Bisnis.com, JAKARTA —Australia resmi melarang anak dan remaja di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai 10 Desember 2025.

Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak di bawah umur di Australia dilaporkan masih menggunakan media sosial meskipun larangan telah diberlakukan selama empat bulan terakhir.

Mengutip laman Sky News pada Rabu (15/4/2026), studi mengungkap bahwa anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun diketahui masih dapat mengakses platform yang seharusnya dibatasi sejak aturan pembatasan diterapkan.

Tiga dari lima anak yang sebelumnya memiliki akun di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram tercatat masih memiliki akses ke setidaknya satu akun mereka setelah kebijakan berlaku.

Secara rinci, sebanyak 53% pengguna anak di TikTok dan YouTube, serta 52% pengguna Instagram, masih dapat mengakses akun mereka. Selain itu, dua pertiga pengguna YouTube, 61% pengguna Snapchat, serta 60% pengguna Instagram dan TikTok mengaku platform tidak mengambil tindakan apa pun untuk menghapus atau menonaktifkan akun mereka.

Penelitian tersebut dilakukan secara daring pada 12–31 Maret dan merupakan kerja sama antara Molly Rose Foundation (MRF) dan YouthInsight yang memiliki akses ke panel anak muda terbesar di Australia.

Temuan lain menunjukkan setengah dari anak-anak yang sebelumnya menggunakan media sosial merasa larangan tersebut tidak membawa perubahan terhadap keamanan mereka di dunia digital. Bahkan, satu dari tujuh anak mengaku merasa kurang aman sejak kebijakan diterapkan.

Di sisi lain, perspektif orang tua menunjukkan hasil yang lebih beragam. Survei YouGov pada Maret mencatat 61% orang tua dengan anak usia 16 tahun ke bawah melihat dua hingga empat perubahan positif, seperti meningkatnya interaksi langsung, hubungan orang tua dan anak yang lebih baik, serta anak lebih fokus saat berinteraksi.

Namun demikian, dua dari lima orang tua juga melaporkan dampak negatif, termasuk meningkatnya kesenjangan digital, peralihan ke platform alternatif yang kurang teregulasi, serta berkurangnya koneksi sosial anak.

Menanggapi hal ini, CEO MRF Andy Burrows menilai kebijakan larangan tersebut belum efektif. Dia mengatakan orang tua dan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada larangan yang cacat dan hanya memberikan rasa aman semu yang cepat runtuh.

“Para pendukung larangan berargumen bahwa kebijakan ini memberikan solusi cepat dan tegas, tetapi bukti awal dari Australia menunjukkan hal ini justru membebaskan perusahaan teknologi dari tanggung jawab dan gagal memberikan perubahan signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan anak,” katanya.

Di Australia, regulasi tersebut mewajibkan perusahaan teknologi untuk mencegah anak di bawah 16 tahun menggunakan platform mereka dalam skala besar. Jika melanggar, perusahaan dapat dikenakan denda hingga US$49,5 juta atau setara Rp841,5 miliar. Sebulan setelah aturan diberlakukan, Meta mengklaim telah memblokir sekitar 550.000 akun di platformnya.

Meski demikian, perusahaan tersebut mengakui masih menghadapi tantangan dalam menentukan usia pengguna secara akurat tanpa adanya standar industri yang jelas.

Sementara itu, Pemerintah Inggris saat ini tengah membuka konsultasi publik untuk mempertimbangkan apakah akan menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak, mengikuti langkah Australia, atau mengambil kebijakan lain guna menekan dampak negatif di ruang digital.

Di Inggris, dukungan terhadap perlindungan anak di dunia digital cukup kuat. Survei YouGov pada Desember menunjukkan mayoritas warga mendukung larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

MRF sendiri diketahui menentang rencana penerapan larangan serupa di Inggris.Sebagai alternatif, MRF mendorong pemerintah Inggris untuk memperkuat regulasi terhadap perusahaan teknologi dan platform media sosial, sebuah pandangan yang juga didukung oleh organisasi perlindungan anak lainnya, termasuk NSPCC.

Sejumlah negara lain juga mulai mengikuti langkah serupa. Yunani, misalnya, berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis bahkan telah mengirim surat kepada Presiden Komisi Eropa untuk mendorong penerapan regulasi serupa di tingkat Uni Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Roblox merespons rencana pemerintah yang membatasi penggunaan platform digital, termasuk game Roblox, bagi anak berusia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.

Roblox menyatakan menghormati seluruh hukum yang berlaku di Indonesia serta mengapresiasi kepemimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan peran penting PP TUNAS dalam melindungi anak-anak dan keluarga dalam interaksi daring.

“Kami juga berkomitmen untuk membangun platform di mana pengguna dari segala usia dapat memiliki pengalaman positif, dan untuk itu kami terus berinovasi demi meningkatkan keamanan pengguna,” tulis manajemen Roblox dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Manajemen Roblox menyebutkan, setelah berdialog secara konstruktif dengan perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang keamanan digital di Indonesia, pihaknya berkomitmen menerapkan solusi yang memenuhi persyaratan lokal sebagai tambahan terhadap perlindungan canggih yang sebelumnya telah diterapkan di platform.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Roblox akan memperkenalkan kontrol tambahan untuk konten dan fitur komunikasi bagi setiap pemain berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Selain itu, Roblox juga akan terus bekerja sama dengan Komdigi untuk memastikan proses penilaian risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri TUNAS dapat dilengkapi dengan baik.

“Hal ini selaras dengan kolaborasi kami dalam implementasi klasifikasi usia IGRS (Indonesia Game Rating System) pada Januari 2026,” tulis Roblox.

Roblox menyatakan bangga dapat melayani komunitas global, termasuk jutaan pemain dari Indonesia, dengan menyediakan ruang daring yang positif untuk belajar, berkreasi, dan bersenang-senang.

Manajemen juga menegaskan komitmennya untuk menghormati hukum dan budaya di setiap negara serta menjalankan standar global terkait keamanan, akhlak, dan perilaku di ruang digital.

Sebelumnya, Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) pada 6 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan melalui aturan tersebut pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform memenuhi kewajiban kepatuhan.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berbasis usia. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena anak-anak menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” katanya.

Dia juga mengakui implementasi aturan ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal, baik bagi anak maupun orang tua. Namun, langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Pembatasan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Plt. Direktur Direktorat Komunikasi Publik Komdigi Marroli J. Indarto mengatakan, saat aturan itu diterapkan, anak-anak usia di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun media sosial, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata, di antaranya pornografi, perundungan siber, penipuan secara daring, hingga adiksi digital. Dengan demikian, anak-anak perlu dilindungi dari ancaman tersebut.

"Tujuannya untuk melindungi supaya adik-adik tercegah dari risiko kejahatan di dunia digital, seperti perundungan," ujar Marroli di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas, Jumat (6/3/2026).

Aturan ini juga dapat mengurangi anak-anak dari terpaan iklan di dunia digital.

Pembatasan akses media sosial bagi anak-anak bisa jadi menimbulkan ketidaknyamanan saat awal diberlakukan. Namun, kebijakan itu perlu diambil pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan anak di ruang digital. Dengan demikian, orang tua tidak harus menghadapi tantangan dunia digital sendirian.

Menanggapi kebijakan tersebut, salah seorang siswa SMP Darul Falah Rizki Raditia tidak mempermasalahkan apabila ia tak lagi bisa memiliki akun media sosial. Menurutnya, kebijakan itu dapat mencegah anak-anak menyalahgunakan media sosial, contohnya untuk menyebarkan informasi hoaks.

Rizki biasanya bermain media sosial untuk mengisi waktu di rumah setelah pulang dari pondok pesantren. Ketika nanti tidak bisa lagi bermain media sosial, dia akan mengganti aktivitasnya dengan membantu orangtua di rumah.

Mendukung

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Saeful Rohman mendukung kebijakan pemerintah membatasi media sosial terhadap anak di bawah 16 tahun. Menurut ia, fenomena ketergantungan anak pada media sosial sudah memprihatinkan.

Anak menjadi kurang berinteraksi di dunia nyata. Waktunya habis melihat dunia maya. Kondisi itu dikhawatirkan menjadikan anak tidak siap menghadapi tantangan-tantangan sesungguhnya di dunia nyata.

Oleh karena itu, interaksi anak di dunia nyata perlu diperbanyak dibandingkan di media sosial.

"Kami takutnya penerus bangsa kita tidak memahami pertarungan di luar yang sesungguhnya. Akhirnya daya saing mereka kurang, mentalnya rapuh," ujar Saeful.

Menurut Saeful, orangtua memang memiliki peran untuk mengontrol interaksi anak di media sosial. Namun, kewenangan orangtua terbatas karena interaksi anak di media sosial ditentukan oleh algoritma.

Oleh karena itu, pemerintah sudah mengambil langkah tepat dengan ikut berperan membatasi akses anak di media sosial.

