Bisnis.com, JAKARTA – Indeks dolar AS (DXY) melemah 0,10% ke posisi 101,51 dalam penutupan pasar Kamis (25/6/2026). Di saat yang sama, nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 9 poin ke Rp17.943 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan sentimen pasar yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan saat ini masih seputar perkembangan konflik Timur Tengah antara AS-Iran.

Terbaru, kesepakatan awal pekan lalu untuk mengakhiri perang AS-Israel dimulai pada 28 Februari telah membuka lalu lintas selat Hormuz. Hal ini membuat harga minyak mentah dunia terus merosot tajam pekan ini.

Ibrahim mencatat, setidaknya 20 juta barel telah keluar dari Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir.

"Namun penurunan harga minyak ini belum meredam ekspektasi pasar terhadap kebijakan ketat Federal Reserve karena bank sentral AS menunjukkan perpecahan di dewan dengan delapan dari 19 anggota memperkirakan kenaikan suku bunga menjelang akhir tahun 2026, sementara mayoritas memperkirakan suku bunga akan tetap stabil," kata Ibrahim, Kamis (25/6/2026).

Ibrahim menilai, fokus pasar saat ini adalah rilis data inflasi pilihan Fed, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), angka Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal pertama 2026 dan klaim pengangguran mingguan.

Sementara di dalam negeri, Ibrahim mencatat ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20%. Langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan pemerintah dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon. Selain itu, pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

"Oleh karena itu, pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia 2026 masih terjaga dengan baik. Apalagi, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61%," jelas Ibrahim.

Ketahanan makro juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang bertengger di level US$144,9 miliar per akhir Mei 2026, realisasi investasi yang mencapai angka Rp498,8 triliun pada kuartal I/2026, serta Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang masih tertahan di zona ekspansi marjinal pada level 50.

Di balik capaian tersebut, Ibrahim melihat ada catatan khusus terkait kinerja neraca perdagangan. Meski berhasil mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut kian menyusut. Atas sejumlah sentimen yang ada, Ibrahim memperkirakan rupiah akan melanjutkan penguatan pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp17.940 sampai Rp.17.990 per dolar AS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga dengan ditopang fundamental ekonomi yang masih baik di tengah ketidakpastian global dan eskalasi geopolitik.

Dalam pemaparan di Bisnis Indonesia Group (BIG) Economic Insights 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi makro nasional terbukti tangguh dalam menghadapi situasi global yang serba tidak pasti.

Airlangga menjelaskan bahwa di awal mula konflik geopolitik di Timur Tengah pecah akhir Februari lalu, pemerintah telah melakukan berbagai skenario analisis dampak perang untuk rentang waktu 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.

"Alhamdulillah kemarin pembicaraan perang antara dua presiden, Iran dan Amerika sudah. Presiden Trump sudah menandatangani di G7. Tinggal teknis yang masih legal drafting belum selesai di Swiss," ujar Airlangga.

Mantan menteri perindustrian ini pun mengaku bahwa posisi Indonesia relatif lebih aman dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada, ditopang oleh keberhasilan pemerintah dalam menekan ketergantungan pasokan energi.

Menurutnya, ketergantungan impor minyak Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah kini hanya berada di level 20%. Langkah diversifikasi pasokan telah dilakukan dengan menyasar negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Gabon.

Selain itu, pemenuhan energi juga ditopang oleh komitmen pembelian dari AS dan Venezuela melalui skema Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Dari sisi domestik, kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan yang impresif sebesar 5,61%. Angka ini, sambung Airlangga, berada di atas rata-rata negara G20 maupun pertumbuhan ekonomi global.

Ketahanan makro juga tercermin dari posisi cadangan devisa yang bertengger di level US$144,9 miliar per akhir Mei 2026, realisasi investasi yang mencapai angka Rp498,8 triliun pada kuartal I/2026, serta Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang masih tertahan di zona ekspansi marjinal pada level 50.

Di balik capaian tersebut, Airlangga memberikan catatan khusus terkait kinerja neraca perdagangan. Meski berhasil mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut, tren surplus tersebut kian menyusut.

"Kita juga harus awas karena neracanya semakin tipis menjadi US$0,09 miliar [pada April 2026]. Dengan kondisi yang semakin menipis, kita terus perlu untuk menggenjot sektor-sektor yang bisa menghasilkan devisa. Salah satunya adalah pariwisata yang menjadi low hanging fruit," jelasnya.

Lebih lanjut, tantangan stabilitas moneter juga menjadi perhatian utama seiring dengan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan hingga melampaui Rp18.000 per dolar AS, meski saat ini telah menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, kurs rupiah ditutup pada level Rp17.955 per dolar AS pada penutupan pasar pada 23 Juni 2026. Sebelumnya, kurs rupiah sempat berada di posisi terburuk sepanjang sejarah di level Rp18.171 per dolar AS pada 8 Juni 2026.

Airlangga mengatakan Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam dua bulan terakhir ke level 5,75% demi menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Ini tentu perlu resep yang mujarab agar memang tujuan dari kenaikan BI Rate ini bisa sejalan dengan untuk mencegah agar rupiah tidak terlalu turun tetapi terus bisa dijaga di level yang stabilisasi," jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran yang sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz.
Belakangan Presiden AS Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz tanpa pungutan biaya.
Kesepakatan tersebut disebut akan mengakhiri permusuhan antara kedua negara dan berpotensi menstabilkan kembali pasokan energi global.
Bahlil menilai pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi sinyal positif pada perdagangan minyak global. Apalagi, selama ini impor minyak Indonesia yang dilewati jalur tersebut mencapai 20% hingga 25%.
Dia pun membuka kemungkinan Indonesia kembali mencari impor dari Semenanjung Arab itu.
"Kalau persoalan impor crude [minyak mentah], sekalipun Selat Hormuz sudah dibuka, tetap kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara lain. Tapi kalau harganya kompetitif maka tidak menutup kemungkinan juga untuk kita membuka akses pasar di Timur Tengah," jelas Bahlil ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Senada, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman juga mengatakan pihaknya bakal memprioritaskan impor minyak mentah berdasarkan harga yang paling murah. Oleh karena itu, pencarian impor dari Semenanjung Arab tetap terbuka.
"Seperti yang sudah dikatakan Pak Menteri tadi, semua alternatif kalau lebih kompetitif akan diprioritaskan," kata Laode.
Dia menjelaskan bahwa saat ini impor minyak energi termasuk minyak mentah dilakukan lewat badan layanan umum (BLU). Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.
Belakangan, pemerintah berencana menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai BLU pengimpor energi.
Kendati demikian, Laode mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih membahas mekanisme impor lewat BLU tersebut. Menurutnya, impor dengan skema BLU itu berlaku untuk semua negara, termasuk Semenanjung Arab, Rusia, hingga AS.
"BLU kan Perpres-nya sudah keluar, sekarang sedang dibahas mengenai mekanismenya," ucap Laode.
Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah rampung. Dia juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.
“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai,” tulis Trump dalam Truth Social, dikutip Senin (15/6/2026)
“Selamat kepada semua pihak! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir!,” tambah Trump.
Dia menilai, kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan Timur Tengah. Dia juga mengisyaratkan akan ada perjanjian damai yang lebih luas dengan Iran dalam waktu mendatang.
“Kesepakatan besar ini akan membawa perdamaian dan keamanan bagi seluruh kawasan,” ujar Trump dalam unggahan terpisah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia telah mengantongi komitmen pasokan minyak mentah dan produk minyak dari Rusia hingga 150 juta barel pada tahun ini. Komitmen tersebut diperoleh setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

Hashim mengatakan langkah itu ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah. Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari sehingga rentan terhadap gejolak eksternal.

“Ketika perang Iran pecah dan impor minyak serta produk minyak kita berada dalam ketidakpastian, Presiden Prabowo pergi ke Moskow dan bertemu Presiden Putin selama tiga jam. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin memberikan komitmen pasokan hingga 150 juta barel untuk tahun ini,” kata Hashim dalam Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 di Tangerang, Kamis (21/5/2026).

Ia mengatakan komitmen pasokan tersebut membuat kebutuhan impor minyak Indonesia relatif aman untuk tahun ini. Pemerintah, kata dia, tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila konflik Iran berkepanjangan dan memicu tekanan baru terhadap rantai pasok energi dunia.

Menurut Hashim, politik luar negeri bebas aktif menjadi modal penting Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global. Indonesia dinilai mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai negara sehingga tetap menjadi tempat aman bagi investor energi dari berbagai kawasan.

“Indonesia adalah negara netral dan negara yang aman bagi investor dari seluruh dunia,” ujarnya.

Ia menyebut investor dari Rusia, China, hingga negara lain tetap terbuka menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah juga menjamin keamanan investasi dan kepastian usaha bagi investor asing yang masuk ke sektor energi nasional.

Hashim menilai prospek sektor energi Indonesia masih sangat besar, terutama gas bumi. Pertumbuhan populasi, ekspansi ekonomi, dan perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI) diperkirakan akan mendorong lonjakan kebutuhan energi dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan berupa populasi besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sumber energi domestik, dan ketersediaan air bersih yang dibutuhkan untuk pengembangan AI serta pusat data. “Gas kemungkinan akan lebih dibutuhkan dibandingkan produk minyak karena kebutuhan energinya akan berubah,” ujar Hashim.

Pemerintah, kata dia, juga mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Salah satu opsi yang dikaji ialah percepatan penggunaan kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik.

Hashim mengatakan saat ini terdapat sekitar 140 juta sepeda motor yang beroperasi di Indonesia setiap hari. Beban subsidi energi yang besar membuat pemerintah mulai serius mengkaji transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik berbasis baterai.

Ia menambahkan transisi energi tersebut akan mengubah pola kebutuhan energi nasional. Permintaan listrik diperkirakan meningkat, sedangkan gas bumi berpotensi menjadi sumber energi utama untuk menopang pembangkit listrik di era elektrifikasi transportasi dan perkembangan pusat data AI.

Di sisi lain, Hashim mengingatkan pentingnya kepastian hukum, stabilitas politik, keamanan, dan kepastian kontrak untuk menjaga minat investasi migas di Indonesia. Menurut dia, investor tidak akan masuk apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi.

Hashim optimistis sektor migas Indonesia masih memiliki prospek cerah di tengah transisi energi global. Ia menilai kebutuhan energi nasional akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, bonus demografi, dan ekspansi industri berbasis AI sertadata center.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang investasi lebih luas melalui penawaran sejumlah Wilayah Kerja (WK) migas potensial untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional.

“Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh ikut. Tidak perlu nego-nego di belakang meja. Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silakan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Bahlil saat membuka IPA Convex 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (21/5/2026).

Hingga Mei 2026, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi 118 WK migas potensial. Rinciannya meliputi 43 wilayah tahap studi bersama, 50 wilayah pada tahap penawaran studi dan akuisisi data baru, serta 25 wilayah yang telah ditandatangani, termasuk delapan WK hasil lelang 2025, yakni Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu,Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi akan terus mengikuti mekanisme pasar di tengah dinamika energi global. Pemerintah memastikan perlindungan tetap diberikan kepada masyarakat melalui stabilitas harga BBM subsidi dan LPG.

Bahlil mengatakan, BBM non-subsidi memang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat mampu sehingga penetapan harganya mengikuti hukum pasar. “Tetapi kalau BBM yang untuk orang yang mampu, mohon maaf, itu dengan sendirinya hukum pasar,” kata Bahlil di Jakarta, Ahad (3/5/2026).

Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat rentan melalui kebijakan subsidi energi. “Saya sekali lagi menyampaikan bahwa untuk BBM insyaallah tidak akan ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk LPG. Itu kita jaga dan itulah perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, tantangan energi nasional masih dipengaruhi ketimpangan antara produksi dan konsumsi minyak. Konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting domestik berada di kisaran 605 ribu barel per hari sehingga kebutuhan impor mencapai sekitar 1 juta barel per hari.

Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui peningkatan lifting dan diversifikasi energi. Optimalisasi sumur migas menjadi salah satu strategi utama dengan mengaktifkan kembali sumur idle melalui intervensi teknologi dan insentif investasi. “Dari 39.000 atau katakanlah sekarang sudah berubah menjadi 46.000, itu sumur-sumur yang berfungsi tidak lebih dari 20.000,” ujar Bahlil.

Selain itu, pemerintah mempercepat pengembangan wilayah kerja migas yang telah memiliki rencana pengembangan agar segera berkontribusi pada produksi nasional. Eksplorasi blok baru juga terus dilakukan, termasuk temuan gas baru di Kalimantan Timur yang dinilai memiliki potensi signifikan.

Di sektor hilir, program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting menekan impor energi. Implementasi B40 yang ditingkatkan menuju B50 dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor solar. “Untuk solar dalam sejarah bangsa kita di 2026 alhamdulillah tidak kita lakukan lagi impor solar karena semua sudah dalam negeri,” kata Bahlil.

Pemerintah juga mendorong diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin. Program mandatory E20 ditargetkan berjalan pada 2028 guna menekan impor bahan bakar.

Dalam menjaga keamanan pasokan, pemerintah mengubah strategi impor minyak mentah dengan mencari sumber baru di luar kawasan Timur Tengah. Pasokan kini diperoleh dari Afrika, Amerika Serikat, hingga Rusia untuk mengurangi risiko gangguan geopolitik di jalur distribusi energi global.

“Begitu terjadi perang saya merubah pola. Ilmu pengusaha saya keluar kalau di sini gak bisa ya kita cari di tempat lain,” tutur Bahlil.

