JAKARTA - Pengamat politik sekaligus alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Rico Marbun mengungkap indikasi kuat upaya membonceng film Pesta Babi untuk menyebarkan propaganda disintegrasi Papua dari Indonesia. Hal itu terlihat dari tiga pola propaganda yang terlihat dalam film tersebut.

"Kehadiran film ini bukan lagi hanya menjadi kritik sosial. Ada pola komunikasi yang mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Modus pertama adalah penggunaan kata, simbol, dan visual yang secara konsisten memisahkan Papua dan Indonesia sebagai dua entitas yang berbeda.

Modus kedua, menggunakan film Pesta Babi untuk menolak dialog serta menihilkan berbagai upaya pemerintah selama ini dalam membangun Papua. "Apa pun yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Ini bisa dikatakan upaya membangun ketidakpercayaan total terhadap negara," katanya.

Modus ketiga yakni adalah membangun kebencian terhadap pemerintah untuk memperoleh legitimasi politik bagi agenda disintegrasi. Pola tersebut lazim digunakan dalam berbagai gerakan separatis di sejumlah negara yakni menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan negara sebelum mendorong tuntutan pemisahan diri.

"Masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Jangan sampai film ini dijadikan kendaraan propaganda politik yang mengancam persatuan nasional," ujarnya.

Rico menegaskan kebebasan berekspresi harus dihormati, namun tidak boleh digunakan untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada perpecahan bangsa dan mengganggu keutuhan NKRI.

"Kita mendukung kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi menolak segala bentuk propaganda yang berpotensi menguatkan semangat separatisme," katanya.

JAKARTA - Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura Rico Marbun menilai film Pesta Babi dan pola pemutarannya belakangan menunjukkan gejala yang patut dicermati secara serius. Film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” ujar Rico, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Dia menilai berbagai aktivitas pendukung film seringkali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ungkapnya.

Narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujar Rico.

Dia mengingatkan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Kepala BAIS periode 2011-2013, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto menilai, pernyataan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi tentang penggulingan pemerintahan bisa dianggap sebagai ancaman. Sebabnya, pernyataan itu diyakini telah memunculkan alarm dari sisi keamanan.

"Iya, saya bilang saya tidur saja terbangun kok gara-gara dengar itu YouTubenya. Tapi ini kok berani sekali ambil risiko, apa intelijen itu dianggap nol apa, sangat berani, itu kata-kata itu menjatuhkan pemerintahan itu, apakah di belakang ada apakah, enggak ada, tapi menjatuhkan titik, itu sudah bangun semua," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara bertema Seruan Berujung Laporan, Ada Gerakan Makar? di Channel Youtube Official iNews pada Selasa (14/4/2026).

Sebagai mantan Kepala BAIS, saat mendengar pernyataan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dalam posisi tidur, dia bakal langsung terbangun dari tidurnya itu. Pasalnya, sensor deteksi yang ada pada dirinya sebagai intelijen telah mendeteksi adanya sinyal bahaya dari sisi keamanan.

"Menanggapi apa yang disampaikan Pak Saiful Mujani berdua, saya tidur-tidur saja terbangun. Artinya, sensor-sensor deteksi dini itu langsung bangun, apa dekteksi dini, kata-kata apa, mari kita tumbangkan, ada kata dapatkah ditumbangkan, kalau dapat, bagi bahasa kita itu nah ini ada niat untuk menumbangkan," tuturnya.

"Begitu niat menumbangkan muncul, sensor-sensor deteksi dini bangun semua, setelah sensor deteksi dini bangun, semua kamera mengarah pada dua orang ini, setelah mengarah, kapan dia on off, tergantung perkembangan kedua orang ini dan kawan-kawan apabila ini membesar, apabila dia mengecil atau apabila ini makin panas," jelas Soleman.

Lihat video: Respons Eks Kepala BAIS Terhadap Ucapan Saiful Mujani, Intelijen Langsung Siaga?



Soleman menjabarkan, dari sisi keamanan, kedua orang yang dianggap telah memberikan ancaman itu akan diawasi ke depannya. Bahkan, pihak keamanan bisa saja bergerak melakukan tindakan pada keduanya, hanya saja itu bergantung dari standar masing-masing pihak keamanan, termasuk dari tingkat kepangkatannya.

"Lalu kapan juga sensor-sensor ini akan bergerak, on off, sangat tergantung pada standar masing-masing yang memegang alat ini. Kalau Pati dia agak bisa beradaptasi, Kalau Pemendes dia setengah beradaptasi, kalau Pamah sangat sensitif, dan itu automaticly," terangnya.

"Itu yang saya ingatkan, bahwa Perwira Pertama, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi punya kuping yang sama, punya hati yang berbeda, punya stabilitas yang berbeda, tetapi punya deteksi dini yang sama," beber Soleman lagi.

Soleman mengungkap, pihak keamanan sejatinya memiliki pekerjaan yang jelas, yakni menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Hal itu diterjemahkan pula oleh pihak keamanan sebagai pemerintah atau Presiden, dalam hal ini lambang negara, tidak boleh turun apabila direncanakan atau diniatkan di luar aturan yang berlaku.

"Kata-kata ini ditangkap terbalik, niat menurunkan itu sudah ada, dengan adanya niat itu maka mulai saat itu mulai sensor on, lihat terus ke situ, deteksi, lock on, kemana perginya, semua terawasi, terdeteksi, kapan dia akan bergerak, sangat tergantung itu tadi, tidak punya standar," paparnya.

"Betul, ya pasti (Saiful Mujani dan Islah Bahrawi akan diawasi). Deteksi dini, setelah deteksi dini pasti ada diikuti, cegah dini. Iyah, saya bilang saya tidur saja terbangun kok gara-gara dengar itu YouTubenya," imbuh Soleman.

Maka itu, Soleman menilai, laporan yang dilayangkan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke polisi itu sebagai langkah yang baik. Pasalnya, bisa saja pihak keamanan bergerak sendiri meski tidak ada perintah, khususnya dari jajaran kepangkatan bawah.

"Lalu penawarnya apa, sudah bagus dilaporkan itu, kalau tidak ada dilaporkan dia jalan sendiri, ah ini tidak ada yang lapor, kita saja yang menyelesaikan negeri ini," katanya.