Amerika Serikat (AS) mengizinkan kembali penjualan minyak Iran di tengah berlangsungnya negosiasi menuju perjanjian damai permanen antara Washington dan Teheran.

Kementerian Keuangan AS pada Senin (22/6) mengeluarkan lisensi umum yang memperbolehkan penjualan minyak mentah, produk petrokimia, dan produk minyak bumi asal Iran hingga 21 Agustus 2026.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam pelonggaran sanksi AS terhadap Iran dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai imbalannya, Iran disebut berkomitmen membuka akses inspeksi nuklir internasional dan menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak dunia.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan kemajuan pembicaraan yang sedang berlangsung di Swiss.

"Dalam kerangka kesepakatan ini, Kementerian Keuangan menerbitkan lisensi umum sementara selama 60 hari yang mengizinkan produksi, pengiriman, dan penjualan minyak Iran," ujar Bessent melalui media sosial X, melansir Reuters.

Lisensi tersebut juga memungkinkan minyak Iran masuk ke wilayah AS jika diperlukan untuk menyelesaikan proses penjualan, pengiriman, atau pembongkaran muatan. Padahal, AS praktis tidak lagi mengimpor minyak Iran sejak sanksi diberlakukan pascarevolusi Iran pada 1979.

Berdasarkan nota kesepahaman yang diteken pekan lalu antara Washington dan Teheran, AS juga sepakat memberikan pengecualian terhadap ekspor minyak mentah Iran, produk turunannya, hingga berbagai layanan pendukung seperti transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi.

Bahkan, pembayaran untuk transaksi tersebut diperbolehkan menggunakan mata uang dolar AS.

Meski demikian, lisensi itu tidak berlaku bagi sejumlah wilayah dan negara yang masih berada dalam pembatasan AS, termasuk Korea Utara, Kuba, dan Crimea.

Kebijakan tersebut muncul di tengah upaya kedua negara mencapai kesepakatan damai permanen setelah konflik yang berlangsung selama hampir empat bulan.

Mediator internasional menyebut putaran pertama perundingan yang digelar di Swiss menghasilkan kemajuan yang cukup positif. Pembicaraan itu berlangsung berdasarkan nota kesepahaman yang disepakati pekan lalu untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah komitmen Iran untuk menjamin lalu lintas kapal tetap terbuka di Selat Hormuz serta memberikan akses kepada inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pengawasan terhadap program nuklirnya.

Selat Hormuz menjadi isu krusial dalam negosiasi karena jalur tersebut merupakan salah satu rute pelayaran energi paling penting di dunia.

Ketegangan sempat meningkat ketika Iran melakukan blokade di kawasan tersebut yang kemudian direspons AS dengan memblokade sejumlah pelabuhan Iran.

Hal tu sempat mendorong lonjakan harga minyak global. Namun setelah tercapainya kesepakatan sementara antara kedua negara, harga minyak kembali turun ke level terendah sejak sebelum perang pecah pada akhir Februari lalu.

Sebelum sanksi diperketat kembali pada 2018, sejumlah negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, Italia, Yunani, Taiwan, dan Turki merupakan pembeli utama minyak Iran.

Dalam beberapa tahun terakhir, kilang-kilang independen di China menjadi pembeli terbesar minyak Iran karena mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan minyak dari negara lain.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan menerima bayaran sekitar US$10 miliar atau setara Rp170 triliun (asumsi kurs Rp16.960) dari deal akuisisi TikTok di AS.

Kepada The Wall Street Journal, seorang sumber menyebut duit Rp170 triliun tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang memungkinkan investor yang dekat dengan pemerintahan Trump mengambil alih operasi TikTok di AS dari ByteDance.

Pembayaran itu dilakukan di luar investasi yang telah digelontorkan untuk membentuk entitas baru untuk mengoperasikan TikTok di AS.

Para investor, termasuk Oracle, Silver Lake, perusahaan investasi Abu Dhabi MGX, dan lainnya telah membayar sekitar US$2,5 miliar atau sekitar Rp42,4 triliun kepada Kementerian Keuangan AS saat kesepakatan beres. Pemilik modal juga akan melakukan beberapa pembayaran lanjutan hingga mencapai total US$10 miliar atau Rp170 trilun.

Pejabat pemerintahan mengatakan biaya 'nyalo' tersebut wajar, dengan merujuk pada peran Trump dalam 'menyelamatkan' operasi TikTok di AS.

Trump juga dinilai berperan dalam memandu negosiasi dengan China untuk merampungkan deal TikTok, sambil meredakan kekhawatiran anggota parlemen AS terkait keamanan nasional.

Pihak TikTok dan Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar soal biaya 'nyalo' tersebut saat dikontak Reuters.

Januari lalu, pemilik TikTok asal China, ByteDance, merampungkan kesepakatan untuk membentuk perusahaan patungan, yang mayoritas dimiliki pihak Amerika. Deal ini merupakan upaya menghindari larangan operasi TikTok di AS, yang telah digunakan oleh lebih 200 juta pengguna.

Perusahaan patungan TikTok di AS benama USDS Joint Venture LLC. Entitas baru ini akan mengamankan data pengguna, aplikasi, dan algoritma di AS melalui langkah-langkah perlindungan data serta keamanan siber.

Pada September 2025, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan perusahaan baru di AS itu akan bernilai (valuasi) sekitar US$14 miliar atau setara Ro237 triliun.

Rupanya, tak semua pihak senang dengan deal TikTok di AS. Awal Maret ini, Trump dan Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi digugat oleh investor ritel dari dua perusahaan media sosial pesaing TikTok.