Ia menjelaskan, selama ini impor minyak Indonesia masih bergantung pada Timur Tengah dengan porsi sekitar 20 hingga 25 persen dari kebutuhan nasional. Pemerintah kemudian membuka komunikasi dengan negara produsen lain seperti Angola, Nigeria, Amerika Serikat, hingga Rusia. “Saya kontak Afrika, Angola, Nigeria, Amerika Serikat dan beberapa negara lain, terakhir kemarin kita ambil dari Rusia,” ujarnya.

Bahlil menegaskan diversifikasi impor menjadi bagian strategi menjaga ketahanan energi nasional agar pasokan tetap aman di tengah ketidakpastian global.

Konflik geopolitik di Selat Hormuz antara Israel dan Iran berpotensi memicu krisis energi bagi Indonesia. Indonesia mengimpor minyak dari Timur Tengah sebesar 47,5 juta barel atau sekitar 14% dari total impor nasional, serta 2,18 juta ton gas atau 29% dari total impor nasional.

Ketergantungan ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak kawasan tersebut. Kenaikan harga energi global yang terjadi akibat konflik akan menambah beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi energi yang melebar.

Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak dipatok di kisaran US$70 per barel. Namun, per April 2026 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, harga minyak telah menyentuh sekitar US$100 per barel.

Alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik, dalam APBN 2026 sebesar Rp381,3 triliun. Dengan sekitar 60% kebutuhan minyak domestik masih dipenuhi dari impor berbagai negara, lonjakan harga ini diperkirakan dapat menambah beban fiskal hingga Rp180 triliun.

Konsumsi BBM impor mencapai 424,8 juta barel pada 2023, dengan 75% atau sekitar 326,8 juta barel digunakan oleh sektor transportasi. Ini menunjukkan bukan hanya kerentanan sektor ini, sekaligus jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

Tren adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia agaknya memberi secercah harapan. Pada 2025, adopsi EV mencapai 18% atau lebih tinggi dari rata-rata ASEAN yang 17%. Dengan efisiensi biaya energi hingga 85% dibanding kendaraan BBM, elektrifikasi sektor transportasi menjadi strategi kunci untuk memangkas ketergantungan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Dengan realokasi beban fiskal tambahan untuk subsidi BBM sebesar Rp180 triliun untuk konversi motor listrik, serta pembangunan infrastruktur energi terbarukan (surya dan angin) untuk SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum). Diperkirakan anggaran sebesar itu bisa membiayai konversi 4 juta unit motor menjadi kendaraan listrik serta 48 ribu unit SPKLU yang ditenagai oleh 4,7 GW pembangkit energi bersih.

Anggaran Rp180 triliun bukan sekadar membiayai elektrifikasi transportasi, lebih jauh lagi, nominal tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui penambahan pembangkit. Sehingga bauran EBT meningkat menjadi 18,2% dari 15,1% dari total 107 GW pembangkit nasional pada akhir tahun 2025.

Soal elektrifikasi transportasi, pemerintah sebetulnya sudah punya haluan kebijakan. Dalam dokumen percepatan kendaraan listrik, pemerintah menargetkan 13 juta kendaraan roda dua dan 2 juta kendaraan roda empat berbasis kendaraan listrik pada 2030.

Perkaranya, implementasi di lapangan masih jauh panggang dari api. Infrastruktur kendaraan listrik seperti SPKLU baru tersedia 4.655 unit sepanjang 2025, sedangkan untuk memenuhi tambahan populasi EV pada 2030, Indonesia membutuhkan 32.000 unit SPKLU. Angka ini masih sangat jauh dan perlu diakselerasi secepatnya agar Indonesia dapat menghemat penggunaan bahan bakar pada sektor transportasi.

Elektrifikasi transportasi tidak cukup hanya berfokus pada kendaraan pribadi. Pemerintah juga perlu mendorong elektrifikasi pada sektor transportasi publik, yang memiliki dampak lebih luas dan cepat dalam menekan konsumsi BBM.

Salah satu moda yang paling potensial untuk didorong dalam jangka pendek adalah Bus Rapid Transit (BRT). Dibandingkan pembangunan moda berbasis rel yang membutuhkan investasi besar dan durasi pembangunan yang panjang, elektrifikasi armada BRT relatif lebih mudah dan cepat diimplementasikan, terutama di kota-kota besar yang sudah memiliki jaringan BRT seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Elektrifikasi BRT tidak hanya menekan konsumsi BBM secara signifikan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas udara perkotaan dan memberikan contoh nyata transisi energi kepada masyarakat.

Keberhasilan elektrifikasi transportasi sangat bergantung pada sumber energi listrik yang digunakan. Jika listrik masih didominasi oleh energi fosil, maka manfaat pengurangan emisi dari kendaraan listrik menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, akselerasi pembangunan EBT menjadi kunci dalam memastikan bahwa elektrifikasi benar-benar berkontribusi pada transisi energi yang berkelanjutan.

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan pembangkit berbasis surya, angin, hidro, dan panas bumi, serta memperkuat jaringan transmisi untuk mendukung integrasi EBT secara nasional. Tanpa peningkatan bauran energi bersih, elektrifikasi transportasi hanya akan memindahkan emisi dari knalpot kendaraan ke pembangkit listrik.

Selain aspek teknologi dan infrastruktur, tantangan utama dalam mendorong elektrifikasi transportasi adalah pembiayaan. Transformasi ini membutuhkan investasi besar, baik untuk kendaraan, infrastruktur pengisian, maupun pengembangan energi bersih. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga lebih berkeadilan.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan windfall tax, yakni pajak tambahan atas keuntungan tak terduga yang diperoleh perusahaan energi ketika harga komoditas global melonjak. Dalam konteks krisis energi, kenaikan harga minyak dan gas juga mendorong peningkatan harga batu bara.

Bagi Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar dunia, kondisi ini secara langsung meningkatkan penerimaan dari penjualan ke pasar ekspor. Karena itu, windfall tax secara rasional dapat dikenakan pada batubara yang diekspor, sebagai sumber utama keuntungan ekstra akibat lonjakan harga global.

Dengan asumsi tarif windfall tax sebesar 15%, negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp20 triliun dari sektor batu bara. Meskipun belum sepenuhnya menutup beban fiskal akibat lonjakan subsidi energi, angka ini cukup signifikan sebagai sumber pendanaan alternatif.

Alih-alih terus menambah beban APBN melalui subsidi yang bersifat konsumtif, pendapatan ini dapat diarahkan untuk investasi produktif, seperti percepatan elektrifikasi transportasi dan pembangunan energi terbarukan. Dengan demikian, krisis energi tidak hanya menjadi tekanan fiskal jangka pendek, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi kebijakan yang tepat–mulai dari pengurangan ketergantungan pada subsidi BBM, percepatan elektrifikasi transportasi publik, pembangunan EBT, hingga inovasi pembiayaan–Indonesia yang memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan ketergantungan energi impor. Krisis energi akibat gejolak geopolitik seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi menuju sistem energi yang lebih mandiri, bersih, dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menilai dampak langsung eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan Indonesia masih relatif terbatas. Penilaian tersebut didasarkan pada kecilnya eksposur perdagangan dengan kawasan tersebut.

“Risiko utama justru muncul melalui kanal tidak langsung, terutama kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama yang dapat mempengaruhi dinamika ekspor Indonesia,” kata Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Indonesia Eximbank Institute menunjukkan ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya sekitar 4,2 persen dari total ekspor nasional. Komoditas utamanya meliputi minyak kelapa sawit (HS 1511), perhiasan (HS 7113), serta mobil dan kendaraan bermotor lainnya (HS 8703).

Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut mencapai sekitar 3,9 persen dari total impor nasional dan didominasi oleh komoditas energi, khususnya minyak. Struktur ini menunjukkan bahwa eksposur perdagangan langsung Indonesia terhadap kawasan konflik relatif terbatas.

Sebagian besar ekspor Indonesia justru mengalir ke kawasan lain seperti Asia Timur (36,4 persen), Asia Tenggara (20,8 persen), Amerika Utara (11,5 persen), Asia Selatan (9,6 persen), dan Eropa Barat (5,7 persen). Dengan demikian, dinamika ekonomi di kawasan-kawasan tersebut tetap menjadi penentu utama kinerja ekspor nasional.

Kendati demikian, Rini mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan konflik dan implikasinya terhadap perdagangan global, khususnya terkait stabilitas jalur energi internasional.

“Kami memonitor secara cermat dinamika di kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM subsidi tidak akan naik di tengah melambungnya harga minyak global.
Dia mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih kuat menanggung kenaikan harga minyak global.
Menurutnya, APBN masih mampu menahan kenaikan harga BBM subsidi saat harga minyak menembus level US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.
"Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Berapa harga subsidinya, itu kita lihat perkembangan geopolitik. Tapi kalau dengan harga Insya Allah kalau US$100, rata-rata sekarang kan US$70. Kalau mau 100 dolar, itu Insya Allah masih dalam koridor APBN, masih bisa kita exercise," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengungkapkan, negara bakal menambah anggaran subsidi energi demi menahan kenaikan harga BBM.
Hal itu dilakukan sebagai respons melonjaknya harga minyak mentah global imbas konflik di Timur Tengah. Maklum, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari (bph).
Bahlil menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar hingga Idulfitri 2026. Menurutnya, pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi dalam APBN.
"Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Jadi kenaikan [ada] harga. Sekarang kan di APBN kita itu kan ICP, harga minyak dunia US$70. Sekarang sudah tembus US$100. Selisih kenaikan itu, APBN kita masih mampu untuk membiayai. Jadi masih ditanggung oleh negara," jelas Bahlil dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Channel ESDM, Rabu (11/3/2026).
Di satu sisi, dia mengatakan bahwa pemerintah bakal terus mencermati perkembangan konflik terhadap harga minyak global. Menurutnya, perang memang membuat harga minyak mendidih, namun itu hanya sementara waktu.
Sebab, ada momen tertentu yang membuat harga minyak global kembali turun. Oleh karena itu, Bahlil mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah anggaran subsidi energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah menyiapkan ancang-ancang kecukupan minyak untuk Tanah Air seiring dengan kondisi di Selat Hormuz yang masih ditutup. Bahlil menyebut akan ada alternatif untuk pasokan minyak dari Nigeria hingga Australia.

Hal itu diungkapkan Bahlil usai menggelar rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026). Bahlil menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut dibahas juga kondisi di Selat Hormuz yang terdampak perang Iran dengan AS-Israel.

Selat Hormuz menjadi jalur vital perdagangan minyak global. Seiring dengan penutupan Selat Hormuz akibat perang, harga minyak kemudian melonjak.

"Itu [kondisi Selat Hormuz] salah satu yang juga kita bicarakan, bahwa harus ada alternatif-alternatif. Apa yang akan dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3/2026).

Di antara langkah alternatif itu adalah konversi pasokan minyak yang tadinya berasal dari Timur Tengah ke sejumlah negara lain.

"Kita akan mengonversi dari BBM kita, crude oil ya, minyak mentah dari Middle East, ke Amerika dan beberapa negara lain, seperti Nigeria, kemudian Brazil, Australia, dan beberapa negara lain," tutur Bahlil.

Konflik di Timur Tengah memang telah membuat harga minyak global bergejolak. Di sisi lain, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari (bph).

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/3/2026), harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Mei melonjak 9,3% menjadi US$100,54 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak April naik 8,7% ke level US$94,85 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapakn negara bakal menambah anggaran subsidi energi demi menahan kenaikan harga BBM.
Hal itu dilakukan sebagai respons melonjaknya harga minyak mentah global imbas konflik di Timur Tengah. Maklum, Indonesia masih mengimpor minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari (bph).
Tercatat, konflik di Timur Tengah membuat harga minyak global bergejolak. Melansir Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel.
Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel. Bahkan, pada Senin lalu harga minyak mentah tembus di atas US$100 per berel.
Harga minyak global akhir-akhir ini pun telah melampaui asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN hanya dipatok sekitar US$70 per barel.
Kendati demikian, Bahlil menekankan bahwa tidak akan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar hingga Idulfitri 2026. Menurutnya, pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Negara akan hadir dengan cara menambah anggaran subsidi. Jadi kenaikan [ada] harga. Sekarang kan di APBN kita itu kan ICP, harga minyak dunia US$70. Sekarang sudah tembus US$100. Selisih kenaikan itu, APBN kita masih mampu untuk membiayai. Jadi masih ditanggung oleh negara," jelas Bahlil dalam siniar yang ditayangkan di YouTube Channel ESDM, Rabu (11/3/2026).
Di satu sisi, dia menagatkan bahwa pemerintah bakal terus mencermati perkembangan konflik terhadap harga minyak global. Menurutnya, perang memang membuat harga minyak mendidih, namun itu hanya sementara waktu.
Sebab, ada momen tertentu yang membuat harga minyak global kembali turun. Oleh karena itu, Bahlil mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah anggaran subsidi energi.
"Di dalam ratas [rapat terbatas], saya ngomong sama Menkeu, bahwa kita harus mampu memahami apa yang hari ini rakyat hadapi. Puasa, hari raya. Saya minta sekalipun ada kenaikan harga minyak dunia, tetapi untuk subsidi, tetap kita harus kasih subsidi, dan jangan ada kenaikan harga BBM subsidi," tutur Bahlil.
Namun, Bahlil mengamini bahwa kenaikan harga untuk BBM subsidi bakal mengikuti harga minyak global.
"Kalau untuk non-subsidi pasti akan menyesuaikan, mau tidak mau," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak hari kedua pe­­­rang antara Is­­­rael, Amerika Se­­­rikat melawan Iran berkecamuk, pe­­­merintah Iran menyatakan menutup lalu lintas kapal laut di Selat Hor­­muz yang merupakan jalur transportasi laut yang sangat strategis untuk sektor migas dunia.

