Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI Angkatan Udara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan terkait penerimaan sejumlah alutsista baru untuk memperkuat postur pertahanan udara Indonesia.

“Kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga,” ujar Prabowo.

Menurutnya, penambahan alutsista tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang modern dan berdaya tangkal tinggi.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” katanya.

Prabowo menilai kondisi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian sehingga Indonesia perlu memastikan kesiapan pertahanan demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” lanjutnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan secara bertahap guna mengamankan seluruh wilayah nasional, baik udara, laut, maupun daratan.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tutur Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah diketahui menerima sejumlah alutsista strategis, termasuk enam pesawat tempur Dassault Rafale, pesawat angkut Dassault Falcon 8X, serta pesawat tanker dan angkut strategis Airbus A400M MRTT.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat sistem pertahanan udara melalui penambahan radar untuk mendukung pengawasan dan pengendalian wilayah udara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo resmi menyerahkan enam alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis ke TNI RI untuk memperkuat postur pertahanan udara nasional.

Penyerahan alutsista tersebut dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Mayoritas alutsista yang diterima Indonesia kali ini merupakan produk industri pertahanan Prancis, termasuk Dassault Aviation sebagai produsen Rafale dan Falcon 8X. Kehadiran berbagai platform tersebut disebut menjadi simbol meningkatnya kemampuan interoperabilitas dan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara.

Pengadaan tersebut merupakan bagian dari program modernisasi pertahanan nasional yang diinisiasi Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Langkah ini dinilai menjadi tonggak penting dalam transformasi kekuatan udara Indonesia menuju sistem pertahanan yang lebih modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika ancaman kawasan.

Berikut daftar lengkap Alutsista yang diterima TNI

1. Daffault Rafale

Dalam penyerahan kali ini, ada enam pesawat tempur Dassault Rafale yang diterima TNI.

Rafale memiliki kemampuan tempur multi-peran, baik udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Pesawat tempur generasi 4.5 buatan Prancis tersebut diperkuat rudal Meteor, rudal udara-ke-udara jarak jauh berteknologi beyond visual range (BVR) dengan jangkauan hingga sekitar 200 kilometer.

Selain itu, Rafale juga dibekali munisi pintar AASM Hammer untuk misi serangan udara-ke-darat presisi tinggi. Kombinasi persenjataan tersebut diyakini akan meningkatkan daya tangkal (deterrence effect) Indonesia secara signifikan.

2. Dassault Falcon 8x

Sedangkan alutsista lainnya berupa enam pesawat Dassault Falcon 8X.

Pesawat jet buatan Dassault Aviation itu diproyeksikan mendukung mobilitas strategis, misi komando, pengawasan udara, hingga angkutan VVIP.

3. Airbus A400M MRTT

Alutsista selanjutnya berupa dua pesawat Airbus A400M MRTT.

Airbus A400M MRTT menjadi elemen penting dalam penguatan kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara (air-to-air refuelling).

Kehadiran pesawat ini memungkinkan operasi udara jarak jauh dilakukan dengan jangkauan dan durasi yang lebih luas.

4. Radar GM403 Ground Control Intercept (GCI)

Kemudian, dua unit radar GM403 Ground Control Intercept (GCI) Radar.

Radar ini memiliki sistem pertahanan berbasis radar melalui pengadaan GM403 Ground Control Intercept Radar.

Radar tersebut tidak hanya berfungsi untuk surveillance atau pengawasan udara, tetapi juga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi pesawat asing yang diperkirakan memasuki wilayah udara nasional. Sistem itu nantinya akan terintegrasi dengan operasi pesawat tempur dalam mendukung pengendalian dan intersepsi ancaman udara.

5. Rudal meteor

Selain itu, pemerintah juga menerima sistem persenjataan modern berupa rudal Meteor.

Rudal Meteor adalah rudal udara-ke-udara jarak jauh (Beyond Visual Range atau BVRAAM) buatan konsorsium Eropa (MBDA). Menggunakan mesin ramjet, rudal ini dirancang untuk menyerang target berjarak hingga 200 km dengan kecepatan puncak di atas Mach 4 dan menjadi senjata utama jet tempur seperti Rafale dan Eurofighter.

6. Amunisi presisi AASM Hammer

Amunisi presisi AASM Hammer untuk memperkuat kemampuan tempur Rafale.

Teknologi AASM (“Armement Air-Sol Modulaire” – “Modular Air-to-Ground Armament”) HAMMER (singkatan dari “Highly Agile Modular Munition Extended Range”) dikembangkan oleh perusahaan Perancis Safran 15 tahun yang lalu. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami beberapa kali modifikasi dan penyempurnaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan Panglima TNI yang menerapkan siaga 1 di Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan, salah satunya muncul dari anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjelaskan kepada publik, secara transparan terkait isu status Siaga 1.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, isu yang berkaitan dengan kesiapsiagaan militer sering kali sensitif dan mudah menimbulkan spekulasi jika tidak dijelaskan dengan baik. Terlebih lagi, kata dia, ada perbedaan pernyataan di tubuh militer itu sendiri soal Siaga 1.

“Karena itu saya berharap TNI dapat menyampaikan informasi secara lebih terkoordinasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran,” kata Hasanuddin dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).

Menurut dia, status siaga di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan mekanisme standar kesiapan prajurit, yang dapat diberlakukan untuk berbagai kepentingan, baik latihan maupun antisipasi terhadap kemungkinan penugasan.

