REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun guna menjaga kelangsungan proyek infrastruktur strategis di tengah penurunan kapasitas fiskal provinsi yang mencapai hampir Rp3 triliun. ULangkah tersebut ditempuh agar sejumlah proyek prioritas, seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah, tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD 2026.

“Terus terang saja, untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).

Dedi menegaskan pinjaman tersebut dirancang dengan skema terukur dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Ia memastikan cicilan ditargetkan selesai pada 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.

“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.

Dana tersebut akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema sindikasi dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah sekaligus memastikan pembiayaan proyek tetap terkendali.

Bisnis.com, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut diresmikan dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).

KDM --sapaan akrab Dedi Mulyadi-- menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Dia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90%, bahkan diharapkan bisa menembus 95%, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,8 triliun.

"Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90%, mudah-mudahan bisa 95%. Alokasinya Rp4,8 triliun," ujarnya.

Selain pembangunan jalan, Pemprov Jabar juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya memperluas akses pendidikan.

Di sektor kesehatan, KDM menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu langkah memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru, yang ini hampir ada Rp500 miliar, kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru, ini rencana kalau enggak salah di Indramayu," tutur KDM.

Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran untuk penyelesaian program listrik bagi masyarakat miskin senilai Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum sebesar Rp473 miliar.

KDM menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut menjadi kerangka prioritas pembangunan tahun 2026. "Ini adalah kerangka-kerangka prioritas," kata KDM.

Dia menambahkan, fokus pada prioritas tersebut membuat sejumlah perangkat daerah perlu mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan.

Menurutnya, beberapa organisasi perangkat daerah di Jawa Barat harus "puasa" dari program-program yang dianggap tidak penting dan diarahkan untuk mendukung agenda strategis pembangunan.

"Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting," tuturnya.

KDM juga menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya.

Pemprov Jabar akan menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap memperoleh upah. Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

"Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah," katanya.

KDM menilai bahwa seluruh upaya pembangunan harus dilakukan dengan kerja keras mengingat adanya peningkatan belanja APBD dari rencana awal sebesar Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.

Ia menyebut terdapat "angka mimpi" sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai untuk memastikan seluruh program dapat berjalan optimal.

KDM juga menegaskan pentingnya keyakinan dalam bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas, karena menurutnya keyakinan sering kali mengalahkan kepandaian.

"Ada angka mimpi Rp2,1 triliun yang harus diraih. Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian," tegasnya.