Pembatasan ini, menurut Saeful, akan mengurangi konsumsi anak terhadap konten yang tidak baik.

"Kehadiran pemerintah menunjukkan bahwa kontrol itu bukan hanya dari rumah, tetapi pemerintah turun langsung," kata Saeful.

Bisnis.com, JAKARTA - Australia memberlakukan larangan main media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, mulai tengah malam, Rabu (10/12/2025) dan jadi negara pertama yang menerapkan aturan tersebut.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut baik larangan media sosial pertama di dunia untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun tersebut sebagai upaya keluarga untuk merebut kembali kekuasaan dari raksasa teknologi, tetapi ia memperingatkan bahwa implementasinya akan sulit.

Dia menyebutnya sebagai "hari yang membanggakan" bagi keluarga dan menganggap undang-undang tersebut sebagai bukti bahwa para pembuat kebijakan dapat mengekang bahaya daring yang telah melampaui perlindungan tradisional.

"Ini akan membuat perbedaan yang sangat besar. Ini adalah salah satu perubahan sosial dan budaya terbesar yang pernah dihadapi bangsa kita. Ini adalah reformasi mendalam yang akan terus bergema di seluruh dunia," kata Albanese, dilansir Reuters, Rabu (10/12/2025).

Orang tua melaporkan anak-anak mereka mulai putus asa ketika mengetahui bahwa mereka telah diblokir dari platform saat undang-undang penting tersebut mulai berlaku.

Beberapa anak bahkan dilaporkan berhasil mengakali teknologi estimasi usia platform dengan menggambar rambut di wajah mereka. Oleh karena itu, orang tua dan kakak-kakak mereka juga diharapkan membantu beberapa anak untuk menghadapi pembatasan tersebut.

Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, dan TikTok diperkirakan telah mengambil langkah-langkah mulai Rabu untuk menghapus akun yang dimiliki oleh pengguna di bawah usia 16 tahun di Australia, dan mencegah remaja tersebut mendaftarkan akun baru.

Platform yang tidak mematuhi aturan berisiko didenda hingga AU$49,5 juta.

"Menjelang libur musim panas Australia ini, mulailah olahraga baru, alat musik baru, atau membaca buku yang sudah lama tergeletak di rak buku kalian," kata Albanese dalam sebuah pesan video.

Beberapa dari mereka yang berusia di bawah batas usia 16 tahun merasa cemas tentang menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa media sosial, tetapi yang lain tak begitu khawatir.

Hadapi Tantangan

The Guardian melaporkan sudah ada beberapa masalah awal dalam implementasi larangan tersebut. Ada beberapa laporan tentang mereka yang berusia di bawah 16 tahun yang lolos tes verifikasi usia wajah, tetapi pemerintah telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak mengharapkan larangan tersebut akan sempurna sejak hari pertama.

Semua platform yang terdaftar, kecuali X, juga telah mengkonfirmasi pada Selasa (9/12/2025) bahwa mereka akan mematuhi larangan tersebut.

Komisioner eSafety, Julie Inman Grant, mengatakan bahwa mereka baru-baru ini telah melakukan percakapan dengan X tentang bagaimana perusahaan tersebut akan mematuhi aturan, tetapi perusahaan tersebut belum mengkomunikasikan kebijakannya kepada pengguna.

Bluesky, alternatif X, telah mengumumkan pada Selasa bahwa mereka juga akan melarang pengguna di bawah usia 16 tahun, meskipun eSafety menilai platform tersebut sebagai "risiko rendah" karena basis penggunanya yang kecil, yaitu 50.000 di Australia.

Sejak beberapa pekan sebelum penerapan kebijakan tersebut, banyak anak-anak yang telah mencoba melakukan pengecekan usia, menukar nomor telepon, dan bersiap untuk penonaktifan akun mereka.

Menginspirasi Pembuat Kebijakan Global

Larangan tersebut telah menarik perhatian dunia, dengan beberapa negara mengindikasikan bahwa mereka juga akan mengadopsi larangan serupa, termasuk Malaysia, Denmark, dan Norwegia.

Uni Eropa sebelumnya telah mengeluarkan resolusi untuk mengadopsi pembatasan serupa, sementara juru bicara pemerintah Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan memantau dengan cermat pendekatan Australia terhadap pembatasan usia.

Inman Grant mengatakan bahwa mulai Kamis, ia akan mengirimkan pemberitahuan kepada platform yang tercakup dalam larangan tersebut untuk mengetahui bagaimana implementasinya berjalan.