Bisnis.com, JAKARTA — Google Threat Intelligence Group (GTAG) mengungkapkan temuan perangkat peretasan iPhone canggih bernama "Coruna". Toolkit tersebut awalnya dikembangkan oleh sebuah kontraktor militer asal Amerika Serikat, L3Harris, namun kini telah jatuh ke tangan Rusia dan China.

Laporan GTAG menyebutkan bahwa alat spionase digital ini digunakan oleh badan intelijen Rusia untuk menargetkan pengguna di Ukraina. Selain itu, sindikat penjahat siber asal China turut memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan pencurian aset mata uang kripto secara masif.

Dua mantan karyawan L3Harris mengonfirmasi bahwa Coruna dikembangkan oleh Trenchant, yang merupakan divisi teknologi peretasan dan pengawasan perusahaan.

"Coruna pastinya merupakan nama internal dari sebuah komponen," ujar salah satu sumber anonim yang familiar dengan alat peretasan iPhone di Trenchant dilansir dari TechCrunch, Rabu (11/3/2025).

Sumber tersebut menambahkan bahwa detail teknis yang dipublikasikan Google memiliki kemiripan identik dengan proyek internal milik perusahaan.

Menurut data operasional, L3Harris sejatinya hanya menjual alat pengawasan Trenchant secara eksklusif kepada pemerintah AS dan sekutu intelijen "Five Eyes". Aliansi intelijen tersebut mencakup negara-negara strategis seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, serta Inggris.

Perusahaan keamanan siber seluler iVerify menyatakan bahwa temuan ini memperkuat bukti keterlibatan teknologi militer AS yang bocor ke ruang publik. Mereka telah melakukan rekayasa balik terhadap toolkit tersebut guna mengidentifikasi asal-usul kodenya.

"Alat-alat ini akan selalu menemukan jalan ke alam liar dan digunakan secara tidak bermoral oleh aktor jahat," kata perwakilan iVerify dalam keterangan resminya.

iVerify menegaskan bahwa bukti kebocoran kerangka kerja pemerintah AS ini menunjukkan risiko tinggi penyalahgunaan teknologi enkripsi.

Secara teknis, toolkit Coruna memanfaatkan 23 komponen berbeda yang mampu menembus pertahanan perangkat Apple melalui metode "watering hole". Metode ini memungkinkan peretasan terjadi hanya dengan mengunjungi situs web berbahaya tanpa perlu mengunduh file tambahan apa pun.

Google mencatat bahwa perangkat ini memanfaatkan lima rangkaian eksploitasi iOS lengkap yang disusun dari puluhan kerentanan berbeda. Risiko ini terutama mengintai pengguna iPhone dengan sistem operasi lama, mulai dari iOS 13 hingga iOS 17.2.1 yang dirilis Desember 2023.

Saat ini, sistem operasi Apple telah berkembang hingga versi iOS 26 untuk menutup celah keamanan tersebut. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan adanya keterkaitan antara Coruna dengan insiden "Operation Triangulation" yang terjadi pada tahun 2023.

Pada saat itu, perusahaan keamanan Rusia, Kaspersky, mengklaim bahwa perangkat milik karyawannya diserang oleh aktor ancaman canggih. Layanan keamanan Rusia (FSB) kemudian menuding pemerintah Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas operasi peretasan tersebut.

Fenomena ini menyoroti munculnya tren berbahaya dalam industri keamanan siber yang disebut sebagai pasar "eksploitasi bekas" (secondhand exploits). Dalam pasar ini, alat peretas tingkat negara yang bocor dijual kembali kepada peretas bermotif finansial.

Kondisi tersebut menjadi peringatan keras bagi pelaku industri telekomunikasi mengenai risiko jangka panjang dari pengembangan senjata siber. Teknologi yang dirancang untuk kepentingan pertahanan nasional pada akhirnya dapat berbalik menyerang warga sipil dan stabilitas ekonomi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 mencatatkan rekor baru dalam dunia peretasan aset kripto, dengan para peretas berhasil mencuri lebih dari US$2,7 miliar atau Rp45,28 triliun dalam bentuk cryptocurrency. Diduga kelompok peretas ini berasal dari Pemerintah Korea Utara.

Menurut laporan dari perusahaan pemantau blockchain, para peretas menargetkan berbagai bursa kripto dan proyek DeFi, serta berhasil mencuri dana dalam jumlah yang sangat besar. Peretasan paling besar tahun ini terjadi di bursa kripto Bybit yang berbasis di Dubai, di mana sekitar US$1,4 miliar atau sekitar Rp23 triliun berhasil dicuri.

Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk FBI dan perusahaan analisis blockchain, yang menghubungkan peretasan ini dengan kelompok peretas yang diduga berasal dari pemerintah Korea Utara. Kelompok ini telah lama dikenal sebagai salah satu yang paling produktif dalam melakukan peretasan dan pencurian kripto.

Dikutip dari TechCrunch Rabu (24/12/2025), sebelum peretasan Bybit, pencurian kripto terbesar terjadi pada tahun 2022, dengan peretasan yang merugikan Jaringan Ronin dan Jaringan Poly masing-masing sebesar US$624 juta atau Rp10,42 triliun dan US$611 juta atau Rp10,20 triliun.

Namun, pencurian yang terjadi pada tahun 2025 jauh melampaui angka-angka tersebut, dengan total kerugian yang mencapai US$2,7 miliar atau Rp45,28 triliun. Angka ini termasuk peretasan besar dan juga pencurian dari dompet pribadi, yang mana dilaporkan sekitar US$700.000 atau Rp11,69 miliar berhasil dicuri dari dompet individu.

Perusahaan keamanan web3, seperti De.Fi, yang melacak kejadian-kejadian peretasan ini, menyebutkan bahwa jumlah total kripto yang dicuri pada tahun 2025 memang mencapai US$2,7 miliar atau Rp45,28 triliun.

Pemerintah Korea Utara kembali muncul sebagai aktor utama dalam pencurian ini, dengan estimasi bahwa negara tersebut telah mencuri lebih dari US$6 miliar atau Rp100,2 triliun sejak 2017 untuk mendanai program senjata nuklir mereka, yang selama ini mendapat sanksi internasional.

Selain peretasan Bybit, terdapat juga beberapa kejadian penting lainnya, seperti peretasan terhadap bursa terdesentralisasi Cetus yang menghasilkan US$223 juta atau Rp 3,7 juta untuk peretas, peretasan pada protokol Balancer yang menyebabkan kerugian hingga US$128 juta atau Rp2,14 triliun, serta peretasan pada bursa Phemex yang merugikan sekitar US$73 juta atau Rp1,22 triliun.

Keamanan di dunia kripto tampaknya terus menghadapi ancaman besar. Tahun 2024 telah mencatatkan kerugian sebesar US$2,2 miliar atau Rp36,74 triliun dan tahun 2023 sebesar US$2 miliar atau Rp33,4 triliun, angka pada tahun 2025 menjadi rekor tertinggi. (Nur Amalina)

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

"Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut," kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

"Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global," ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

"Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto," demikian pernyataan laporan tersebut.

"Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia," tertera dalam laporan itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari satu tahun setelah layanan perdagangan kripto WazirX dibobol penipu dan token senilai US$230 juta (Rp 3,8 triliun) lenyap dicuri. Kini, bandar kripto itu siap kembali beroperasi.

Mengutip Coin Desk, platform yang pernah menjadi 'raja' bursa kripto terbesar di India mengungkapkan akan kembali beroperasi mulai 24 Oktober 2025 waktu setempat. Informasi itu dikirimkan melalui email kepada para kreditor.

Menurut WazirX, perdagangan awal akan dibuka di sejumlah pasar. Termasuk untuk kripto-ke-kripto dan USDT/INR.

Saat operasi awal dimulai, semua pengguna akan mendapatkan biaya perdagangan nol. Ini jadi bagian dari 'Penawaran Mulai Ulang'.

Setelah pencurian terjadi, WazirX harus membekukan aset dan menghentikan penarikan. Berikutnya platform harus ditutup.

Kemudian, WazirX harus melakukan proses panjang. Mulai dari insolvensi, audit forensik hingga rencana migrasi.

Perusahaan juga harus melalui restrukturisasi yang disetujui Pengadilan Tinggi Singapura melalui perusahaan induk, Zettai.

Coin Desk mencatat pemulihan ini bagi banyak orang dinilai berjalan lambat. Kreditor harus menunggu berbulan-bulan hingga ada kejelasan.

Pengumuman terbaru dari WazirX jadi awal pembayaran kembali. Diharapkan distribusi token dan token pemulihan bisa diluncurkan dalam waktu bersamaan dengan peluncuran.