, jenis industrinya, bahkan identitas dirinya. Sebagai gantinya, ia meminta Grosser menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) sebelum mendapat informasi lebih lanjut.

"Kami menolak menandatanganinya," ujar Grosser dikutip dari NBC News, Rabu (29/10/2025). "Saya tidak akan menjual lahan saya berapa pun harganya," imbuhnya.

Beberapa bulan kemudian, pejabat daerah setempat mengumumkan bahwa Mason County sedang dipertimbangkan sebagai lokasi pembangunan pusat data baru, salah satu infrastruktur utama yang menopang bisnis AI global.

Fenomena seperti yang dialami Grosser kini semakin sering terjadi di Amerika Serikat. Dalam laporan NBC News, banyak proyek pusat data bernilai miliaran dolar yang mengharuskan pejabat daerah dan penjual tanah menandatangani NDA, membatasi mereka untuk berbicara kepada publik mengenai detail proyek tersebut.

Lonjakan permintaan layanan AI membuat perusahaan berlomba membangun fasilitas baru di berbagai negara bagian AS.

Data center berskala besar (hyperscale) ini menampung ribuan server dan sistem komputasi untuk memproses data AI dalam jumlah masif.

Namun, percepatan pembangunan ini juga menimbulkan berbagai persoalan. Proyek-proyek pusat data kerap menimbulkan konsumsi listrik dan air yang sangat tinggi, serta dampak lingkungan yang signifikan.

Warga di beberapa wilayah seperti Loudoun County (Virginia) dan South Memphis (Tennessee) melaporkan gangguan suara dari mesin pendingin, polusi udara dari turbin gas, serta potensi krisis air akibat kebutuhan operasional yang besar.

Selain itu, penggunaan perusahaan cangkang (shell company) dan kontrak rahasia membuat masyarakat sulit mengetahui siapa sebenarnya pengembang di balik proyek-proyek tersebut.

Menurut Pat Garofalo, Direktur Kebijakan di American Economic Liberties Project, praktik ini berpotensi melanggar prinsip dasar demokrasi.

"Pejabat publik seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada perusahaan rahasia yang membuat kesepakatan di balik layar," tegasnya.

Meski diklaim sebagai strategi untuk menjaga kerahasiaan bisnis dari pesaing, penggunaan NDA dalam proyek data center dinilai semakin menutup ruang keterbukaan publik dan memicu ketidakpercayaan warga.

Sementara itu, keenam perusahaan teknologi besar yang disebut tengah berlomba membangun data center di seluruh AS, Amazon, Microsoft, xAI, Google, Meta, dan Vantage Data Centers, menolak memberikan komentar atau tidak menanggapi pertanyaan media terkait praktik penggunaan NDA tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan simpanan pemerintah daerah yang mengendap di bank kini hanya mencapai Rp 2,3 triliun per 21 Oktober 2025. Hal ini diungkapkannya sesudah mendatangi Bank Indonesia (BI) pada Rabu (23/10/2025).

Dedi mengatakan jumlah ini terus berkurang dari posisi sebelumnya Rp 3,8 triliun pada akhir September 2025. Jumlah ini berkurang karena pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan dana ini untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Rp 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja bayar pegawai outsourcing," katanya dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (23/10/2025).

Adapun dari hasil pengecekan data di BI, Dedi menuturkan bahwa simpanan Pemda tidak mencapai Rp 4,17 triliun. Dia menjelaskan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun yang disimpan dalam bentuk giro. Kemudian, sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dia pun memastikan tidak ada upaya pemerintah daerah mengendapkan dana APBD di deposito untuk diambil bunganya.

Dia pun menegaskan pencairan anggaran untuk membayar tagihan proyek dan operasional lainnya dilakukan tiap hari. Menurutnya, keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis, selalu ada uang keluar dan uang masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin jumlahnya akan selalu mengendap Rp 3,8 triliun.

KDM pun menegaskan penjelasan dan konfirmasi data yang dilakukannya adalah bagian dari transparansi publik. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pengendapan dana baik sebelum pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Oktober 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjelaskan soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 4,17 triliun. Menurutnya, angka yang dikutip dari data BI tersebut mengacu pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga nilainya tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip besaran dana pemerintah daerah (Pemda) Rp 4,17 triliun yang mengendap di perbankan dari BI. Ini diungkapkan Purbaya dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2025.

Dari data Rp 4,17 triliun yang dikonfirmasi ke BI, dia mengungkapkan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dari simpanan Pemprov Rp 3,8 triliun, dia menuturkan tidak ada yang mengendap. Uang tersebut dipakai untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada karena uangnya Rp 3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, bayar air, belanja para pegawai outsourcing," kata Dedi yang akrab dipanggil KDM di Instagram @dedimulyadi71, usai mendatangi kantor pusat Bank Indonesia (BI), dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, data riil saat ini simpanan Pemda mencapai Rp 2,3 triliun per 21 Oktober 2025. Dia pun memastikan tidak ada upaya pemerintah daerah mengendapkan dana APBD di deposito untuk diambil bunganya.

Dia pun menegaskan pencairan anggaran untuk membayar tagihan proyek dan operasional lainnya dilakukan tiap hari. Menurutnya, keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis, selalu ada uang keluar dan uang masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin jumlahnya akan selalu mengendap Rp 3,8 triliun.

KDM pun menegaskan penjelasan dan konfirmasi data yang dilakukannya adalah bagian dari transparansi publik. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pengendapan dana baik sebelum pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Oktober 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini.

KDM menyambangi kantor Bank Indonesia pusat kemarin, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Dari Instagram miliknya, KDM tampak menumpang motor agar bisa sampai tepat waktu ke BI.