Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengungkap masih besarnya ketimpangan penyaluran pupuk subsidi di daerah tersebut. Dari hampir 1 juta petani yang terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), baru sekitar 320.000 petani yang memperoleh alokasi pupuk subsidi pada 2026.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah di tengah upaya meningkatkan produksi pangan nasional.

“Di Sumsel ini hampir 1 juta petani. Sedangkan yang menerima alokasi pupuk subsidi baru 320.000 petani. Artinya masih banyak petani yang belum teridentifikasi mendapatkan alokasi pupuk subsidi,” ujarnya, dikutip Senin (25/5/2026).

Menurutnya, belum terakomodasinya sebagian petani penerima subsidi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kepemilikan lahan yang melebihi ketentuan maksimal 2 hektare hingga penanaman komoditas di luar daftar penerima subsidi.

“Bisa saja karena lahannya lebih dari 2 hektare, atau administrasinya belum terpisah. Ada juga petani yang punya lahan komoditas lain yang tidak masuk komoditas penerima subsidi,” katanya.

Karena itu, lanjut Bambang, pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan Pemprov Sumsel terus melakukan sosialisasi serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk, terutama menjelang musim tanam.

Sosialisasi dilakukan dengan memastikan bahwa stok pupuk di Pusri dalam kondisi mencukupi. Sementara itu, pengawasan dilakukan di tingkat distributor dan kios guna memantau ketersediaan stok di lapangan.

Meski demikian, dia mengakui penyaluran pupuk masih menghadapi kendala akibat dinamika serapan antarwilayah.

Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Ketika alokasi pupuk di Kecamatan Pampangan belum terserap karena petani belum memasuki masa tanam, pemerintah melakukan realokasi untuk memenuhi kebutuhan di Kecamatan Lempuing.

“Masalahnya di situ, bahkan kita sudah melakukan realokasi per kabupaten. Jadi kabupaten mana yang masih belum sesuai dengan target (penyerapan), itu kita realokasi kepada kabupaten yang memang serapannya masih kurang, padahal targetnya sudah ditetapkan tapi masih kurang,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, realisasi alokasi pupuk di Sumsel per 18 Mei 2026, meliputi urea 52.141 ton atau 38,23% dari alokasi 136.404 ton, serta jenis NPK 75.829,34 ton atau 43,61% dari alokasi 173.889 ton.

Realisasi Urea masing-masing kabupaten kota di Sumsel:

1. Ogan Komering Ulu (OKU) Induk 2.059 ton (50,14%)
2. Ogan Komering Ilir (OKI) 6.061 ton (33,66%)
3. Muara Enim 481,39 ton (33,68%)
4. Lahat 1.188 ton (39.68%)
5. Musi Rawas 3.966 ton (55,90%)
6. Musi Banyuasin 1.525 ton (31,10%)
7. Banyuasin 9.457 ton (41,27%)
8. OKU Timur 15.698 ton (41,27%)
9. OKU Selatan 8.532 ton (36,68%)
10. Ogan Ilir 1.009 ton (34,95%)
11. Empat Lawang 881,93 ton (35,97%)
12. PALI 120,90 ton (37,13%)
13. Musi Rawas Utara 57,31 ton (31,45%)
14. Palembang 46,99 ton (34,40%)
15. Pagar Alam 619,57 ton (39,60%)
16. Lubuk Linggau 429,21 ton (47,41%)
17. Prabumulih 13,90 ton (49,12%)

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi untuk seluruh wilayah rayon tanggung jawab Pusri pada awal tahun 2026 aman dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kebutuhan sektor pertanian, hingga 21 Januari 2026 Pusri telah menyiapkan pupuk stok fisik urea bersubsidi sebanyak 21.302,27 ton di Gudang Lini II dan Lini III yang tersebar di rayon PT Pusri Palembang dan pupuk NPK bersubsidi sebanyak 9.334,20 ton di Gudang Lini II dan Lini III yang tersebar di rayon PT Pusri Palembang.

Kesiapan Pusri dalam menyalurkan pupuk bersubsidi mulai 01 Januari 2026 tidak luput dari dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN hingga para pengawas seperti Ombudsman, Satgassus Polri, Satgas Pangan, dan Komisi Pengawas Pupuk & Pestisida (KP3).

Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi, Pusri terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran. Berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah hingga Januari 2026, alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan yaitu sebanyak 1.513.630 ton untuk urea dan 367.615ton untuk NPK berdasarkan SK Kepmentan No. 1360 dan SK Kepmentan No. 1397 (Perikanan) Tahun 2026. Hingga 21 Januari 2026 adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di seluruh rayon Pusri tercatat mencapai 101.984 ton untuk urea dan 26.509 ton untuk NPK, yang menunjukkan ketersediaan dan distribusi pupuk diharapkan dapat mencukupi kebutuhan petani.

Disampaikan VP Komunikasi & Administrasi Korporat Pusri, Rustam Effendi bahwa Pusri terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasokan pupuk demi mendukung keberlanjutan produksi pertanian di Indonesia, serta menjamin pemenuhan kebutuhan petani sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pusri juga memastikan bahwa seluruh distribusi pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mengawasi jalannya distribusi agar tepat sasaran.

