Bisnis.com, JAKARTA — Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global. Para ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu.

Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menyebut BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak.

“Desain subsidi saat ini masih berbasis komoditas sehingga siapa pun bisa mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi,” kata Ishak kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan.

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi.

Dia menyoroti harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kenaikan hingga sekitar US$113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.

“Ketika harga minyak melonjak ke US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60% di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi,” ujar Ishak.

Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi.

Ishak menilai penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek. Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi.

Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar juga menilai sebagian subsidi masih dinikmati sektor nonprioritas. Pemerintah dinilai perlu segera melakukan reformulasi kebijakan subsidi.

“Subsidi perlu diarahkan secara lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya kepadaBisnis.

Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan dinilai diperlukan. Penyesuaian harga terbatas, efisiensi distribusi, serta pengendalian konsumsi menjadi opsi realistis untuk menjaga beban fiskal.

Langkah ini dinilai penting agar subsidi tetap efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan defisit APBN melebar dari target seiring dengan pembengkakan belanja subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dipicu perang Timur Tengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel akan menambah Rp6 triliun terhadap defisit, yang sebelumnya ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Kendati yakin tetap berada di bawah batas 3%, Purbaya memperkirakan defisit APBN bisa melebar ke 2,9% terhadap PDB. Khususnya, apabila harga minyak berada di level US$100 secara konsisten sepanjang tahun.

"Untuk sementara ya [outlook defisit 2,9%] kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$100 per barel," terangnya kepada wartawan usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, dia mengeklaim pemerintah masih memiliki ruang fiskal. Salah satu alasannya karena harga minyak dunia pun masih berfluktuasi. Dia menyebut hari ini masih di level US$76 sampai US$77 per barel.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB salah satunya dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level US$70 per barel.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pemerintah akan terus melakukan penghematan guna mengantisipasi harga minyak terus bertengger di US$100 per barel sepanjang tahun. Beberapa cara yang dilakukan yakni penghematan belanja kementerian/lembaga hingga tiga tahap, sampai dengan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) guna menambal defisit.

"Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp120 triliun," ujarnya.

ANGGARAN SUBSIDI BENGKAK

Pelebaran defisit ini tidak lepas dari bengkaknya belanja subsidi. Apalagi, APBN akan tetap menjadi peredam kejut (shock absorber) kenaikan harga minyak usai pemerintah tak menaikkan harga BBM.

Purbaya menyebut anggaran subsidi energi berpotensi bengkak hingga sebesar Rp100 triliun untuk meredam kenaikan harga minyak.

"Rp90 sampai Rp100 [triliun]. Itu subsidi, kompensasi lain lagi," ungkapnya saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.

Namun, Purbaya memastikan pihaknya akan tetap menghitung lagi potensi penambahan belanja subsidi BBM. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi senilai Rp108,8 triliun.

Di sisi lain, dia juga mengeklaim PT Pertamina (Persero) juga akan ikut menanggung kenaikan harga minyak usai tidak adanya penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Dia meyakini perusahaan pelat merah itu kini memiliki arus kas yang lebih baik usai perubahan skema pembayaran kompensasi.

