Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat kondisi defisit APBN 2026 di bawah 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar.

“Target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang masih di bawah batas 3 persen menjadi modal penting untuk menjaga persepsi positif pasar,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal mengatakan kepercayaan pasar saat ini sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan ekonomi.

Dia menilai investor cenderung lebih berhati-hati sehingga pembiayaan pemerintah berpotensi meningkat di tengah situasi ekonomi saat ini.

Sebab, BI-Rate mengalami kenaikan menjadi 5,75 persen, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS, dan suku bunga global relatif masih tinggi.

Situasi tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika persepsi risiko meningkat, biaya pembiayaan pemerintah berpotensi ikut naik.

Dalam kondisi itu, disiplin fiskal disebut menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor.

Target defisit APBN sebesar 2,68 persen PDB dinilai masih menjadi modal positif karena berada di bawah batas maksimal 3 persen.

“Asalkan diikuti konsistensi kebijakan fiskal dan reformasi struktural,” imbuhnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, lanjut Rizal, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penerbitan utang baru.

Penguatan kepercayaan pasar perlu dilakukan melalui disiplin fiskal, pendalaman pasar keuangan domestik, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

Langkah tersebut menjadi penting karena beban bunga utang dalam APBN 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun. Dengan beban bunga yang besar, kenaikan imbal hasil surat utang dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program prioritas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3% berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, lembaga internasional yang bermarkas di Paris, Prancis itu menjelaskan bahwa estimasi defisit fiskal itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal pemerintah. Dalam asumsi APBN 2026, defisit dipatok di level 2,7% dari PDB.

Angka proyeksi defisit 3% pada 2026 ini juga tercatat meningkat dibandingkan dengan realisasi defisit pada 2025 yang berada di level 2,9% dari PDB. Adapun, pelebaran defisit ini utamanya dipicu oleh tekanan harga komoditas global.

"Harga minyak yang lebih tinggi diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 0,6% dari PDB melalui peningkatan belanja subsidi BBM, apabila penahanan harga BBM [bersubsidi] dipertahankan," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, OECD mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah memberi sinyal kuat untuk mempertahankan defisit tetap berada di bawah pagu aman 3% dari PDB. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah diyakini harus mengambil langkah kompensasi atau bauran kebijakan sebesar 0,3% dari PDB.

Langkah tersebut termasuk pemangkasan pengeluaran di sektor lain serta potensi pengenaan pajak durian runtuh (windfall taxes) kepada eksportir komoditas unggulan Tanah Air.

Laju PDB Indonesia 2026

Dari sisi makroekonomi, OECD juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026, sebelum kembali pulih ke level 5,0% pada 2027.

Pelemahan laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya energi dan tingginya ketidakpastian kebijakan yang diperkirakan akan membebani konsumsi maupun investasi, di tengah proyeksi pelemahan pasar tenaga kerja.

Ekspor neto juga diproyeksikan tidak akan memberikan kontribusi bersih terhadap pertumbuhan karena melambatnya permintaan global untuk beberapa komoditas ekspor utama Indonesia.

Sementara itu, laju inflasi diproyeksikan akan merangkak naik ke posisi 3,4% pada 2026. Kenaikan ini dipicu oleh transmisi bertahap dari tingginya harga energi global ke harga-harga domestik, meskipun pemerintah saat ini masih membekukan harga bahan bakar bersubsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (5/6/2026) sore, ditutup melemah yang terbebani oleh pelemahan semua atau sebelas sektor saham. IHSG ditutup melemah 245,01 poin atau 4,20 persen ke posisi 5.594,77. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 23,17 poin atau 3,99 persen ke posisi 557,75.

“Beberapa ketidakjelasan kebijakan pemerintah dan rumor pasar yang direspons negatif oleh pasar, kembali mendorong tekanan jual pada pasar modal Indonesia,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

Dari dalam negeri, Ratna mengatakan beberapa kebijakan pemerintah yang direspons oleh pasar yaitu revisi UU P2SK, yang memicu kekhawatiran mengenai potensi gangguan terhadap independensi lembaga keuangan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi APBN 2026 hingga Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun (0,7 persen dari PDB), dari sebelumnya defisit Rp20,9 triliun (0,09 persen dari PDB) pada periode sama tahun 2025.

Meskipun demikian, defisit tersebut masih di bawah target defisit tahun 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun (2,68 persen dari PDB).

Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup berada di level Rp18,049 per dolar AS.

