Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 untuk sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hal ini termaktub dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat kerja bersama enam kementerian/lembaga pada hari ini, Rabu (17/6/2026).

Marwan menjelaskan bahwa Kemenag mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp87,6 triliun. Usulan tambahan yang disetujui sebesar Rp41,8 triliun.

“Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp41.891.684.157.000,” kata Marwan.

Lebih lanjut, Dewan juga menyetujui pagu indikatif anggaran dan usulan tambahan anggaran Kemensos tahun depan. Perinciannya, pagu indikatif Kemensos tercatat sebesar Rp84,7 triliun dan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun.

Untuk Kemenhaj, Komisi VIII menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp1,9 triliun, dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,8 triliun.

Sementara itu, BPJPH mendapatkan pagu indikatif Rp327,6 miliar dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk 2027 mendatang.

Selain itu, terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang memperoleh pagu indikatif sebesar Rp187,2 miliar, dengan tambahan Rp392,4 miliar.

Terakhir, Komisi VIII juga menyetujui pagu indikatif Rp500,1 miliar untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan tambahan Rp941,4 miliar untuk tahun depan.

"Anggaran harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tepat sasaran serta mampu menghasilkan dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik," ujar Marwan.

Bisnis.com, HAMBALANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden pada Rabu (17/6/2026) menjalani sejumlah agenda kerja, mulai dari menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 hingga membahas pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kerja sama di bidang teknologi serta mineral kritis.

Dalam keterangan pers di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Prasetyo mengatakan agenda utama Presiden hari ini adalah menerima laporan dari Komisi VIII DPR, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

"Yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi VIII dan sekaligus dari Tim Pengawas Haji serta dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini," kata Prasetyo.

Selain menerima laporan haji, Presiden juga memanggil sejumlah menteri dalam agenda rutin pemerintahan untuk memperoleh perkembangan berbagai program strategis yang tengah berjalan.

Menjawab pertanyaan mengenai isu lain yang dibahas selain haji, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden juga meminta pembaruan informasi dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi terkait penguatan kapasitas SDM nasional.

"Ada beberapa. Yang pertama beliau ingin mendapatkan update juga dengan memanggil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sainteks. Ini berkenaan dengan masalah persiapan pengawakan sumber daya manusia kita yang beberapa sudah berjalan proses-proses pendidikan maupun latihan," ujarnya.

Menurut Prasetyo, Presiden ingin memastikan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang disiapkan pemerintah berjalan sesuai target guna mendukung kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor strategis nasional.

Selain itu, Presiden juga meminta laporan mengenai perkembangan sejumlah kerja sama yang berkaitan dengan penguasaan teknologi serta pengembangan mineral kritis atau logam tanah jarang yang dinilai memiliki nilai strategis bagi industri masa depan.

"Juga update mengenai beberapa kerja sama yang berkaitan dengan teknologi dan mineral kritis atau logam tanah jarang," kata Prasetyo.

Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan kualitas SDM dan hilirisasi sumber daya alam sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing nasional di tengah perkembangan teknologi global dan kebutuhan industri berbasis mineral strategis.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang hadir dalam sidang isbat karena berhasil mencapai kesepakatan bersama terkait penetapan awal Zulhijah. Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Senin, 18 Mei 2026, yang artinya 10 Zulhijah 1447 H atau Iduladha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Hidayat menyebut kesepakatan tersebut menjadi wujud nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah. "Kami sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah Kementerian Agama bisa melanjutkan tradisi yang baik dengan sidang isbat yang kali ini Alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang ada," kata Hidayat saat konferensi pers di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan, kesepakatan yang dicapai menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang ormas maupun metode penentuan awal bulan tidak menghalangi persatuan umat dan bangsa. Hidayat juga menyampaikan apresiasi DPR RI terhadap aspirasi dan masukan dari ormas Islam, masyarakat, serta para pakar yang terlibat dalam sidang isbat hingga menghasilkan keputusan bersama yang diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita hadirkan. Kita bhinneka latar belakang ormas, bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan seterusnya, tapi kita satu juga; satu umat, satu bangsa, satu negara," ujarnya.

Selain itu, ia mengajak umat Islam memanfaatkan sepuluh hari pertama Zulhijah untuk memperbanyak amal saleh. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk memperkuat silaturahmi dan melakukan kebaikan bagi bangsa dan negara. Hidayat berharap tradisi musyawarah dan persatuan dalam penetapan awal bulan Hijriah dapat terus dipertahankan pada masa mendatang.