"Yang kompensasi kan sekarang kami bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Untuk jangka waktu pendek enggak masalah, nanti mereka biar rapatkan dengan ESDM," kata ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM subsidi tidak akan naik di tengah melambungnya harga minyak global.
Dia mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih kuat menanggung kenaikan harga minyak global.
Menurutnya, APBN masih mampu menahan kenaikan harga BBM subsidi saat harga minyak menembus level US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.
"Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Berapa harga subsidinya, itu kita lihat perkembangan geopolitik. Tapi kalau dengan harga Insya Allah kalau US$100, rata-rata sekarang kan US$70. Kalau mau 100 dolar, itu Insya Allah masih dalam koridor APBN, masih bisa kita exercise," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengungkapkan, negara bakal menambah anggaran subsidi energi demi menahan kenaikan harga BBM.
Hal itu dilakukan sebagai respons melonjaknya harga minyak mentah global imbas konflik di Timur Tengah. Maklum, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari (bph).
Bahlil menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar hingga Idulfitri 2026. Menurutnya, pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi dalam APBN.
"Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Jadi kenaikan [ada] harga. Sekarang kan di APBN kita itu kan ICP, harga minyak dunia US$70. Sekarang sudah tembus US$100. Selisih kenaikan itu, APBN kita masih mampu untuk membiayai. Jadi masih ditanggung oleh negara," jelas Bahlil dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Channel ESDM, Rabu (11/3/2026).
Di satu sisi, dia mengatakan bahwa pemerintah bakal terus mencermati perkembangan konflik terhadap harga minyak global. Menurutnya, perang memang membuat harga minyak mendidih, namun itu hanya sementara waktu.
Sebab, ada momen tertentu yang membuat harga minyak global kembali turun. Oleh karena itu, Bahlil mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah anggaran subsidi energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapakn negara bakal menambah anggaran subsidi energi demi menahan kenaikan harga BBM.
Hal itu dilakukan sebagai respons melonjaknya harga minyak mentah global imbas konflik di Timur Tengah. Maklum, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari (bph).
Tercatat, konflik di Timur Tengah membuat harga minyak global bergejolak. Melansir Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel.
Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel. Bahkan, pada Senin lalu harga minyak mentah tembus di atas US$100 per berel.
Harga minyak global akhir-akhir ini pun telah melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN hanya dipatok sekitar US$70 per barel.
Kendati demikian, Bahlil menekankan bahwa tidak akan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar hingga Idulfitri 2026. Menurutnya, pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Jadi kenaikan [ada] harga. Sekarang kan di APBN kita itu kan ICP, harga minyak dunia US$70. Sekarang sudah tembus US$100. Selisih kenaikan itu, APBN kita masih mampu untuk membiayai. Jadi masih ditanggung oleh negara," jelas Bahlil dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Channel ESDM, Rabu (11/3/2026).
Di satu sisi, dia menagatkan bahwa pemerintah bakal terus mencermati perkembangan konflik terhadap harga minyak global. Menurutnya, perang memang membuat harga minyak mendidih, namun itu hanya sementara waktu.
Sebab, ada momen tertentu yang membuat harga minyak global kembali turun. Oleh karena itu, Bahlil mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah anggaran subsidi energi.
"Di dalam ratas [rapat terbatas], saya ngomong sama Menkeu, bahwa kita harus mampu memahami apa yang hari ini rakyat hadapi. Puasa, hari raya. Saya minta sekalipun ada kenaikan harga minyak dunia, tetapi untuk subsidi, tetap kita harus kasih subsidi, dan jangan ada kenaikan harga BBM subsidi," tutur Bahlil.
Namun, Bahlil mengamini bahwa kenaikan harga untuk BBM subsidi bakal mengikuti harga minyak global.
"Kalau untuk non-subsidi pasti akan menyesuaikan, mau tidak mau," kata Bahlil.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menghitung ulang porsi anggaran subsidi energi pasca eskalasi konflik Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, situasi tersebut memberikan dampak pada tersendatnya pasokan minyak Indonesia yang selama ini didatangkan dari Timur Tengah. Sehingga, peralihan negara impor menjadi opsi untuk menjaga ketahanan energi nasional.

"Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu lima hari, ada yang mengatakan empat minggu. Tapi keyakinan kami setelah kami melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Bahlil menjelaskan, dampak dari eskalasi konflik tersebut mengerek harga minyak mentah dunia yang bahkan telah melampaui dari target APBN. Harga minyak mentah di pasar Asia sendiri melonjak di level USD80-81 per barel, per Senin (2/3/2026).

Sementara asumsi harga minyak dalam APBN, dikatakan Bahlil, hanya sebesar USD70 per barel. Selisih harga inilah yang membuat potensi membengkaknya anggaran subsidi energi buntut dari perang Iran melawan AS-Israel.

"Ini yang akan kita harus hati-hati, berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditangguh oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600 ribu barel sampai 600 ribu lebih barel per day," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan, akan melakukan pengalihan impor untuk minyak mentah dan LPG dari Timur Tengah karena penutupan Selat Hormuz. Sekitar 25 persen total impor Indonesia akan dialihkan dari Timur Tengah ke AS.

"Setelah tadi kita detailing, total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25 persen. Skenarionya adalah, sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sementara untuk LPG, Bahlil menjelaskan 30 persen impor LPG Indonesia masih didatangkan dari Timur Tengah. Porsi tersebut akan di datangkan dari negara selain timur tengah untuk memenuhi pasokan LPG nasional.

"LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun, dan tahun ini naik menjadi 7,8 juta ton. Sekitar 70 persen nya sekarang kita ambil dari Amerika. Alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko, sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan selat Hormuz," katanya.

(Dhera Arizona)