JAKARTA - Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura Rico Marbun menilai film Pesta Babi dan pola pemutarannya belakangan menunjukkan gejala yang patut dicermati secara serius. Film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” ujar Rico, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Dia menilai berbagai aktivitas pendukung film seringkali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ungkapnya.

Narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujar Rico.

Dia mengingatkan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik.

Hal tersebut disampaikan aktivis Jakarta Tobaristani yang menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan media digital, kualitas diskursus publik justru dinilai menghadapi tantangan serius.

"Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah munculnya berbagai narasi yang membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi, termasuk dalam sejumlah konten dokumenter yang belakangan menjadi perbincangan publik, seperti film dokumenter Pesta Babi,” kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Menurut Tobaristani, sebuah karya dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.

"Dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik. Namun ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat," kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi

Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.

Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.

Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.

"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.

Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.

"Bahkan berbagai persoalan yang kompleks kerap disederhanakan dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab", tegasnya.

Padahal, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah bangsa membutuhkan gotong royong dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah, lembaga publik, media, akademisi, hingga masyarakat.

"Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan musyawarah, koreksi yang konstruktif, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa," tuturnya.

Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat etika publik, budaya verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten yang dikonsumsi masyarakat.

"Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi bagi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi alat untuk membenarkan prasangka atau menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang jelas," ujar Tobaristani.

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan, menilai film Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale bersifat provokatif. Film dokumenter itu dinilai lebih banyak menyoroti sisi negatif pembangunan di Papua.

Menurut Kurniawan, film itu tidak menampilkan secara utuh berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua dari masa pemerintahan sebelumnya hingga era Presiden Prabowo Subianto .

"Di sini yang tidak berimbang masalah film itu tadi. Di sini tidak memunculkan apa saja yang dilakukan pemerintahan, dari mulai presiden sebelumnya sampai Presiden Prabowo saat ini, itu seolah-olah pemerintah itu tidak punya prestasi di Papua," kata Kurniawan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Ada Apa di Balik Film Pesta Babi?' yang disiarkan iNews, Selasa (19/5/2026).

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang menurutnya telah membuka akses di Papua, termasuk jalur jalan yang menghubungkan wilayah Sorong hingga Jayapura. Kurniawan juga menilai pembangunan perkebunan dan pembukaan lahan pertanian di Papua dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah di masa depan.

"Padahal kita harus akui bahwa dari Sorong sampai Jayapura itu sudah tembus jalan," ujarnya.

Kurniawan yakin, ke depan setelah terbukanya perkebunan kelapa sawit maupun sawah baru, Papua pun bisa mengimbangi provinsi-provinsi lainnya.

Menurut dia, tidak semua penonton memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan dalam film dokumenter tersebut. Karena itu, ia menilai isi film berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

"Ini tidak boleh terjadi, karena pemahaman dari film ini, nggak semua orang yang nonton film ini bisa memahami maksud dan tujuan dari adegan-adegan yang ada di film itu," katanya.

Kurniawan mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo disebut terus berupaya merangkul masyarakat Papua meski diakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam proses pembangunan. "Prabowo merangkul semuanya. Kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan, tentu akan menjadi evaluasi supaya ke depannya bisa ditingkatkan," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan arah pesan yang ingin dibangun dalam film tersebut karena dinilai hanya menonjolkan persoalan yang terjadi di Papua tanpa memberikan ruang terhadap capaian pembangunan pemerintah.

"Jadi intinya saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan pemerintah di Papua harus diapresiasi juga dong ya, jangan semua salah," katanya.



Emrus Sihombing. Foto/Tangkapan layar iNews

Sementara, pengamat politik Emrus Sihombing menyebut, pelarangan pemutaran film berjudul Pesta Babi di sejumlah wilayah di Indonesia justru membuat film tersebut semakin meledak. Menurutnya, hal itu merupakan efek pantul cermin.

"Saya prihatin terhadap kasus ini, kenapa ada pelarangan, tetapi di sisi lain kalau kita lihat teori efek cermin justru yang melarang itu mempromosikan film itu. Kalau tidak dilarang tidak se-booming itu. Jadi justru dia membantu, inilah efek pantul cermin," ujarnya.

Menurut Emrus, dia memiliki riwayat pendidikan S2 Komunikasi Pembangunan dari IPB, sehingga tahu betul tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan, khususnya dalam konteks komunikasi pembangunan, selalu dilupakan tentang komunikasi.

"Artinya, berdialoglah dengan masyarakat, berikan kesadaran, berikan pengetahuan, berikan perubahan sehingga mereka bisa menerima suatu ide atau inovasi. Lalu setelah pembangunan dilakukan, lakukan komunikasi," tuturnya.

Emrus mengajak masyarakat untuk melihat pembangunan yang terjadi di wilayah Papua sebagaimana dalam film tersebut. Dia mempertanyakan apakah dalam proses komunikasi tersebut dilakukan.

"Sekarang kita lihat proyek sedang berjalan, apakah mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat sekitar sampai mereka paham betul. Lalu, proyek itu berjalan terus dilakukan juga komunikasi," paparnya.

Emrus menjabarkan, seharusnya komunikasi itu dilakukan dalam proses pembangunan, tak terkecuali di wilayah Papua, tidak asal melakukan pembabatan hutan tanpa ada komunikasi. Selain itu, sejatinya kayu-kayu hasil pembabatan hutan bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat setempat.

"Jadi, dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak dilakukan, harmonisasi. Ini tidak dilakukan, langsung babat hutan. Salah satu pembabatan hutan saya lihat di film itu kayu-kayunya saja ditumpuk sedemikian rupa, padahal bisa komunitas loh itu," bebernya.

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut menyoroti ihwal sumber daya finansial di balik penggarapan film dokumenter berjudul 'Pesta Babi' karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Pale.

"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana?," kata Maruli di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (19/5/2026).

Maruli kembali menyinggung logistik yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut, mulai dari biaya produksi video hingga biaya perjalanan yang dilakukan demi melahirkan sebuah film dokumenter yang kini banyak digelar nonton bareng (Nobar).

"Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," ujarnya.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai kemungkinan adanya aktor atau pihak tertentu yang menjadi penyokong dana di balik aksi-aksi tersebut, KSAD tak menjawabnya.

"Ya, silakan aja. Ya kan? Anda yang bilang ada yang mendanai ya," tuturnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Bidang Indonesia Timur Natan Kuwan buka suara merespons pembubaran dan pelarangan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di sejumlah daerah. Menurut Natan, pelarangan pemutaran film pesta babi sama saja dengan berniat jahat menutupi ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di tanah Papua.

“Semua hal tentang Papua tidak boleh ditutup tutupi, mulailah bertindak adil untuk Papua, jangan hanya kekayaan dan keindahan yang terus menurus ditampilkan, hal rusak seperti ini pun harus ditayangkan agar semua mata terbuka soal Papua,” kata Natan dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Selain itu, Natan yang merupakan putra OAP (Orang Asli Papua) ini juga menyoroti oknum pembubar nobar film Pesta Babi untuk membuka alasan rasional terkait pembubaran yang dilakukan. “Oknum TNI yang bubarkan film ini harus diperiksa. Apa motif, kewenangan bahkan kepentingan dia melakukan pembubaran, karena jika memang hanya bersumber dari inisiatif jelas ini merugikan ke pemerintahan yang semakin dituduh rezim subversif padahal pembubaran itu murni inisiatif oknum TNI”.

Maka itu, dia mengajak anak muda menonton film dokumenter tersebut. “Jadi mari anak muda sekalian untuk ramai-ramai kita menonton film yang sangat spesial di tahun ini, Pesta Babi,” pungkas Natan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan yang melarang pemutaran atau kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis, 14 Mei 2026.

Yusril menilai pola yang terjadi menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan nobar di sejumlah tempat tidak dapat dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara terpusat. “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Diketahui film dokumenter ini dibuat oleh Cypri Paju Dale yang bekerja sama dengan Dandhy Laksono.

Secara garis besar film ini menceritakan tentang situasi masyarakat adat Papua saat ini. Kolonialisme yang ada di judul pun dianggap merepresentasikan hampir keseluruhan cerita dalam film.

Mengutip video Cypri pada Ekspedisi Indonesia Baru, disebutkan bahwa film pesta babi adalah sebuah dokumenter yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dibalut investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan.

"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari persoalan yang tadi," jelas Cypri dikutip pada Minggu (17/5/2026).

Sinopsis Pesta Babi

Yasinta Moiwend kaget ketika pada suatu pagi yang tenang di bulan Mei, sebuah kapal raksasa bersandar di dermaga kampungnya.

