Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah berfokus menjaga kedaulatan nasional di tengah meningkatnya risiko geopolitik global melalui penguatan militer dan diplomasi.

Menurutnya, langkah tersebut diwujudkan lewat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang didorong Presiden Prabowo Subianto, sekaligus tetap menjalankan politik luar negeri bebas-aktif.

Yusril menegaskan kekuatan internal menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menyebut terdapat empat pilar ketahanan nasional yang harus diperkuat, yakni ketahanan pangan, energi, stabilitas sosial-politik, serta pertahanan militer yang kuat.

"Jadi negara itu harus punya kekuatan. Pertama harus memiliki ketahanan di bidang pangan. Ketahanan di bidang energi, stabilitas sosial dan politik, dan pertahanan yang kuat," ujar Yusril saat mengisi kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).

Dia menilai pembangunan kekuatan militer penting agar Indonesia tidak mudah ditekan negara lain. Menurutnya, upaya modernisasi militer telah didorong Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan.

"Makanya, sekarang militer kita bangun kembali. Tanpa militer yang kuat, kita gampang digertak orang lain, dan kita enggak bisa gertak orang lain ya," katanya.

Yusril kemudian membandingkan kebijakan tersebut dengan langkah Presiden pertama RI Soekarno yang membangun kekuatan militer besar pada masanya. Menurutnya, pembangunan Angkatan Laut dan Angkatan Udara kala itu membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer yang disegani di Asia.

"Itu yang Bung Karno dulu lakukan, dibangun angkatan laut kita, dibangun angkatan udara kita, dan menjadi militer yang terkuat di Asia pada waktu itu," ujarnya.

Dia juga menyoroti perubahan doktrin militer pada masa Presiden Soeharto yang dinilai lebih berfokus pada ancaman dari dalam negeri. Menurutnya, perubahan tersebut dipengaruhi situasi politik global saat itu.

Yusril mengisahkan bahwa perubahan doktrin tersebut berdampak pada ketidakseimbangan kekuatan militer, dengan dominasi Angkatan Darat sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara relatif lebih lemah.

Ia bahkan menceritakan pengalamannya saat masih mahasiswa pernah dimarahi Laksamana Sudomo yang saat itu menjabat Pangkopkamtib dan dituduh sebagai kelompok ekstrem kanan karena dianggap dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi.

Menurutnya, situasi politik tersebut turut memengaruhi arah pembangunan militer Indonesia pada masa lalu.

Lebih lanjut, Yusril menilai posisi geografis Indonesia serta kekayaan sumber daya alam menjadikan negara ini sangat strategis sekaligus rentan terhadap kepentingan geopolitik negara-negara besar.

Ia menyebut negara adidaya cenderung berfokus mengamankan sumber energi dan mineral yang banyak terdapat di negara berkembang. Yusril mencontohkan sumber minyak terbesar berada di Venezuela dan mineral di Greenland, namun upaya menguasai Greenland dinilai sulit karena berhadapan dengan NATO.

Selain itu, ia menyoroti kedekatan pangkalan militer asing dengan wilayah Indonesia, salah satunya di Guam yang berjarak sekitar enam jam dari Papua.

Ia bahkan menyebut kemampuan militer Indonesia saat ini hanya mampu bertahan dalam konflik selama beberapa hari. “Kalau kita perang, paling kita mampu empat hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender,” ujarnya.

Karena itu, Yusril menilai diplomasi tetap menjadi unsur penting dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan pemerintah perlu terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pentingnya sinergitas TNI-Polri dalam menghadapi potensi ancaman dari konflik Timur Tengah.

Mulanya, Sigit menjelaskan kondisi global saat ini tengah memanas usai pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei meninggal dunia oleh serangan Israel-AS.

Konflik ini semakin menegangkan setelah Iran mulai melakukan serangan balik dengan menargetkan fasilitas AS di wilayah negara Teluk Persia.

"Iran pun kemudian melakukan serangan sebaliknya ke beberapa pangkalan Amerika yang ada di negara-negara teluk yang menyebabkan situasi semakin memanas," ujar Sigit dalam acara bukber TNI-Polri di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada meningkatnya ketegangan dalam skala internasional, termasuk di Indonesia.

Misalnya, sektor yang terdampak yaitu sektor energi seperti lonjakan harga minyak dunia. Hal itu pun berpotensi memicu inflasi apabila tidak dapat dikendalikan.

Dengan begitu, kata Sigit, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah untuk memperkuat kemandirian nasional agar bisa mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah.

"Beberapa waktu yang lalu beliau terus mendorong berbagai macam program, utamanya menghadapi situasi yang ada bagaimana agar Indonesia betul-betul bisa berdiri di bawah kaki sendiri," imbuhnya.

Sigit juga menekankan, disamping menjaga keamanan, TNI-Polri memiliki peran penting untuk mendukung program presiden khususnya dalam swasembada pangan.

"Oleh karena itu untuk menjaga ke depan bagaimana kita terus menjaga soliditas menjaga sinergitas dan menjaga agar TNI-Polri bisa betul-betul melaksanakan amanah menghadapi dinamika global yang ada menghadapi dampak global yang ada dan ancamannya terhadap situasi dalam negeri," pungkas Sigit.

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

"Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut," kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

"Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global," ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

"Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto," demikian pernyataan laporan tersebut.

"Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia," tertera dalam laporan itu.