"Karenanya, kami ikut mengajak kepada seluruh warga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memaksimalkan sepuluh hari pertama ini untuk memperbanyak amal saleh, untuk menyambung silaturahim, melakukan kebaikan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat," katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengecam keras dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah (Jateng). Ia mendesak hukuman maksimal seumur hidup diberlakukan kepada pembina pesantren yang diduga kuat terlibat.

“Kalo ada kata lebih dari ‘biadab’ saya pikir pantes disematkan kepada pelaku. Dan siapapun yang terlibat, hukuman seumur hidup wajib diberlakukan kepadanya,” kata Selly Gantina, Sabtu (2/5/2026).

Sebelumnya masyarakat dikejutkan dengan terbongkarnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ponpes Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Dugaan awal korban telah melapor ke Polisi sejak 2024 namun baru ditindaklanjuti beberapa hari terakhir.

Politikus dari Fraksi PDIP itu melihat apa yang terjadi merupakan tamparan keras bagi negara dan dunia keagamaan. Ia menilai untuk kesekian kalinya kasus ini kembali terjadi karena negara yang abai menindak lanjuti.

Mengutip pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Selly mendesak agar kasus ini di usut secara transparan dan disampaikan kepada publik secara terbuka.

“Dengan 50 korban santriwati yang didominasi anak yatim piatu ini menunjukkan adanya kegagalan sistematik perlindungan anak di lingkungan pendidikan agama,” terangnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu juga menjerat aparat penegak hukum (APH) di Polresta Pati yang abai terhadap kasus itu dianggap pengkhianat negara karena abai terhadap UU no 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan UU no 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

“Selidiki pula APH yang abai terhadap kasus ini. Kalo perlu pecat mereka, karena mengabaikan masyarakat. Mereka tidak pantas mendapatkan gaji dari negara yang berasal dari uang rakyat,” tegasnya.

Legislator Dapil Jabar VIII meliputi Cirebon Indramayu itu juga meminta Kementerian PPPA, LPSK, hingga Komnas Anak turun segera melakukan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban, mengingat dampak trauma jangka panjang dari kekerasan seksual.

Termasuk mengevalusi menyeluruh terhadap pengawasan pesantren, termasuk peran Kementerian Agama melalui Dirjen Pontren yang baru terbentuk tahun lalu untuk memastikan standar perlindungan santri hingga sistem pelaporan dan perlindungan korban, agar tidak ada lagi korban yang harus menunggu hingga lulus untuk berani bersuara.

“Kami dari Fraksi PDIP di Komisi VIII menegaskan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai moral dan keagamaan harus menjadi ruang paling aman bagi anak, bukan sebaliknya,” tuturnya.

Selain itu, ia mengingatkan bila kasus di Pati ini menjadi pengingat keras bahwa keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan kehadiran negara yang cepat, responsif, dan berpihak. Tidak boleh ada lagi laporan yang mengendap tanpa kepastian hukum.

“Negara tidak boleh kalah cepat dari pelaku. Setiap laporan kekerasan harus ditindak segera, bukan menunggu bertahun-tahun hingga kasus membesar,” tegas Selly.

Bisnis.com, BATAM – Memasuki bulan suci Ramadan, seruan menjaga toleransi dan ketenteraman masyarakat kembali menguat. Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kepulauan Riau, Zoztafia, bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, kompak mengingatkan pentingnya saling menghargai dan menolak aksi sweeping terhadap rumah makan.

Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Zoztafia, menegaskan bahwa kunci menjalani Ramadan di tengah masyarakat majemuk adalah sikap saling memahami.

Ia mengimbau warga yang tidak berpuasa agar menghormati umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah, sementara umat Muslim diharapkan meningkatkan kesabaran.

“Jaga ketenteraman ini. Semestinya kita lebih mempererat hubungan kemesraan. Tokoh agama semuanya normatif, pasti memahami itu,” ujar Zoztafia di Batam.

Ia mencontohkan keharmonisan di lingkungan Kanwil Kemenag Kepri yang dihuni pegawai dari beragam latar belakang agama. Menurutnya, kerukunan harus dimulai dari institusi dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Kami di Kanwil banyak yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan semuanya harmonis. Saya kira tokoh agama pasti paham untuk menjaga situasi,” katanya.

Terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas), Zoztafia menitipkan pesan agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghargai dan tidak melakukan tindakan sepihak.

Senada, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai aksi sweeping terhadap rumah makan sebagai tindakan yang tidak tepat dan kontraproduktif dalam membangun harmoni sosial.

“Sweeping itu tidak baik dan justru membuat kontraproduktif dalam membangun harmoni kemasyarakatan. Belum tentu orang yang makan di situ adalah orang yang seharusnya berpuasa,” ujarnya.

Marwan mengingatkan bahwa ibadah puasa merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memenuhi syarat, sementara tidak semua orang diwajibkan berpuasa karena alasan kondisi maupun keyakinan.

Ia mengajak umat Muslim memaknai keberadaan tantangan selama Ramadan, termasuk tetap beroperasinya rumah makan, sebagai sarana memperkuat iman.

“Lebih baik dianggap sebagai penambah kekuatan iman dan pahala. Semakin banyak tantangan, semakin kuat kita menahan, maka semakin banyak pahalanya,” kata dia.

Meski menolak sweeping, Marwan turut mengimbau masyarakat yang tidak berpuasa agar menjaga etika di ruang publik.

“Bagi yang tidak berpuasa, tidak perlu pamer saat makan agar tidak menimbulkan emosi. Intinya saling menjaga,” tutupnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (digitalisasi bansos). Targetnya, tahun ini uji coba dilakukan di 40 daerah sebelum diberlakukan dalam skala nasional.

"Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai ini di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, insyaallah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (27/1).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengungkapkan digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.

"Kita harapkan nanti dengan digitalisasi bansos itu, kita bisa membuat data kita makin akurat," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional. Saat ini, uji coba penyaluran bansos digital telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

"Jadi ini masih piloting, ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos," katanya.

Ia mengakui sejumlah kendala teknis masih ditemukan pada uji coba tahap awal. Namun, Kemensos terus melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bansos.

Menurut Gus Ipul, masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan dengan digitalisasi bansos. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN.

Jika uji coba di 40 daerah tersebut berjalan baik, Kemensos akan menerapkan digitalisasi bansos secara nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau nanti sukses di 40 kabupaten/kota ini, insyaallah sesuai arahan Presiden kita akan lakukan secara nasional digitalisasi bansos ini," pungkas Gus Ipul.

JAKARTA - Komisi VIII DPR merespons kasus kekerasan terhadap anak di sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat. Dewan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkoordinasi dengan kementerian pendidikan segera memperkuat sistem perlindungan terhadap anak di sekolah.

"Kasus perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan pendidikan yang ramai di Bekasi itu tentu akan berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan masa depan anak. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di satuan pendidikan masih memerlukan penguatan serius, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara yang lebih efektif dan berkelanjutan," kata anggota Komisi VIII DPR, Ansari di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir wilayah Bekasi digegerkan dengan sederet kasus dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Kasus pertama, viral video di media sosial seorang pelajar di kawasan Bojongmenteng, Rawalumbu, Bekasi, menangis histeris di pangkuan orang tuanya karena diduga menjadi korban perundungan (bullying) hingga membuatnya trauma dan menolak kembali ke sekolah.

Kasus kedua, terkait nasib seorang siswa SMK yang menjadi korban bullying di Cikarang Barat. Kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dengan memberikan pendampingan psikologis serta upaya hukum.

Ketiga, kasus bullying fisik terhadap siswa SMPN 1 Tambun Selatan yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kasus ini menyita perhatian publik sebab dalam video nampak siswa dipukul, dijambak, dan ditendang. Pihak sekolah menyatakan kejadian terjadi di luar jam pelajaran dan menyerahkan penanganannya kepada polisi.

Politikus perempuan asal Dapil Jawa Timur XI (Madura) itu menjelaskan, kasus kekerasan terhadap siswa ini mencederai rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu, dia meminta sistem perlindungan terhadap anak ini diperkuat, mulai dari optimalisasi layanan rehabilitasi sosial dan trauma healing bagi korban dan keluarga, termasuk akses rumah aman apabila dibutuhkan.

"Ini juga kepada Kemensos ya, agar memastikan korban mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan melalui skema bantuan sosial yang adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak,” tandas anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Kepada Kementerian PPPA, Ansari meminta agar kementerian memastikan penanganan terpadu berbasis hak anak melalui koordinasi aktif dengan UPTD PPA di daerah Bekasi. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

"Mendorong penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di sekolah-sekolah, termasuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.

Berikutnya kepada KPAI, Ansari meminta komisi perlindungan anak itu melakukan pengawasan independen dan investigasi terhadap penanganan kasus. Lantas memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi pembiaran atau normalisasi kekerasan di sekolah.

Menyampaikan hasil pengawasan kepada publik secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas perlindungan anak.