Ratna mengatakan, pelemahan kurs rupiah memicu spekulasi pasar bahwa Bank Indonesia (BI) akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Darurat dari RDG yang terjadwal pada 17-18 Juni 2026.

Pada pekan depan, pelaku pasar akan mencermati rilis data cadangan devisa bulan Mei 2026 pada Senin (8/6), consumer confidence Mei 2026 pada Rabu (10/6) dan retail sales April 2026 pada Kamis(11/6).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif pada perdagangan hari ini, Senin (6/4/2026), namun akan ditutup melemah di rentang Rp17.000 – Rp17.040 per dolar AS.

Pada perdagangan akhir pekan lalu, Kamis (2/4/2026), nilai tukar rupiah tercatat melemah 25 poin atau 0,15% ke Rp17.008 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melonjak 0,49% menuju level 100,13.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan penguatan greenback didorong sikap Donald Trump yang menyatakan militer AS akan terus menggempur target energi dan minyak Iran dalam beberapa ke depan.

“Pernyataan tersebut menandai pembalikan dari komentar sebelumnya, ketika Trump mengatakan AS dapat meninggalkan Iran dalam jangka waktu yang sama, bahkan tanpa perjanjian formal,” ujar Ibrahim, Kamis (2/4/2026).

Dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati proyeksi pelebaran defisit APBN 2026. Pemerintah memperkirakan defisit bisa membengkak hingga 2,9% terhadap PDB dari target awal 2,68%, menyusul kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berpotensi konsisten di level US$100 per barel.

Ibrahim menambahkan, setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel berisiko menambah beban defisit hingga Rp6 triliun. Pemerintah bahkan memproyeksikan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp100 triliun sebagai bantalan agar harga BBM domestik tidak naik.

“Pemerintah akan terus melakukan penghematan guna mengantisipasi harga minyak terus bertengger di US$100 per barel sepanjang tahun,” ucap Ibrahim.

Adapun beberapa cara yang ditempuh pemerintah, antara lain penghematan belanja kementerian/lembaga hingga tiga tahap sampai dengan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) guna menambal defisit.

Untuk perdagangan Senin (6/4/2026), Ibrahim memproyeksikan bahwa rupiah masih akan bergerak fluktuatif namun cenderung ditutup melemah di rentang Rp17.000 hingga Rp17.040 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke posisi Rp17.008 pada perdagangan hari ini, Kamis (2/4/2026). Di sisi lain, laju greenback terpantau mengalami apresiasi.

Nilai tukar rupiah tercatat melemah 25 poin atau 0,15% ke Rp17.008 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melonjak 0,49% menuju level 100,13.

Sementara itu, mayoritas mata uang di Asia ditutup melemah. Yen Jepang terdepresiasi 0,47% bersama won Korea sebesar 0,20%. Ringgit Malaysia dan baht Thailand juga masing-masing melemah 0,29% dan 0,17% terhadap dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menjelaskan penguatan greenback didorong sikap Donald Trump yang menyatakan militer AS akan terus menggempur target energi dan minyak Iran dalam beberapa ke depan.

“Pernyataan tersebut menandai pembalikan dari komentar sebelumnya, ketika Trump mengatakan AS dapat meninggalkan Iran dalam jangka waktu yang sama, bahkan tanpa perjanjian formal,” ujar Ibrahim, Kamis (2/4/2026).

Dari dalam negeri, pelaku pasar mencermati proyeksi pelebaran defisit APBN 2026. Pemerintah memperkirakan defisit bisa membengkak hingga 2,9% terhadap PDB dari target awal 2,68%, menyusul kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang berpotensi konsisten di level US$100 per barel.

Ibrahim menambahkan, setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel berisiko menambah beban defisit hingga Rp6 triliun. Pemerintah bahkan memproyeksikan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp100 triliun sebagai bantalan agar harga BBM domestik tidak naik.

“Pemerintah akan terus melakukan penghematan guna mengantisipasi harga minyak terus bertengger di US$100 per barel sepanjang tahun,” ucap Ibrahim.

Adapun beberapa cara yang ditempuh pemerintah, antara lain penghematan belanja kementerian/lembaga hingga tiga tahap sampai dengan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) guna menambal defisit.

Untuk perdagangan Senin pekan depan (6/4/2026), Ibrahim memproyeksikan bahwa rupiah masih akan bergerak fluktuatif namun cenderung ditutup melemah di rentang Rp17.000 hingga Rp17.040 per dolar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen, meski terjadi lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik.

Purbaya menyatakan, pemerintah telah mengunci defisit APBN di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel sepanjang tahun.

“Ini sudah kami hitung semua. Bahkan dengan rata-rata 100 dollar AS per barrel pun, kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, sekitar 2,9 persen. Jadi tidak masalah,” kata Purbaya kepada awak media, di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp 698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.

Dengan perkembangan terbaru, terdapat tambahan defisit sekitar 0,12 persen akibat dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut Purbaya, kenaikan tersebut masih tergolong kecil dan tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan pemerintah.

“Kalau dari 2,68 persen ke 2,9 persen kan 0,12 persen dari PDB. Tidak besar-besar amat,” kata dia.

Ia menjelaskan, proyeksi defisit sebesar 2,9 persen tersebut menggunakan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 dollar AS per barrel sepanjang tahun.

Namun, kondisi aktual saat ini masih berada di bawah asumsi tersebut.

Purbaya menyebut harga minyak dunia saat ini berada di kisaran 76–77 dollar AS per barrel, sehingga ruang fiskal pemerintah dinilai masih cukup terbuka.

“Sekarang rata-ratanya masih 76–77 dollar AS per barrel. Jadi masih di bawah asumsi 100 dollar AS per barrel,” ujarnya.

Untuk menjaga defisit tetap terkendali, pemerintah juga melakukan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Penghematan dilakukan secara bertahap, terutama pada pos belanja yang dinilai belum menjadi prioritas.

Selain itu, pemerintah memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun.

Dana tersebut dapat digunakan jika tekanan terhadap APBN meningkat signifikan.

“Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang sekitar Rp 420 triliun,” kata Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menggunakan SAL untuk menutup kebutuhan anggaran, termasuk dalam menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

“Belum. Kondisi keuangan negara kita sangat baik, bantalan kita masih cukup banyak,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan defisit APBN melebar dari target seiring dengan pembengkakan belanja subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dipicu perang Timur Tengah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel akan menambah Rp6 triliun terhadap defisit, yang sebelumnya ditargetkan Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Kendati yakin tetap berada di bawah batas 3%, Purbaya memperkirakan defisit APBN bisa melebar ke 2,9% terhadap PDB. Khususnya, apabila harga minyak berada di level US$100 secara konsisten sepanjang tahun.

"Untuk sementara ya [outlook defisit 2,9%] kalau asumsi harga minyak dunia rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh US$100 per barel," terangnya kepada wartawan usai rapat di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, dia mengeklaim pemerintah masih memiliki ruang fiskal. Salah satu alasannya karena harga minyak dunia pun masih berfluktuasi. Dia menyebut hari ini masih di level US$76 sampai US$77 per barel.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap PDB salah satunya dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di level US$70 per barel.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan pemerintah akan terus melakukan penghematan guna mengantisipasi harga minyak terus bertengger di US$100 per barel sepanjang tahun. Beberapa cara yang dilakukan yakni penghematan belanja kementerian/lembaga hingga tiga tahap, sampai dengan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) guna menambal defisit.

"Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp120 triliun," ujarnya.

ANGGARAN SUBSIDI BENGKAK

Pelebaran defisit ini tidak lepas dari bengkaknya belanja subsidi. Apalagi, APBN akan tetap menjadi peredam kejut (shock absorber) kenaikan harga minyak usai pemerintah tak menaikkan harga BBM.

Purbaya menyebut anggaran subsidi energi berpotensi bengkak hingga sebesar Rp100 triliun untuk meredam kenaikan harga minyak.

"Rp90 sampai Rp100 [triliun]. Itu subsidi, kompensasi lain lagi," ungkapnya saat dimintai konfirmasi oleh wartawan.

Namun, Purbaya memastikan pihaknya akan tetap menghitung lagi potensi penambahan belanja subsidi BBM. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, subsidi nonenergi senilai Rp108,8 triliun.

Di sisi lain, dia juga mengeklaim PT Pertamina (Persero) juga akan ikut menanggung kenaikan harga minyak usai tidak adanya penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Dia meyakini perusahaan pelat merah itu kini memiliki arus kas yang lebih baik usai perubahan skema pembayaran kompensasi.

"Yang kompensasi kan sekarang kami bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Untuk jangka waktu pendek enggak masalah, nanti mereka biar rapatkan dengan ESDM," kata ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

IDXChannel — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tidak ingin mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam menyikapi kenaikan harga minyak global akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.

Meski demikian, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara. Dengan upaya tersebut, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

"Tadi dilaporkan dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, yang pertama tentu yang terkait dengan kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen," ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Upaya tersebut sebelumnya telah dibahas bersama instansi terkait.

Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di pusat maupun daerah, termasuk kemungkinan bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja, sebagai bagian dari efisiensi operasional. Airlangga menjelaskan, pemerintah juga membuka peluang kebijakan serupa bagi pekerja sektor swasta.

"Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," kata dia.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, Airlangga menyebut Prabowo menginstruksikan pengoptimalan penerimaan negara dari komoditas batu bara. Hal ini dilakukan dalam memanfaatkan kenaikan harga batu bara yang terus merangkak naik menyusul disrupsi distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) akibat ketegangan di Timur Tengah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.

"Kemudian juga terkait dengan adanya tambahan harga, maka terhadap batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, besarannya nanti dikaji oleh tim. Di mana nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” ujar dia.

Selain membahas APBN, rapat tersebut juga menyoroti percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, dan Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah mematangkan rencana efisiensi besar-besaran di tubuh kementerian/lembaga.

Hal ini disampaikan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), sebagai tindak lanjut koordinasi sebelumnya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Purbaya, mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri merupakan tantangan, sehingga pemerintah pusat kemungkinan akan mengambil langkah intervensi langsung.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Purbaya menyoroti kecenderungan K/L yang justru menambah usulan anggaran saat diminta melakukan penghematan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menetapkan besaran potongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Fokus efisiensi akan diarahkan pada belanja yang dianggap tidak mendesak atau memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macem-macem. Rapat enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” kata Purbaya.

Terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungan penuhnya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” katanya.

Mengenai program prioritas, Purbaya memastikan tidak akan ada dampak signifikan yang mengganggu keberlanjutan program utama. Namun, terdapat penyesuaian operasional pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprediksi mampu menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan enggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” ujar Purbaya.

Meskipun tekanan kebutuhan pembiayaan meningkat, Purbaya menegaskan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga. Pemerintah masih memiliki ruang gerak sebelum menyentuh batas aman defisit anggaran yang ditetapkan undang-undang.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” ujar Purbaya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Para lembaga kajian ekonomi Indonesia memperkirakan defisit APBN bisa melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ini berpeluang terjadi melalui dampak perang berkepanjangan terhadap harga minyak dunia maupun nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, defisit APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Target itu ditetapkan berdasarkan di antaranya asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS), dan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Dalam kajian terbaru Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, lembaga tersebut melakukan simulasi dampak perang terhadap defisit APBN. Ada tiga asumsi nilai tukar yang digunakan yakni Rp16.800, Rp17.000 dan Rp18.500 per dolar AS.

Sementara itu, terdampat empat skenario kenaikan harga minyak sejalan dengan eskalasi perang yakni US$72 per barel, US$87 per barel, US$105 per barel apabila penutupan Selat Hormuz berlanjut, dan terburuk US$130 per barel.

Dari hasil simulasi, Core mendapati beban subsidi energi berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari angka baseline yaitu Rp210 triliun menjadi Rp656 triliun. Ini bisa terjadi apabila skenario terburuk depresiasi rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS.

"Yang lebih mengkhawatirkan, defisit APBN sudah berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap PDB bahkan pada Skenario 2, ketika harga minyak US$87 per barel. Pada kondisi nilai tukar Rp17.000 per dolar AS dengan harga minyak di level US$87 per barel, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,13% terhadap PDB," dikutip dari kajian tersebut, Selasa (17/3/2026).

Skenario terburuk yang dihasilkan Core adalah nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.500 per dolar AS dan harga minyak US$130 per barel. Pada kondisi tersebut, defisit APBN bisa melebar dari target Rp689,1 triliun ke Rp1.135 triliun atau 4,41% terhadap PDB.

Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis, nilai tukar rupiah ditutup pada harga Rp16.997 per dolar AS, Selasa (17/3/2026). Sementara itu, harga minyak pada hari yang sama untuk jenis Brent pengiriman Mei naik ke US$103,04 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) US$96,03 per barel.

Core pun memberikan sepuluh rekomendasi jangka pendek. Salah satunya adaah menjaga batas defisit tidak melewati 3% dengan meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Kedua program tersebut secara total menyerap anggaran sekitar Rp418 triliun, sehingga menjadi belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi," bunyi kajian tersebut.

Perlu revisi anggaran

Pada kajian terpisah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

Melalui analisis bertajuk 'Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia', LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.

"Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran," dikutip dari situs resmi LPEM UI, Minggu (15/3/2026).