Gugatan tersebut bertujuan membatalkan persetujuan presiden AS atas kesepakatan pemilik TikTok asal China, ByteDance, untuk membentuk perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki pihak Amerika.

Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan hari ini, Selasa (18/11) seiring redanya kekhawatiran pasar soal pasokan setelah pelabuhan ekspor utama Rusia kembali melayani pengiriman.

Aktivitas di pelabuhan ekspor utama Rusia, Pelabuhan Novorossiysk, sempat terhenti setelah diserang rudal Ukraina.

Di sisi lain, para pedagang terus mencermati dampak sanksi Barat terhadap arus Rusia.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun 28 sen atau 0,4 persen menjadi US$63,92 per barel. Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS (WTI AS) turun 26 sen atau 0,4 persen menjadi US$59,65 per barel.

"Minyak mentah diperdagangkan sedikit lebih rendah karena laporan menunjukkan pemuatan telah dilanjutkan lebih cepat dari yang diperkirakan di Novorossiysk," kata analis IG Tony Sycamore dikutip Reuters.

Minggu kemarin (16/11), Pelabuhan Novorossiysk Rusia melanjutkan pengiriman minyak setelah penangguhan dua hari yang dipicu oleh serangan rudal dan drone Ukraina.

Ekspor dari Novorossiysk dan terminal Konsorsium Pipa Kaspia di dekatnya, mengirimkan sekitar 2,2 juta barel per hari dan sekitar 2 persen dari pasokan minyak global. Harga minyak pun melesat lebih dari 2 persen pada saat aktivitas dihentikan pada Jumat lalu.

Kini, pasar kembali berfokus pada dampak jangka panjang sanksi Barat terhadap aliran minyak Rusia.

Kementerian Keuangan AS mengatakan sanksi yang dijatuhkan pada Oktober terhadap perusahaan minyak Rusia, Rosneft dan Lukoil, telah menekan pendapatan minyak Moskow dan diperkirakan akan menekan volume ekspor Rusia seiring waktu.

"Minyak mentah Moskow telah mulai diperdagangkan dengan diskon yang signifikan dibandingkan harga acuan global," kata ANZ dalam sebuah catatan.

Harga minyak diperkirakan akan turun hingga 2026, menurut Goldman Sachs pada Senin (17/11), mengutip gelombang pasokan besar yang membuat pasar tetap surplus. Namun, minyak Brent dapat naik di atas US$70 per barel pada 2026/2027 jika produksi Rusia turun lebih tajam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) dilaporkan melancarkan serangan siber besar-besaran ke Amerika Serikat (AS). Kementerian Keuangan AS mengatakan penjahat siber yang terafiliasi dengan Korut telah mencuri uang senilai US$3 miliar (Rp50 triliun) dalam 3 tahun terakhir.

Uang curian itu kebanyakan dalam bentuk aset digital kripto. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan AS mengatakan para pekerja IT Korut telah mengumpulkan ratusan juta dolar AS dari modus penipuan dengan memalsukan identitas mereka.

Pada Selasa (4/11) waktu setempat, Kementerian Keuangan telah menjatuhkan hukuman kepada 8 orang dan 2 perusahaan yang diduga melakukan pencucian uang dari kejahatan siber dan modus penipuan pekerja IT Korut.

Pemerintah AS mengatakan uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah Korut. Hal ini dinilai sangat membahayakan keamana dunia.

Pekerja bank, perusahaan IT dan lembaga keuangan yang dimasukkan oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri ke dalam daftar sanksi pada Selasa (4/11), menambah daftar panjang pihak-pihak yang dikaitkan AS dengan aktivitas siber Korut.

"Peretas yang disponsori pemerintah Korut mencuri dan mencuci uang untuk mendanai program senjata nuklir rezim tersebut," kata John Hurley, Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.

"Dengan menghasilkan pendapatan untuk pengembangan senjata Pyongyang, para pelaku ini secara langsung mengancam keamanan AS dan global," ia menambahkan, dikutip dari CyberScoop, Rabu (5/11/2025).

Identitas dari para pelaku dan identitas yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan AS masing-masing adalah Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dua bankir Korea Utara; Korea Mangyongdae Computer Technology Company, sebuah perusahaan IT; U Yong Su, presiden perusahaan tersebut; dan Ryujong Credit Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Korut.

Kementerian tersebut juga menetapkan 5 orang yang bekerja untuk lembaga keuangan Korut, yakni Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, dan Ri Jin Hyok.

Dua bankir dituduh mengelola dana mata uang kripto atas nama entitas yang sebelumnya telah ditunjuk, First Credit Bank. Perusahaan IT tersebut diduga mengoperasikan delegasi pekerja IT dari setidaknya dua kota di China.

Kementerian Keuangan AS mengatakan Ryujong Credit Bank membantu menghindari sanksi antara China dan Korut. Sementara itu, 5 karyawan yang dikenakan sanksi adalah perwakilan lembaga keuangan Korut yang berbasis di China atau Rusia. Mereka diduga memfasilitasi transaksi ilegal.

Bulan lalu, beberapa negara termasuk AS dan sekutu di Eropa dan Asia menerbitkan laporan terbaru tentang penghindaran dan pelanggaran Korut terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR). Laporan kali ini difokuskan pada operasi siber dan IT Pyongyang.

"Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK atau Korut) secara sistematis terlibat dalam pelanggaran resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSCR) dan aktivitas penghindaran terkait melalui pengerahan tenaga kerja IT dan operasi sibernya, terutama yang berkaitan dengan pencurian dan pencucian uang kripto," demikian pernyataan laporan tersebut.

"Pasukan siber DPRK merupakan program nasional berspektrum penuh yang beroperasi dengan kecanggihan yang mendekati program siber China dan Rusia," tertera dalam laporan itu.