Kapal itu mengangkut ratusan ekskavator dan dikawal tentara Indonesia. Itulah rombongan pertama dari 2.000 alat berat yang datang ke Papua dalam Proyek Strategis Nasional untuk produksi pangan dan energi.

Perempuan suku Marind Anim di Merauke ini tak pernah tahu kalau kampungnya jadi titik nol dimulainya proyek konversi hutan terbesar dalam sejarah dunia modern untuk dijadikan perkebunan industrial atas nama “ketahanan pangan” dan “transisi energi”. Luasnya mencapai 2,5 juta hektar.

Vincen Kwipalo dari suku Yei juga terkejut ketika tanah marganya dipatok dengan tulisan: “Tanah Milik TNI AD”. Belakangan ia tahu, tanah itu diambil untuk pembangunan markas batalyon militer.

Karena wilayah adatnya juga termasuk dalam konsesi, Franky Woro dan komunitas Awyu di Boven Digoel memasang palang adat dan salib raksasa yang dicat warna merah untuk menghadang perusahaan dan militer.

Dikenal dengan Gerakan Salib Merah, aksi ini juga dilakukan suku-suku lain. Setidaknya 1.800 salib merah telah dipasang untuk melindungi tanah dan hutan mereka. Meski memakai simbol agama, gerakan ini tidak selalu disukai elit gereja.

"Pesta Babi merekam bagaimana orang-orang Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di selatan Papua, melawan proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk bahan bakar kendaraan. Bersamaan dengan kisah mereka, juga tergambar isu separatisme dan 60 tahun operasi militer Indonesia yang terkait dengan eksploitasi tanah Papua," tulis Cypri di akun Instagramnya, @cypripajudale.

Pandangan Pemerintah Terhadap Pesta Babi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ikut bersuara terhadap film documenter Pesta Babi yang ramai dibicarkan masyarakaat saat ini.

Menurutnya, pihak pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.

Diketahui film dokumenter ini dibuat oleh Cypri Paju Dale yang bekerja sama dengan Dandhy Laksono.

Secara garis besar film ini menceritakan tentang situasi masyarakat adat Papua saat ini. Kolonialisme yang ada di judul pun dianggap merepresentasikan hampir keseluruhan cerita dalam film.

Mengutip video Cypri pada Ekspedisi Indonesia Baru, disebutkan bahwa film pesta babi adalah sebuah dokumenter yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dibalut investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan.

"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari persoalan yang tadi," jelas Cypri dikutip pada Minggu (17/5/2026).

Sinopsis Pesta Babi

Yasinta Moiwend kaget ketika pada suatu pagi yang tenang di bulan Mei, sebuah kapal raksasa bersandar di dermaga kampungnya.

Kapal itu mengangkut ratusan ekskavator dan dikawal tentara Indonesia. Itulah rombongan pertama dari 2.000 alat berat yang datang ke Papua dalam Proyek Strategis Nasional untuk produksi pangan dan energi.

Perempuan suku Marind Anim di Merauke ini tak pernah tahu kalau kampungnya jadi titik nol dimulainya proyek konversi hutan terbesar dalam sejarah dunia modern untuk dijadikan perkebunan industrial atas nama “ketahanan pangan” dan “transisi energi”. Luasnya mencapai 2,5 juta hektar.

Vincen Kwipalo dari suku Yei juga terkejut ketika tanah marganya dipatok dengan tulisan: “Tanah Milik TNI AD”. Belakangan ia tahu, tanah itu diambil untuk pembangunan markas batalyon militer.

Karena wilayah adatnya juga termasuk dalam konsesi, Franky Woro dan komunitas Awyu di Boven Digoel memasang palang adat dan salib raksasa yang dicat warna merah untuk menghadang perusahaan dan militer.

Dikenal dengan Gerakan Salib Merah, aksi ini juga dilakukan suku-suku lain. Setidaknya 1.800 salib merah telah dipasang untuk melindungi tanah dan hutan mereka. Meski memakai simbol agama, gerakan ini tidak selalu disukai elit gereja.

"Pesta Babi merekam bagaimana orang-orang Marind, Yei, Awyu, dan Muyu di selatan Papua, melawan proyek biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk bahan bakar kendaraan. Bersamaan dengan kisah mereka, juga tergambar isu separatisme dan 60 tahun operasi militer Indonesia yang terkait dengan eksploitasi tanah Papua," tulis Cypri di akun Instagramnya, @cypripajudale.

Pandangan Pemerintah Terhadap Pesta Babi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ikut bersuara terhadap film documenter Pesta Babi yang ramai dibicarkan masyarakaat saat ini.

Menurutnya, pihak pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film “Pesta Babi".

Yusril menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Kemudian, dia menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film. Sebab, judul tersebut dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar penulis skenario, sutradara, dan produser bisa menjelaskan makna dari kata-kata tersebut.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril.

Di lain sisi, Yusril juga menganggap wajar adanya kritik soal proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam pada film dokumenter tersebut. Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” katanya.

Yusril menjelaskan film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.

“Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ujarnya.

Lihat video: Respons Puan Maharani Terkait Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan di Sejumlah Daerah



Namun demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing hanya karena judul film yang dinilai sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.

Yusril menambahkan pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut. “Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” lanjut Yusril.

Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menegaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. Proyek itu dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.

”Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tegasnya.

Menurut Yusril, proyek strategis nasional dibangun berdasarkan kajian matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan beragam tafsir di tengah masyarakat.

“Istilah ‘Pesta Babi’ memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut,” katanya.

Yusril menegaskan keterbukaan tidak hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni, termasuk film.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.

Pada akhirnya, Yusril kembali menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

“Pada intinya, Pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film tersebut. Ini adalah negara demokrasi dan setiap orang bebas berekspresi. Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu,” tuturnya.

JAKARTA - Akademisi dan pengamat sosial politik Prof Sam'un Jaja Raharja turut mengomentari polemik film Pesta Babi . Menurut dia, polemik tersebut perlu dilihat secara jernih, proporsional, dan tidak emosional.

Dia berpendapat bahwa sebagai sebuah karya dokumenter, film tersebut tetap memiliki nilai sebagai ruang refleksi publik, tetapi harus dibaca secara kritis dan tidak dilepaskan dari data serta realitas lapangan. "Sebagai sebuah karya dokumenter, film ini sangat baik. Semoga menjadi pembelajaran bagi semua pihak," ujar Prof Sam'un Jaja Raharja, Kamis (14/5/2026).

Dia menambahkan, demokrasi tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Demokrasi merupakan realitas hidup dalam sebuah negara yang memberi ruang bagi kebebasan, kritik, dan perbedaan pandangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dari setiap aktor publik.

"Kebebasan memang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan juga harus disertai tanggung jawab moral, terutama apabila sebuah narasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau ketidaksinkronan antara data dan fakta," katanya.

Sam'un menambahkan, karya seni, kritik, dan ruang diskusi tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Jika sebuah karya menimbulkan perdebatan, maka respons terbaik bukanlah pembatasan, melainkan dialog terbuka yang berbasis argumentasi.

"Kampus bukan ruang steril yang hanya boleh diisi pandangan seragam. Universitas hidup dari perdebatan, kritik, dan pertarungan gagasan. Kalau ruang diskusi dibatasi, maka kampus kehilangan fungsi intelektualnya."

Namun, dia mengingatkan bahwa film dokumenter tersebut juga perlu dibaca dengan sikap kritis. Ia menilai terdapat dugaan bahwa konstruksi sinematografi dan narasi dalam film Pesta Babi disusun dari sudut pandang tertentu, sehingga berpotensi belum sepenuhnya merepresentasikan realitas lapangan secara utuh.

Menurutnya, hal ini penting terutama jika dikaitkan dengan data alokasi bantuan dan dukungan fiskal pemerintah untuk Papua. Sebagaimana disampaikan dalam capaian pembangunan, pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan Papua, meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses wilayah terpencil.

"Di sinilah masyarakat perlu menilai secara jernih. Dokumenter boleh menjadi ruang kritik, tetapi publik juga harus melihat data, konteks, dan realitas lapangan secara utuh agar tidak terjebak pada kesimpulan yang sepihak," katanya.

Dia menilai polemik ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca Papua secara lebih komprehensif, bukan parsial. Jika ada pihak yang tidak setuju dengan isi karya, keberatan tersebut sebaiknya dijawab melalui data, perspektif, dan argumentasi yang setara.

"Kalau sebuah karya dianggap keliru, jawab dengan argumentasi. Kalau ada data yang kurang lengkap, lengkapi dengan data. Demokrasi tidak dibangun dengan membungkam perbedaan, tetapi dengan keberanian menghadapinya secara terbuka," jelasnya.

Sam'un menambahkan, kebebasan berekspresi tetap harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial. Namun, sensitivitas publik tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan ruang intelektual, sebagaimana kebebasan juga tidak boleh digunakan untuk membangun persepsi publik yang tidak utuh.

"Negara selalu hadir di Papua. Banyak korban yang berjatuhan dalam pembangunan Jalan Trans Papua. Selain itu, berdasarkan data bantuan otonomi khusus dari tahun 2016 hingga 2026 yang telah mencapai Rp192,55 triliun, hal tersebut menunjukkan bahwa negara terus hadir dan berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan maupun kebijakan pelarangan pemutaran atau kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.

"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun," ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusril, pola tersebut menunjukkan penghentian nobar film itu bukan merupakan arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat.

"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan bakal menindaklanjuti aksi pembubaran nonton bareng film dokumenter berjudul “Pesta Babi”.

Puan mengaku belum menonton film tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, isi dan judul film itu dinilai sensitif.

“Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR,” ujar Puan di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, apabila film tersebut berdampak negatif di masyarakat, maka perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah awal, DPR akan meminta penjelasan kepada pihak terkait melalui komisi yang berwenang.

“Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai pelarangan pemutaran film Pesta Babi merupakan bentuk pembangkangan terhadap UUD 1945 serta pelanggaran hak berekspresi dan hak publik atas akses informasi dan karya seni.

Dalam siaran persnya, AJI menyebut film tersebut diproduksi oleh WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke, serta disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Dale.

Film ini mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan—terutama suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu—dalam menghadapi proyek pemerintah dan korporasi yang mengalihfungsikan hutan serta tanah adat menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

Berdasarkan data WatchDoc, terjadi sedikitnya 21 insiden intimidasi selama pemutaran film tersebut di berbagai daerah. Salah satunya adalah pembubaran nonton bareng dan diskusi film di Ternate, Maluku Utara, yang digelar AJI Ternate pada 8/5/2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menayangkan perdana film dokumenter The MINDJourney sebagai bagian dari upaya memperlihatkan proses penciptaan nilai tambah mineral secara utuh, mulai dari hulu hingga hilir, serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Film ini menjadi medium visual yang merekam perjalanan pengelolaan sumber daya mineral dari tahap prapenambangan, operasional penambangan, hingga pascatambang yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui narasi yang lebih dekat dengan publik, film ini menghadirkan keterhubungan antara proses industri, hilirisasi, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMK di sekitar wilayah operasi.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa film ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Grup MIND ID sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

“Melalui film ini, kami ingin menghadirkan satu media yang dapat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota holding MIND ID bekerja dalam satu payung yang sama. Kami ingin membangun pemahaman bersama, baik secara internal maupun eksternal, mengenai praktik pertambangan yang dijalankan dengan prinsip good mining practice mulai dari perencanaan, operasional, hingga pascatambang,” ujarnya dalam acara Silaturahmi Grup MIND ID, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, film ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang terhadap industri pertambangan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

“Memang kegiatan pertambangan mengubah permukaan, namun jika dijalankan dengan kaidah yang benar, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui film ini, kami ingin menunjukkan bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh seluruh anggota holding MIND ID,” jelasnya.

Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai upaya memastikan kekayaan mineral Indonesia memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selama ini, sebagian komoditas mineral masih keluar tanpa pengolahan maksimal, sehingga nilai ekonominya dinikmati di luar negeri.

Adapun sebagai contoh, melalui rantai terintegrasi pengolahan bauksit-alumina-aluminium yang dikembangkan Grup MIND ID, memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, dari sekitar US$40 per ton bijih bauksit mentah menjadi sekitar US$400 per ton alumina, hingga mencapai US$2.800-US$3.000 per ton aluminium.

Bahkan, Nilai tersebut dapat terus meningkat ketika aluminium diolah lebih lanjut menjadi produk industri seperti rangka baterai, badan kendaraan listrik, hingga komponen berteknologi tinggi.

Dampak hilirisasi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMK, serta peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, Maroef menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral yang terintegrasi dan bertanggung jawab menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

“Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Produser dan sutradara The MINDJourney, Ari Sihasale, mengungkapkan bahwa dokumenter tersebut dibuat berdasarkan pengalaman langsung tim selama melakukan peliputan di berbagai wilayah operasi pertambangan.

“Ini pertama kalinya kami membuat dokumenter tentang pertambangan. Awalnya, kami hanya mengetahui dunia pertambangan dari media sosial yang seringkali menampilkan sisi negatif. Namun ketika kami datang langsung ke lapangan, kami justru melihat banyak hal yang membuka perspektif baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses produksi dokumenter dilakukan dengan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai lokasi operasi anggota Grup MIND ID serta interaksi langsung dengan masyarakat sekitar tambang.

“Kami berkeliling lebih dari 50 hari dan bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak dari mereka yang merasakan manfaat nyata, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami angkat, karena sisi kemanusiaan dari pertambangan juga perlu diketahui publik,” jelasnya.

Ari berharap film tersebut dapat menjadi medium edukasi yang membantu masyarakat memahami peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

“Dokumenter ini bukan hanya tontonan, tetapi diharapkan dapat membuka mata dan hati kita semua bahwa ketika pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menayangkan perdana film dokumenter The MINDJourney sebagai bagian dari upaya memperlihatkan proses penciptaan nilai tambah mineral alias hilirisasi secara utuh, serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Film ini menjadi medium visual yang merekam perjalanan pengelolaan sumber daya mineral dari tahap prapenambangan, operasional penambangan, hingga pascatambang yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui narasi yang lebih dekat dengan publik, film ini menghadirkan keterhubungan antara proses industri, hilirisasi, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMK di sekitar wilayah operasi.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa film ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Grup MIND ID sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

"Melalui film ini, kami ingin menghadirkan satu media yang dapat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota holding MIND ID bekerja dalam satu payung yang sama. Kami ingin membangun pemahaman bersama, baik secara internal maupun eksternal, mengenai praktik pertambangan yang dijalankan dengan prinsip good mining practice mulai dari perencanaan, operasional, hingga pascatambang," ujarnya dalam acara Silaturahmi Grup MIND ID, Rabu (1/4) malam.

Ia menambahkan, film ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang terhadap industri pertambangan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

"Memang kegiatan pertambangan mengubah permukaan, namun jika dijalankan dengan kaidah yang benar, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui film ini, kami ingin menunjukkan bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh seluruh anggota holding MIND ID," jelasnya.

Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai upaya memastikan kekayaan mineral Indonesia memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selama ini, sebagian komoditas mineral masih keluar tanpa pengolahan maksimal, sehingga nilai ekonominya dinikmati di luar negeri.

Adapun sebagai contoh, melalui rantai terintegrasi pengolahan bauksit-alumina-aluminium yang dikembangkan Grup MIND ID, memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, dari sekitar US$40 per ton bijih bauksit mentah menjadi sekitar US$400 per ton alumina, hingga mencapai US$2.800-US$3.000 per ton aluminium.

Bahkan, Nilai tersebut dapat terus meningkat ketika aluminium diolah lebih lanjut menjadi produk industri seperti rangka baterai, badan kendaraan listrik, hingga komponen berteknologi tinggi.

Dampak hilirisasi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMK, serta peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, Maroef menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral yang terintegrasi dan bertanggung jawab menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia," tegasnya.

Produser dan sutradara The MINDJourney, Ari Sihasale, mengungkapkan bahwa dokumenter tersebut dibuat berdasarkan pengalaman langsung tim selama melakukan peliputan di berbagai wilayah operasi pertambangan.

"Ini pertama kalinya kami membuat dokumenter tentang pertambangan. Awalnya, kami hanya mengetahui dunia pertambangan dari media sosial yang seringkali menampilkan sisi negatif. Namun ketika kami datang langsung ke lapangan, kami justru melihat banyak hal yang membuka perspektif baru," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses produksi dokumenter dilakukan dengan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai lokasi operasi anggota Grup MIND ID serta interaksi langsung dengan masyarakat sekitar tambang.

"Kami berkeliling lebih dari 50 hari dan bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak dari mereka yang merasakan manfaat nyata, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami angkat, karena sisi kemanusiaan dari pertambangan juga perlu diketahui publik," jelasnya.

Ari berharap film tersebut dapat menjadi medium edukasi yang membantu masyarakat memahami peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

"Dokumenter ini bukan hanya tontonan, tetapi diharapkan dapat membuka mata dan hati kita semua bahwa ketika pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas," pungkasnya.