Saat ini sekitar 20% dari to­­­tal produksi migas dunia yang diproduksi oleh negara-negara seperti Arab Saudi, UAE, Bahrain, Qatar dan termasuk Iran sendiri, memanfaatkan Selat Hormuz sebagai urat nadi transportasi minyak mentah dan gas ke negara-negara pembeli seperti Cina, India, Korea, Jepang dan juga Indonesia.

Berbeda dengan Cina, In­­­dia, Korea, dan Jepang yang menggantungkan lebih dari separuh impor migasnya me­­lalui Selat Hormuz, ketergantungan impor minyak men­tah Indonesia yang melalui jalur tersebut berkisar 20%—25% dan sisanya diimpor melalui negara lain seperti Nigeria, Angola, bahkan Brasil dan Australia.

Dari aspek diversifikasi sumber negara impor Indo­ne­­sia relatif aman, apalagi dengan ditanda tanganinya Agreement on Reciprocal Tra­de (ART) antara Indonesia dengan AS, di mana Indo­ne­­­sia telah berkomitmen membeli minyak mentah, termasuk LPG dan produk petroleum lainnya.

Artinya, akses pembelian minyak mentah dari AS terbuka lebar. Meski biaya transportasi minyak mentah dan gas relatif lebih tinggi ketimbang sumber impor lainnya, tetapi dalam kondisi geopolitik yang tengah bergejolak, “cost efficency” dikalahkan oleh aspek “reliability”.

Tidak bisa dimungkiri, ne­­­gara-negara pengimpor mi­­­nyak mentah besar seperti Cina (11 juta barel/hari), In­­­dia (5 juta barel/hari) yang mengandalkan lebih dari se­­­paruh impornya dari Timur Tengah, tentu akan pontang-panting mencari negara substitusi impor. Begitu pula Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing mengimpor lebih dari 2 juta barel per hari dengan volume di atas 70% dari Timur Tengah.

Maka yang membedakan negara-negara pengimpor mi­­­nyak mentah besar dari Timur Tengah di atas dengan Indonesia, adalah cadangan minyak mentah yang mereka miliki saat ini. Cina memiliki cadangan strategis sekitar 400 juta barel ditambah inventaris komersial 900 juta barel. Jumlah ini setara 120 hari bantalan cadangan. Bahkan Cina dikabarkan memiliki cadangan terapung (floating reserves) yang menambah panjang napasnya.

Importir migas besar lainnya yakni India, memiliki 100 juta barel cadangan mi­­nyak mentah atau ekuivalen dengan 40—45 hari kebutuhan migas domestiknya, baik yang dikelola oleh negara maupun inventaris komersial swasta.

Dalam hal ini Indonesia ber­ada dalam posisi rentan di mana saat cadangan minyak mentah nasional hanya berkisar 20 hari di saat kondisi geopolitik semakin memanas. Sebagaimana diketahui, cadangan migas nasional menyatu dengan cadangan migas Pertamina. Dengan kata lain, cadangan migas yang dikelola Pertamina adalah cadangan strategis migas nasional.

Situasi ini menghadapkan kita pada sejumlah risiko uta­­­ma. Pertama, penebalan cadangan migas nasional per­­­lu dilakukan mengingat redanya perang di Timur Te­­­ngah sulit diprediksi. Namun, jika permintaan migas di luar ka­­­wasan Timur Tengah me­­­lonjak, tentu ketersediaan pa­­sokan menjadi tantangan, karena diperebutkan sejumlah negara sekaligus.

Hal ini membawa kita ma­­­suk ke permasalahan kedua, yaitu naiknya harga minyak mentah karena permintaan pasar yang tinggi. Tidak berhenti di situ, jika skala peperangan bertambah besar dan melumpuhkan sarana produksi migas (seperti ladang migas, kilang, pipa gas), niscaya harga minyak mentah akan makin melonjak lebih tinggi lagi.

Permasalahan ketiga adalah di kapasitas penyimpanan migas nasional. Sekalipun kita mampu meningkatkan cadangan strategis migas nasional, tetapi jika storage capacity yang dimiliki terbatas, tentu Indonesia perlu menyewa kapasitas penyimpanan yang belum tentu murah harganya.

Permasalahan keempat ada­lah masalah klasik, yakni kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan ketahanan cadangan dengan membeli minyak men­tah dengan harga relatif tinggi, termasuk harga transportasi dan (kemungkinan) sewa crude storage, yang tidak kalah mahalnya. Tekanan terhadap APBN akibat peningkatan anggaran sub­sidi energi, khususnya BBM dan gas tentu tidak akan terelakkan juga.