“Sebagai produsen, kami pastikan stok pupuk bersubsidi telah tersedia sesuai dengan ketentuan pemerintah. Stok tersebut juga siap ditebus oleh petani terdaftar dengan membawa KTP. Jadi semua petani yang memenuhi syarat dapat langsung menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditentukan,”

Dengan langkah-langkah ini, Pusri berharap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi sektor pertanian Indonesia di tahun 2026, serta mendukung keberlanjutan ketahanan pangan yang optimal.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Selatan (DPTPH Sumsel) mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi di wilayah tersebut hingga 14 Desember 2025 telah mencapai 82% dari total alokasi tahun berjalan.

Kepala DPTPH Sumsel Bambang Pramono menjelaskan belum tercapainya realisasi 100% hingga pertengahan Desember bukan disebabkan rendahnya serapan, melainkan karena adanya penambahan alokasi pupuk subsidi untuk Sumsel.

Dia merinci, tambahan alokasi tersebut meliputi pupuk urea sebesar 21% sehingga totalnya menjadi 165.000 ton. Sementara pupuk jenis NPK bertambah 30% menjadi 203.000 ton.

“Apabila tidak ada penambahan alokasi, realisasi penyaluran sebenarnya sudah bisa mencapai 100 persen. Saat ini masih tersedia waktu sekitar dua pekan, yakni 15 hingga 31 Desember 2025, untuk mengoptimalkan serapan,” ujar Bambang, Senin (29/12/2025).

Secara wilayah, Bambang menyebut masih terdapat sejumlah kabupaten/kota dengan realisasi penyaluran yang belum optimal. Di antaranya Kota Pagar Alam sebesar 63,5%, Kabupaten Musi Rawas Utara 61%, Kabupaten Ogan Ilir 59,53%, serta Kota Palembang yang menjadi daerah dengan realisasi terendah, yakni 36%.

Menurutnya, rendahnya penyaluran di beberapa daerah tersebut dipengaruhi faktor teknis di lapangan. Salah satunya di Kabupaten Ogan Ilir yang masih mengalami genangan air di lahan pertanian, sehingga aktivitas tanam dan penebusan pupuk oleh petani tertunda.

Di sisi lain, terdapat tiga daerah dengan capaian realisasi tertinggi, yaitu Kota Prabumulih yang telah mencapai 100%, Kota Lubuk Linggau 92,73%, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 89,12%.

“Karena data ini per 14 Desember, kami optimistis serapan masih bisa dimaksimalkan dalam dua minggu ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Bambang memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi di Sumsel sepanjang 2025 berada dalam kondisi aman dan mencukupi, baik di tingkat distributor maupun kios sebagai lembaga penyalur.

Meski demikian, dia mengakui masih terdapat kendala di lapangan yang memengaruhi penyerapan, seperti kelengkapan dokumen dan keterbatasan dana petani di sejumlah wilayah.

“Faktor-faktor tersebut memang masih ditemui dan berdampak pada penyaluran pupuk,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatra Selatan (DPTPH Sumsel) mengusulkan kenaikan alokasi pupuk subsidi jenis NPK untuk tahun 2026.

Kepala DPTPH Sumsel Bambang Pramono mengatakan alokasi pupuk NPK diusulkan naik sekitar 37,4% dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 203.000 ton.

“Untuk tahun 2026, pupuk NPK kami usulkan menjadi 279.000 ton atau bertambah sekitar 76.000 ton,” ujarnya, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, alokasi pupuk subsidi jenis urea diusulkan tetap sama seperti tahun 2025, yakni sebanyak 165.000 ton.

Bambang menjelaskan, usulan peningkatan alokasi pupuk subsidi tersebut sejalan dengan peran Sumsel sebagai salah satu provinsi penyangga produksi pangan nasional.

Pada 2025, Sumsel berkontribusi sekitar 1,2 juta ton setara beras dari total surplus nasional yang mencapai kurang lebih 5 juta ton. Adapun total produksi padi di Sumsel hampir mencapai 3,6 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara sekitar 2 juta ton beras.

Menurutnya, peningkatan alokasi pupuk subsidi menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk mendorong kenaikan produksi dan perluasan luas panen pada 2026.

“Upaya peningkatan alokasi pupuk ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pada 2026 terjadi peningkatan produksi dan luas panen secara akumulatif,” katanya.

Bambang menambahkan, kebijakan fleksibilitas perubahan alokasi pupuk subsidi saat ini mempermudah pemerintah daerah dalam menyalurkan pupuk kepada petani. Meski demikian, penyalurannya tetap harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran.

Pengawasan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data penerima, antara lain petani harus terdaftar dalam e-RDKK atau SIMULTAN, memiliki KTP, serta data alamat dan lahan yang jelas.

Untuk mencegah penyelewengan, lanjut Bambang, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) turut melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di lapangan.

“KP3 melibatkan unsur pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Berikut rincian alokasi pupuk subsidi di Sumsel tahun 2025 dan realisasi per 14 Desember 2025.

Urea

Alokasi : 165.000 ton

Realisasi : 124.158 ton (75,23%)

NPK

Alokasi : 203.000 ton

Realisasi : 179.898 ton (88,36%)