Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal harga pasok domestik atau domestic price obligation (DPO) dalam wacana kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas emas tetap mengacu pada harga pasar.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya tidak akan menetapkan harga emas khusus DMO. Menurutnya DPO atau harga DMO komoditas emas akan tetap mengacu pergerakan harga pasar.

“Kalau harga itu kan menyesuaikan dengan harga pasar. Itu kalau ada harga diskon ya kita mau juga,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dia menegaskan bahwa kajian DMO emas masih berlanjut dan difokuskan untuk mengatur pasokan pada sektor hulu.

Di sisi lain, Yuliot juga mengkaji nantinya penerapan mekanisme rekomendasi ekspor dan persetujuan ekspor komoditas emas akan berasal dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal ini sebagaimana yang dilakukan pada sejumlah komoditas mineral lainnya.

“Kemudian kalau ada yang untuk ekspor itu nanti kan mekanismenya adalah rekomendasi ekspor dan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan,” jelas Yuliot.

Wacana penerapan DMO emas mengemuka seiring kebutuhan bahan baku logam mulia Antam yang masih bergantung pada impor sekitar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia. Padahal, Antam memiliki kerja sama pembelian emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 25–30 ton per tahun.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penerapan DMO perlu dikaji secara mendalam karena pasokan dari PT Freeport Indonesia (PTFI) belum optimal.

Produksi smelter Freeport sempat terganggu akibat sejumlah kendala teknis, termasuk insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah pada awal September 2025 yang membuat operasional smelter terhenti sementara.

“Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Selain aspek pasokan, pemerintah juga meninjau sisi perpajakan ekspor–impor emas untuk menentukan skema paling menguntungkan bagi industri dan negara.

“Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas terus dibahas. Kajian ini mencakup pula penentuan skema harga melalui domestic price obligation (DPO).

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan DPO emas akan mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang telah diterbitkan pemerintah.

“Kami tetap mengkaji mana yang terbaik. HMA kami sudah terbitkan, harga mineral acuan. Iya, harga DMO emas akan mengacu pada HMA,” ujar Tri di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan memasukkan komoditas perak sebagai mineral ikutan yang turut dibeli dalam mekanisme DMO. Menurut Tri, hal tersebut membutuhkan perhitungan matang agar mineral ikutan tetap laku dijual.

“Ini tambahan lagi, kalau emas bagaimana dengan nasib perak? Kalau misalnya perak dijual sendiri, nanti yang membeli kurang begitu ini [tertarik],” kata Tri.

Wacana penerapan DMO emas mengemuka seiring kebutuhan bahan baku logam mulia Antam yang masih bergantung pada impor sekitar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia. Padahal, Antam memiliki kerja sama pembelian emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 25–30 ton per tahun.

Tri mengatakan, penerapan DMO perlu dikaji secara mendalam karena pasokan dari Freeport belum optimal. Produksi smelter Freeport sempat terganggu akibat sejumlah kendala teknis, termasuk insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah pada awal September 2025 yang membuat operasional smelter terhenti sementara.

“Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Selain aspek pasokan, pemerintah juga meninjau sisi perpajakan ekspor–impor emas untuk menentukan skema paling menguntungkan bagi industri dan negara.

“Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk komoditas emas terus dibahas. Kajian ini mencakup pula penentuan skema harga melalui domestic price obligation (DPO).

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menyampaikan DPO emas akan mengacu pada Harga Mineral Acuan (HMA) yang telah diterbitkan pemerintah.

“Kami tetap mengkaji mana yang terbaik. HMA kami sudah terbitkan, harga mineral acuan. Iya, harga DMO emas akan mengacu pada HMA,” ujar Tri di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan memasukkan komoditas perak sebagai mineral ikutan yang turut dibeli dalam mekanisme DMO. Menurut Tri, hal tersebut membutuhkan perhitungan matang agar mineral ikutan tetap laku dijual.

“Ini tambahan lagi, kalau emas bagaimana dengan nasib perak? Kalau misalnya perak dijual sendiri, nanti yang membeli kurang begitu ini [tertarik],” kata Tri.

Wacana penerapan DMO emas mengemuka seiring kebutuhan bahan baku logam mulia Antam yang masih bergantung pada impor sekitar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia. Padahal, Antam memiliki kerja sama pembelian emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 25–30 ton per tahun.

Tri mengatakan, penerapan DMO perlu dikaji secara mendalam karena pasokan dari Freeport belum optimal. Produksi smelter Freeport sempat terganggu akibat sejumlah kendala teknis, termasuk insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah pada awal September 2025 yang membuat operasional smelter terhenti sementara.

“Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Selain aspek pasokan, pemerintah juga meninjau sisi perpajakan ekspor–impor emas untuk menentukan skema paling menguntungkan bagi industri dan negara.

“Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” kata Tri.