Masih segar di ingatan kita ketika seluruh dunia terkena dampak Covid-19 yang memperlambat pertumbuhan ekonomi global secara masif. Perang di Timur Tengah saat ini memiliki karakteristik dis­ruptif yang sama dengan Covid-19. Ketika permintaan vaksin, masker, alat pelindung diri medis langka di pa­­­saran, kita terpaksa membelinya dengan harga mahal.

Bahkan di saat itu, seandainya kita memiliki dana sekalipun, belum tentu produsen bisa menjualnya karena ha­­rus memenuhi kebutuhan dalam negerinya terlebih da­­­hulu. Kondisi yang serupa bisa terulang jika peperangan saat ini jika tereskalasi secara luas dan berlangsung dalam periode waktu yang tidak da­­­pat diprediksi.

Meski kita tidak berharap akan menghadapi kondisi ekstrem tersebut, tetapi kita selalu harus “sedia payung sebelum hujan” dan bersiap menghadapi skenario terburuk. Bisa dibayangkan jika cadangan migas Indonesia terkuras dan belum bisa mendapatkan sumber pasokan baru: transportasi darat, laut dan udara akan lumpuh. Sektor industri seperti petrokimia, bijih plastik dan lainnya akan berhenti beroperasi.

Hal yang sama akan terjadi juga pada kilang-kilang migas nasional terpaksa diistirahatkan. Sungguh suatu “worst case scenario” yang tidak kehendaki, sehingga upaya memperkuat ketahanan energi menjadi pekerjaan rumah yang wajib diprioritaskan.

Ke depannya, kita mutlak memiliki cadangan energi nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah. Di masa non-kritis, darurat cadangan nasional ini bisa berfungsi sebagai peredam gejolak harga komoditas, di saat harga migas naik mendadak di masa mendatang. Pengelolaan ini bisa dilakukan oleh kementerian terkait ataupun Danantara.

Terakhir, krisis disrupsi di masa lalu dan konflik geo­politik saat ini selayaknya mengajarkan kita agar menempatkan aspek ketahanan energi sejajar dengan ketahanan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah skenario distribusi energi untuk menjaga ketahanan pasokan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Perusahaan menerapkan skema distribusi reguler, alternatif, dan darurat guna memastikan pasokan energi tetap terjaga.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, sekitar 19 persen pasokan minyak mentah nasional masih berasal dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, Pertamina menyiapkan berbagai strategi distribusi agar rantai pasok tetap berjalan.

“Saat ini kami bisa sampaikan bahwa kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu sekitar 19 persen. Saat ini kami juga telah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif, maupun emergensi,” kata Baron di Jakarta dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Pertamina terus mengkaji berbagai strategi pengadaan dan distribusi energi untuk menjaga stabilitas pasokan nasional. Perusahaan menegaskan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

“Untuk penyediaan energi, kami menyiapkan beberapa strategi yang saat ini sedang berproses. Kami tetap mengedepankan tata kelola yang baik dalam memastikan distribusi energi berjalan dengan aman,” ujar Baron.

Perusahaan juga memantau situasi dua kapal Pertamina yang masih berada di kawasan Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.

“Untuk di Selat Hormuz memang benar ada dua kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada empat kapal dalam perjalanan, tetapi dua lainnya berada di luar Selat Hormuz. Saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan para awak kapal, kemudian juga terkait keamanan aset kapal yang berada di sana,” kata Baron.

Pertamina memastikan pasokan energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 telah dipersiapkan lebih awal. Perusahaan juga membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri untuk menjaga kelancaran distribusi energi selama periode tersebut.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus menghitung berbagai skenario dampak konflik global terhadap pasokan energi nasional. Pemerintah diminta memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap aman.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bahlil.

Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian pemerintah karena jalur tersebut dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur itu juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Bahlil menyebut impor minyak mentah Indonesia dari kawasan tersebut berkisar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Sumber pasokan lain berasal dari Afrika, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain seperti Brasil.

“Impor crude kita dari Middle East sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,” ujar Bahlil.

Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain. Salah satu opsi yang ditempuh ialah meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat.

Langkah serupa juga dilakukan pada komoditas LPG yang selama ini masih bergantung pada impor. Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini.

“Sekarang sekitar 70 persen LPG kita ambil dari Amerika, dan sebagian dari Middle East. Kita switch lagi agar tidak mengambil risiko dari kawasan yang terkait dengan Selat Hormuz,” kata Bahlil.

Untuk impor BBM jenis bensin, pemerintah menilai pasokan relatif aman karena berasal dari negara di luar Timur Tengah. Pasokan diperoleh dari kawasan lain termasuk Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Bahlil juga memastikan stok energi nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Ketahanan stok BBM, crude, dan LPG rata-rata berada di atas standar minimum nasional sekitar 21 hari.