Sebagai purnawirawan perwira tinggi militer, dia menjelaskan bahwa TNI mengenal tiga tingkat kesiapan, yaitu Siaga 3, Siaga 2, dan Siaga 1.

Dia menjelaskan, Siaga 3 merupakan kondisi yang masih relatif normal. Dalam kondisi ini kegiatan satuan berjalan seperti biasa tanpa adanya konsentrasi pasukan secara khusus.

Sementara itu, menurut dia, Siaga 2 menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi. Biasanya sebagian kekuatan sudah dalam kondisi stand by, sedangkan sebagian lainnya tetap menjalankan kegiatan rutin.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa status Siaga 1 merupakan tingkat kesiapan tertinggi. Pada kondisi ini seluruh pasukan telah berkonsentrasi, alutsista sudah disiapkan, serta logistik perorangan telah dipersiapkan.

Pada 2 hari silam, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah mengeluarkan telegram siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI terkait konflik di kawasan Timur Tengah.

Perintah siaga 1 itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026. Surat ini juga telah ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Dalam hal ini, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan bahwa TNI mengemban amanat untuk melindungi bangsa dari ancaman yang mengganggu keutuhan negara.

"Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," ujar Aulia saat dihubungi, Sabtu (7/3/2026).

Dia menambahkan, prajurit senantiasa bertugas secara profesional dan responsif untuk mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional.

"Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan kesiapan secara rutin," pungkasnya.

Simak 7 instruksi Panglima TNI Jenderal Agus untuk siaga 1 terkait situasi di Timur Tengah :

1. Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI siagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di objek vital strategis, pusat perekonomian, bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga kantor perusahaan listrik negara (PLN) dll.
2. Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
3. Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi WNI jika diperlukan. BAIS juga diminta agar berkoordinasi dengan Kemlu RI, KBRI hingga otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
4. Kodam Jaya diminta melaksanakan patroli di tempat-tempat objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar di wilayah Jakarta guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
5. Satuan intelijen TNI juga diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital serta kawasan kedutaan.
6. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing
7. Ssetiap laporan perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.

Adapun instruksi sudah dikeluarkan sejak 1 Maret 2026 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. (Antara)

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmen menjaga kedaulatan energi nasional melalui Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Instalasi Strategis PT Pertamina (Persero) yang digelar di Kompleks PHR Rumbai.

Agenda ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Pertahanan untuk memastikan kesiapsiagaan penuh terhadap aset vital nasional, khususnya yang berkaitan dengan produksi energi.

Apel dipimpin Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo, dan dihadiri unsur Forkopimda Riau, termasuk Polda Riau dan Pemerintah Provinsi.

Kehadiran lengkap unsur keamanan dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap Wilayah Kerja (WK) Rokan sebagai sumber energi strategis Indonesia.

General Manager PHR WK Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa WK Rokan merupakan tulang punggung energi nasional yang menyumbang produksi migas signifikan bagi negara.

Menurutnya, stabilitas keamanan di wilayah operasi memiliki pengaruh langsung terhadap kekuatan dan ketahanan energi Indonesia.

“Kami mengapresiasi dukungan penuh dari TNI dan Polri. Sinergi ini memberikan jaminan keamanan dan kelancaran operasi kami untuk terus fokus mengejar target produksi energi nasional,” ujarnya Senin (1/12/2025).

Dalam apel kesiapsiagaan tersebut, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menurunkan 380 personel gabungan dari berbagai satuan, mulai dari Batalyon Arhanud 13/PBY, Kikav 6/RBT, Pomdam, Denmadam, serta 1 SST personel Samapta Polda Riau. Unsur pendukung dari Satpol PP, BPBD, dan Damkar turut dikerahkan untuk memastikan pengamanan menyeluruh.

TNI juga menyiagakan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) guna menghadapi berbagai spektrum ancaman, baik sabotase maupun gangguan keamanan non-tradisional. Di antaranya dua unit Ranpur Anoa, dua unit Rudal MMS, Maung MV3, serta kendaraan pengawalan khusus.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, menegaskan bahwa TNI memiliki kewajiban menjaga kedaulatan negara, termasuk di dalamnya kedaulatan energi.

Dia menilai bahwa sinergi TNI, Polri, dan PHR adalah langkah strategis untuk memitigasi ancaman terhadap operasional migas yang berperan besar bagi stabilitas ekonomi nasional.

“Keberhasilan tugas pengamanan bukan hanya dilihat dari tidak adanya gangguan, tetapi dari kemampuan kita mencegah gangguan itu sendiri,” ujar Agus.

Dia menambahkan bahwa keamanan Pertamina adalah keamanan rakyat, bagian dari kedaulatan negara yang wajib dijaga. “Semoga pengamanan instalasi strategis Pertamina berjalan lancar dan memberi rasa aman bagi masyarakat.”

Adapun sejak alih kelola pada Agustus 2021, PHR WK Rokan telah menyumbang lebih dari Rp115 triliun kepada negara. Dengan cakupan wilayah operasi sekitar 6.400 km² di tujuh kabupaten/kota dan lebih dari 12.600 sumur aktif, aspek pengamanan dinilai menjadi fondasi utama keberlanjutan operasi migas nasional. Sinergi TNI, Polri, dan PHR pun menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan energi Indonesia.