Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 untuk sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hal ini termaktub dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama enam kementerian/lembaga pada hari ini, Rabu (17/6/2026).

Marwan menjelaskan bahwa Kemenag mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp87,6 triliun. Usulan tambahan yang disetujui sebesar Rp41,8 triliun.

“Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp41.891.684.157.000,” kata Marwan.

Lebih lanjut, Dewan juga menyetujui pagu indikatif anggaran dan usulan tambahan anggaran Kemensos tahun depan. Perinciannya, pagu indikatif Kemensos tercatat sebesar Rp84,7 triliun dan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun.

Untuk Kemenhaj, Komisi VIII menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,9 triliun, dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.

Sementara itu, BPJPH mendapatkan pagu indikatif Rp327,6 miliar dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk 2027 mendatang.

Selain itu, terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang memperoleh pagu indikatif sebesar Rp187,2 miliar, dengan tambahan Rp392,4 miliar.

Terakhir, Komisi VIII juga menyetujui pagu indikatif Rp500,1 miliar untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan tambahan Rp941,4 miliar untuk tahun depan.

"Anggaran harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tepat sasaran serta mampu menghasilkan dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik," ujar Marwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027 mendatang, terutama untuk mendukung program prioritas seperti Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kemensos memperoleh pagu indikatif senilai Rp84,71 triliun pada 2027, menyusut tipis dibandingkan alokasi pada APBN 2026 senilai Rp84,13 triliun.

Namun demikian, nominal tersebut berkurang signifikan dibandingkan alokasi anggaran Kemensos pada 2025 yang sebesar Rp112,8 triliun, padahal terdapat tambahan mandat.

“Selama dua tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25% lebih rendah dibanding tahun 2025," kata Saifullah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dia menilai besaran pagu indikatif RAPBN 2027 tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas lantaran kurangnya dukungan anggaran.

Saifullah memerinci sejumlah poin seperti anggaran operasional kantor yang turun signifikan, sehingga hanya cukup untuk gaji dan operasional dasar.

Terdapat pula nihilnya anggaran operasional bansos, anggaran sekolah rakyat yang dinilai masih kurang, serta anggaran pemberdayaan sosial dipandang juga belum optimal.

Selain itu, dia juga menyoroti berkurangnya anggaran rehabilitasi sosial, tidak adamnya program pelatihan, dan terbatasnya anggaran pengawasan.

“Oleh sebab itu, kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp22,49 triliun dengan rincian perlindungan dan jaminan sosial Rp6,58 triliun, rehabilitasi sosial Rp4,32 triliun, pemberdayaan sosial Rp5,90 triliun, Sekretariat Jenderal Rp5,85 triliun, dan Inspektorat Jeneral Rp39,9 miliar,” jelasnya.

Saifullah pun memohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini, agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal.