Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibanding harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Namun, tutur dia melanjutkan, besaran dampaknya akan bergantung pada level harga yang ditetapkan pemerintah serta porsi penjualan yang masuk ke skema DMO.

“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula terkait upaya strategis pemerintah dalam menjaga pasokan dalam negeri,” kata Eko.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merevisi harga batu bara bagi PT PLN (Persero) di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

“Kami lagi menghitung plus minusnya, agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok.

Kenaikan harga batu bara untuk PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan bagi pembangkit.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengalihkan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya, terutama terkait skema teknis dan mekanisme harga yang akan diterapkan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar mengatakan, perubahan tata niaga tersebut berlangsung cukup mendadak. Sementara, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai aturan turunan maupun skema implementasinya.
“Perubahan tata niaga ini cukup mendadak. Pemerintah juga belum menjelaskan teknis dan kebijakan turunannya,” ujar Bisman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pengalihan kewajiban DMO kepada PT DSI berpotensi memicu penyesuaian pada mekanisme harga batu bara DMO yang selama ini ditetapkan pemerintah untuk kebutuhan domestik, terutama sektor kelistrikan.
Harga DMO tercatat belum pernah naik sejak 2018. Adapun harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.
Bisman menilai apabila PT DSI benar-benar bakal berperan sebagai agregator tunggal ekspor sekaligus pihak yang memikul kewajiban DMO, maka pemerintah perlu menyiapkan formula harga baru agar keseimbangan antara kepentingan negara dan keekonomian perusahaan tambang tetap terjaga.
“Jika DSI menjadi agregator tunggal, sebaiknya pemerintah memberikan formula baru DMO, baik untuk kepentingan kelistrikan nasional dan tetap menjaga keekonomian perusahaan tambang,” katanya.
Selain persoalan harga, Bisman menilai bahwa ketidakjelasan juga masih membayangi aspek volume dan distribusi kewajiban DMO di tengah transisi tata kelola baru tersebut. Hingga kini, pelaku usaha disebut belum memperoleh gambaran memadai mengenai skema operasional yang akan diterapkan pemerintah.
“Termasuk juga soal volume, kami belum dapat informasi yang cukup. Skema teknisnya masih akan sangat bergantung pada aturan turunan yang belum dipublikasikan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan akan ada masa transisi sebelum PT DSI menjadi agregator tunggal ekspor sekaligus pihak yang memikul kewajiban DMO.
Adapun, terkait aturan detil mengenai skema baru DMO itu, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah.
"Sampai saat ini yang kami pahami akan ada masa transisi lebih dulu. Untuk detailnya kami masih pelajari," kata Gita.
Dia pun mengaku sejauh ini telah melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut Gita, terkait harga DMO, tidak akan naik.
"Harga DMO tidak ada perubahan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban pemenuhan pasar domestik untuk komoditas strategis nantinya akan sepenuhnya dialihkan kepada PT DSI. Hal ini seiring dengan penunjukan perusahaan tersebut sebagai eksportir tunggal mulai Juni 2026.
Menurut Budi, pengalihan itu merupakan konsekuensi dari perubahan status eksportir dalam tata niaga baru yang sedang disiapkan pemerintah.
“Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya,” kata Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah menargetkan PT DSI menjadi instrumen utama pengendalian ekspor komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy (paduan besi).
Sentralisasi ekspor itu diklaim bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pembentukan harga global sekaligus menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Kementerian Perdagangan tengah merampungkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru yang akan menjadi dasar hukum tata niaga ekspor komoditas strategis. Pemerintah menargetkan beleid itu rampung sebelum masa transisi dimulai pada 1 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.

"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adapun pasokan DMO dari PKP2B generasi I dan BUMN itu lantaran perusahaan-perusahaan itu tak mendapat pemotongan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Oleh karena itu, PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30%. Dalam kesempatan lain, Tri mengatakan bahwa hal tersebut demi mengantisipasi kebutuhan PLN seiring belum terbitnya RKAB 2026 perusahaan-perusahaan lain.

"Jadi gini. Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%. Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," ucap Tri di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan tersebut.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana menaikkan porsi DMO batu bara menjadi di atas 30% pada 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

"Kami akan perhatikan. Range-nya itu [kenaikan DMO] mungkin bisa lebih dari 30%," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Adapun, saat ini kewajiban DMO batu bara oleh pelaku usaha adalah 25% dari total produksi tahunan. Harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Terkait harga, Yuliot juga memberi sinyal bahwa kelak harga DMO batu bara akan mengikuti harga pasar.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, produksi batu bara 2026 bakal dipangkas ke level di atas 600 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya.

Pemangkasan produksi tersebut juga terbilang signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi produksi batu bara 2025 mencapai 790 juta ton. Dia menuturkan, angka pemangkasan produksi batu bara pada 2026 itu merujuk pada proyeksi permintaan industri dalam negeri dan kebutuhan PLTU PLN.

"Jadi, berdasarkan perhitungan dari dirjen minerba dan juga ini berdasarkan permintaan dari PLN dan juga industri dalam negeri, jadi perkiraan sekitar lebih dari 600 juta ton per tahun," ucap Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan ada kenaikan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) pada tahun ini.
Dengan kata lain, harga DMO yang belum pernah naik sejak 2018. Adapun, harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, harga DMO batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bakal tetap di level US$70 per ton.
"Belum, belum ada [kenaikan]. Tetap US$70. Belum ada [kenaikan," kata Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2025).
Di satu sisi, pemerintah bakal menaikkan porsi DMO batu bara tahun ini dari 25% menjadi di atas 30%. Adapun, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.
Namun, pemangkasan itu tak berlaku untuk perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.
Oleh karena itu PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30% pada paruh pertama tahun ini.
Tri menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan DMO. Dia mengatakan, DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan PLTU PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.
"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri.
Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) diketahui belum pernah naik sejak 2018. Emiten batu bara Grup Sinar Mas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) menyebut harga yang stagnan ini tak berpengaruh ke kinerja perseroan.

Sekretaris Perusahaan Golden Energy Mines Sudin menjelaskan GEMS selalu taat dengan kewajiban DMO yang ditetapkan pemerintah demi kepentingan yang lebih besar.

“Kalau soal kinerja, saya pikir unsur terbesar bukan karena DMO, tapi harga batu bara dunia yang cenderung turun,” ujar Sudin, Kamis (4/12/2025).

Sudin menuturkan porsi penjualan DMO hanya 25% dari total penjualan batu bara GEMS. Menurut Sudin, penurunan kinerja GEMS maupun seluruh emiten batu bara tahun ini lebih disebabkan oleh penurunan harga batu bara dunia.

Adapun untuk mempertahankan kinerja, menurutnya GEMS akan melakukan cost efficiency atau di GEMS disebut cost conscience.

Sebagai informasi, sampai kuartal III/2025, GEMS mencetak penurunan pendapatan menjadi US$1,73 miliar, dari sebelumnya sebesar US$2,01 miliar. Pendapatan ini turun 13,65% secara tahunan.

GEMS mencetak penjualan ekspor sebesar US$623,5 juta, turun dari sebelumnya sebesar US$1,33 miliar.

Akan tetapi, penjualan domestik GEMS meningkat sampai akhir September 2025. Penjualan domestik ini mencapai US$1,11 miliar, dari sebelumnya sebesar US$675,9 juta.

Alhasil, laba bersih GEMS sampai kuartal III/2025 turun hingga 49,84% menjadi US$199,3 juta, dari sebelumnya sebesar US$397,3 juta pada periode yang sama tahun lalu

Untuk diketahui, harga DMO untuk batu bara belum pernah naik sejak 2018. harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton.

Di satu sisi, pemerintah diketahui berencana menaikkan porsi DMO menjadi lebih dari 25% pada tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal harga pasok domestik atau domestic price obligation (DPO) dalam wacana kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas emas tetap mengacu pada harga pasar.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya tidak akan menetapkan harga emas khusus DMO. Menurutnya DPO atau harga DMO komoditas emas akan tetap mengacu pergerakan harga pasar.

“Kalau harga itu kan menyesuaikan dengan harga pasar. Itu kalau ada harga diskon ya kita mau juga,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dia menegaskan bahwa kajian DMO emas masih berlanjut dan difokuskan untuk mengatur pasokan pada sektor hulu.

Di sisi lain, Yuliot juga mengkaji nantinya penerapan mekanisme rekomendasi ekspor dan persetujuan ekspor komoditas emas akan berasal dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal ini sebagaimana yang dilakukan pada sejumlah komoditas mineral lainnya.

“Kemudian kalau ada yang untuk ekspor itu nanti kan mekanismenya adalah rekomendasi ekspor dan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan,” jelas Yuliot.

Wacana penerapan DMO emas mengemuka seiring kebutuhan bahan baku logam mulia Antam yang masih bergantung pada impor sekitar 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia. Padahal, Antam memiliki kerja sama pembelian emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 25–30 ton per tahun.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penerapan DMO perlu dikaji secara mendalam karena pasokan dari PT Freeport Indonesia (PTFI) belum optimal.

Produksi smelter Freeport sempat terganggu akibat sejumlah kendala teknis, termasuk insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah pada awal September 2025 yang membuat operasional smelter terhenti sementara.

“Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

Selain aspek pasokan, pemerintah juga meninjau sisi perpajakan ekspor–impor emas untuk menentukan skema paling menguntungkan bagi industri dan negara.

“Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui adanya kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) hingga sekitar 20 juta ton pada 2026. Temuan itu membuka kembali persoalan lama sektor energi nasional: melimpahnya produksi batu bara Indonesia ternyata belum menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan batu bara PLN tahun ini mencapai sekitar 154 juta ton. Untuk menjamin kecukupan pasokan, pemerintah bahkan telah menugaskan pelaku usaha menyediakan sekitar 190 juta ton batu bara.