Seperti halnya kajian Core Indonesia, lembaga think thank ekonomi UI itu menyajikan sejumlah skenario defisit APBN mengikuti tren kenaikan harga minyak maupun depresiasi rupiah.

Dari sisi harga minyak, setiap kenaikan US$1 harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan memicu tambahan belanja Rp10,3 triliun dan penerimaan ke APBN Rp3,5 triliun.

Sementara itu, setiap kenaikan nilai tukar AS terhadap rupiah yakni Rp100 per dolar AS bisa memicu penambahan belanja Rp6,1 triliun dan penerimaan Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, setiap kenaikan US$1 harga minyak bisa memperlebar defisit sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan depresiasi rupiah yakni Rp800 miliar. LPEM UI menilai, worst case scenario atau skenario terburuk dampak perang ini bisa memicu pelebaran defisit hingga 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

"Tanpa revisi anggaran, defisit APBN berpotensi mengalami pelebaran melebihi 3% PDB apabila konflik Iran-AS memicu kenaikan harga minyak yang berkepanjangan," bunyi kajian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memakai saldo anggaran lebih (SAL) apabila harga minyak dunia terus melonjak naik, agar defisit APBN 2026 bisa tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya merujuk salah satu skenario yang sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang kabinet pada akhir pekan lalu, yaitu skenario moderat di mana harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS.

Dalam skenario tersebut, defisit APBN 2026 bisa mencapai 3,53% terhadap PDB. Purbaya tidak menampik bahwa pelebaran defisit ke 3,53% terhadap PDB berarti menambah belanja pemerintah sekitar Rp110 triliun.

"Kalau cuma butuh Rp110 triliun aja, saya bisa tutup dari SAL saya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis data SAL terbaru. Catatannya, SAL pada 2024 mencapai Rp459,5 triliun

Hanya saja pada 2025 Kemenkeu memakai SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk menutup defisit APBN dan menempatkan Rp201 triliun di perbankan untuk menjaga likuiditas bank-bank Himbara. Berdasarkan asumsi pengurangan tersebut, kini SAL tersisa sekitar Rp175 triliun.

Purbaya pun meminta agar masyarakat tidak panik. Menurutnya, otoritas fiskal punya anggaran untuk antisipasi rambatan negatif dari ketidakpastian global yang meningkatkan belakangan ini.

"Saya masih punya tabungan. Jadi jangan takut. Kita akan pasti putuskan yang terbaik buat masyarakat dan ekonomi Indonesia. Cuman itu tujuan kita ya," katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah belum berencana melebar defisit APBN 2026 di atas 3% alias melampaui ambang batas yang ditentukan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, Kemenkeu masih akan menempuh langkah penghematan anggaran.

"Kita perlu melakukan penyelamatan anggaran, caranya seperti apa, kami diskusi dengan beberapa komentar lembaga dari pemerintah," jelas Purbaya usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Perekonomian.

Skenario Pelebaran Defisit

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan soal kemungkinan defisit APBN bakal naik di atas 3%.

Airlangga mengungkapkan berbagai skenario imbas harga minyak global yang melonjak serta merosotnya nilai tukar rupiah, yang menunjukkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di level 3%. Dia pun menyinggung soal opsi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

Belakangan ini, muncul kabar penyesuaian ambang batas defisit APBN untuk menjaga efek tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.

“Kalau harga bahan bakar minyak (BBM) naik terus, pertama itu ya efisiensi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan efisiensi anggaran utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L. Menurut dia, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung, sehingga potensial sebagai pos belanja yang bisa dipangkas.

“Yang ada program tambahan, kami tunda sampai memungkinkan. Tapi sekarang jelas nggak mungkin. Jadi, kami fokus ke anggaran yang ada,” katanya menambahkan.

Bendahara negara menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang bisa dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya bakal memakan waktu seminggu ke depan.

“Tapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong, mana yang dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka sesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan,” kata Purbaya menjelaskan.

Menkeu juga mengatakan pemangkasan anggaran K/L itu nantinya tidak membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagaimana efisiensi belanja pada awal 2025 yang diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025.

“Nggak ada (Inpres),” ujar Purbaya.

Hingga sejauh ini, pemerintah juga belum belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur pelebaran batas defisit APBN 2026.

Keputusan perubahan desain anggaran masih akan memantau perkembangan harga minyak global dalam beberapa waktu ke depan.

“(Perppu) Itu belum kelihatan sampai sekarang, sih, karena anggaran kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kami akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi, nggak langsung Perppu,” ujar Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026