Ditegaskan bahwa penanganan kasus perundungan dan kekerasan pendidikan tidak boleh bersifat reaktif dan insidental, melainkan harus menjadi agenda nasional yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal penguatan kebijakan, regulasi, dan anggaran perlindungan anak, agar dunia pendidikan benar-benar menjadi ruang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh anak Indonesia, khususnya di Bekasi.

JAKARTA - Komisi VIII DPR meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperbanyak pendistribusian bantuan untuk para korban terdampak bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah. Keterlibatan Baznas dalam penanganan bencana selama ini dinilai cukup efektif, namun jangkauannya perlu lebih diperluas.

“Respons cepat Baznas membantu evakuasi korban banjir di Jabodetabek, misalnya, sudah cukup bagus. Namun, terkadang masih terkonsentrasi titik-titik tertentu belum menjangkau lebih luas wilayah terdampak,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Wibowo Prasetyo di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Wibowo mendorong agar Baznas melakukan evaluasi dalam pola penanganan bencana selama ini agar kehadiran mereka bisa berdampak lebih nyata bagi masyarakat. Dia mengingatkan, potensi banjir di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain di Indonesia masih tinggi merujuk data yang dirilis dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

Selain di Jabodetabek, banjir baru-baru ini juga melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Ini menjadi kewaspadaan kita bersama agar upaya penanganan bencana ini lebih strategis dan dampaknya sangat bisa dirasakan langsung masyarakat. Tak hanya perahu karet, tapi harus dipikirkan lebih detail apa sebenarnya bantuan yang sangat mendesak dibutuhkan. Tentu antara satu wilayah dan wilayah lain berbeda,” tandas Wibowo.

Wakil rakyat PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Jawa Tengah VI yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo dan Purworejo ini meminta Baznas juga memikirkan pola bantuan kepada korban bencana banjir secara berkelanjutan.

Artinya, pemberian bantuan untuk masyarakat tidak terkonsentrasi pada saat bencana datang. Sebab seringkali masalah paling krusial juga dihadapi para korban ketika bencana mereda dan mereka kehilangan sumber kehidupan karena rumahnya rusak, tidak bisa bekerja, sakit, dan sebagainya.

“Ini juga yang perlu dipikirkan Baznas untuk memberdayakan korban pascabencana. Di fase ini, korban justru butuh pendampingan agar mereka bisa bangkit lagi untuk hidup normal,” terang Wibowo.

Agar penanganan bencana lebih terarah, Wibowo mendorong agar Baznas juga terus bisa berkoordinasi secara aktif dengan instansi lain seperti Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Basarnas, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Dari koordinasi dan komunikasi aktif ini maka celah terjadinya tumpang tindih tugas, keterbatasan anggaran, sarana, sumber daya dan lainnya bisa diminimalisasi.

“Lebih penting juga bagaimana secara kolaboratif bisa mengampanyekan pentingnya mencegah terjadinya bencana. Ini relevan lantaran bencana tak hanya dipengaruhi faktor alam semata seperti curah hujan, namun juga pengelolaan alam yang serampangan,” tandasnya.

Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: rupiah, SAR dan dolar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, khususnya akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.

Menurut dia, dinamika geopolitik global seperti penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina yang belum usai, serta persoalan di wilayah Greenland turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

“Adanya kondisi geopolitik yang panas di belahan dunia lainnya tentunya kondisi ini juga harus diantisipasi karena berpengaruh terhadap kondisi ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, fluktuasi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji karena pembayaran haji menggunakan tiga mata uang yang terdampak apabila terjadi ketidakpastian ekonomi global.

"Nilai tukar rupiah hari ini sudah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Ini sangat berpengaruh karena penyelenggaraan haji menggunakan pembayaran dengan tiga mata uang: rupiah, SAR dan dolar,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kabupaten Cianjur–Kota Bogor tersebut, pemerintah perlu menyiapkan mitigasi untuk menjaga stabilitas pembiayaan agar pelemahan rupiah tidak menjadi beban tambahan bagi jamaah haji.

"Nah bagaimana mitigasi kita untuk menjaga nilai rupiah dan tidak beban bagi jamaah kita," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana Sumatera. Penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana harus terintegrasi agar terhindar dari ego sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Penanganan cepat ini penting karena jutaan warga sudah hidup tanpa rumah yang layak lebih dari sebulan. Dari data terakhir pemerintah, bencana Sumatera mengakibatkan sekitar 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang.

“Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya karena hari demi hari situasinya akan memprihatinkan jika tidak segera memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Abidin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Abidin berharap, data kerusakan yang dimiliki pemerintah segera ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis. Pemerintah juga perlu memastikan kecukupan anggaran untuk merealisasikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan tidak terkatung-katung.

Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP ini terus menyisir pendataan para korban bencana. Sebab melihat luasnya wilayah bencana, dimungkinkan ada hambatan-hambatan saat proses pendataan di lapangan. Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak. Kemudian disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.

“Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,” pinta Abidin.

Kecepatan dalam pemulihan korban bencana, menurut Abidin, juga membangun kembali mental para penyintas agar tidak terus terpuruk. Psikologi para korban juga terbentuk baik sehingga memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk bisa hidup kembali normal.

Di sisi lain, efek dengan pulihnya kehidupan korban, maka roda perekonomian juga kian bergeliat. Hal ini berdampak positif terhadap terbangunnya tatanan sosial dan mencegah terjadinya potensi negatif seperti kemiskinan, kriminalitas dan lainnya.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera memang tidak enteng. Butuh kebijakan kuat dan anggaran besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bekerja sendirian, tapi merangkul swasta, pengusaha, akademisi, tokoh dan masyarakat sendiri,” tandas Abidin.

Dia menambahkan, isu penanganan bencana ini menjadi salah satu materi bahasan pada Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDIP DPR di Megamendung, Bogor yang berlangsung Jumat-Sabtu (16-17/1/2026).

JAKARTA - DPR merespons terkait keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani b encana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Legislatif menilai perlu ada penyesuaian dan eskalasi resiko berdasarkan frekuensi bencana di Indonesia.

"Kami memandang bahwa anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana di Indonesia. Bencana berskala besar seperti di Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran tidak hanya terkait operational response, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana," kata Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, I Ketut Kariyasa Adnyana dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

Dia menilai perlu ada penguatan dan perluasan cakupan anggaran bencana terutama untuk penanganan cepat di tahap awal.

"Dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat dan diperluas cakupannya, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum sepenuhnya ideal, wajar jika hal tersebut berimplikasi pada kecepatan mobilisasi dukungan logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat di lapangan," ungkapnya

"Namun di sisi lain, perlu juga menekankan bahwa anggaran bukan satu-satunya faktor. Koordinasi antarinstansi, kesiapan daerah, serta distribusi peralatan dan jalur evakuasi juga memengaruhi efektivitas penanganan. Karena itu, penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembiayaan tetapi juga tata kelola dan mekanisme respon lintas sektor," tandasnya.

Sebagai anggota komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia mendorong agar kemampuan anggaran disesuaikan untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana

"Sesuai tupoksi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, Komisi VIII memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif saat terjadi bencana. Oleh karena itu, opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif dalam pembahasan bersama pemerintah, terutama jika indikator kerawanan bencana dan kejadian bencana besar terus meningkat," sebutnya.

Dia mendorong adanya penguatan anggaran dalam penanggulangan bencana dengan beberapa prinsip yang menjadi landasan anggaran

"Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat, agar tidak terkendala birokrasi panjang ketika respon harus dilakukan dalam hitungan jam. Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat, sehingga mengurangi dampak dan biaya penanganan jangka panjang. Ketiga, diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan sampai kepada korban yang membutuhkan.' Ujarnya

"Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi lapangan menunjukkan urgensi tersebut," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengungkap nasib posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di tengah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Untuk diketahui, dalam beleid sebelumnya BPKH sendiri bertanggung jawab melaporkan pengelolaan keuangan haji ke Kementerian Agama (Kemenag). Nantinya, revisi UU tersebut akan mengatur posisi BPKH usai pemerintahan Prabowo Subianto memecah Kemenag dengan Kementerian Haji dan Umrah.

"Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan [BPKH] ke Kementerian Haji, tapi lagi-lagi keputusan ada di tangan teman-teman DPR," kata Irfan saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pasalnya, tambah Irfan, pihaknya hingga saat ini tidak terlibat dalam proses revisi UU 34/2014 tersebut.

"Kami tidak terlibat dalam proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, tapi apapun keputusan DPR nanti kita pasti jalani itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkap sederet urgensi penyesuaian ulang atau Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa UU tersebut perlu dilakukan perubahan. Salah satu perubahan nantinya yakni penegasan mengenai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Ini [UU No.34/2014] perlu dilakukan perubahan atas dasar beberapa hal, yang pertama BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno Pengusul atas Pengharmonisasian tentang Konsepsi Pengelolaan Keuangan Haji dengan Badan Legislasi (Baleg), Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, Abidin menuturkan bahwa revisi itu juga dilakukan dalam rangka penyusunan mekanisme distribusi nilai manfaat bagi para jemaah yang saat ini dianggap belum memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas.